Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengatakan stok BBM di Jember telah kembali normal dan aman. “Saya pikir hari ini, stok BBM sudah aman. Ini bagian dari kepedulian wakil rakyat, Gus Rivqy, yang juga memikirkan Dapilnya, yaitu Kabupaten Jember. Saya sebagai bupati berterima kasih. Inilah yang saya butuhkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, saat bersama Gus Rivqy, dalam kunjungan ke Pertamina Gebang, Selasa (05/08/2025) tadi.

Bupati Jember menekankan, akan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun strategi menghadapi potensi krisis di masa mendatang. “Strateginya jelas. Jangka pendeknya, stok BBM harus diperbanyak seperti yang dilakukan hari ini. Jangka panjangnya, kami memohon agar depo BBM di Jember bisa dikaji ulang untuk diaktifkan, karena jumlah penduduk Jember sangat besar dibanding kabupaten sekitar,” ujarnya.

Baca juga :

Anggota DPR RI Komisi VI, Rivqy Abdul Halim, dalam pertemuan antara Pemkab Jember, Pertamina dan KAI, menyampaikan bahwa dirinya telah menginisiasi skema distribusi alternatif BBM melalui jalur kereta api. “Alhamdulillah, hari ini terlaksana pertemuan antara Pertamina, KAI dan Bupati Jember. Saya menginisiasi agar suplai BBM ke Jember tidak hanya melalui truk tanki, tetapi juga melalui kereta api. Ini solusi nyata, agar kelangkaan seperti kemarin tidak terjadi lagi,” ujar Gus Rivqy.

Dirinya menjelaskan, bahwa saat ini tengah dikaji beberapa alternatif lokasi depo, termasuk di kawasan Rambipuji. “Ada lahan di Rambipuji yang memungkinkan digunakan sebagai depo BBM. Namun tentu harus melalui kajian teknis mendalam, termasuk soal buffer zone dan aspek keselamatan masyarakat. Kita belajar dari insiden di Pelumpang, jangan sampai kejadian serupa terulang,” jelasnya.

Berdasarkan data, kebutuhan BBM harian masyarakat Jember mencapai sekitar 900 ribu hingga 1 juta liter perhari, yang setara dengan 100 truk tanki. Kondisi ini, sangat rentan jika terjadi gangguan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, transportasi kereta api dinilai sebagai opsi strategis yang lebih aman dan stabil. (kom/rio/gie)

Dalam Rakor ini, Plt Sekda Tony memaparkan kesiapan dan rencana Pemerintah Kota dalam menangani kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh gempa bumi. Dirinya juga menyampaikan akan siap untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam melakukan asesmen kerusakan infrastruktur dan melakukan perbaikan serta rekonstruksi pasca-bencana.

Baca juga :

Seperti kerusakan yang dialami di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, Pemkot akan memberikan bantuan kepada korban gempa. “Seperti bantuan relokasi sementara, bantuan bahan pokok, bantuan kesehatan dan kebutuhan lain,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Jumat (23/05/2025) sekitar pukul 02.52 WIB, terjadi gempa berkekuatan 6,3 SR. Akibat kejadian ini, ratusan rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga ringan. Bahkan, musibah ini juga mendapat perhatian langsung Presiden Prabowo. (ip/bkl/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Termasuk juga, berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan para stakeholder dalam mendukung peningkatan kapasitas dan prestasi anak-anak disabilitas.

“Saya ucapkan apresiasi kepada Dinsos P3AP2KB yang telah menyelenggarakan pertemuan ini. Ini salah satu bentuk kepedulian Pemkot Malang untuk mendorong anak-anak disabilitas dengan keahlian dan prestasi yang mereka miliki agar menjadi inspirasi bagi yang lainnya,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Tidak hanya itu, menurutnya Pemkot Malang telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk mendukung para disabilitas. Upaya tersebut mencakup penyusunan regulasi, pelaksanaan pelatihan, pendidikan, hingga program peningkatan kapasitas yang dilakukan secara rutin setiap tahun.

