Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah juga terus membangun cultural infrastructure atau infrastruktur budaya dalam rangka memperkuat pendidikan karakter. Salah satunya, melalui tujuh kebiasaan Indonesia hebat. Selain itu, juga berbagai program yang berkaitan dengan upaya memberikan penguatan pendidikan untuk anak TK, serta wajib belajar 13 tahun bagi anak-anak TK sampai tingkat SLTA.

“Kami memberikan ruang aktualisasi yang sangat besar bagi anak-anak untuk dapat tampil mengembangkan potensi,” kata Menteri Abdul Muti.

Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan bahwa penghargaan ini adalah wujud kebanggaan pemerintah pusat atas karya kreasi anak Banyuwangi yang hebat. Baik prestasi di bidang sains hingga kreativitas seni budaya.

“Ini adalah pengakuan atas prestasi dan kreativitas seluruh anak Banyuwangi yang hebat. Selamat untuk seluruh anak Banyuwangi, terima kasih telah mengharumkan Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dirinya juga mengatakan, Pemkab Banyuwangi terus memfasilitasi pengembangan minat dan bakat siswa. Diantaranya, adalah pengembangan minat numerasi siswa di Banyuwangi yang bekerja sama dengan Prof Yohanes Surya. Program yang bertajuk Smart Gasing itu, bertujuan untuk mengenalkan pembelajaran matematika yang menarik kepada siswa-siswa di pelosok desa.

Dari Program Smart Gasing tersebut, ujarnya, berhasil mencetak siswa unggul. Diantaranya adalah Felicia Dahayu, siswa SDN 1 Pesanggaran, yang berhasil meraih emas kompetisi Coding dalam The 9th World Innovative Technology (WIT) Challenge, di Chonnam National University, Korea Selatan pada 2-3 November 2024.

“Tidak hanya di bidang sains, kami juga mendorong minat siswa-siswi kami di bidang seni budaya. Bahkan, kami berikan panggung seluas-luasnya. Seperti Program Padang Bulanan yang menampilkan kreasi seni pelajar tiap bulan atau yang terbaru pagelaran Kuntulan Ewon saat peringatan Hardiknas yang diikuti seribu lebih pelajar,” jelas Bupati Ipuk.

Dirinya juga memaparkan, upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tenaga pendidik hingga sistem pendidikan di daerah sendiri. Mulai peningkatan kesejahteraan guru dalam bentuk pengangkatan Guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu serta sejumlah program inovatif lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Alfian, menambahkan keberhasilan Banyuwangi mendapatkan penghargaan Pemda dengan Validitas Terbaik lantaran Pemkab sering melakukan pendataan untuk memantau keberlanjutan pendidikan siswa. “Keberhasilan upaya tersebut dapat diukur dari angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Banyuwangi per 2025 yang masuk 5 terendah kabupaten/ kota di Jawa Timur. Begitu pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per 2025 yang naik menjadi 75,17,” urainya. (kom/bwi/gie)

Dalam pelaksanaan itu, kegiatan yang dihelat pada sore hari tersebut, tidak hanya diikuti oleh internal pegawai Pemkab Jember. Sebaliknya, Osma kali ini juga dihadiri oleh rombongan tamu kedinasan dari pengurus Komite Olah Raga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Malang. Kehadiran delegasi luar daerah ini, bertujuan untuk melihat langsung implementasi olah raga masyarakat yang sukses menggerakkan ribuan ASN serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang biasa menggelar lapak dagangan di sekitar area stadion.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, memaparkan bahwa fakta mengenai esensi pelaksanaan Osma yang kini telah dijadwalkan secara ketat setiap Senin hingga Jumat di lingkungan kerja Pemkab Jember. Menurutnya, Osma berdampak pada kebugaran jajaran ASN Pemkab Jember.

“Kita harus melihat data dan fakta lapangan, bahwa produktivitas kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat kebugaran fisik aparatur kita. Osma ini mungkin terlihat sebagai agenda olahraga yang sederhana, namun memiliki target capaian yang luar biasa dalam memangkas jarak komunikasi antar pejabat. Kami sengaja mengajak para Kepala OPD dan camat untuk gowes sepeda ontel sejauh 10 kilometer agar merasakan langsung denyut aktivitas masyarakat di sepanjang jalan rute Pendopo menuju JSG,” jelasnya.

