Dalam sambutannya, Sekda Budiar menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. “Perlu kita pahami bersama, bahwa kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja yang lebih tepat sasaran, terukur, serta berorientasi pada hasil (result oriented government). Sehingga, setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Sekda Budiar menegaskan, bahwa konsultasi dan desk bersama Tim Kemenpan RB memiliki peran penting dalam penguatan implementasi SAKIP di setiap perangkat daerah. “Saya berharap, kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana evaluasi, pembinaan, sekaligus penyempurnaan kinerja perangkat daerah agar semakin akuntabel, efektif, selaras dengan perencanaan pembangunan. Serta, mendorong perbaikan berkelanjutan di setiap lini organisasi,” tegasnya.

Baca juga :

Melalui forum koordinasi ini, Sekda Budiar juga berharap para nara sumber dapat memberikan pemaparan yang komprehensif, aplikatif dan mendalam. Sehingga, tercipta kesamaan persepsi dan pemahaman yang utuh dalam implementasi di masing-masing perangkat daerah.

Dirinya juga mengimbau kepada seluruh peserta, agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Sehingga, materi dan informasi yang diperoleh dapat diimplementasikan secara optimal di instansi masing-masing.

Hadir pula dalam kegiatan itu, nara sumber dari Kemenpan RB Republik Indonesia, Asisten Administrasi Umum, para Kepala Perangkat Daerah, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Termasuk, sejumlah camat di Kabupaten Malang. (pro/gie)

Bupati Sanusi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, yang telah berpartisipasi dalam kegiatan konsultasi publik RKPD. “Kita bersama-sama telah mencurahkan ide, gagasan, sumbangsih pemikiran, saran, serta berbagai masukan konstruktif lainnya guna perumusan dan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Malang tahun 2027,” kata Bupati Sanusi.

Dijelaskannya, bahwa secara garis besar forum konsultasi publik merupakan tahap awal untuk menjaring aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menghimpun berbagai keinginan dan harapan dari para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah pada tahun 2027. Apalagi ke depan, tantangan pembangunan daerah termasuk di Kabupaten Malang pastinya akan semakin berat.

Baca juga :

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malang 2027, seluruh perangkat daerah diminta untuk menjabarkan visi dan misi daerah secara optimal dengan mengedepankan skala prioritas, efisiensi dan efektivitas program guna mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). “Selain itu, perangkat daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan daya saing daerah melalui analisis yang cermat terhadap dinamika politik, sosial dan ekonomi di tingkat lokal, nasional dan regional secara sinergis bersama para pemangku kepentingan,” tambahnya.

Bupati Malang berharap, seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Malang, untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan serta energi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Malang juga mengharapkan, partisipasi aktif masyarakat dan unsur kelembagaan melalui masukan yang konstruktif. Hal ini bertujuan, agar perencanaan pembangunan mampu menjawab persoalan saat ini sekaligus mengantisipasi tantangan ke depan secara komprehensif, inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah untuk terus memperkuat sinergi pembangunan. Dimana tujuannya jelas, yakni untuk kemajuan daerah dan masyarakat, sekaligus kemakmuran warga Kabupaten Malang yang kita cintai. Semoga Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Malang 2027 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta nantinya akan mampu menghasilkan yang terbaik bagi kemajuan daerah maupun masyarakat Kabupaten Malang secara lebih luas,” imbuhnya. (kom/mlg/gie)

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa kondisi kapasitas fiskal daerah yang masih berada pada kategori rendah, menuntut perencanaan pembangunan yang semakin cermat, terukur dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat. Setiap kebijakan, harus disusun dengan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran.

“Kapasitas fiskal kita masih terbatas. Karena itu, seluruh program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Bunda Indah.

Selain persoalan fiskal, ungkap bupati, kinerja pertumbuhan ekonomi daerah juga harus menjadi perhatian. Meski secara angka telah memenuhi target, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang masih tercatat sebagai yang terendah di kawasan Sekarkijang atau eks Karesidenan Besuki dan Lumajang. Kondisi ini, menjadi tantangan serius untuk mendorong kebijakan ekonomi yang lebih progresif dan inklusif.

Bunda Indah juga menekankan, akan pentingnya penguatan sektor-sektor potensial daerah, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Isu lain yang tak kalah penting, adalah penanganan stunting.

