Gugatannya ini, telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, Kamis (21/05/2026) lalu. Jika tidak ada upaya banding, pihak penggugat berencana mengajukan eksekusi terhadap aset-aset tersebut.

Sebelumnya, Fitri telah mengajukan dua gugatan perdata ke PN Malang. Yakni 280/Pdt.G/2025/PN Mlg pada September 2025. Para tergugat, diantaranya adalah En (58) sebagai tergugat I, Ag (64) sebagai turut tergugat II, Po (32) sebagai turut tergugat I dan Ry (33), turut tergugat II.

Sementara gugatan kedua, ditujukan kepada Ry dengan nomor perkara 301/Pdt.G/2025/PN Mlg yang didaftarkan pada Oktober 2025. Diketahui, bahwa Fitri adalah ibu dari Ry. Sedangkan Ag dan En, adalah ayah dan ibu dari Po (mantan istri Ry).

Perkara ini, bermula dari perceraian antara Ry dengan Po yang terjadi pada 2025 setelah menikah 8 tahun. Saat proses perpisahan berlangsung, beberapa aset milik Fitri oleh pihak keluarga Po belum dikembalikan.

Fitri menceritakan, keretakan rumah tangga anaknya dipicu kebiasaan Po yang kecanduan game hingga tidak menjalankan kewajiban sebagai istri selama 1,5 tahun. “Untuk alasan perceraiannya, jadi Po ini suka bermain game sampai tidak mau melayani suaminya selama 1,5 tahun. Po juga tidak menjalankan kewajiban sebagai istri,” ujar Fitri, Jumat (22/05/2026) malam.

Perceraian Ry dengan Po di Pengadilan Agama (PA) Kota Malang tahun 2025. Fitri mengaku, konflik semakin melebar karena muncul gugatan yang mengarah pada pembagian harta gono-gini. Padahal, sejumlah aset yang dipersoalkan disebut berasal dari hasil usaha pribadi dan keluarga Fitri. Aset yang dipersoalkan, meliputi rumah di Perumahan Permata Jingga, toko emas di Pasar Besar Malang, mobil Avanza Veloz dan sebidang tanah di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.

Baca juga :

Kuasa hukum Fitri, Sumanto, menjelaskan kliennya merasa dirugikan karena aset atas nama Ry berasal dari usaha Fitri. Selain itu, Fitri juga telah memperlakukan keluarga mantan menantunya dengan baik.

“Mulai mempekerjakan keluarga Po di Toko Emas Bulan Purnama, bahkan memberangkatkan keluarga mantan menantunya itu ke Tanah Suci,” ujar Sumanto.

Menurutnya, beberapa aset milik Fitri justru disalahgunakan. Selain aset atas nama anaknya, orang tua dari mantan menantunya juga diduga mengambil aset lain berupa rumah di Perumahan RiverFront di Kota Malang dan rumah di Blitar.

Sumanto menjelaskan rumah di Blitar awalnya milik keluarga Po yang hendak dilelang. Dari sinilah En kemudian meminjam uang Rp180 juta kepada Fitri. Setelah 5 tahun, rumah tersebut tak kunjung dijual. Bahkan En dan keluarganya justru menempati rumah di RiverFront Urban Resort yang dibeli Fitri untuk pegawai. “Sampai sekarang, rumah di RiverFront masih ditinggali pihak tergugat. Bahkan, aset seperti mobil Avanza juga digunakan,” jelas Sumanto.

Menurut Sumanto, persoalan harta ini tidak ada niat untuk menyinggung pihak manapun. Kliennya hanya ingin menjaga warisan buah usaha rintisan keluarga dan orang tuanya, sejak dulu. “Kami miliki semua bukti transaksi dan pembayaran yang menguatkan bukti kepemilikan klien kami. Semua aset yang dipermasalahkan adalah milik klien kami,” imbuh Sumanto.

Hal senada disampaikan Muchlis Diagama, adik kandung Fitri. Dia mengatakan seluruh aset yang dipersoalkan merupakan milik kakaknya, termasuk salah satu toko emas yang dirintis orang tua mereka, Socheh Ghofur dan Mutomimah. (gie)

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menjelaskan bahwa aspek psikologis terkait pentingnya pendampingan pada masa remaja bagi para pelajar tingkat lanjut. “Situasi dan kondisi psikologis pada masa adik-adik ini masih penuh dengan berbagai kemungkinan. Pada fase ini, adik-adik sering kali masih bingung dan cenderung ingin mencoba banyak hal. Secara perkembangan psikologis, usia 16 hingga 17 tahun memang merupakan proses mencari jati diri,” kata wali kota.