Ditambahkannya, kehadiran KORMI Kabupaten Malang juga menjadi bukti faktual bahwa konsep olah raga rekreasi yang konsisten dibangun di Jember mulai dilirik dan dijadikan referensi oleh daerah lain. Gus Fawait juga menambahkan, fakta bahwa berkumpulnya ribuan pegawai dalam satu lokasi secara rutin terbukti membawa dampak ekonomi instan bagi para pedagang kecil. Perputaran uang dari sektor kuliner dan minuman ringan di sekitar JSG mencatatkan grafik kenaikan yang positif setiap kali kegiatan Osma berlangsung.

Baca juga :

Merespons efektivitas kegiatan ini, salah satu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Hisyam Wahyu Aditya, yang ikut mengayuh sepeda ontel memberikan kesaksiannya mengenai perubahan pola komunikasi pasca rutin mengikuti Osma. Bahkan, sejak Osma dicanangkan komunikasi antar sektoral makin nyaman sehingga muncul suasana kerja yang baik.

“Faktanya, sebelum Program Osma ini berjalan intensif, koordinasi antar dinas sering kali tertahan oleh prosedur surat menyurat formal yang memakan waktu berhari-hari. Di lapangan JSG ini, sambil santai dan berkeringat, kami para kepala dinas bisa langsung mengobrol, mencocokkan data dan menyelesaikan masalah program kerja lintas sektoral tanpa sekat birokrasi yang kaku,” jelasnya.

Menurut Hisyam, mengayuh sepeda ontel bersama Bupati Fawair sejauh 10 kilometer sore ini memang melelahkan secara fisik. Namun, fakta kebersamaan ini sangat efektif dalam membangun suasana kerja yang cair dan kekeluargaan saat kembali ke kantor.

Data kepegawaian Pemkab Jember mencatat, bahwa keterlibatan dalam Osma mencakup seluruh unsur aparatur tanpa memandang kasta jabatan. Mulai dari pejabat Eselon, ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga tenaga PPPK Paruh Waktu, semuanya berbaur dalam seragam olahraga yang sama.

Konsistensi pengumpulan massa pegawai ini menjadi strategi taktis Pemkab Jember dalam memelihara indeks kebahagiaan dan kebugaran staf yang berdampak langsung pada optimalisasi mutu pelayanan publik harian. (rio/gie/adv)

Perlu diketahui, bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi secara langsung dari tenaga kesehatan maupun masyarakat, terkait berbagai kebutuhan dan tantangan di lapangan. Dalam momen itu, Bupati Sanusi juga meninjau sejumlah fasilitas pelayanan, mulai dari ruang pelayanan pasien, instalasi rawat inap, hingga sarana penunjang medis lainnya.

Di momen itu, dirinya juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan tenaga medis dan pasien, guna memperoleh gambaran nyata terkait kualitas layanan yang diberikan. Bupati juga menegaskan, akan pentingnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, baik dari sisi sumber daya manusia, kelengkapan fasilitas, maupun kenyamanan lingkungan pelayanan.

Baca juga :

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap seluruh jajaran tenaga kesehatan dapat terus memberikan pelayanan terbaik dengan penuh dedikasi dan profesionalisme,” kata Bupati Malang.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Hj Anis Zaidah Sanusi, turut memberikan perhatian pada aspek pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong penguatan peran keluarga dalam menjaga kesehatan. Dirinya mengapresiasi, upaya tenaga kesehatan yang telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan fasilitas kesehatan di Kecamatan Ngantang, dapat terus meningkatkan. Termasuk, kualitas pelayanan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. (pro/gie)

Penghargaan itu, diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, kepada Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam UHC Awards 2026 di Jakarta, Selasa (27/01/2026) tadi. Pada momen berharga itu, Kota Malang mendapat kehormatan mewakili Pulau Jawa untuk menerima penghargaan, sekaligus memperoleh apresiasi atas capaian UHC yang telah melampaui 100 persen.

UHC Awards 2026 sendiri, diberikan kepada 32 provinsi dan 397 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Reward itu, atas dedikasi dan komitmennya dalam mewujudkan Universal Health Coverage, dengan cakupan kepesertaan minimal 98 persen serta tingkat keaktifan peserta JKN minimal 80 persen.

Menko Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menyampaikan bahwa Universal Health Coverage merupakan kondisi ketika seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dan memiliki tingkat keaktifan yang baik. Sehingga, dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

Disampaikan, keberhasilan daerah dalam mencapai UHC menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Menko berharap, pemerintah daerah terus mempertahankan serta meningkatkan capaian tersebut.

