Pria nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Malang, itu menyampaikan bahwa ketiga forum tersebut memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam menjaga stabilitas sosial dan kondusifitas Kota Malang. “Hari ini ada tiga organisasi strategis yang kami lantik. FKUB terkait kerukunan antar umat beragama, FKDM berkaitan dengan kewaspadaan dini dan FPK berkaitan dengan kesukuan. Meskipun berbeda tugas, tujuannya sama yaitu menjaga stabilitas dan kondusifitas Kota Malang,” tambah Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa keberadaan forum-forum ini sangat strategis karena berada langsung di tengah masyarakat dan menjadi mata serta telinga pemerintah. “Mereka inikan berada di tengah dan dari masyarakat. Jadi mereka nanti yang akan memberikan masukan kepada pemerintah dan organisasi ini ada di tiap kecamatan. Jadi strategis untuk bisa menjaga kondusifitas. Saya berpesan agar mereka semakin ketat dalam menyampaikan masukan yang baik untuk Kota Malang,” tutur Wahyu.

Baca juga :

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, Ali Mulyanto, merinci jumlah anggota dalam ketiga forum tersebut. Untuk FPK, terdapat 20 orang, terdiri dari ketua paguyuban atau perwakilan etnis di Kota Malang. Sedangkan untuk FKDM, terdapat 34 anggota, yang terdiri dari 9 orang di tingkat kota dan di masing-masing kecamatan ada lima orang.

“Keberadaan FKDM ini sangat penting, karena mereka bertugas menjaga kewaspadaan dini masyarakat terhadap berbagai potensi gangguan sosial,” tambah Ali.

Lebih lanjut, untuk FKUB terdiri dari 17 orang tokoh lintas agama, mencakup enam agama resmi di Indonesia. Diantaranya, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu.

“Forum ini difasilitasi oleh pemerintah, namun dibentuk dan dijalankan langsung oleh masyarakat. Forum ini sangat vital dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik yang berbasis keagamaan,” imbuh Ali. (rsy/sit)

“Keamanan menjadi prioritas bersama yang kami kawal bersama Bupati Lumajang, Bunda Indah. Kami sangat mengapresiasi semangat Pak Kapolres, untuk terus meningkatkan sinergi antara Pemkab dan Polres dalam menjaga keamanan masyarakat,” kata Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang.

Ditegaskan Mas Yudha, bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat. Namun, juga memerlukan keterlibatan dan peran aktif dari masyarakat. Dengan memperkuat sistem keamanan berbasis komunitas, diharapkan tercipta lingkungan yang saling menjaga dan mendukung.

“Dengan kolaborasi yang baik, kami yakin keamanan di Lumajang bisa semakin terjaga. Masyarakat juga kami dorong untuk aktif menjaga lingkungan sekitar demi menciptakan rasa aman bersama,” tambahnya.

Baca juga :

Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, menegaskan mengenai pentingnya pendekatan kolaboratif antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi ini akan memperkuat sistem keamanan hingga ke tingkat paling bawah.

“Kami akan terus mengoptimalkan koordinasi bersama kecamatan, desa dan sistem keamanan lingkungan (siskamling, red). Tujuannya, agar langkah pencegahan dan penanganan potensi gangguan keamanan bisa lebih cepat dan efektif,” kata Kapolres.

Tidak ketinggalan, dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap peduli terhadap situasi di sekitarnya. Salah satunya, bisa dengan cara saling mengingatkan dan tidak lengah dalam menjaga ketertiban.

“Kita kuat karena kebersamaan. Mari kita teruskan budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan, karena dari lingkungan yang aman, harapan dan pembangunan bisa terus tumbuh,” paparnya.