Ditambahkannya, bagi seorang remaja, sosok yang paling dipercaya pada usia tersebut adalah teman sebaya. Oleh karena itu, wali kota berpesan agar para pelajar lebih selektif dalam memilih teman pergaulan.

“Pada masa sekolah lanjutan atas, masukan yang lebih dipercaya biasanya datang dari teman-teman sebaya. Karena itu, pesan Bapak, pilihlah teman dengan baik dan bijak, ya,” ujarnya.

Baca juga :

Ke depan, orang nomor satu di Kota Probolinggo itu berharap ilmu yang diperoleh ini dapat disebarluaskan kepada teman-teman lainnya. Sehingga, dapat tercipta generasi muda Kota Probolinggo yang unggul.

“Harapannya, informasi ini dapat dipahami dan disampaikan kembali kepada teman-teman, agar apa yang telah disampaikan tadi dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan tersebut, diharapkan bisa memberikan manfaat, baik untuk jenjang pendidikan selanjutnya maupun dalam proses membentuk adik-adik menjadi sumber daya manusia yang unggul,” tambah Wali Kota Aminuddin.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol, Muhammad Sonhadji, menerangkan bahwa digelarnya sosialisasi ini di beberapa sekolah, termasuk SMK Negeri 2, bertujuan untuk mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman di Kota Probolinggo. “Bertujuan untuk menjaga kondusifitas wilayah Kota Probolinggo khususnya di kalangan pelajar dalam rangka pencegahan dini konflik antar pelajar di Kota Probolinggo,” kata Kepala Bakesbangpol. (kom/pro/sit)

Dalam momen tersebut, Ketua DPRD Lumajang berharap agar pelaksanaan Pilkada Lumajang, bisa berjalan dengan aman dan tertib. Sehingga, setiap tahapan bisa berjalan dengan tanpa kendala ataupun memunculkan konflik.

Selain menyampaikan mengenai harapannya, Ketua DPRD Oktafiani juga mengajak semua pihak untuk menciptakan Pilkada damai. Perbedaan pilihan dalam Pilkada, tentu adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Meski demikian, tentunya perbedaan itu jangan sampai dijadikan alasan untuk perpecahan apalagi timbul kericuhan dan kerusuhan.

“Mari kita ciptakan Pilkada Lumajang yang aman dan damai di tengah perbedaan pilihan. Perbedaan adalah keniscayaan, namun kita tetap harus menjaga kerukunan,” katanya saat di Alun-alun Lumajang, Selasa (12/11/2024) tadi.

Baca juga :

Dalam rangkaian pelaksanaan tersebut, sebelumnya dari Komandan Resimen Induk Kodam V/Brawijaya, Kolonel Inf Mukhamad Albar, juga menekankan akan pentingnya sinergitas antara TNI dan pemerintah serta stakeholder terkait, dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. “Latihan ini merupakan wujud kesiapan kita dalam menghadapi potensi konflik yang mungkin terjadi,” tegasnya.

Ditegaskannya, bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan maksimal demi kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada. Karenanya, melalui pelaksanaan latihan lapangan tingkat Korem 083/Baladhika Jaya 2024, diharapakan dapat membangun sinergitas yang kuat dengan stakeholder di wilayah Kabupaten Lumajang, dalam mengendalikan operasi secara terpadu dan efektif.

“Saya harap latihan ini dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas,” jelasnya. (adi/sit)

Pj Bupati Sugiat dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait persiapan Program PTSL 2024 kepada kepala desa di 51 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang. Karenanya, Pemkab siap mendukung penuh adanya Program PTSL.

“Program PTSL ini untuk memberikan kepastian hukum bagi warga, terkait dengan masalah pertanahan untuk mencegah terjadinya konflik,” kata Pj Bupati.