Baca juga :

Bupati menegaskan, bahwa stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan menyangkut kualitas sumber daya manusia Lumajang di masa depan. Oleh karena itu, penurunan angka stunting terus diupayakan melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, hingga peran aktif masyarakat.

“Stunting adalah pekerjaan rumah bersama. Keberhasilan penanganannya sangat menentukan kualitas generasi Lumajang ke depan,” tegasnya.

Dalam forum itu, bupati juga mengingatkan bahwa tahun 2027 akan diwarnai dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Dirinya menekankan, akan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban sosial, serta kondusivitas daerah agar agenda demokrasi berjalan dengan aman dan lancar.

Mengakhiri sambutan, Bunda Indah mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi berbagai keterbatasan yang ada. Menurutnya, kebersamaan menjadi kunci agar pembangunan Kabupaten Lumajang tetap berjalan berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan.

Forum Konsultasi Publik RKPD sendiri, diharapkan menjadi ruang penyelarasan persepsi dan penguatan komitmen bersama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang realistis, berkeadilan dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Lumajang. (kom/adi/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa pembentukan Dinas Damkar merupakan kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kepadatan penduduk dan pembangunan gedung bertingkat di wilayah kota. “Ini saya memang menginisiasi bahwa Dinas Kebakaran harus ada. Melihat kondisi Kota Malang yang semakin padat penduduk dan banyak bangunan bertingkat, perlu ada penanganan khusus terhadap kejadian kebakaran,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa fungsi pemadam kebakaran tidak hanya menangani kebakaran semata. Namun, juga berbagai situasi darurat lain yang meresahkan masyarakat.

“Pemadam kebakaran ini tidak hanya menangani kebakaran, tapi juga hal-hal lain seperti penanganan ular, sarang tawon, atau keresahan masyarakat lainnya yang tidak bisa diselesaikan sendiri,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Wali Kota Wahyu juga berharap, proses menuju pembentukan Dinas Damkar dapat dipercepat. “Forum konsultasi publik ini sangat baik, karena dari sini kita bisa melihat apakah masyarakat memang membutuhkan keberadaan Dinas Damkar. Target kami tahun 2026 sudah terbentuk,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi Kota Malang sebagai kota metropolitan. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri PUPR.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pak Wali. Konsultasi publik ini juga dilakukan untuk mendukung Kota Malang menjadi kota metropolitan. Salah satu kriterianya adalah pemenuhan standar gedung dan sarana prasarana, agar kita bisa menjaga Kota Malang tetap aman dari ancaman kebakaran,” ungkap Heru.

Menurutnya, perubahan status Kota Malang sebagai kota metropolitan akan membawa dampak besar terhadap perkembangan infrastruktur perkotaan. “Otomatis gedung-gedungnya tidak bisa kami batasi lagi ketinggiannya. Maka Damkar harus berbenah, baik dari sisi kelembagaan maupun aturan mainnya,” lanjutnya.

Heru juga memastikan, saat ini SDM di lingkungan Damkar sudah mumpuni. Karena ada dua inspektur dan seluruh personel pemadam satu dan dua. “Jadi, dari sisi kemampuan sudah siap. Tinggal menunggu penguatan kelembagaan agar pelayanan bisa lebih optimal,” tuturnya.

Selain kebakaran, Damkar juga menangani sejumlah kejadian non-kebakaran di masyarakat. Seperti, melepas cincin yang macet di jari, mengevakuasi kendaraan terjebak selokan, hingga menangani ular. “Itu semua kami tangani tanpa mengesampingkan OPD lain,” tambah Heru.

Heru berharap dengan terbentuknya Dinas Damkar, dukungan Sarana dan Prasarana dapat semakin ditingkatkan. “Kalau nanti Damkar sudah jadi dinas, otomatis SDM dan Sarpras juga akan bertambah. Termasuk unit mobil tangga yang selama ini ditanyakan masyarakat. Semua akan dibahas dalam Ranperda ini,” imbuh Heru. (rsy/sit)

“Harapannya, forum ini dapat memberikan masukan-masukan yang berharga, serta dapat mengkritisi poin-poin yang kami sepakati. Sehingga RPJMD yang dihasilkan merupakan kesepakatan kita semua dan kesepakatan para tokoh,” kata KH Kholilurrahman, saat memberi sambutan FKP RPJMD di Mandhapa Aghung Ronggosukowati.