Langkah ini, menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menghadirkan rasa aman yang menyeluruh di Kabupaten Lumajang, sejalan dengan semangat membangun masyarakat yang mandiri dan tangguh. (kom/adi/sit)

Kedatangan Wali Kota Malang ini, langsung disambut hangat oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, bersama para perwira. Di momen itu, banyak hal yang dibicarakan. Salah satunya, mengenai sinergitas dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan untuk masyarakat Kota Malang.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa kunjungannya ini untuk nuwun sewu (permisi, red) bergabung kembali dalam Forum Koordinasi Kepala Daerah (Forkopimda) Kota Malang. “Selesai Sertijab kemarin, hari ini saya nuwun sewu untuk bergabung kembali dalam Forkopimda. Forkopimda adalah bagian yang tidak terpisahkan di Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa kunjungan ini juga sebagai sarana mendekatkan kembali kolaborasi untuk bekerjasama dan menjaga kondusifitas di Kota Malang. “Banyak kolaborasi, terutama kerja sama di Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Sehingga, banyak hal yang harus kita sinergikan dengan baik,” jelasnya.

Pemkot Malang maupun Polresta Malang Kota, lanjutnya, akan saling memfasilitasi untuk penanganan kejadian-kejadian yang harus diantisipasi di Kota Malang. Seperti, penanganan peredaran Miras, perizinan, juga hal-hal yang lain seperti penanganan balap liar. Ini memang menjadi perhatian kita bersama,” tambahnya. (pro/gie)

Kepada memontum.com, Wali Kota Wahyu mengatakan salah satunya langsung berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang. Itu dilakukan, karena di hari pertama dirinya menjabat, salah satunya sudah dihadapkan dengan momen Bulan Suci Ramadan. Sehingga, salah satu penekanan yang diharapkan adalah bersama-sama menjaga kondusifitas selama Ramadan.

“Saya sampaikan kemarin kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh agama, agar bersama-sama mengajak masyarakat untuk saling menjaga, menjunjung tinggi solidaritas beragama dan nilai-nilai keberagamaan. Salah satunya, tentu tetap menjaga kondusifitas Kota Malang, khususnya sepanjang Bulan Ramadan,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dirinya menegaskan, dengan menjunjung tinggi solidaritas dan nilai agama, maka Kota Malang akan menjadi lebih kondusif dan aman. Sehingga, dengan lingkungan yang kondusif, maka masyarakat yang menjalankan beribadah akan menjadi lebih merasa tenang,” imbuhnya.

Apalagi, ungkap Wali Kota Wahyu, pelaksanaan deklarasi cipta kondisi dengan elemen masyarakat juga sudah digelar. Sehingga, ini akan menjadi kesinambungan bersama dalam menciptakan kondisi yang kondusif di Kota Malang.

Sebagaimana diberitakan, ada enam poin dalam pelaksanaan deklarasi cipta kondisi. Poin-poinnya itu, yakni, menjaga Kota Malang tetap kondusif, mewujudkan Kota Malang yang damai, bersaudara, maju dan berkelas. Kemudian, mendukung kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang periode 2025-2030, menolak segala bentuk tindak kekerasan, menolak rasisme, intoleransi, radikalisme, diskriminasi, berita hoax serta ujaran kebencian. Poin lainnya, yaitu memperkuat rasa kebangsaan, cinta tanah air serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan. (pro/cw1/gie)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa materi utama yang disampaikan berfokus pada keamanan dan pengawasan dalam mendeteksi potensi kerawanan Pilkada serentak 2024. “Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keamanan, pengawasan dan kewaspadaan dini terhadap potensi kerawanan Pilkada. Ini merupakan upaya kami untuk memastikan Pilkada berlangsung damai dan kondusif,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Hingga saat ini, ujar Pj Wali Kota Iwan, pelaksanaan tahapan Pilkada di Kota Malang, masih berjalan aman dan kondusif. Meski ada beberapa masalah kecil, pihak keamanan dan Bawaslu telah mengantisipasinya dengan baik.

“Saya berharap hingga pemilihan dan penetapan kepala daerah nanti, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga meminta rekan-rekan media untuk membantu menjaga kondusivitas Pilkada ini,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Plt Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, menjelaskan bahwa ada empat potensi kerawanan Pilkada yang harus diantisipasi, yakni terkait sarana dan prasarana, tahapan Pilkada, penyelenggaraan serta pasangan calon. “Salah satu yang harus diwaspadai adalah kondisi sarana prasarana karena Pilkada akan digelar di musim hujan. Kami sudah menginstruksikan kepada lurah dan camat agar mengantisipasi kondisi ini,” jelas Alie.