Baca juga :

Di tempat yang sama, Kepala BPN Kabupaten Jombang, Tomi Jomaliawan, menambahkan bahwa target di tahun 2023 sudah terpenuhi 100 persen dan sudah diserahkan semua. Sedangkan target di tahun 2024, sementara ini 20.550 bidang.

“Sesuai arahan Menteri ATR/BPN terkait pemberantasan mafia tanah, maka untuk membentengi hal tersebut, kami di internal Kantor BPN saat ini sedang melakukan validasi data. Diantaranya, dengan melakukan pemetaan bidang tanah yang sudah bersertifikat produk lama,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa keberadaan agraria sudah ada sejak tahun 1960 dan sampai sekarang masih banyak yang belum terpetakan. Bahkan, ada kemungkinan sertifikat tersebut hilang atau bahkan rusak.

“Terkait untuk sertifikat tanah yang hilang atau rusak bisa diikutkan Program PTSL. Asalkan memiliki data dukung yang memadai. Seperti permasalahan sertifikat lama hilang atas nama orang tua, berarti harus dikuatkan dengan penetapan ahli waris dari pengadilan agama,” tambahnya. (azl/gie)

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan jika FPK tersebut menjadi sebuah wadah dan alat yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan dengan semua pihak. Apalagi di Kota Malang sendiri, terdiri banyak suku dari seluruh Indonesia.

“Untuk menjaga Kota Malang ini, kita harus bersama-sama karena untuk kepentingan kita semua. Apalagi, untuk mensukseskan acara Pemilu pada Februari 2024 mendatang, maka ini yang harus dikuatkan,” kata Bung Edi-sapaan akrab Wawali Kota Malang.

Pria yang juga sebagai Dewan Pembina FPK ini, menegaskan jika untuk menjaga Kota Malang tidak hanya tugas dari satu pihak. Namun, seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua lini, baik itu Pemerintah, jajaran TNI/Polri, bahkan beberapa tokoh dari masing-masing suku, peran perguruan tinggi, hingga lapisan masyarakat ditingkat terendah.

“Dalam hal ini tentu tidak bisa bekerja sendiri, mesti harus bersama-sama dengan seluruh potensi masyarakat, sesuai dengan peran tugasnya. Sehingga harus terus bersinergi dan berkolaborasi. Insyaallah melalui kegiatan ini juga akan berdampak positif, karena yang hadir adalah tokoh tokoh dari suku yang ada di Indonesia yang kebetulan ada di Kota Malang dan dari perguruan tinggi,” tuturnya.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan jika peran dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) itu harus netral. Terlebih, dalam memfasilitasi proses Pemilu yang akan datang.

“Peserta pemilu ada partai politik dengan seluruh ornamennya, ada calon legislatif dan sebagainya. Apa saja yang boleh dan tidak, itu sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan itu semua harus ditaati,” tambahnya.

Baca Juga :

Sementara itu, Ketua FPK Kota Malang, Ade Syarif Hidayat, menyampaikan jika di Malang Raya sendiri ada sebanyak 17 suku yang tersebar dari seluruh Indonesia. Sehingga, dalam menaungi keberagaman suku tersebut, pihaknya akan mengadakan berbagai worksjop dan sarasehan kepada para organisasi daerah (orda) kemahasiswaan, khususnya yang ada di Malang Raya.

“Kita akan selalu mengadakan workshop dan sarasehan kepada orda-orda kemahasiswaan khususnya yang ada di wilayah malang raya, karena orda-orda ini juga ada ketua-ketua dan sesepuhnya di FPK. Kita juha akan mengadakan suatu kegiatan kepemudaan di dalam hal ini bekerja sama dengan KNPI,” ujar Ade.

Lebih lanjut, pihaknya juga menyampaikan jika tugas pokok dari FPK sendiri yaitu menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan. Kemudian, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi FPK, pemuka adat, suku, dan masyarakat.

“Lalu juga menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan, merumuskan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan. Terakhir, mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas FPK kepada Wali Kota melalui Sekda Kota Malang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan jika pihaknya akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengantisipasi konflik yang berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Karena hal tersebut, dianggap paling krusial dan perlu diwaspadai ke depannya.

“Ke depan, kami akan mengkaji kembali terkait upaya untuk bisa menahan diri dan yang paling kita antisipasi adalah konflik SARA. Karena, itu yang paling penting,” kata Buher-sapaan Kapolresta Malang Kota, Jumat (30/06/2023) tadi.

