“Kami telah berkirim surat ke KPK RI dan BPK RI, terkait dengan proses hukum dugaan korupsi KONI Kota Blitar yang sedang ditangani Kejari Blitar. Karena menurut kami ada kejanggalan, terkait dengan besarnya nilai kerugian negara yang tidak pasti dan dasarnya juga dipertanyakan,” kata Trijanto.

Trijanto menjelaskan, ketika KRPK diundang ke Kejari Blitar Februari 2022 lalu, pihaknya mendapat keterangan, jika besarnya nilai kerugian dari kasus dugaan korupsi KONI Kota Blitar hanya di bawah Rp 200 juta. Padahal berdasarkan data yang dimiliki KRPK, kerugian negara diperkirakan mencapai miliar rupiah.

Trijanto mengaku, sebelum bertemu pihak Kejari Blitar, jika pihaknya sudah mendengar informasi kalau kerugian negara hanya sekitar Rp 25 juta dan Rp 160 juta. “Informasi mengenai kerugian negara ini berubah-ubah, dasarnya apa. Kemudian saat saya tanyakan kalau kerugian kurang dari Rp 200 juta, apakah kasusnya dihentikan. Dijawabnya tidak dan tetap akan diteruskan,” ujar Trijanto.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sebagaimana diketahui, KRPK dan Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) telah melaporkan adanya dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Blitar tahun 2017- 2019 sebesar Rp 7,4 miliar, ke Kejari Blitar pada pertengahan tahun 2021. Indikasi korupsi yang ditemukan, mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 1 miliar. Diantaranya, dugaan mark up harga pengadaan peralatan olah raga, makanan-minuman dan dugaan pemalsuan tanda tangan honor dari beberapa Cabang Olahraga (Cabor).

Sementara fakta di lapangan, ada beberapa Cabor yang mati suri atau tidak ada kegiatan. Salah satunya pencak silat yang sudah dibekukan sejak 2017 lalu. Namun kenyataannya, masih ada aliran anggaran ke Cabor tersebut.

Temuan tersebut termasuk dugaan mark up pembelian sepatu olahraga, yang jumlahnya mencapai ratusan pasang. Dimana menurut informasi, yang di SPJ kan sebesar Rp 550.000 per pasang. Sementara dari pengecekan harga di lapangan, harga sepatu yang diduga kuat KW atau imitasi tersebut hanya berkisar Rp 150.000 per pasang. (jar/gie)

KONI Kabupaten Blitar telah mengusulkan Blitar untuk dimasukkan rute obor. Karena Blitar merupakan salah satu tempat yang mempunyai nilai historis yang berkaitan erat dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu disemayamkannya Ir. Soekarno sang Proklamator.

“Karena Blitar banyak nilai historisnya salah satunya dengan keberadaan Makam Bapak Pendiri Bangsa Bung Karno. Maka dari itu waktu pak menteri olahraga kemarin datang saya sampaikan langsung ke beliau agar Blitar dipertimbangkan masuk ke rute”, kata Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar, Toni Andreas

Lebih lanjut Toni menyampaikan, nantinya tim pembawa obor akan berziarah ke Makam Bung Karno sebagai wujud ijin sebelum menggelar acara perhelatan olah raga tingkat dunia tersebut.

“Ya seperti layaknya para tokoh sebelum mengadakan hajat, sebelumnya nyekar ke Makam Bung Karno terlebih dahulu”, ucap Toni Andreas usai mengikuti acara Car Free Day.

Toni menambahkan, dengan menjadi rute estafet obor Asean Games ini, diharapkan nantinya Blitar juga menjadi sorotan dunia, lantaran wartawan dari 45 negara akan meliput ke Blitar. Toni mengaku, namun hingga saat ini masih belum ada informasi rute mana saja yang akan dilalui estafet obor Asean Games.

“Sekarang masih pembekalan atlet di Jakarta. Semoga saja keinginan kita bersama ini bisa terwujud”, pungkas Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar. (jar/yan)