“Tahun depan, daerah yang masih berstatus madya harus meningkat menjadi utama. Bagi daerah yang sudah berstatus utama, tidak ada pilihan lain selain fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatannya,” kata Menko Muhaimin.

Baca juga :

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat ditemui seusai menerima penghargaan, menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu fokus utama Pemkot Malang, sejalan dengan Dasa Bakti Kota Malang yakni Ngalam Tahes.

“Program JKN kami tetapkan sebagai program prioritas daerah melalui penguatan kebijakan, komitmen penganggaran, serta penerapan strategi Universal Health Coverage. Kesehatan adalah hak dasar warga dan faktor strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045,” kata Wali Kota Wahyu

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, kepesertaan JKN di Kota Malang terus mengalami peningkatan signifikan sejak diberlakukan secara nasional pada 1 Januari 2014. Pemkot Malang secara bertahap mendaftarkan penduduk, khususnya kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Upaya percepatan pencapaian UHC, mulai diperkuat sejak tahun 2021. Cakupan kepesertaan JKN di Kota Malang, tercatat sebesar 94,77 persen per 1 Januari 2021 dan meningkat menjadi 95,61 persen pada 1 Juli 2021. Selanjutnya, capaian tersebut terus meningkat menjadi 98,61 persen pada 1 Januari 2022, mencapai 100 persen pada 1 Januari 2023, meningkat menjadi 107,88 persen pada 1 Januari 2024, 105,47 persen pada 1 Januari 2025, dan mencapai 105,85 persen per 1 Januari 2026.

Wali Kota Wahyu menilai, bahwa keberhasilan Program JKN tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, didukung oleh regulasi yang jelas serta kolaborasi lintas sektor. Ke depan, dirinya menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat sistem pendataan kepesertaan, meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan, serta menjaga komitmen penganggaran agar perlindungan JKN dapat berkelanjutan dan tepat sasaran.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang, itu pun mengajak warga masyarakat untuk membangun budaya hidup sehat dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif. “JKN adalah instrumen perlindungan, bukan alasan untuk abai menjaga kesehatan. Pencegahan tetap menjadi yang utama. Pemerintah akan selalu hadir di tengah masyarakat, sebagaimana komitmen kami dalam Ngalam Tahes,” papar Wali Kota Wahyu. (kom/mlg/sit)

Dikatakan Mustaqim, peningkatan tersebut mencerminkan proses pembenahan yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah dalam mengelola data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. “Indeks SDI bukan sekadar angka penilaian, tetapi cerminan sejauh mana data dikelola secara tertib, terintegrasi dan dapat digunakan bersama untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan kebijakan,” kata Mustaqim.

Secara kebijakan, ujarnya, evaluasi penyelenggaraan SDI berlandaskan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam regulasi tersebut, Indeks Satu Data Indonesia ditetapkan sebagai salah satu indikator pada prioritas nasional, yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pembangunan.

Sejalan dengan amanat tersebut, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI 2024 di tingkat pusat dan daerah. Hasil evaluasi tersebut, disampaikan melalui Surat Menteri PPN/Bappenas Nomor 25406/D.03/PP.08/12/2025 tanggal 31 Desember 2025, yang menetapkan Nilai Indeks SDI 2025 beserta rekomendasi penguatannya.

“Evaluasi ini menjadi ruang pembelajaran bersama. Rekomendasi yang diberikan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan data,” lanjut Mustaqim.

Baca juga :

Hasil penilaian itu, menunjukkan Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan pada sejumlah aspek utama, meliputi kebijakan dan penyelenggaraan data, kelembagaan, serta kepemimpinan. Pada indikator kepemimpinan, Lumajang memperoleh nilai 84,55, yang mencerminkan adanya dukungan struktural terhadap penguatan budaya kerja berbasis data.

Masih menurut Mustaqim, kepemimpinan dalam pengelolaan data berperan penting menjaga konsistensi dan keberlanjutan Sistem Satu Data di daerah. “Ketika pimpinan memberikan perhatian pada tata kelola data, maka proses integrasi dan pemanfaatan data dapat berjalan lebih terarah,” ujarnya.

