Dalam kesempatan itu, Bupati Malang menyampaikan akan pentingnya kegiatan Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Malang tahun 2023, untuk pembangunan Kabupaten Malang. “Tentunya dengan bersama-sama mencurahkan ide, gagasan, sumbangsih pemikiran, saran serta berbagai masukan yang konstruktif lainnya. Forum konsultasi publik ini, juga merupakan momen sangat strategis bagi kita semua untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan, yang mampu menjawab isu-isu strategis yang berkembang hingga tahun 2023,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa RKPD mempunyai peran startegis dan penting, sebagai landasan penyusunan kebijakan umum APBD. Dimana, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja yang terukur, pendanaannya, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dengan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Bupati Sanusi juga mengatakan, bahwa melalui forum konsultasi publik, diharapkan dapat menjadi wadah untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan. “Untuk itu pada kesempatan ini, saya minta kepada seluruh lapisan masyarakat dan unsur kelembagaan yang saat ini hadir, untuk dapat memberikan masukan-masukan yang positif dan konstruktif, terhadap program pembangunan daerah terutama pada tahun 2023. Dalam kerangka penyusunan RKPD Kabupaten Malang 2023, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu seluruh Perangkat Daerah agar dapat menjabarkan visi dan misi Kabupaten Malang dengan sebaik-baiknya, dengan cara menyusun sasaran perangkat daerah, program prioritas beserta indikator kinerjanya yang terukur dan dilengkapi data yang relevan, serta terkait langsung dengan pencapaian visi misi, sekaligus dalam rangka penyelesaian permasalahan daerah seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan permasalahan lainnya,” tambahnya.

Sanusi juga memaparkan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi prioritas Pemkab Malang dalam penyusunan RKPD tahun 2023 tersebut. “Secara garis besar ada tiga prioritas seperti halnya bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Bidang ekonomi ini juga berkaitan dengan pariwisata, kemandirian desa dan potensi yang ada untuk dapat dioptimalkan. Muara akhirnya nanti bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan di Kabupaten Malang,” terangnya seusai kegiatan kepada Memontum.com. (cw1/sit)

Sebagai bentuk keseriusannya Kabupaten Trenggalek, saat ini tengah mempersiapkan regulasi peraturan terkait hal ini.

Dengan didampingi KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan), Pemkab Trenggalek melakukan konsultasi publik mengenai Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Konsultasi Publik ini langsung dipimpin oleh Wakil Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin di Gedung Bhawarasa Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek.

Arifin mengatakan dengan konsultasi publik ini peraturan yang tengah disusun ini bisa semakin tajam dan sesuai harapan masyarakat.

“Tentunya kita butuh aturan dasar sebagai acuan kerja kita, ” ucap Arifin, Rabu (19/09/2018).

Ia mengatakan, selama ini Musrenbang reguler yang sudah berjalan baik, dianggap masih belum tajam membawa isu-isu perempuan, anak, penyadang disabilitas maupun kelompok rentan.

Lebih lanjut dijelaskan olehnya untuk menjawab hal tersebut maka perlunya disusun sebuah regulasi peraturan, dalam hal ini Peraturan Bupati untuk semakin menajamkan dan mengikat para pengambil kebijakan mulai dari tataran di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.