Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, Febrina, menjelaskan bahwa QRIS tidak hanya sekadar alat pembayaran digital saja. Melainkan, bagian dari strategi besar memperluas inklusi keuangan dan memperkuat konektivitas ekonomi lintas sektor.

“QRIS hadir bukan hanya untuk memudahkan transaksi antara pengguna dan merchant, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi UMKM agar bisa terhubung dengan layanan keuangan digital lainnya, seperti pembiayaan, tabungan, hingga investasi. Dengan begitu, inklusi keuangan bisa semakin cepat tercapai,” jelas Febrina, Jumat (26/09/2025) tadi.

Dalam aspek inklusiv, QRIS mendorong on boarding UMKM agar masuk ke sistem pembayaran digital yang transparan dan efisien. Berbagai sumber dana dapat digunakan, mulai dari debit, kredit, tabungan, hingga server-based. Selain itu, QRIS juga memperluas akses layanan keuangan digital lain, termasuk pembukaan rekening dan layanan investasi.

Baca juga :

Sementara pada aspek konektivitas, QRIS berperan penting dalam mendorong sistem pembayaran lintas batas yang lebih transparan. Dengan interkonektivitas dan interoperabilitas, QRIS mampu memperkuat stabilitas makroekonomi melalui penggunaan mata uang lokal.

“Di era digital, konektivitas menjadi kunci. QRIS tidak hanya menghubungkan antar pengguna di dalam negeri, tetapi juga mendukung sistem pembayaran lintas negara. Hal ini tentu akan memperkuat stabilitas ekonomi makro sekaligus membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk go international,” tambah Febrina.

Ekosistem digital yang ditopang oleh QRIS juga melibatkan sinergi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, asosiasi, industri sistem pembayaran, hingga otoritas terkait. Melalui regulatory sandbox dan industrial sandbox, inovasi terus dikembangkan agar QRIS mampu menjadi tulang punggung ekosistem pembayaran digital nasional.

Febrina menegaskan, keberadaan QRIS diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Malang Raya, khususnya dengan memperkuat daya saing UMKM. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pelaku usaha, sekecil apa pun, bisa masuk ke ekosistem digital. Itulah semangat inklusi dan konektivitas yang kami dorong melalui QRIS,” imbuh Febrina. (rsy/sit)

“Banyuwangi sudah ada nama dan juga promosi yang kuat selama ini. Dengan kondisi Bali Selatan yang sudah over kapasitas wisatawan, perlu ada distribusi wisatawan ke wilayah lain. Kami harap, kedua daerah ini bisa saling sharing untuk bisa saling menguatkan pariwisata Banyuwangi-Bali,” kata Wamenpar Ni Luh, Selasa (20/05/2025) tadi.

Ditambahkannya, bahwa pembahasan di rapat kali ini sudah sampai tataran teknis. “Kami ingin lebih agresif lagi terkait pelaksanaan program pariwisata 3B ini,” imbuh Wamenpar Ni Luh.

Baca juga :

Dirinya juga mengatakan, bahwa Kemenpar telah mendesain paket wisata yang menghubungkan pariwisata Banyuwangi – Bali Barat – Bali Utara dan akan mengoperasikan kapal cepat rute Banyuwangi – Buleleng Bali. “Adanya kapal cepat bisa mempersingkat jarak tempuh. Sehingga, diharapkan semakin menarik wisatawan. Memang ada beberapa kendala terkait infrastruktur di bagian Bali. Jadi rapat ini untuk mencari alternatf dan solusi, sehingga program ini bisa kita jalankan,” ujar Wamenpar.

Sementara itu, Bupati Ipuk menyambut baik upaya percepatan konektivitas pariwisata 3B ini. Karenanya, dirinya berterima kasih atas atensi yang diberikan kepada pariwisata Banyuwangi.

“Kami berharap paket wisata 3B bisa semakin memajukan pariwisata masing-masing wilayah. Bisa mendistribusikan wisatawan dari Banyuwangi ke wilayah Bali Utara dan Bali Barat dan begitu juga sebaliknya,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya meyakini, bahwa dengan adanya Paket Wisata 3B, maka bisa menjadi berkah bagi pariwisata dan mengangkat perekonomian Banyuwangi. “Banyuwangi sudah siap, bandara, pelabuhan, hotel dan homestay, kami sudah memadai. Serta, agenda di Banyuwangi dan bahkan juga sudah cukup banyak. Kulinernya juga menarik dan beragam,” ungkap Bupati Ipuk. (kom/bwi/sit)

Hal ini, disampaikan Menhub dalam acara Talkshow dengan tema ‘Peluang dan Tantangan Pelni: Menjawab Antara Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan di Era Media Sosial’, di Jakarta, Kamis (01/08/2024) tadi.