Tidak hanya itu, Alie juga menyoroti krusialnya tahapan pemungutan suara, terutama di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga dalam hal ini ditekankan pentingnya Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk memantau validitas pemilih agar tidak terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU), jika ada pelanggaran hak pilih.

“KPPS harus memahami risiko yang mungkin muncul dari kerawanan ini, dan memastikan hanya warga Kota Malang yang memiliki hak pilih,” imbuhnya.

Berdasarkan data, jumlah pemilih di Kota Malang tercatat sebanyak 667.044, dengan total 1.188 TPS, termasuk TPS khusus di Lapas Lowokwaru dan Lapas Wanita. Dalam hal ini Bakesbangpol Kota Malang berharap agar seluruh tahapan di TPS nantinya dapat berjalan dengan aman dan lancar. (rsy/sit)

“Saya mengajak kepada semuanya, agar ikut menjaga kondusifitas Lumajang, dalam mensukseskan Pilkada 2024. Termasuk, Pilkada Lumajang yang memiliki dua Paslon Bupati dan Wakil Bupati,” kata Ketua DPRD Lumajang, yang akrab disapa Ani, Kamis (03/10/2024) tadi.

Baca juga :

Bagi pendukung dan tim kampanye para pasangan calon, ujarnya, agar tetap berkampanye dengan menyampaikan program masing-masing calon. Sehingga, jangan sampai berkampanye dengan menjelek-jelekan Paslon lain.

“Kedua Paslon yang maju di Pilkada Lumajang, itu adalah putra-putri terbaik Lumajang, yang memiliki tujuan sama yaitu ingin Lumajang lebih maju. Karenanya, mari kita saling kampanye dengan menawarkan program atau menjelaskan program yang nantinya diberikan kepada masyarakat,” paparnya. (adi/sit)

Dirinya menjelaskan, bahwa sudah bukan menjadi hal yang baru, saat Pilkada atau Pileg, tensi politik akan berbeda. Hanya saja, itu akan menjadi menarik, ketika semua sama-sama saling menjaga kondusifitas.

“Saya pikir, setiap Pemilu, baik pemilihan legislatif atau Pilkada itu memang situasinya seperti ini. Artinya, semakin mendekati hari H, maka biasanya akan semakin tinggi tensi politiknya. Tetapi, sejauh para calon, pendukung hingga tim sukses bijak dalam bersosialisasi, maka semua akan kondusif,” katanya.

Karenanya, harapannya nanti semua akan fokus kepada kebijakan dan visi serta misi calon. Bukan sebaliknya, menyerang kepada personal calon.

Baca juga :

“Harapannya, tentu semua akan konsentrasi pada visi dan misi. Sehingga, masyarakat akan menilai calon dari apa yang disampaikan di visi dan misi itu,” ujarnya.

H Bukasan menambahkan, agar tim sukses dan para relawan bisa melihat situasi dan kondisi saat pesta demokrasi. Intinya, sama-sama saling menjaga kondusifitas di Lumajang. Apalagi, masyarakat sekarang juga sudah semakin pintar dalam menentukan calon pemimpin.

“Mudah-mudahan, kawan-kawan relawan di tim sukses selalu bijak melihat kondisi di masyarakat. Sehingga, Pilkada nanti berjalan sesuai dengan yang diharapkan semua,” ungkapnya.

Masih menurut H Bukasan, selama pelaksanaan Pilkada nanti, diharapkan peran serta anggota dewan dalam partisipasi aktif menjaga kondusifitas juga dilakukan. Sehingga, semua saling bersama dalam menciptakan Pilkada yang aman dan damai. (adi/sit)

“Pemilu sudah selesai. Dinamika dalam pelaksanaan Pemilu, saya rasa semua sudah tahu seperti apa. Saya pikir, dengan selesainya (pencoblosan, red) Pemilu, berarti kita akan kembali bahwa urusan akan mekanisme dan dinamika perpolitikan, jangan sampai menjadikan kita bertengkar. Karenanya, penting untuk menjaga kondusifitas dan kerukunan,” kata H Bukasan, Selasa (20/02/2024) tadi.