“Tentunya dengan upaya-upaya ini bertujuan untuk memberikan semangat hidup dan mendorong anak-anak disabilitas agar dapat berprestasi dan memberikan kontribusi positif bagi Kota Malang. Kami bangga, ada anak-anak disabilitas yang telah mengharumkan nama Kota Malang dengan meraih penghargaan di tingkat Jawa Timur. Hal ini menjadi motivasi bagi teman-teman disabilitas lainnya untuk terus berprestasi,” jelasnya.

Baca juga :

Pj Wali Kota Iwan juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemkot Malang dengan berbagai pihak, termasuk para pendukung, pengampu, stakeholder dan pendamping yang selama ini berperan aktif dalam mendampingi komunitas disabilitas. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Saya butuh kolega atau mitra strategis untuk memberikan dukungan penuh kepada teman-teman disabilitas di Kota Malang,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, berharap melalui kegiatan tersebut hak-hak dasar para disabilitas dapat terpenuhi. Apalagi, di Kota Malang saat ini juga terdapat sejumlah komunitas yang berperan dalam memberikan bantuan kepada disabilitas.

“Yang terpenting Kota Malang ini menuju Kota Inklusif. Menjadi Kota yang aman untuk difabel dan para lansia. Harapan kami program kami salah satunya rumah pijar itu dapat mendukung teman-teman keluarga disabilitas khususnya yang ODGJ,” kata Donny.

Di akhir, Donny juga menyampaikan bahwa di masing-masing kecamatan juga memiliki Forum Keluarga Disabilitas (FKD). Dengan tujuan dapat memberikan edukasi kepada keluarga penyandang disabilitas.

“Tetapi itu juga tidak hanya untuk disabilitas saja, tapi kami juga memberikan pembekalan ke keluarganya. Harapan kami FKD ini dapat memberikan edukasi kepada keluarga disabilitas,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Pelaksanaan Rakor sendiri, diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia dan dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud. Sementara Rakor tersebut, juga mengundang Deputi 3 Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Bapanas, BPS, Perum Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, Perwakilan TNI, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Dirjen Kemendagri Restuardy menyampaikan bahwa indeks perkembangan harga (IPH) yang mengalami kenaikan cukup tinggi yang terjadi pada minggu ke-3 Bulan September yang terjadi di beberapa daerah. Dengan beberapa komoditas, yakni minyak goreng, bawang merah, daging ayam ras, bawang putih dan beras.

Selain mengendalikan harga komoditas yang meningkat cukup tinggi, Restuardy juga mengimbau seluruh kepala daerah untuk mencermati perkembangan harga yang turun cukup besar terutama yang jauh di bawah harga pasar yang telah disepakati.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa perkembangan inflasi bulan September secara historis dari tahun 2020 hingga 2023. Secara umum terlihat bahwa dua tahun terakhir di September mengalami inflasi. Dengan beberapa komoditas yang pernah memberikan andil inflasi antara lain minyak goreng, sigaret kretek mesin dan beras.

Baca juga :

Lebih lanjut, Pudji memaparkan perkembangan beberapa komoditas yang mempengaruhi perubahan kenaikan IPH sampai dengan minggu ke-3 September 2024. Antara lain minyak goreng, bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, beras, telur ayam ras dan gula pasir. Namun demikian harga beras, bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan harga dibanding Agustus 2024.

Sestama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, juga menjelaskan beberapa komoditas di tingkat produsen dengan harga di bawah HAP yang perlu menjadi perhatian. Diantaranya bawang merah, telur ayam ras, kedelai biji kering dan ayam ras pedaging. Sedangkan di tingkat konsumen dengan harga di atas HAP diantaranya beras medium zona 3, beras premium zona 3 dan beras medium zona 2.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sekaligus sebagai Sekretaris TPID Kota Kediri, Tetuko Erwin Sukarno, mengatakan adanya kenaikan IPH pada beberapa komoditas tersebut tidak berpengaruh secara langsung terhadap Kota Kediri sebagai kota IHK. “Berdasarkan paparan Deputi Bidang Statistik BPS pada rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri hari Senin kemarin, bahwa pada M3 September 2024, kenaikan IPH di Pulau Jawa hanya terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Hal ini tidak berpengaruh terhadap Kota Kediri karena di kabupaten/kota sekitar tidak terjadi kenaikan IPH,” jelasnya, saat ditemui di tempat kerjanya, Selasa (24/09/2024) tadi.