Dikatakannya, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan partisipasi ruang kepada masyarakat, guna memberikan saran dan masukan terhadap arah kebijakan dalam RPJMD 2025-2029. “Kami berharap kepada peserta, untuk memberikan masukan dan arahan melalui link aplikasi yang telah disediakan oleh panitia,” tambahnya.

Baca juga :

Mantan anggota DPR RI ini menyampaikan visi dan misinya, saat memberikan perayaan dalam acara tersebut. Yaitu ‘Bangkit bersama menuju Pamekasan maju”. Visi itu, kemudian dijabarkan dalam empat misi.

Pertama, mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Kedua, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal.

Ketiga, mengurangi risiko bencana daerah melalui rekayasa infrastruktur dan rekayasa lingkungan. Dan yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

“Masing-masing misi tersebut diterjemahkan menjadi tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah. Kami menyadari visi ‘Bangkit Bersama Menuju Pamekasan Maju’ tidak akan terwujud tanpa partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait,” terangnya. (azm/sit)

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, saat membuka Forum Konsultasi Publik RPJMD mengatakan bahwa dengan dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan mendapat hasil yang maksimal. “RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Situbondo, selama lima tahun ke depan. Untuk itu, dari hasil konsultasi publik ini, diharapkan mendapat susunan dokumen RPJMD yang maksimal,” kata Mas Rio-panggilan akrab Bupati Situbondo.

Lebih lanjut Mas Rio mengatakan, di dalam dokumen RPJMD ini, bukan hanya sekedar sebuah dokumen perencanaan. Tetapi, merupakan komitmen bersama untuk membangun Situbondo Naik Kelas.

“Siapapun yang menjadi kepala daerah di republik ini, maka harus mampu menyusun RPJMD dengan baik sebagai landasan untuk mengambil kebijakan,” tambahnya.

Mantan Direktur Konsultan Politika Research and Consulting ini menegaskan, bahwa yang paling penting dalam proses penyusunan RPJMD ini mendapat kesamaan visi. “Selain itu, kesamaan sudut pandang dalam melihat. Kalau pandangannya tidak sama, maka untuk melihat sesuatu selalu berbeda,” imbuh Bupati Rio.

Baca juga :

Salah satu tujuan dalam merumuskan RPJMD ini, sambung Mas Rio, yakni Situbondo Naik Kelas. “Sejak saya merantau selama 20 tahun lamanya, Situbondo begini-begini saja dan tidak ada perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, saya berharap rumusan RPJMD ini harus di susun dengan tepat dan baik untuk menuju Situbondo Naik Kelas,” tegasnya.

Untuk Situbondo Naik Kelas, sambung Bupati Rio, mindset dalam menyusun kebijakan merupakan hal yang penting. “Mindset birokratis kita harus segera dirubah agar dinamis. Jika tidak segera dirubah, maka Situbondo akan begini-begini saja. Oleh karena itu, penyusun dokumen RPJMD ini penting untuk mengambil kebijakan 5 tahun ke depan,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Mas Rio, mengatakan jika beban berat yang dihadapi sekarang, yakni pembayaran atau gaji para guru dan tenaga kesehatan (Nakes) yang tidak manusiawi. “Coba bayangkan, gaji guru dan Nakes, saat ini hanya dibayar Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu. Nominal ini, kalah dengan gaji dengan tukang dan kuli bangunan. Sedangkan, gaji guru yang ikut mencerdaskan anak bangsa hanya di gaji sekecil itu,” jelasnya.

Untuk itu, imbuh Mas Rio, kepada Plt Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan, agar menaikan gaji guru dan Nakes sesuai UMK Situbondo. Apabila tidak mampu menyesuaikan dengan UMK, maka kenaikan gaji guru dan Nakes disesuaikan dengan kondisi yang ada.

“Saya tidak mau tahu, tahun ini gaji guru dan Nakes harus naik,” tegas Bupati Rio. (her/gie)

Bupati Warsubi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang kali ini merupakan akhir dari proses dalam tahapan penyusunan RKPD tahun 2026. Itu karena, sebelumnya telah dilaksanakan Musrenbang di tingkat desa, kecamatan, maupun lintas perangkat daerah.

“Tema RKPD Kabupaten Jombang 2026 yakni Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Strategis meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola, infrastruktur, regulasi yang mendukung kemantapan ekonomi inklusif, sosial, budaya dan Trantibum. Diharapkan, melalui penyusunan RKPD 2026 ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Jombang,” kata Bupati Jombang.

