Diuraikan Wabup Pasuruan, terkendalinya inflasi di Kabupaten Pasuruan merupakan konsistensi serta eratnya sinergi pengendalian inflasi banyak pihak seperti Bank Indonesia (BI) Malang, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur, Bulog Malang serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pasuruan. “Karena banyak sekali program dan kegiatan yang sudah kita lakukan demi dapat mengendalikan inflasi di daerah, salah satunya melalui HLM ini,” katanya.

Gus Shobih-sapaan Wabup menegaskan, TPID Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan banyak kegiatan untuk menstabilkan harga pangan. Diantaranya, operasi pasar beras SPHP, operasi pasar minyakita, gelar pasar murah dan gerakan pangan murah, monitoring bapokting pada sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pasuruan

“Semua sasaran operasi beras SPHP dan Minyakita adalah pedagang di pasar tradisional. Kalau pasar murah dan gerakan pangan murah bisa di tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat,” tegasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Harian TPID Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, menjelaskan pada periode ini, Kabupaten Pasuruan mengalami deflasi sebanyak 18 minggu yang disebabkan oleh penurunan harga pada komponen harga bergejolak (volatile food). “Komoditas yang memberikan andil deflasi sepanjang tahun ini meliputi cabai rawit, cabai merah, bawang putih, gula pasir, telur ayam ras, daging ayam ras dan bawang merah,” jelasnya.

Penurunan harga sejumlah komoditas pangan ini, didorong oleh melimpahnya pasokan komoditas pangan, penurunan biaya produksi serta kebijakan pemerintah dalam menurunkan harga tarif dasar listrik pada Januari dan Februari lalu.

Sementara itu, pada periode yang sama, Kabupaten Pasuruan mengalami inflasi sebanyak 24 minggu. Komoditas yang memberikan andil inflasi sepanjang tahun 2025 meliputi cabai rawit, cabai merah, minyak goreng, beras, telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, gula pasir, daging sapi dan pisang.

Kata Yudha, pada dasarnya, peningkatan harga alias inflasi disebabkan meningkatnya permintaan konsumen, khususnya pada hari besar keagamaan. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi atau anomali iklim yang dapat menyebabkan gagal panen, terutama komoditas hortikultura, serta kenaikan biaya produksi seperti biaya bubut, pupuk dan pakan ternak.

Oleh sebab itu, dirinya memastikan TPID terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap kecukupan stok barang kebutuhan pokok. “Kita juga melakukan upaya stabilisasi melalui operasi pasar bekerja sama dengan Bulog, distributor, pedagang besar maupun petani dan peternak,” jelasnya. (kom/pas/gie)

Penghargaan pertama, diterima langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sebagai Pembina Proklim. Predikat itu diberikan, atas kebijakan dan keberpihakan Wali Kota Wahyu dalam mendorong mitigasi serta adaptasi masyarakat menghadapi perubahan iklim.

Sementara, untuk penghargaan kedua diserahkan kepada komunitas Proklim RW 02 Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang dinilai berhasil mengeksekusi kebijakan kepala daerah melalui aksi nyata dalam memperkuat ketahanan iklim dan menekan emisi gas rumah kaca. Atas pencapaian tersebut, pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, menyampaikan apresiasi sekaligus mengingatkan pentingnya prinsip fundamental dalam menjaga keberlanjutan di tengah tantangan iklim global.

“Selamat kepada Proklim RW 02 Arjosari. Ini merupakan pencapaian yang bisa menjadi tolok ukur. Namun ada tantangan yang harus disikapi dengan baik, yakni kebijakan yang berkelanjutan dan konsistensi terhadap komitmen yang sudah dibangun,” ujar Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa penerapan kebijakan Proklim harus merata di seluruh kelurahan. Hal itu, menjadi bukti komitmen kuat dari hulu ke hilir serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Ini bagian dari salah satu dasa bhakti, yaitu Ngalam Seger. Kami akan perluas di 57 kelurahan, semua punya Proklim. Harapan saya, kebijakan ini berkelanjutan, tidak parsial, semua melakukan,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota Wahyu juga menekankan pentingnya kontinuitas dalam menjaga komitmen bersama. Semua pihak, mulai dari Pemkot Malang hingga komunitas dan masyarakat, disebutnya harus memiliki cara pandang dan visi yang sama.

“Karena itu, saya mengajak semua masyarakat untuk bersama menjaga dan merawat Kota Malang. Melalui dasa bhakti, saya bersama Wakil Wali Kota akan terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat,” imbuh Wahyu. (kom/rsy/sit)

“Yang terpenting itu bukan hanya menggelar event, tapi bagaimana bisa konsisten. Seperti Banyuwangi, yang konsisten menggelar Tour de Ijen hingga memasuki tahun ke-10. Ini harus dicontoh daerah lain,” kata Menpora Dito, saat memberangkatkan start Etape Empat, di RTH Maron, Kecamatan Genteng.

