Dalam edaran yang ditetapkan pada 13 Februari 2026 dan ditandatangi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, itu menekankan penggunaan alat musik tradisional untuk aktivitas patrol sahur dengan volume suara yang wajar. Untuk penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, pengelola diminta tetap mematuhi pedoman dari Menteri Agama.

“Masyarakat yang ingin mengadakan takbir keliling dengan memanfaatkan jalan raya, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Malang,” ucap Wali Kota Wahyu, Rabu (18/02/2026) tadi.

Poin lainnya, yaitu juga dilarang keras menggunakan petasan demi keamanan lingkungan. Guna memastikan aturan tersebut berjalan efektif, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Terpadu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Baca juga :

“Termasuk juga seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Ketua RT/RW hingga pengelola tempat ibadah, diharapkan melaksanakan instruksi itu dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

Kemudian, untuk tempat hiburan dilakukan penutupan total. Sementara jenis usaha yang wajib tutup selama Bulan Suci, mulai dari diskotik, pub, bar, karaoke hingga klub malam. Selain itu, juga termasuk panti pijat dan spa serta fasilitas serupa yang berada di dalam hotel.

“Namun, untuk panti pijat tuna netra, refleksi, serta spa khusus wanita tetap diperbolehkan buka seperti biasa. Sementara itu, operasional rumah biliar dibatasi mulai pukul 20.00 WIB hingga 02.00 WIB,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pemkot Malang juga mengatur ketat pedagang takjil agar tidak mengganggu ketertiban umum. Penjual dilarang menggunakan badan jalan, taman atau fasilitas umum tanpa izin keramaian dari kepolisian. Selain itu, penyelenggara wajib menjamin keamanan pangan serta menyediakan tempat sampah dan parkir.

“Untuk sistem pelayanan drive thru pasar takjil, dilarang guna menghindari kemacetan. Restoran, warung makan dan pedagang kaki lima yang buka pada siang hari, wajib memasang tirai penutup agar aktivitas makan-minum tidak terlihat langsung dari luar,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa Kemendagri memberikan apresiasi kepada Kota Malang yang dinilai berhasil mengantisipasi potensi kerawanan pasca maraknya aksi unjuk rasa. “Pak Mendagri mengapresiasi gerak cepat dari Kota Malang, dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Akhirnya Kota Malang dinilai bagus dalam menghadapi kejadian kemarin dan tetap kondusif, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa laporan yang disampaikan Pemkot Malang sesuai dengan 11 arahan Mendagri. Termasuk, penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

“Langkah-langkah ini tidak hanya berlaku saat kejadian, tapi akan terus dijalankan. Terutama mengaktifkan kembali siskamling agar masyarakat merasa ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, menyampaikan bahwa pengaktifan kembali semangat gotong royong seperti masa lalu menjadi kunci. RT dan RW disebut sebagai ujung tombak dari deteksi dini.

“Yang tahu kondisi di bawah itu masyarakat. Maka wajib lapor harus berjalan dari RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga ke Bakesbangpol. Itu akan menjadi sistem informasi perlindungan masyarakat. Dari rakyat untuk rakyat,” jelas Anwar.

Terkait pendanaan, Anwar menyebut bisa bersumber dari APBD maupun swadaya masyarakat. Yang terpenting, siskamling dilegitimasi agar berjalan efektif. “Kalau pun ada honor, harus dilegitimasi dengan ketetapan,” lanjutnya.

Anwar juga menegaskan, bahwa dinamika aksi yang terjadi di berbagai daerah memang bagian dari aspirasi rakyat. Namun pemerintah sudah mulai menjawab tuntutan tersebut. “Kami mengapresiasi Kota Malang yang langsung memperbaiki fasilitas umum yang rusak pasca kerusuhan menggunakan APBD. Sekarang Kota Malang sudah kembali normal,” ucapnya.

Meski begitu, Anwar memberi catatan agar deteksi dini tetap dijaga. Apalagi, Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan masyarakat dari berbagai daerah.

“Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dampaknya bisa lebih luas. Karena itu, kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, pemuda dan agama, itu sangat penting untuk menjaga Kota Malang agar tetap kondusif,” imbuh Anwar. (kom/rsy/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga Kota Malang sebagai rumah bersama. Menurutnya, keamanan, ketenteraman dan persaudaraan adalah kunci agar Kota Malang tetap menjadi kota yang nyaman dihuni.

“Segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini harus kita sikapi dengan kepala dingin. Masyarakat Malang sudah terbiasa hidup berdampingan dalam keberagaman. Kekompakan dan rasa persatuan itulah modal penting menjaga ketenangan,” ujar Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa Pemkot Malang bersama Forkopimda terus berkoordinasi untuk memastikan situasi tetap kondusif, sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri dalam rapat virtual bersama kepala daerah, Selasa (02/09/2025) pagi. Sejumlah langkah yang ditempuh antara lain rapat bersama Forkopimda, duduk bersama tokoh masyarakat, hingga doa lintas agama untuk kedamaian.

“Langkah-langkah yang kami ambil sudah sesuai arahan pemerintah pusat. Minggu lalu (31/08/2025), kami bersama Forkopimda juga telah menggelar Deklarasi Damai serta rapat koordinasi dengan TNI, Polri, dan sipil,” jelasnya.

Usai apel siaga, Wali Kota Wahyu bahkan turun langsung memimpin patroli menggunakan motor bersama jajaran Forkopimda untuk memantau kesiapan Pam Swakarsa di lapangan. Di akhir, Wahyu juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan bijak menyikapi informasi yang beredar.

“Jangan mudah terprovokasi. Upaya pengamanan sudah kami siapkan dan terus dikoordinasikan. Yang terpenting adalah tetap tenang, saling menjaga, dan tidak menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya,” imbuh Wali Kota Wahyu. (kom/rsy/sit)

Dalam momen itu, dirinya menegaskan akan pentingnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat, untuk menjaga ketentraman dan keharmonisan di Kota Malang. Deklarasi sendiri, berisi lima poin komitmen, yang diantaranya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu menjaga ketentraman, persaudaraan dan kedamaian Bumi Arema. Kedua, menolak dengan tegas segala bentuk anarkisme, provokasi dan tindakan yang merugikan serta mengganggu ketertiban umum.

Baca juga :

Poin tiga, berkomitmen mewujudkan Kota Malang yang aman, damai, harmonis dan penuh rasa persaudaraan. Keempat, meyakini bahwa Kota Malang adalah milik bersama, sehingga wajib dijaga dan dirawat dengan sepenuh hati serta kebersamaan. Kelima, berdiri teguh demi terwujudnya Kota Malang yang lebih baik, damai dan sejahtera.

“Deklarasi ini adalah wujud kebersamaan kita. Mari kita jaga Kota Malang agar tetap kondusif,” kata Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

Sebagai informasi, deklarasi ini digelar untuk menindaklanjuti adanya unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk yang berlangsung di Kota Malang. (rsy/sit)

“Kami Pemkab Malang mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-79. Semoga Polri semakin dekat dengan rakyat dan meningkatkan sinergitas antara Polri dengan Pemkab Malang yang selama ini sudah terjalin dengan baik,” kata Bupati Sanusi.

Sebagaimana tema yang diusung dalam peringatan Hari Bhayangkara tahun ini, yaitu ‘Polri untuk Masyarakat’, merupakan wujud nyata dari transformasi institusional yang menjadikan kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Polri tidak hanya sebagai alat negara dalam bidang penegakan hukum dan keamanan, tetapi juga sebagai sahabat rakyat dalam menjaga stabilitas sosial, melayani dengan humanis, serta menjadi mitra strategis dalam pembangunan.

Baca juga :

“Kabupaten Malang sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang besar dan luas, merupakan wilayah yang strategis di Jawa Timur. Hal ini, tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosial. Sehingga, disinilah peran sinergitas antara Polri dan pemerintah daerah menjadi sangat penting dan relevan,” tambah Bupati Malang

Ditambahkannya, bahwa Pemerintah Kabupaten Malang berupaya terus membangun kolaborasi dan koordinasi yang erat dengan Polres Malang, termasuk dalam penanganan konflik sosial, pengawasan distribusi bantuan, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Didalamnya, termasuk juga pemberantasan peredaran Narkotika dan kejahatan berbasis teknologi.

“Momentum Hari Bhayangkara ke-79 ini menjadi waktu yang tepat bagi kita semua untuk melakukan introspeksi, memperkuat soliditas, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” imbuh Bupati Malang.

Turut hadir pada acara ini, jajaran Forkopimda, seperti Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, Dandim 0818 Malang-Batu, Letkol INF Yuda Sancoyo, Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Rachmat Supriyady, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Ayun Kristianto, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, jajaran Komandan Kesatuan dan Pimpinan Instansi Vertikal. (pro/mlg/gie)