“Saya berharap, Pelni dapat meningkatkan konektivitas antar pulau sebagai wujud hadirnya negara dalam menyediakan moda transportasi laut. Sehingga, dapat menciptakan efisiensi biaya moda transportasi laut dari pulau-pulau 3TP menuju kota pelabuhan yang lebih besar,” kata Menhub RI.

Menhub Budi juga menyampaikan bahwa kawasan 3TP selalu menjadi prioritas negara. Di tahun ini, pemerintah memberikan subsidi angkutan perintis sebesar Rp 4,1 triliun, dengan Rp 1,87 triliun untuk transportasi laut perintis.

Baca juga :

Dengan itu, diharapkan dapat memberikan layanan perintis yang lebih baik kepada masyarakat. Saat ini Pelni memiliki 26 kapal penumpang dan mengoperasikan 30 kapal perintis.

“Kami harap, Pelni melakukan tugas ini dengan serius dan maksimal. Sebagai negara, kita harus bersaing dengan negara kepulauan lain. Indeks daya saing logistik kita harus ditingkatkan, diantaranya dengan kinerja dari Pelni,” tambah Menhub.

Untuk itu, Menhub meminta agar Pelni terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Dua hal yang disoroti Menhub adalah perbaikan sumber daya manusia (SDM) dan efisiensi energi bahan bakar kapal.

“Pertama, SDM harus direformasi. Kita membutuhkan SDM yang tangguh. Kedua, masalah penggunaan energi atau bahan bakar yang merupakan 50 persen dari biaya Pelni, harus diperhatikan dengan jelas. Kalau perhitungan bahan bakar melest 5 persen, bisa dipastikan Pelni rugi. Tapi sebaliknya, kalau bisa dihemat dan efisien, dari bahan bakar itu akan jadi pendapatan atau keuntungan,” jelas Menhub.

Selain itu, Menhub juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara regulator, operator, masyarakat dan seluruh stakeholder. Seluruh pihak dapat mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan pelayanan transportasi laut menuju Indonesia Emas 2045. Turut hadir dalam acara ini Dirjen Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, Direktur Utama Pelni, Tri Andayani, dan Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno. (kom/hub/gie)

Sebagai Badan Usaha Pelaksana yang telah ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk mengelola Bandar Udara Dhoho melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), SDhl telah berkomitmen untuk menyediakan layanan bandar udara yang berkualitas tinggi untuk masyarakat. Bandar Udara Dhoho sendiri, dibangun dengan standar internasional, dengan landasan pacu sepanjang 3.300 meter dan lebar 45 meter dan mampu menampung pendaratan pesawat jet berbadan lebar. Terminal Penumpang yang dirancang untuk menampung hingga 1,5 juta penumpang setiap tahunnya pada tahap awal dan akan mampu menampung hingga 10 juta penumpang pertahunnya pada tahap ultimatenya, itu memastikan kenyamanan dan kemudahan bagi para penumpang pesawat udara.

Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Direktur PT Surya Dhoho Investama, Istata T Siddharta, dalam kutipannya ‘SDhI mempersembahkan Bandar Udara Dhoho ini sebagai A Gift to the Nation’, dimana Bandar Udara Dhoho ini merupakan sebuah infrastruktur yang akan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk terhubung ke berbagai daerah di Jawa Timur bagian Selatan.

Baca juga :

Penerbangan perdana yang dilakukan oleh maskapai Citilink Indonesia, menawarkan rute Jakarta Kediri-Jakarta dengan menggunakan pesawat tipe A320 CEO dengan kapasitas 180 penumpang. Kehadiran Citilink Indonesia di Bandar Udara Dhoho Kediri, menandai komitmennya untuk mendukung pengembangan infrastruktur penerbangan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Dengan frekuensi penerbangan dua kali seminggu, penerbangan ini bukan hanya sekadar sebuah layanan transportasi. Tetapi juga, sebuah momentum bersejarah bagi Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Keberadaan Bandar Udara Dhoho, diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

