Menurutnya, selama ini tata kelola sumber daya alam, banyak mendapat sorotan publik. Karena dinilai tidak merata, transparansi serta memunculkan ketimpangan dan kerusakan lingkungan.

“Presiden melihat dan mendengar fakta-fakta di lapangan tersebut. Sehingga, beliau melakukan realokasi kepada berbagai kepentingan pembangunan ekonomi berkeadilan dan keberlanjutan lingkungan,” kata Abetnego di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (07/01/2022).

Abetnego menilai, ketersediaan dan kepastian penguasaan tanah menjadi elemen penting untuk membangun iklim investasi yang baik. Maka dari itu, keputusan tegas Presiden mencabut berbagai izin, konsesi, HGU, dan HGB yang selama ini telantar diharapkan bisa menghasilkan multiplier effect.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Dengan membuka ruang bagi pelaku ekonomi baik petani, lembaga keagamaan dan pelaku usaha yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lahan, justru akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Abetnego juga menuturkan, ketegasan pemerintah mencabut 2.078 izin tambang, 192 izin kehutanan, dan 34 ribu hektare izin perkebunan, menjadi modal untuk memastikan target-target reforma agraria dan perhutanan sosial bisa dapat tercapai.

Sejauh ini, jelas Abet, pemerintah telah melakukan redistribusi atas bekas HGU, tanah telantar, dan tanah negara lain sebanyak lebih dari 1 juta hektare, serta memberikan distribusi manfaat atas lebih dari 4,7 juta hektare luasan Hutan, yang dikelola secara langsung oleh 1 juta kepala keluarga di penjuru Indonesia.

“KSP akan terus mengawal agar tanah-tanah yang selama ini ditelantarkan atau tersandera oleh konflik agraria justru dapat menjadi booster pembangunan berkeadilan,” papar Abet. (hms/sit)

Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni mengungkapkan, mereka datang untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan konflik agraria dan sengketa tanah yang menjadi polemik di tengah masyarakat, karena selama ini konflik agraria di Jember itu cukup banyak jumlahnya dan terbilang luas secara areal konflik.

“Kami sering mendengar keluhan-keluhan masyarakat terkait persoalan agraria, misalnya konflik tanah Jenggawah, sengketa lahan Katajek dan berbagai perselisihan tanah lainnya. Bahkan persoalan agraria ini beberapa diteliti secara sistematis dan metodis oleh akademisi perguruan tinggi, ada program doktor yang mengambil penelitian tentang agraria di Jember ini,” katanya.

Kendati demikian, lanjut Tabroni, pemerintah daerah belum melaksanaan penataan agraria sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria. Sehingga, pemerataan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah telah berlangsung lama belum sepenuhnya terselesaikan.

“Sengketa lahan ini sudah berlangsung sejak 1980-an. Konflik lahan warga, Perhutani, PTPN atau konflik dengan perusahaan-perusahaan swasta yang belum menemui titik terang. Aksi demonstrasi pun meluas, bahkan diikuti aktivis mahasiswa, tentunya eksekutif sangat mengetahuinya. Jangankan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Raperda tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) saja belum pernah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Tabroni menambahkan, pemerintah daerah perlu menerbitkan SK GTRA dan membentuk RDTR, yang bertugas menyelesaikan urusan di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang. Fokusnya yaitu penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto mengatakan, reforma agraria hadir karena melihat berbagai persoalan bidang lahan, sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan.

Selain itu, juga karena ada ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sehingga, diperlukan upaya pemerintahan yang terintegrasi dalam melindungi hak masyarakat dan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang ada.

“Reforma agraria harus menjamin semua pihak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Juga mengedepankan kepastian hukum bagi penerima tanah objek reforma agraria (tora), keterbukaan informasi bagi seluruh pihak, tertib penyelenggaraan, profesionalitas dan akuntabilitas,” katanya.

Dia menuturkan, untuk menjalankan agenda reforma agraria tersebut, perlu membuat perencanaan penataan aset atas penguasaan dan kepemilikan tora, penataan akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksitora. Selanjutnya, peningkatan kepastian hukum dan legalisasi tora, penanganan sengketa dan konflik agraria, serta kegiatan lain yang mendukung reforma agraria.

“Kami sudah membentuk GTRA melalui SK yang diterbitkan Bupati Banyuwangi. Hal ini kami lakukan untuk penguatan dan percepatan penyelesaian sengketa dan konflik yang berkepastian hukum. Ceritanya, kami dilantik Agustus lalu, setelah itu kami diberi berbagai macam permasalahan. Ada banyak surat menumpuk yang meminta kami mengadakan heraring (rapat dengar pendapat) tentang permasalahan konflik agraria,” jelasnya.

Sehingga, kata Irianto, pihaknya mengundang stakeholder terkait berdiskusi terkait permasalahan agraria yang muncul dan belum terselesaikan. Berdasarkan Perpres nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria itu membuat perencanaan demo yang dimaksudkan sebagai show of force atau kekuatan untuk menunjukkan betapa seriusnya menyelesaikan konflik. (yud/oso)

Kehadiran I Made Cahyana Negara, langsung disambut aplous dari para aktivis. Lantas, para aktivis dan masyarakat Banyuwangi yang menggelar demo meminta kepada ketua DPRD Banyuwangi untuk mendatangkan bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

“Maaf, bupati Anas hari ini tidak ada di Banyuwangi, beliau (bupati Anas) sedang berada di luar kota,” jawab Made menjawab permintaan pendemo.

