“Saya akan lihat dahulu, terkait dengan ASN yang ngelike konten di media sosial dan lain-lain. Tetapi beberapa lama lalu sudah kita sosialisasikan,” ujar Pj Wali Kota Wahyu Hidayat, Jumat (29/09/2023) tadi.

Ditambahkannya, jika sebagai ASN memang ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, menjelang tahun politik 2024 mendatang. Terlebih, para ASN memiliki pakta integritas, sehingga harus netral dalam proses-proses pemilihan tersebut.

Baca juga:

“Kadang kala memang kita tidak sadar, namun ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan terkait dengan kontestasi politik 2024. Kalau ada indikasi atau temuan, tentu akan ada tahapan-tahapannya. Apakah itu unsur kesengajaan atau tidak,” tambahnya.

Lebih lanjut, menurutnya dalam penindakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu 2024, telah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu penyelenggara. Tentu pertimbangan dan rekomendasi dari Bawaslu juga akan tetap diperhatikan.

“Kan Bawaslu pasti akan turun melihat akan mendata, kira-kira betul nggak ini. Kesengajaan apa mereka tidak sengaja, guyon (bercanda) dan lain-lain, itu nanti ada tahapan yg harus kita lakukan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Artinya, ada sekitar 142 Bacaleg yang tidak bisa mengikuti kontestasi Pemilu, karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Itu dikarenakan, tidak melengkapi berkas administrasi yang telah ditentukan.

Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Teknis dan Penyelenggara, Istatiin Nafiah, mengatakan untuk tahapan pencalonan DPRD saat ini sudah masuk pada penetapan DCS. “Jadi pada 18 Agustus 2023 kemarin, KPU Trenggalek secara resmi menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS). Dalam penetapan itu, sebanyak 142 Bacalon legislatif dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” ujarnya, Rabu (23/08/2023) siang.

Baca juga:

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 230, tambahnya, menyebutkan bahwa KPU Trenggalek memuat 449 nama-nama beserta Caleg dari partai politik. “Untuk saat ini sesuai regulasi tahapan ditetapkannya DCS mulai tanggal 19 hingga 23 Agustus atau 5 hari. Kami mengumumkan DCS dimana secara administrasi verifikasi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS),” kata Iin-sapaan akrabnya.

Sesuai regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2023 untuk caleg yang TMS, sudah tiak bisa memperbaiki dokumen, sepanjang tidak ada regulasi baru yang mengatur. “Tidak bisa melakukan perbaikan berkas Caleg yang TMS, sampai nanti di tahapan pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT),” imbuhnya.

Masih kata Iin, selanjutnya masyarakat akan melakukan tanggapan hasil pengumuman DCS terhadap Caleg yang MS. Dan anggapan masyarakat itu bisa dilakukan langsung dengan mendatangi kantor KPU Trenggalek maupun secara online.

“Mulai 19 Agustus 2023 sejak DCS diumumkan sampai dengan 28 Agustus 2023 masyarakat bisa memberikan tanggapan,” tutur Iin.

Perlu diketahui, mulai pengajuan awal sampai ditetapkannya DCS dari 18 partai politik di Kabupaten Trenggalek, ada dua yang Parpol yang tidak ada bakal calon. “Adapun dua Parpol itu adalah nomor urut 9 yakni Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan nomor urut 11 yakni Partai Garuda Republik Indonesia (Garuda). Awalnya, kedua partai ini memiliki bakal calon. Namun dalam perjalanannya, bakal calon tersebut dinyatakan TMS,” paparnya. (mil/sit)