Melalui kesempatan yang baik ini, atas nama PT Surya Dhoho Investama, kami mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri dan sekitarnya, Kementerian Perhubungan, maskapai Citilink Indonesia, Angkasa Pura 1 dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, yang telah memberikan dukungan dalam mewujudkan penerbangan perdana ini. Kami yakin bahwa keberadaan Bandar Udara Dhoho akan menjadi sebuah aset berharga bagi pengembangan wilayah Jawa Timur bagian selatan, khususnya Kabupaten Kediri dan sekitarnya,” ujarnya. (pan/sit)

Disampaikan Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, bahwa target tersebut sesuai dengan timeline pengerjaan yang mana terhitung selama 240 hari kalender dengan mulai pengerjaan sejak September 2024. “Insyaallah Mei tahun depan (2024, red) Jembatan Jong Biru atau jembatan yang menghubungkan antara Kota dan Kabupaten Kediri, akan selesai,” kata Mas Dhito, Kamis (23/11/2023) tadi.

Ditambahkan Mas Dhito, jembatan dengan panjang 133 meter ini merupakan konektivitas penyangga menuju akses bandara. Selama kurang lebih 6 tahun, jembatan terputus. Akibatnya, masyarakat harus dari arah Timur berputar menuju Jembatan Semampir.

Dengan ditargetkan Mei 2024 mendatang, terang Mas Dhito, harapannya ketika tol dan bandara beroperasi dapat mempercepat akses masyarakat. Sehingga, bisa memangkas mobilitas dan distribusi ekonomi.

Mas Dhito berharap, proses pembangunan eks Jembatan Mrican ini bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran sesuai dengan target dan rencana yang telah ditentukan. “Harapannya pembangunan (Jembatan Jongbiru, red) hari ini bisa tepat waktu, tepat mutu, yang ketiga bisa dimanfaatkan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” bebernya.

Baca Juga :

Adapun pembangunan jembatan ini, menggunakan dana APBN tahun anggaran 2023 dan 2024 sebesar Rp 25 miliar. Sedangkan konstruksi jembatan tersebut, menggunakan rangka baja. Dari pantauan di lapangan, konstruksi tiang penyangga jembatan sudah mulai dipasang.

Pasca pembangunan jembatan yang berada di atas aliran Sungai Brantas ini, rencananya akan dilakukan serah terima aset dari Kementerian PUPR kepada Pemkab Kediri dengan skema hibah. Rencana tersebut, diungkapkan langsung oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali, Rahman Taufik, saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

“Setelah selesai pembangunan jalan dan jembatan (Jongbiru). Ini tentu akan diserahterimakan aset penggunaan jalan ini kepada Pemerintah Kabupaten Kediri,” ungkapnya.

Jalan yang dimaksudkan adalah pelebaran jalan Jongbiru mulai dari Simpang Empat Jongbiru hingga jembatan dengan panjang 475 meter. Pembangunan jalan ini juga ditujukan agar mempermudah akses menuju dan ke jembatan tersebut.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memang menjadi salah satu prioritas Mas Dhito, dalam kepemimpinannya sebagai bupati. Sebelumnya, pihaknya juga terlihat meninjau kondisi di lapangan secara langsung. Hal tersebut dilakukan, pada Januari 2023 lalu guna mempersiapkan pembangunan agar lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Saat itu, bupati yang gemar bervespa tersebut juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan masyarakat sekitar jembatan untuk memastikan pembangunan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(kom/pan/sit)

Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan jika penyelarasan ketiga kawasan tersebut sesuai dengan kebijakan Wali Kota Malang, yakni menginginkan adanya konektivitas, yang dikonsep agar wisatawan atau masyarakat betah untuk berkeliling di kawasan tersebut. “Koneksitas itu berupa aksesibilitas. Jadi, diharapkan wisatawan yang akan memutar di wilayah Kota Malang, itu ada tambahan infrastruktur. Karena dalam mempromosikan wisata itu juga tidak lepas dari meningkatkan infrastruktur,” ucap Baihaqi, Kamis (31/08/2023) tadi.

Karena itu, tambahnya, nantinya jaringan jalan bagi pedestrian, lampu penerangan jalan hingga taman-taman yang membentang di sepanjang Balai Kota Malang, Kayutangan Heritage hingga Alun-Alun Merdeka akan dilakukan perbaikan. “Nanti dari penyedia jalan (pedestrian) dilakukan perbaikan, kemudian taman juga diperbaiki. Tentu itu bisa terus membangkitkan kunjungan wisata, supaya lebih betah di Kota Malang,” katanya.