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, bahwa semua pihak harus lebih memikirkan tentang masa depan. Artinya, yaitu menjaga kepentingan bangsa dan negara. Sehingga, kondusifitas di masyarakat perlu terus dijaga dan aman.

Baca juga :

“Sebab itu, kita berfikir ke depan. Ketika tidak kondusif, maka yang tidak diuntungkan justru kita sebagai masyarakat. Oleh karena itu, kita harus berfikir dewasa,” tambahnya.

Masih menurut H Bukasan, bahwa kini tinggal rakyat menunggu wakil atau pemimpinnya yang sudah diamanatkan dalam Pemilu kemarin. “Rakyat tinggal menunggu, para wakil atau pemimpinnya amanah atau tidak. Harapan kita semua, bahwa apa yang dipilih kemarin, mampu memberikan harapan pada kebutuhan rakyatnya yang ada diwilayah masing-masing,” ujarnya.

H Bukasan juga menyampaikan, bahwa Pemilu tahun 2024 kemarin, lebih pragmatis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, peran aktif masyarakat cukup baik dalam memberikan hak suaranya.

“Saya rasa, Pemilu tahun ini memang lebih pragmatis dibanding Pemilu-Pemilu sebelumnya. Karenanya, saya sangat memberikan apresiasi terhadap tingkat kehadiran masyarakat,” paparnya. (adi/sit)

“Tentu perlu adanya komitmen untuk mensukseskan Pemilu, sekaligus menjaga suasana kondusifitas di Kota Malang. Maka, pada apel siaga ini, saya menekankan kepada seluruh jajaran terkait penyelenggaran Pemilu di Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, jika dalam hal ini harus memperkuat sinergi dan koordinasi, mulai dari aparat penegak hukum, KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah dan Organisasi pada masyarakat sipil untuk memastikan masa tenang berjalan dengan kondusif. Kemudian, meningkatkan patroli dan pengawasan, terutama di lokasi yang rawan terjadi pelanggaran masa tenang.

Baca juga:

“Lakukan tindakan tegas dan terukur terhadap setiap pelanggaran masa tenang yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Lalu, pastikan tidak ada kampanye politik uang dan yang paling penting adalah memastikan distribusi logistik tepat waktu, tepat sasaran serta tepat jumlah,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, juga dilakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) untuk menjaga ketenangan para pemilih dalam menentukan pilihannya. Selain itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat tentang. pentingnya masa tenang.

“Bersama-sama kita akan tertibkan agar pada masa tenang dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Jaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewenangan, dan hindari sikap dan tindakan yang dapat menimbulkan kegaduhan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2024, Mochamad Arifudin, mengatakan jika masa tenang adalah fase krusial dalam pelaksanaan Pemilu yang harus dijaga dengan sebaik baiknya. Kehadiran Bawaslu, menurutnya untuk mencegah pelanggaran terutama mengenai politik uang.

“Patroli pengawasan di masa tenang ialah Bawaslu mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang dan pelanggaran lainnya, seperti propaganda, untuk itu selanjutnga Pengawas Pemilu se Kota Malang turun melakukan patroli pengawasan,” ujar Arifudin.

Ditambahkannya, jika masa tenang juga merupakan periode untuk masyarakat harus diberi kesempatan dalam mempertimbangkan pilihan tanpa ada pengaruh eksternal yang membingungkan.

“Kita sebagai pengawas pemilu harus mengawasi dengan ketat, agar masa tenang dihormati oleh semua pihak. Mari kita tegaskan pada semua pihak yang terlibat bahwa pelanggaran di masa tenang akan ditindak tegas seauai dengan hukum yang berlaku,” imbuhnya. (rsy/sit)