Sebagai Koordinator Satu Data Kabupaten Lumajang, Dinas Komunikasi dan Informatika terus mengkoordinasikan peran pembina data statistik, walidata dan operator data di setiap perangkat daerah agar bekerja sesuai standar nasional. “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pembina data statistik, walidata dan operator data atas komitmen dan partisipasi aktifnya. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama,” kata Mustaqim.

Mustaqim menegaskan, bahwa peningkatan Indeks SDI menjadi pijakan untuk memperkuat pemanfaatan data dalam mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. “Data yang berkualitas akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih terukur dan konsisten dengan kebutuhan daerah,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari keterbukaan informasi, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengelola portal Satu Data Lumajang melalui laman satudata.lumajangkab.go.id sebagai rujukan data sektoral resmi. Ke depan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah diharapkan terus berlanjut agar penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lumajang semakin tertata dan selaras dengan kebijakan nasional. (kom/adi/gie)

Adapun uraiannya, sebanyak 20 ruas sepanjang 14.47 km proyek pekerjaan telah rampung melalui dana APBD sebesar Rp 35,5 miliar. Lalu untuk 18 ruas jalan lainnya, dibangun pada Oktober hingga Desember 2025. Pembangunan yang menjangkau 16,68 km ini, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48 miliar.

“Pembangunan infrastruktur, utamanya jalan akan terus berlanjut ditahun-tahun berikutnya,” kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat melakukan peninjauan ruas Made-Plembon, Plembon-Sugio dan Menengai-Wates, beberapa waktu lalu.

Baca juga :

Disampaikan Bupati Yuhronur, bahwa mayoritas jalan kabupaten sudah terjangkau program Jamula Mantap. Namun, ada beberapa yang belum diantaranya di jalan poros dan poros strategis.

Selain melaksanakan peningkatan jalan (rekonstruksi), Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Program Jamula Mantap, juga melaksanakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala untuk jalan. Pemeliharaan rutin, dilaksanakan di 48 ruas jalan dengan total panjang 24,70 km, sedangkan pemeliharaan berkala dilaksanakan di 21 ruas jalan dengan total panjang 32,18 km.

Melalui langkah strategis tersebut, panjang jalan di Kabupaten Lamongan hingga 31 Desember 2025 bisa mencapai 64,79 persen atau 432,297 km dari total panjang jalan 667 km. (kom/son/gie)

Melalui penguatan program lintas sektor, Pemkab Lumajang berupaya memastikan intervensi kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Capaian penurunan angka kemiskinan menunjukkan bahwa kebijakan yang kami jalankan bukan sekadar perencanaan di atas kertas, tetapi hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bupati Lumajang, Rabu (24/12/2025) tadi.

Berdasarkan data terkini, angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang berhasil ditekan secara signifikan, dari 9,50 persen menjadi 8,60 persen. Penurunan tersebut mencerminkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan secara konsisten, mulai dari perlindungan sosial, peningkatan akses layanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca juga :

Selain itu, Pemkab Lumajang juga mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini mencapai 71,02. Kenaikan IPM ini menjadi indikator penting membaiknya kualitas hidup masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak.

“IPM yang terus meningkat menandakan bahwa pembangunan manusia di Lumajang berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Ini menjadi fondasi penting dalam upaya jangka panjang pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.

Dalam mendukung strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemkab Lumajang turut mengoptimalkan program hilirisasi pada berbagai sektor unggulan daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat nilai tambah produk lokal, membuka peluang kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

“Melalui hilirisasi, potensi daerah tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi diolah agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tegas Bunda Indah.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Lumajang optimistis percepatan pengentasan kemiskinan dapat terus diwujudkan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga kesinambungan program agar kesejahteraan masyarakat Lumajang tumbuh secara merata dan berkeadilan. (kom/adi/gie)

Atas prestasi tersebut, Mila-sapaannya, menegaskan bahwa Kayutangan Heritage sebagai ikon wisata heritage yang tidak pernah surut, sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan wisata berbasis komunitas dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong pariwisata kota. Tentu dirinya menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas penghargaan tertinggi tersebut.

“Alhamdulillah, ini menjadi salah satu momen paling berharga bagi kami. Prosesnya panjang, penuh dinamika, tetapi berkat kebersamaan dan kerja keras, Kayutangan kembali mendapatkan pengakuan nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, pada Kamis (05/12/2025) lalu,” ujar Mila, Senin (08/12/2025) tadi.