Baca juga:

Pihaknya juga menyampaikan, jika bentrok yang telah terjadi itu, adalah masalah dari sesama organisasi daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Jadi, bukan dengan masyarakat lokal Kota Malang. Konflik tersebut, juga sudah diselesaikan dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang.

“Itu sudah dilakukan Rakor oleh Pak Wali. Terpenting bagi kita, untuk memahami bahwa konflik yang dimaksud bukanlah konflik dengan masyarakat, tetapi antar organisasi daerah NTT,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, meminta kepada perguruan tinggi yang ada di Kota Malang, untuk menyisipkan kurikulum yang mendorong sikap sosial yang baik di dalam setiap mata kuliah. Sehingga, ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif kepada masyarakat.

“Saya sudah meminta kepada perguruan tinggi dan tolong agar ada kurikulum. Jadi, mata kuliah (Matkul) apapun itu disisipkan bagaimana dia bisa bersosial yang baik kepada masyarakat. Ini yang terpenting. Kemarin sudah kita ajukan,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, pihaknya juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh berita hoaks yang beredar. Dimana, menyebutkan bahwa Kota Malang masih dalam situasi mencekam dan akan ada tindakan sweeping lainnya.

“Berita yang tersebar tidak memiliki dasar yang kuat dan masyarakat sebaiknya tidak menghiraukan berita tersebut,” lanjutnya.

Diakhir, pihaknya menegaskan bahwa situasi di Kota Malang saat ini telah kondusif dan damai. “Artinya saat ini masyarakat sudah damai, situasi terjada dengan baik, dan saya yakin tidak akan berimbas,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit)

Diantaranya, Pasal 208 yang menjelaskan bahwa kendaraan yang tidak memiliki izin sebagai angkutan orang, dilarang beroperasi. Kemudian, pada Pasal 289, karena Odong-odong dianggap tidak dilengkapi sistem keselamatan seperti sabuk pengaman dan lainnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik berkepanjangan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu, akan menjadi fasilitator guna berkomunikasi dengan Organda Kota Batu. Dengan mencoba mengurai, diharapkan permasalahan bisa segera selesai.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Batu, Chilman Suaidi, mengatakan bahwa melalui terobosan baru ini sudah ada titik temu untuk mengurai masalah itu. “Kami tawarkan kepada mereka, yaitu program Kawanku (Kendaraan Angkutan Wisata Kota Batu). Kami tidak banyak pilihan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Satu-satunya pilihan, dengan mengeluarkan program tersebut,” tutur Chilman, Kamis (16/06/2022).

Dirinya menjelaskan, konsep dari Kawanku, ini berbasis pada angkutan reguler yang ada saat ini. Kemudian, dimodifikasi dan diberikan sentuhan branding. Seperti ditambah lampu dan dicat semenarik mungkin. Untuk bodinya, juga tetap menggunakan standar yang berlaku dari karoseri.

“Kami anggap ini yang paling efektif untuk mengurai masalah ini. Melalui pernyataan dari masing-masing pihak, baik Organda dan roda wisata (Odong-odong) juga sudah setuju,” katanya.

Baca juga :

• Diskopindag Kota Malang Ungkap Kios Kosong Pasar Gadang Banyak Disalahgunakan
• Berkah Idul Adha, Lapas Kelas 1 Malang Masak Gulai untuk 2.425 WBP dan Bagikan Daging ke Masyarakat
• Pemkab Pasuruan Salurkan 60 Sapi dan 200 Ekor Kambing Kurban
• Bupati Malang dan Kepala OPD Salat Idul Adha di Desa Pagersari Ngantang, Wabup Salat di Pujon
• Dispangtan Kota Malang Sebut Hewan Kurban Tahun Ini Lebih Termitigasi

Lebih lanjut Chilman juga menjelaskan, jika program Kawanku punya izin trayek, maka pihaknya akan memberikan suport sebagai fasilitator dan regulator. Melalui program itu merupakan migrasi atau peralihan dari kendaraan mobil penumpang umum yang dialih fungsikan menjadi angkutan wisata.