Bahkan, dikatakan Erwin inflasi Kota Kediri selama 4 bulan berturut-turut (Mei, Juni, Juli dan Agustus) mengalami inflasi minus atau yang lebih sering disebut deflasi. Faktor yang paling mempengaruhi adalah karena beberapa komoditas pangan utamanya bawang merah menunjukkan trend penurunan harga pada 4 bulan terakhir.

Erwin menambahkan, untuk menjaga inflasi bulan ini tetap terkendali, Pemerintah Kota Kediri telah menyiapkan beberapa langkah intervensi. Yakni melaksanakan kegiatan pencatatan harga komoditas pangan di beberapa pasar di Kota Kediri untuk melihat tren harga dari masing-masing komoditas pangan.

Selain itu, ujarnya, pada bulan ini juga dilaksanakan Gerakan Pangan Murah sebagai salah satu cara untuk menjaga keterjangkauan harga utamanya pada komoditas yang menunjukkan trend kenaikan harga. “Dengan pelaksanaan pencatatan harga komoditas di beberapa pasar di Kota Kediri, ini diharapkan bisa menjadi early warning system untuk kemudian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri dapat mengambil kebijakan yang tepat,” tambahnya. (kom/pan/gie)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa inflasi di Kota Malang masih terkendali dengan baik. Sebab, di April inflasi Kota Malang month to month (m-to-m) 0,08 persen dan year on year (y-to-y) 2,89 persen. Angka tersebut, lebih rendah di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

“Ini kita termasuk yang diapresiasi, karena bisa menekan terkait inflasi. Saat cuti bersama kita relatif stabil, tidak ada kenaikan harga komoditas tertentu yang terlalu tinggi,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Selasa (28/05/2024) tadi.

Baca juga :

Enam upaya pengendalian inflasi tersebut, urainya, diantaranya dengan melakukan High Level Meeting, Warung Tekan Inflasi (WTI), Gerakan Pangan Murah (GPM), Kerja Sama Antar Daerah (KAD), operasi pasar dan kios pangan. Dalam hal ini, tentunya memberikan dampak yang signifikan dalam pengendalian inflasi.

“Alhamdulillah kita sudah buka WTI. Pada saat kita buka ke sana, juga sudah ada bawang. Karena harga bawang memang lagi ada peningkatan dan saya juga sudah memerintahkan ke Pak Kadisperindag kemudian difasilitasi BI, kita ada KAD dengan Probolinggo,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, diharapkan dengan beragam upaya yang dilakukan oleh Pemkot Malang dapat terus mengendalikan inflasi di Kota Malang. Apabila inflasi tersebut dapat terkendali, maka kondisi daya beli masyarakat juga akan semakin baik.

“Kalau inflasi naik, daya beli akan jadi sulit. Sehingga kita selalu kendalikan inflasi, supaya daya beli masyarakat bisa tercapai,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan jika beberapa program terkait penanganan kemiskinan tersebut, salah satunya yakni dengan meningkatkan ekonomi kreatif (Ekraf) di Kota Malang. “Mereka dibekali dengan beberapa keterampilan yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini kita lakukan dengan pendampingan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang selalu memberikan pendampingan. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam penanganan kemiskinan,” kata Pj Wali Kota Wahyu Hidayat, seusai membuka kegiatan Musyarawah Kelurahan tersebut.

Selain itu, juga menyusun database kesejahteraan sosial yang berbasis by name, by address, by nik dan by need. Sehingga semua upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkot Malang nanti diharapkan bisa lebih tepat sasaran.