Bahkan Made, sapaan sehari-hari ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara meminta kepada para mahasiswa dan masyarakat untuk terus berjuang, memperjuangkan hak-hak rakyat.

“Perjuangan anda tidak hanya hari ini saja, tapi harus dilakukan berkelanjutan,” kata Made.
Tuntutan aktivis mahasiswa dan masyarakat terkait pembebasan lahan warga Desa Panel, yang saat ini dikuasi oleh Perkebunan Bumisari, Kecamatan Licin.

“Sudah berpuluh-puluh tahun Perkebunan Bumisari menguasai tanah rakyat, namun pemerintah tidak mau bertindak,” ujar Usman aktifis mahasiswa dari PMII.

Sebagai wakil rakyat, I Made Cahyana Negara mendengarkan aspirasi yang diperjuangkan masyarakatnya. Bahkan dia (Made) duduk beralaskan aspal bersama para aktivis dan masyarakat Banyuwangi yang sedang memperjuangkan hak-haknya.

Sebagai langkah antisipasi adanya kerusuhan, dan tindakan yang tidak diinginkan, anggota Polres Banyuwangi langsung melakukan pengamanan, berdiri disamping ketua DPRD Banyuwangi.

Apalagi, suasana aksi demo tambah memanas ketika tuntutan mahasiswa, untuk menghadirkan bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas tidak bisa dipenuhi.

“Percuma saja ada pimpinan DPRD Banyuwangi hadir disini kalau pemegang kendali pemerintahan tidak ada,” ujarnya.

Baca : Mahasiswa dan Petani Desak Bupati Anas Selesaikan Konflik Agraria

Saat disodori surat pernyataan yang dibuat oleh mahasiswa dan masyarakat, agar ketua DPRD Banyuwangi mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha Perkebunan Bumisari. Dengan tegas Made menolak, karena pecabutan HGU itu bukan kewenangannya.

“Ini bukan kewenangan kami,” tolak Made.

Aksi mahasiswa dimulai pukul 10.00 hingga pukul 15.45 meski diwarnai aksi dorong pintu gerbang DPRD Banyuwangi dengan anggota Polres Banyuwangi. Bahkan sebagai langkah antisipasi terjadinya kerusuhan, Polres Banyuwangi menyiapkan mobil water Conan yang diparkir menghadap para pendemo. Namun aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Banyuwangi berjalan cukup kondusif. (tut/oso) (tut/oso)

Salah satunya ialah sengketa lahan di perkebunan Desa Pakel, Kecamatan Licin. Berdasarkan data yang dimiliki mahasiswa dan petani, tanah warisan leluhur Desa Pakel diduga telah diserobot dan dikuasai oleh perusahaan perkebunan PT Bumi Sari dan Perhutani.

“Kembalikan tanah hak masyarakat Desa Pakel,” teriak salah satu demonstran.
Dalam aksi itu, massa juga menyatakan penolakan atas program Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW). Program tersebut dinilai, akan merusak lahan pertanian produktif di Kecamatan Wongsorejo.

“Kita minta Bupati dan DPRD membatalkan hak pakai atas lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Wongsorejo, yang selanjutnya dikembalikan sesuai hak petani setempat,” kata demonstran lainnya.

Aksi mahasiswa dan petani tersebut sempat memanas, lantaran mereka tidak bisa masuk ke gedung DPRD. Aksi saling dorong pagar antara demonstran dan aparat kepolisian tidak terhindarkan.

“Kami hanya ingin masuk ke gedung wakil rakyat kami. Jangan halangi kami. Kami tidak anarkis. Pak polisi ini tugasnya mengayomi dan menjaga keamanan. Jadi biarkan kami masuk,” teriak salah satu orator.

Situasi semakin tidak terkendali, ketika demonstran hampir merangsek menembus pagar. Satu unit water cannon akhirnya disiagakan di depan pagar untuk mencegah terjadinya kericuhan. Kapolres Banyuwangi AKBP Taufik HZ harus turun tangan untuk mengendalikan massa.

“Saya menghargai rekan-rekan semua. Kami dari kepolisian, kita ingin menjaga Banyuwangi kondusif,” katanya.

Taufik mengaku sudah berkoordinasi dengan sekretariat dewan terkait tuntutan pengunjuk rasa. Sayangnya, Pimpinan DPRD saat ini tidak berada di tempat.

“Ketua DPRD, mertuanya meninggal. Sementara 3 Wakil Ketua DPRD tidak berada di luar kota. Tapi ada beberapa anggota dewan yang siap menerima rekan-rekan,” ujarnya.

Taufik mempersilahkan perwakilan mahasiswa dan petani masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Namun masa mendesak agar seluruh demonstran diperkenankan masuk ke gedung wakil rakyat.

“Kita berapa? Satu, rakyat. Jadi kita semua harus masuk,” teriak salah satu demonstran.

Hingga saat ini, demonstran belum berhasil masuk gedung DPRD dan memilih bertahan di depan pintu gerbang. Massa yang mebludak mengakibatkan arus lalu lintas Jalan Adi Sucipto macet dan dialihkan oleh Satlantas Polres Banyuwangi. (ras/oso)