Baca juga:

Lebih lanjut Baihaqi juga menjelaskan, jika rencana tersebut saat ini secara berangsur telah mulai dilakukan. Seperti revitalisasi Alun-Alun Tugu. Sedangkan selanjutnya, yang akan masuk dalam agenda terdekat untuk perbaikan adalah Alun-Alun Merdeka.

“Secepatnya direalisasikan. Kalau Alun-Alun Tugu sudah jelas, kemudian Alun-Alun Merdeka Insyaallah dalam waktu cepat sudah PKS dan sudah ada tindak lanjut fisiknya nanti. Kemarin pak wali sudah ttd pks dengan Bank Jatim,” lanjutnya.

Dalam hal ini, pihaknya sudah mengkaji betul mengapa konsep penyelarasan pada tiga kawasan tersebut akan dilakukan dengan penguatan sarpras bagi pedestrian. Menurut Baihaqi, hal itu sebagai upaya untuk menguatkan potensi kearifan lokal, seperti UMKM.

“Ya memanfaatkan potensi lokal yang kita punya. Pedestrian yang tersambung. Jadi orang atau wisatawan jalan di kawasan ini nanti tidak akan bosan,” imbuh Baihaqi. (rsy/sit)

“Harapan Pak Menteri sama dengan harapan kami semua. Semangatnya sama, karena bandara ini nanti diperuntukkan untuk melayani umroh dan embarkasi haji. Maka, kita mulai untuk umroh dahulu,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito.

Mas Dhito mengatajan, untuk dijadikan sebagai tempat pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi, masih perlu dipersiapkan asrama haji dan rumah sakit terdekat. Dua hal itu, menurut Mas Dhito, telah disyaratkan oleh pihak Arab Saudi.

“Ini perlahan-lahan dan secara progresif kita akan lakukan itu,” paparnya.

Melihat perkembangan pembangunan bandara, Mas Dhito menyebut, bahwa yang masih menjadi catatan saat ini terkait konektivitas antar wilayah untuk mendukung bandara. Konektivitas yang dimaksud, yakni terkait jalan tol.

Pembangunan Tol Kertosono-Kediri, lanjut Mas Dhito, tengah dalam proses pembebasan lahan. “Begitu pula Tol Kediri-Tulungagung, ini kita juga terus kebut bersama SKA Toll. Karena konektivitas ini sangat penting sekali,” terangnya.

Jalan Tol Kertosono-Kediri, paparnya, melewati 21 desa terdampak. Lima diantaranya, berada di Kabupaten Kediri. Sedangkan, Tol Kediri-Tulungagung melewati 23 desa terdampak di Kabupaten Kediri.

Baca juga :

Demi lancaran proses pembebasan lahan untuk jalan tol itu, Pemerintah Kabupaten Kediri terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi. Tidak terkecuali kepada pemerintah desa terdampak.

Sementara itu, progres pembangunan bandara secara keseluruhan sekitar 90 persen. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bahwa progres bandara diperkirakan akhir tahun 2023, Bandara Dhoho Kediri sudah bisa beroperasi.

Untuk melayani penerbangan haji dan umroh, lanjut Menhub, masih harus berkordinasi dengan General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi. Bila izin itu sudah dikantongi, penerbangan untuk haji dan umroh baru bisa dilakukan dari Bandara Dhoho Kediri.

Untuk pelayanan penerbangan haji, tambahnya, selain asrama haji dan rumah sakit sebagaimana disebutkan Mas Dhito, Kementerian Perhubungan meminta dukungan pemerintah daerah dalam penyiapan fasilitas penunjang. Seperti penginapan atau hotel di dekat bandara.

Menyinggung soal konektivitas antar wilayah, disampaikannya, bahwa pembangunan jalan tol tersebut masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) melalui mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). “Bandara ini dengan akses yang ada sudah cukup memberikan competitiveness (daya saing) dibandingkan dengan bandara-bandara lain,” terangnya.

Disampaikannya, terdapat tujuh kabupaten atau kota yang berada di sekitar Bandara Dhoho Kediri. Sedangkan, jarak tempuh untuk mencapai Surabaya ataupun Malang setidaknya dibutuhkan waktu sekitar tiga jam. 

“Saya tidak khawatir, walaupun dengan aksesibilitas yang ada sekarang ini sudah bisa hidup. Tetapi dengan rencana jalan tol yang merupakan proyek PSN, Kediri akan menjadi tumpuan baru (episentrum baru di Jawa Timur),” terangnya. (kom/pan/sit)