Menpora Dito juga mengatakan, bahwa Tour de Banyuwangi Ijen tidak hanya memajukan sektor olah raga, tapi juga turut mempromosikan pariwisata Banyuwangi. Karenanya, pihaknya mengaku senang karena TdBI semakin digemari para pembalap mancanegara. Bahkan di tahun ini, diikuti 99 pembalap dari 24 negara yang tergabung dalam 20 tim.

Menpora Dito berharap, event ini semakin berkembang dari tahun ke tahun. “TdBI tahun lalu saya hadir juga. Semoga Tour de Banyuwangi Ijen makin dinanti oleh pembalap sepeda internasional. Ini patut diapresiasi,” ucapnya.

Menpora Dito juga menambahkan, bahwa kekuatan utama event ini terletak pada dukungan masyarakat yang antusias menyukseskan TdBI. “Inilah kolaborasi yang sangat baik antara Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan sektor swasta. Ini juga patut dicontoh daerah lain,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, Menpora Dito juga melihat Tour de Ijen bukan hanya sekadar kompetisi balap sepeda, tetapi juga media promosi efektif untuk mengenalkan potensi Banyuwangi ke dunia internasional. Salah satunya, Kawah Ijen.

“Dunia makin tahu keajaiban Kawah Ijen. Itu efek dari event Tour de Ijen yang konsisten digelar,” ujar Dito.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam momen itu menyampaikan terima kasih atas dukungan Menpora selama ini. Karenanya, Pemkab Banyuwangi akan terus konsisten menggelar event ini ke depan.

Selain itu, tambah Bupati Ipuk, Tour de Banyuwangi Ijen juga langsung dipromosikan Union Cycliste Internationale (UCI/Federasi Balap Sepeda Dunia). Sehingga, ini menjadi promosi gratis bagi Banyuwangi. 

“Semoga dengan event ini Kabupaten Banyuwangi semakin dikenal di dunia,” papar Bupati Ipuk. (kom/bwi/sit)

Dalam kesempatan sama, Bupati Hendy juga mengungkapkan bahwa PGRI selama ini telah banyak berkontribusi untuk kesejahteraan guru. Terlebih, insan guru adalah ujung tombak kemajuan bangsa, melalui ilmu yang diajarkan kepada para murid.

Karenanya, Bupati Hendy juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru di Kabupaten Jember. “Terima kasih kepada seluruh guru di Kabupaten Jember. Berkat dedikasi beliau-beliaulah, bangsa ini terdidik serta berakhlak mulia. Tentunya, kami akan terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru. Maju terus PGRI, tetaplah konsisten mengayomi guru,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua PGRI Jember, Supriyono, berterima kasih atas perhatian Pemkab Jember dalam upaya mendukung kesejahteraan para guru. Supriyono menyinggung jumlah formasi dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) 2024, yang mana BKPSDM menyediakan 738 formasi PPPK guru.

“Alhamdulillah, ada 738 formasi PPPK untuk guru. Karenanya, terima kasih kepada Pemkab Jember. Jumlah formasi ini kabar yang sekaligus penghargaan bagi kami dan bagi teman-teman guru yang selama ini telah mengabdikan diri,” kata Supriyono.

Ke depan, Supriyono berharap Pemkab Jember terus mendukung kesejahteraan guru. Meliputi pengembangan karir, kenaikan pangkat serta sertifikasi. Dengan kualitas guru yang terus ditingkatkan kualitasnya, Supriyono yakin kualitas pelajar juga semakin baik. Jalan sehat PGRI Jember ini juga sebagai pembukaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) untuk memeriahkan HUT ke 79 PGRI. (kom/rio/gie)

“Saya harus mengapresiasi setinggi-tingginya, di mana Banyuwangi konsisten dalam menyelenggarakan event-event kelas dunia di sport tourism,” kata Menpora Dito, saat menghadiri finish Etape 1 Tour de Banyuwangi Ijen, Senin (22/07/2024) tadi.

Dirinya menambahkan, bahwa pihaknya terus memantau penyelenggaraan Tour de Banyuwangi Ijen sejak pertama kali dihelat tahun 2012. Sempat terhenti karena Covid-19, ajang balap sepeda yang masuk dalam agenda Union Cycliste Internationale (UCI), akhirnya dapat kembali terselenggara pada 2024.

“Ini sudah yang kesembilan. Dan ini menunjukkan konsistensi Banyuwangi dalam menyelenggarakan ajang balap sepeda ini,” tambah Menpora Dito.

Digelarnya kembali Tour de Banyuwangi Ijen, lanjutnya, merupakan salah satu upaya nyata Banyuwangi dalam memajukan olah raga balap sepeda di Indonesia. Dirinya juga mengapresiasi, berbagai langkah yang dilakukan Banyuwangi untuk mengangkat sport tourism di kancah internasional. Apalagi, Tour de Banyuwangi Ijen diikuti oleh 20 tim dari 13 negara ikut bagian dalam ajang tersebut.

Baca juga :

“Yang paling penting, ajang ini merupakan bagian dari agenda UCI (Union Cycliste Internationale/Federasi Balap Sepeda Dunia),” tambahnya.