“Ini merupakan sebuah inovasi yang bisa dimanfaatkan antara sopir odong-odong dan angkot. Jika dilihat saat ini angkutan reguler juga kalah dengan taksi online. Siapa tahu dengan program ini bisa menambah pendapatan para sopir Angkot,” jelasnya.

Sebagai pilot project di awal peluncuran program tersebut, pihaknya akan merubah 10 Angkot terlebih dahulu menjadi Kawanku. Sebab, program tersebut murni non APBD. Dimana, program tersebut merupakan bentuk kemandirian dari pelaku transportasi di Kota Batu.

“Karena non APBD, kapan dimulainya program ini tergantung kesiapan dari teman-teman roda wisata (Odong-odong). Sebab, mereka masih terkendala permodalan dan perlu komunikasi lebih lanjut. Untuk permodalan kami akan membantu mencari CSR,” jelasnya.

Ketua Roda Wisata Bersatu, Lis Subianto, secara terpisah mengatakan bahwa dengan adanya program tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan anggotanya. Total ada 30 pengemudi Odong-odong yang masuk dalam kelompoknya. Dari hasil koordinasi itu, pihaknya mendukung program tersebut.

“Dengan adanya program Kawanku ini, kami bisa keliling di jalan raya tanpa kucing-kucingan lagi. Selain itu, kita juga tahu diri dengan tidak menaikkan penumpang di jalan raya sebab memang tujuannya untuk angkutan wisata. Karena itu, kami sangat mendukung program ini,” ujar Lis.

Meski menyatakan setuju, tidak semua anggotanya sanggup merealisasikan program itu dalam waktu dekat ini. Hal itu ditengarai karena masalah permodalan yang digunakan untuk membeli Angkot dan memodifikasi. “Kami terkendala modal. Karena dengan Odong-odong yang ada saat ini juga belum balik modal,” jelasnya. (bir/gie)

Kiai Thohir-sapaan akrabnya mengatakan, kalau memang benar-benar kiai, seharusnya menjadi pengayom seluruh masyarakat. Bukan hanya menjadi ‘alat’ dari salah satu kubu yang sedang bertikai.

“Kalau menampung informasi dari kedua belah pihak, hasilnya akan utuh. Tapi kalau mendengarkan informasi dari salah satu pihak, akan memberikan penilaian yang tidak seimbang,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Senin (21/03/2022) tadi.

Alumni PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo ini tidak setuju, dengan gerakan Kiai Selatan, yang mendukung sikap politik Kiai Salwa-sapaan Bupati. Sebab, kiai jangan ditarik pada pusaran konflik politik.

Baca juga :

• Diskopindag Kota Malang Ungkap Kios Kosong Pasar Gadang Banyak Disalahgunakan
• Berkah Idul Adha, Lapas Kelas 1 Malang Masak Gulai untuk 2.425 WBP dan Bagikan Daging ke Masyarakat
• Pemkab Pasuruan Salurkan 60 Sapi dan 200 Ekor Kambing Kurban
• Bupati Malang dan Kepala OPD Salat Idul Adha di Desa Pagersari Ngantang, Wabup Salat di Pujon
• Dispangtan Kota Malang Sebut Hewan Kurban Tahun Ini Lebih Termitigasi

Menurutnya, kritikan Ketua DPRD pada Pemkab Bondowoso, adalah wajar karena memang salah satu tugasnya sebagai pengawas. Justru, kalau Ketua DPRD diam ketika Pemkab diduga melakukan pelanggaran, itu yang salah. Gaji yang diterimanua, bisa sama dengan gaji buta. Karena tidak menjalankan pengawasan terhadap pemerintah.

“Sebetulnya, saat itu PPP sedang menggelar Musancab (Musyawarah Anak Cabang) di PP Mambaul Ulum Tangsel Wetan. Jadi, kiai-kiai yang hadir bukan dalam rangka dukung-mendukung,” jelasnya.

Para kiai tersebut, tambahnya, menginginkan Bondowoso kondusif. Harusnya, yang mempunyai inisiatif itu, juga membawa kiai tersebut melakukan tabayun pada Ketua DPRD.