Baca juga:

“Karena pengentasan kemiskinan ini menjadi salah satu tugas yang harus saya implementasikan, selain stunting, peningkatan pelayanan publik dan pengendalian inflasi,” ujarnya.

Terlebih, saat ini di Kota Malang sendiri sudah mengalami penurunan angka kemiskinan yaitu 4,26 dari 4,37. Di mana jika disandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga, menurutnya kurang lebih ada 8 ribu KK.

“Ini berarti tingkat kemiskinan di Kota Malang sudah turun sekitar 8 ribu KK dan menduduki posisi nomor dua penurunan ini. Terendah di Jawa Timur setelah Kota Batu Ini sudah termasuk keberhasilan walaupun belum sesuai dengan kondisi kemiskinan pada saat sebelum Pandemi sekitar 4,07. Tapi ini sudah sebuah prestasi sendiri terkait penurunan angka kemiskinan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan jika program prioritas untuk menekan angka kemiskinan di Kota Malang, yaitu dengan menguatkan pelatihan keluarga, kemudian usulan untuk modal usaha melalui BPR Tugu Artha.

“Kemudian ada warga miskin yang dia sudah kita latih dan dia ingin mengembangkan usahanya, kami arahkan ke Diskopindag supaya mendapatkan pelatihan lanjutan. Itu juga sudah hampir ratusan yang sudah kami kirimkan ke Diskopindag. Kemudian untuk perizinan usahanya kami juga bekerjasama dengan Disnaker PMPTSP,” jelas Donny-sapaannya.

Selain itu, terkait dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga dilakukan kerjasama debgan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Sehingga, menurutnya beberapa program yang ada tersebut dibutuhkan kerjasama dengan OPD terkait.

“Sehingga program pengentasan kemiskinan itu tidak bisa hanya bergerak di Dinsos saja, tapi semua terlibat,” tambahnya.

Sebagai informasi, data kemiskinan yang diakui oleh pemerintah dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Malang saat ini ada sekitar 187 ribu jiwa. Data tersebut, menurutnya dinamis atau terus bergerak. (pro/rsy/sit)

“Sebenarnya kita sudah punya regulasi Kepgub (keputusan gubernur) dan meneruskan dari apa yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Teman-teman driver tidak muluk-muluk, yaitu hanya ingin bagaimana tarif yang sudah ditentukan itu dilaksanakan. Maka dari itu, kami minta kepada aplikator untuk menerapkan itu,” kata Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, ditambahkannua jika pihaknya telah menyiapkan upaya konkret, yakni dengan menyiapkan tim khusus yang terdiri dari berbagai pihak. Termasuk, perwakilan driver, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, komunitas dan beberapa start up.

Baca juga :

“Saya minta pada Perumda Tugu Aneka Usaha, untuk mendatangkan perwakilan dari driver. Nanti kami ada Kominfo, ada teman-teman komunitas dan juga ada dari start up yang ingin membuat aplikasi online lokal. Dimana nanti, pemilik sahamnya itu adalah teman-teman driver, negara hanya memfasilitasi saja,” ujarnya.

Wali Kota Sutiaji juga menyampaikan, meskipun alternatif tersebut mungkin akan menjadi ancaman bagi aplikator yang sudah mapan, namun pihaknya tetap mendorong upaya tersebut untuk meningkatkan keadilan. “Jika ini benar-benar sudah punya, maka akan menjadi ancaman bagi mereka (aplikator). Tapi apakah nantinya bisa seperti itu, saya ingin memerintahkan Tugu Aneka Usaha untuk meneruskan ini sebagai pesaing mereka,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai sanksi kepada pelanggaran tarif, pihaknya menyampaikan, jika itu menjadi kelemahan dari pemerintah. Sehingga, pihaknya hanya bisa berupaya untuk mencari alternatif solusi dari permasalahan tersebut.

“Secepatnya nanti kita akan realisasikan mengenai aplikasi tersebut. Biayanya juga tidak mahal dan nanti aplikasi itu didasarkan pada model yang sudah ada,” imbuhnya Sutiaji. (rsy/sit)