Selain itu, lanjut bupati, dalam momen ini juga dilaksanakan Forum Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025-2030. “Forum ini bertujuan untuk menyaring aspirasi dari stakeholder, masyarakat, sekaligus untuk menyelaraskan program pemerintah Kabupaten Jombang dengan program provinsi maupun program nasional,” tambahnya.

Baca juga :

Perlu diketahui, bahwa RPJMD 2025-2030 merupakan penjabaran dari visi misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2025-2030. Dimana, untuk mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, menyampaikan bahwa tahun ini merupakan moment penting dan pertama kali dalam sejarah Pemkab Jombang memiliki dokumen perencanaan yang seragam dengan provinsi, mulai dari RJPD, RPJMD periode 2025-2030. “Jadi, semua memiliki tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan masyarakat, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan pemerataan daya saing daerah serta membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan,” ungkapnya.

Ditempat sama, Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Danang Praptoko, memaparkan bahwa Musrenbang kali ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang sifatnya perencanaan Bottom-Up. “Tujuan Musrenbang untuk mensosialisasikan program Bupati dan Wakil Bupati Jombang yang berkaitan dengan Asta Cita serta Desa Mantra. Kami berharap visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang di 2026 segera terealisir,” ujarnya. (azl/gie)

Hal itu, diungkapkan Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Convention Hall, Selasa (11/03/2025) tadi. “Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kita semua, untuk menyusun arah pembangunan yang tepat guna, berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Mas Dhito.

Dirinya mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri, selama dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Sebagai contoh pada 2023, pertumbuhan ekonomi pada angka 4,53 persen atau meningkat menjadi 4,95 persen di tahun 2024. “Tentu harapannya di 2025, bisa mengejar di angka lima koma,” ungkapnya.

Kemudian, imbuhnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 74,68 persen di 2023 menjadi 75,18 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini, juga diimbangi dengan angka kemiskinan yang berhasil ditekan dari 10,72 persen menjadi 9,95 persen.

Baca juga :

Khusus persoalan kemiskinan ini, Mas Dhito menargetkan di periode keduanya, Kabupaten Kediri sudah tidak ada lagi kemiskinan yang tergolong ekstrem. “Lima tahun ke depan, miskin ekstrem harus tidak ada. Apalagi, miskin absolut,” tegasnya.

Pada sektor pelayanan publik, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kediri terus melakukan inovasi. Salah satunya yang kini tengah tahap penyelesaian, yakni pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Capaian itu, diharapkan tidak menjadikan jajaran di pemerintahan lengah. Pasalnya, masih banyak tantangan yang dihadapi ke depan baik dalam pengentasan kemiskinan termasuk pula penurunan stunting.

“Stunting ini tidak hanya stuntingnya yang turun. Tetapi juga pertumbuhannya tidak bertambah (zero growth stunting),” tambahnya. (kom/pan/gie)

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menyampaikan bahwa penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Malang Tahun 2026, merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan. Utamanya, guna menjawab isu-isu strategis yang akan kita hadapi pada tahun 2026 mendatang.

“Perencanaan pembangunan tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan saat ini. Namun, juga untuk mengantisipasi permasalahan yang dimungkinkan muncul di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen tinggi serta penanganan yang komprehensif dan inovatif, berkelanjutan, terintegrasi dan tidak parsial dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah pembangunan,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Ditambahkannya, dalam kerangka penyusunan RKPD Kabupaten Malang, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Diantaranya, seluruh perangkat daerah agar dapat menjabarkan visi dan misi Kabupaten Malang, serta melakukan analisa dengan cermat terhadap perubahan yang terjadi, baik itu dari kondisi politik, sosial dan ekonomi pada skala lokal, nasional dan regional.

Mengingat, lanjutnya, ke depan tantangan Kabupaten Malang akan semakin berat. Beberapa keterbatasan, tentunya harus dihadapi. Diantaranya, seperti pengembangan perekonomian daerah, konektifitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan dan pemberdayaan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, ketahanan terhadap gangguan sosial budaya, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup dan kurangnya kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana dan tata kelola pemerintahan dan penerapan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Keberadaan forum konsultasi publik ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan pada tahap awal, dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi yang berkaitan dengan program pembangunan daerah pada tahun 2026. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, Pemerintah Kabupaten Malang meminta kepada seluruh lapisan masyarakat dan unsur kelembagaan yang hadir pada momen ini untuk dapatnya memberikan masukan-masukan yang positif dan konstruktif,” terangnya. (pro/mlg/sit)