Selain itu, Tour de Banyuwangi Ijen juga dianggap sebagai sarana para atlet dalam mengukir prestasi di bidang olahraga. Selain itu, balapan sepeda ini juga akan mampu memotivasi masyarakat untuk terus berolahraga.

“Semangat para pembalap diharapkan menginspirasi masyarakat untuk menjadikan olah raga sebagai rutinitas sehari-hari. Dampak positif lainnya, Tour de Banyuwangi Ijen juga turut meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,” tambahnya.

Sekedar diketahui, kompetisi balap sepeda internasional yang menjadi kebanggaan warga Banyuwangi ini menjadi satu-satunya balap sepeda road race di Indonesia yang masuk agenda resmi UCI.

“Tour de Banyuwangi Ijen di tahun ini satu-satunya race di Indonesia yang masuk kalender UCI 2024. Ini karena, kami berkomitmen untuk terus menjadikan balap sepeda sebagai instrumen olahraga, pariwisata, menggeliatkan ekonomi, sekaligus konsolidasi infrastruktur daerah,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. (kom/sit)

“Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus, yaitu berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional, sebesar 1,12 persen,” kata Menko Muhadjir saat didampingi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, ketika meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Jumat (08/04/2024) tadi.

Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi, lanjutnya, terus turun dalam tiga tahun terakhir. Dari 3,73 persen pada 2020, menjadi 0,99 persen pada 2022 dan kini tersisa 0,43 persen di 2023.

Atas kinerja positif tersebut, Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp 6,71 miliar. Insentif tersebut, secara optimal telah dipergunakan untuk memperkuat program dan strategi penurunan kemiskinan di Banyuwangi.

Baca juga :

Menko mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif. Menko berharap, Banyuwangi terus melakukan upaya progresif sehingga angka tersebut semakin bisa ditekan.

“Mudah-mudahan tahun ini bisa nol persen, sesuai instruksi Presiden untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024,” ujarnya.

Selain penanganan kemiskinan, Menko Muhajir saat di Banyuwangi juga melihat bagaimana program penanganan stunting di Banyuwangi. “Tadi saya juga melihat bagaimana program penanganan stunting digerakkan dari bawah. Para kader (Posyandu) diinstruksikan untuk mengawal ibu hamil berkaitan dengan kecukupan gizi mereka. Ini hal baik karena pencegahan stunting jauh lebih baik pencegahannya ketika anak masih dalam kandungan,” terang Muhadjir.

Terkait bantuan pangan, menurutnya, merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah perubahan iklim dan krisis pangan. Menko berharap, bantuan tersebut mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat. Penerima bantuan panga di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK). Setiap KK mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg selama 6 bulan mulai Januari – Juni 2024. (kom/gie)

Penghargaan tahunan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, merupakan anugerah tahun 2023 yang diserahkan pada 2024. Menerima penghargaan secara langsung, Asisten 3 Pemkab Lamongan, Mugito, di Gedung Manggala Wanabakti, Selasa (05/03/2024) tadi.

Menurut Mugito, bahwa penghargaan ini patut dipersembahkan kepada seluruh lapisan masyarakat Lamongan, yang aktif dalam mengelola lingkungan. “Piala Adipura ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Lamongan, yang sudah konsisten dalam mengelola lingkungan,” kata Mugito.

Karena salah satu yang mendukung Kota Soto bisa dianugerahi penghargaan bergengsi ini, lanjutnya, ialah kolaborasi masyarakat. Kolaborasi tersebut salah satunya tertuang dalam kegiatan inovasi Lamongan Green and Clean (LGC). Diketahui, bahwa LGC menghadirkan kompetisi pengelolaan lingkungan hidup antar kampung yang penilaiannya dilaksanakan sepanjang tahun.

Baca juga :

“Kolaborasi luar biasa masyarakat dengan pemerintah dalam mengelola lingkungan, luar biasa. Salah satunya dengan program inovasi LGC. Output inovasi LGC ialah menghadirkan 13 penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan bank sampah sebanyak 480 unit di RT masing-masing,” jelasnya.

Hal tersebut, tentu membantu pengelolaan sampah yang ditangani oleh Pemkab Lamongan melalui Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Samtaku, yang terletak di Kelurahan Banjarmendalan dan 2 TPA (Tambakrigadung dan Dadapan).

Ditambahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lamongan, Andy Kurniawan, bahwa untuk pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Lamongan, juga telah memenuhi aspek penataan, penghijauan dan pengelolaan RTH publik. Inovasi dan komitmen Pemkab Lamongan dalam mengelola lingkungan tersebut, memenuhi kriteria penilaian penghargaan Adipura. Yakni, capaian Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

“Alhamdulillah dari rangkaian penilaian, Lamongan berhasil lolos instrumen penilaian yakni melalui capaian SIPSN. Dari situ berlanjut ke penilaian lapangan yang diadakan di seluruh titik pantau. Meliputi, TPA, pengelolaan sampah di TPS3R, sekolah, RTH, perkantoran, pasar, saluran terbuka, stasiun, terminal, bank sampah dan beberapa lainnya,” terang Andy Kurniawan. (kom/son/gie)