Dikatakannya juga, bahwa perseteruan ini mulai terjadi, setelah politisi H Syamsul Hadi Merdeka, bergabung dengan PPP dan melakukan orasi dengan mengobarkan ‘peperangan’. Sebelum itu, Ketua DPRD dan bupati hubungannya juga harmonis. (zen/gie)

Mediasi terkait persoalan alih fungsi kelep yang difasilitasi oleh Muspika Gumukmas, menghadirkan para pihak yang berkonflik yakni PT DGS, Petani dan Petambak tradisional serta Dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam Kabupaten Jember serta tokoh masyarakat setempat.

Alhasil 3 poin kesepakatan ini telah ditandatangani bersama yang tertuang dalam surat berita acara.Ketiga poin tersebut berbunyi, Kelep yang berjumlah 8 akan difungsikan lagi, mensurvey lapangan untuk menentukan panjang sungai yang akan dinormalisasi dan PT DGS siap membantu pembiayaan normalisasi dan pengadaan pompa air jika diperlukan.

Juru bicara PT DGS Helmi, usai acara mengaku puas dengan hasil mediasi dan pihaknya siap membantu apapun kesepakatan yang dihasilkan antara petani palawija dan petambak tradisional.Hal ini demi kemanfaatan bersama.

Helmi mengatakan, dalam mediasi kali ini dari beberapa solusi yang paling masuk akal, yang paling minim resikonya dan yang paling cepat bisa dilaksanakan ada 2 yakni memfungsikan kembali kelep utama dari fungsi awalnya, disertai dengan normalisasi sungai yang sudah banyak endapan lumpurnya.

“Teknisnya nanti kita didampingi oleh pemprov pengairan, ” ujar Helmi, ” katanya.

Selain itu, terang Helmi, pihaknya juga siap untuk membantu pengadaan sumur bor bagi petani tambak.Pasalnya, untuk budi daya udang paname tidak harus dengan air asin, air tawar dengan komposisi tertentu pun bisa untuk kebutuhan air dalam budi daya udang.

Dia melanjutkan, jika selama ini selalu saja ada timbul permasalahan dan gesekan antar warga baik petani, petambak dan PT DGS sendiri maupun dengan warga lainya, menurutnya hanya kurang komunikasi saja, selebihnya tidak ada.

“Kita juga sudah siap mendampingi petani tambak bisa lebih sukses kedepannya, ” tegas Helmi.

Helmi menambahkan, untuk jangka waktu kedepan agar terjaga sinergitas dan saling memberi manfaat, PT DGS dan Petani serta Petambak sudah sepakat akan membentuk sebuah forum bersama.

“Kita akan lebih sering berkomunikasi dan berkumpul bersama untuk membahas berbagai hal dan normalisasi dan kembali nya fungsi kelep akan menjadi prioritas utama dari perusahaan untuk saat ini, ” tuturnya.

Hal senada diungkapkan perwakilan petani H.Said bahwa, petambak sudah menerima keinginan petani meski dengan catatan – catatan tertentu dan pihak PT DGS juga sudah terbuka kepada petani dan petambak.Baginya hal ini merupakan suatu pencapaian yang bagus dan kemajuan bersama.

“Karena selama ini kita tidak pernah memiliki akses ke perusahaan, ” ujar Said.

Terkait normalisasi, Said optimis nantinya juga akan menguntungkan pihak petambak tradisional, karena rembesan air di wilayah sungai yang akan mengalami normalisasi, kebutuhan petambak akan air asin bisa tercukupi.

“Jika air rembesan itu tidak mencukupi kebutuhan petambak maka pihak perusahaan delta guna sukses bersedia untuk membantu suplai air asin ke petambak, ” lanjutnya.

Said berharap, Pemerintah dan Dinas terkait untuk mengawal dan melaksanakan kesepakatan ini.”Sehingga apa yang menjadi keinginan bersama akan terwujud, ” tambah Said.

Sementara itu, Camat Gumukmas Imam Sudarmaji mengaku puas dan lega dengan hasil mediasi kali ini, sebab masing-masing pihak telah menemukan solusi dan kata mufakat.

“Semoga ini sudah menyelesaikan kebutuhan antara air tawar bagi petani dan air asin untuk petambak, ” kata Imam.

Terkait perbaikan sungai tanggul yang jebol, Imam menjelaskan, itu sudah masuk program prioritas nasional, sesuai dengan perpres no 80/2019. (bud/tim)