Dalam ajang tersebut, menurutnya Pokdarwis Kayutangan dinilai unggul dari sisi tata kelola, pelestarian nilai heritage, hingga pemberdayaan masyarakat. Mila menegaskan bahwa capaian ini adalah milik seluruh warga Kayutangan.

Baca juga :

“Kerja kecil yang dilakukan secara konsisten mampu menghasilkan perubahan besar. Kekuatan Kayutangan ada pada partisipasi warga dan komitmen menjaga warisan budaya,” tambahnya.

Mila berharap, prestasi yang didapatkan tersebut menjadi energi baru untuk memperkuat pengelolaan wisata, meningkatkan pemberdayaan warga, serta menjaga nilai heritage agar tetap hidup bagi generasi mendatang.

Sementara itu, Ketua Pokdarwis Kota Malang, Isa Wahyudi, mengatakan bahwa prestasi Kayutangan kali ini semakin spesial karena diraih di tengah pergantian pengurus. “Pokdarwis KJT ini sudah dua kali berganti kepengurusan, namun dua-duanya tetap mampu meraih penghargaan nasional. Ini bukti bahwa pengurusnya solid, kompeten dan konsisten,” tutur Ki Demang, sapaannya.

Dikatakannya, bahwa kunci keberhasilan Pokdarwis Kayutangan terletak pada prinsip K3, yakni Komitmen, Kompak dan Konsisten. Selain pengelolaan yang profesional, kekuatan Kayutangan juga didukung ragam aktivitas wisata seperti medayoh, susur kampung hingga arak-arakan budaya.

Sebagai informasi, dalam ajang Wonderful Indonesia Award, Pokdarwis dinilai berdasarkan kemampuan menjaga iklim wisata yang kondusif dan penerapan nilai Sapta Pesona. Pokdarwis juga harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain, memiliki SK pengukuhan dari kepala desa/lurah, memiliki SK dari Dinas Pariwisata, memiliki struktur organisasi serta AD/ART, belum pernah menerima penghargaan nasional dalam kategori yang sama dan menyertakan dokumen pendukung seperti program kerja, SOP, dokumentasi dan video kegiatan. (rsy/sit)

Pada kesempatan tersebut, sejumlah pejabat dari berbagai daerah hadir sebagai tamu undangan khusus, sekaligus penerima penghargaan. Penghargaan ini, menjadi bentuk pengakuan atas komitmen dan upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam membangun sinergi dengan berbagai unsur masyarakat, memperkuat toleransi, serta menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis dan inklusif di wilayah Kabupaten Malang.

Dengan keberhasilan tersebut, sekaligus menegaskan posisi Kabupaten Malang sebagai daerah yang konsisten mendorong kerukunan dan keharmonisan sosial, sejalan dengan visi nasional dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui undangan resmi yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Ramadhudin Amin, disampaikan bahwa Harmony Award tahun ini bertemakan ‘Sinergi Kolaborasi untuk Indonesia Rukun’. Para pejabat yang hadir, merupakan figur yang dinilai memiliki kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antar umat beragama di wilayahnya masing-masing.

Baca juga :

Dalam sambutannya, Menteri Agama RI, KH Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang mampu menjadi role model bagi bangsa lain dalam membangun harmoni dan toleransi antar umat beragama. “Harmony Award 2025 merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan FKUB yang mampu mengelola, memperkuat dan menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat,” ujarnya.

Harmony Award ini, diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil menjalankan program penguatan kerukunan umat beragama, membangun forum lintas iman, serta melakukan penanganan isu-isu keberagaman secara efektif. Adapun daftar penerima Harmony Award 2025 adalah sebagai berikut, Kategori Kota diantaranya Semarang, Surakarta, Manado. Kategori Kabupaten diantaranya Mimika, Ciamis, Malang. Kategori Provinsi diantaranya DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah.

Penghargaan tingkat nasional ini, menegaskan kembali posisi Kabupaten Malang, sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang mampu meraih pengakuan tersebut. Kabupaten Malang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjaga harmoni sosial melalui sinergi antar instansi, kolaborasi dengan lembaga keagamaan, serta pengembangan program literasi keberagaman, yang berdampak pada meningkatnya indeks harmoni masyarakat.

Bupati Malang, HM Sanusi, berharap penghargaan yang diraih ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang untuk menghadirkan kebijakan yang semakin inklusif, adaptif dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. (pro/gie)