Pertemuan yang dilakukan ini, juga menjadi langkah strategis Pemkab Pasuruan, untuk memastikan rancangan regulasi daerah dapat segera memenuhi seluruh aspek harmonisasi yang dipersyaratkan sebelum masuk tahap penetapan dan pengundangan. Pelaksanaan konsultasi tersebut, dipimpin langsung Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo bersama Ketua Tim P3D, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan. Sedangkan dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Baca juga :

“Pertemuan ini bertujuan agar proses penyempurnaan rancangan peraturan dapat dilakukan secara proporsional tanpa menghambat kebutuhan regulasi di daerah. Selain itu, Pemkab Pasuruan juga mengharapkan adanya saran dan masukan lebih lanjut dari Kanwil agar rancangan Peraturan Bupati dapat dinyatakan telah memenuhi aspek harmonisasi. Sehingga, dapst segera dilanjutkan ke tahap penetapan serta pengundangan,” kata Bupati Rusdi.

Langkah ini, merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bawah kepemimpinan Mas Rusdi, dalam memastikan setiap produk hukum daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus, menjamin kualitas serta kepastian hukum bagi masyarakat. (kom/puj/gie)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran daerah perlu dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel, agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. “Seluruh penggunaan anggaran harus berjalan sesuai aturan, agar pemerintahan tetap transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik, menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, koordinasi dan sinergi antar lembaga perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menambahkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran perlu terus dijaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat,” imbuh Wabup Yudha.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiyani, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan sesuai regulasi. “Koordinasi yang baik menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal,” urainya.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemkab Lumajang bersama DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan secara profesional. Sehingga, mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. (kom/lmj/gie)

Dalam amanatnya, Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan, membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. “Upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, tidak dapat dilepaskan dari kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan, karena merupakan faktor kunci untuk melaksanakan otonomi secara efektif,” kata Bupati Rusdi.

Tidak lupa, Mendagri dalam peringatan itu menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi dan seluruh elemen bangsa yang telah mengikuti dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Diketahui, Peringatan Hari Otda 2026 mengusung tema ‘Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita’. Hal itu, dimaksudkan agar daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab dalam mengolah potensi lokal. Sekaligus, menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan nasional sangat ditentukan oleh sinergitas, koordinasi dan kinerja yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga :

“Koordinasi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan pusat merupakan kunci utama dalam mencapai target-target strategis pembangunan nasional,” urainya.

Lebih lanjut Mendagri menyampaikan, bahwa Peringatan Hari Otda ke-30 tahun 2026, diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen pemerintahan di Kabupaten Pasuruan, untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan potensi daerah. “Tanpa koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, tujuan besar pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal,” imbuhnya.

Di sela-sela upacara, Mas Rusdi menyerahkan Tali Asih Purna Tugas kepada tiga pejabat. Diantaranya, Camat Gondangwetan, Bambang Suhartono, Camat Kejayan, Wijaya Sugianto dan Camat Grati, Nanang Muji Laksono. Selain tali asih, bupati bersama Taspen juga menyerahkan manfaat tabungan hari tua (THT) dan pensiun pertama, bagi ketiga camat tersebut.

Kepada tiga camat purna, Mas Rusdi berharap silaturrahmi tetap terjaga meski sudah tak lagi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Pasuruan. “Tetap jaga silaturrahmi dan komunikasi dengan sebaik-baiknya. Sebab semua ASN akan mengalami hal yang sama, yakni purna tugas,” tambahnya. (kom/pas/gie)

Dirinya memastikan, integrasi penanganan bencana antara BPBD, Polri, TNI, serta relawan lokal berjalan lancar. “Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar setiap respons cepat dan tepat sasaran. Posko Darurat yang terintegrasi memungkinkan kita memantau kondisi sungai secara real time dan menyiapkan langkah mitigasi lebih awal,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ex Officio Kepala BPBD Lumajang, Sabtu (06/12/2025) tadi.

Baca juga :

Pemerintah Daerah (Pemkab) Lumajang menekankan, pendekatan ini bersifat proaktif. Tim gabungan melakukan pemetaan wilayah rawan, memperkuat tanggul sungai dan membekali relawan dengan pengetahuan serta perlengkapan darurat. Hal ini, bertujuan agar risiko terhadap warga dapat ditekan sebelum terjadinya banjir lahar dingin berikutnya.

“Kesiapsiagaan tidak hanya tentang menunggu bencana datang, tetapi juga menyiapkan strategi mitigasi, jalur evakuasi dan penguatan fisik tanggul. Semua ini harus berjalan bersamaan agar warga tetap aman,” urainya.

Langkah-langkah tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama, sekaligus membangun ketahanan masyarakat melalui penguatan kapasitas relawan dan sinergi lintas instansi. Dengan strategi ini, diharapkan dampak banjir lahar dingin di Candipuro dapat diminimalkan dan kesiapsiagaan masyarakat semakin tinggi. (kom/adi/gie)

Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menjelaskan bahwa beban persyaratan tersebut cukup berat. Sebab, kapasitas sampah dari Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang jika digabung pun masih belum mencukupi angka 2 ribu ton.

“Dari Kota Malang sendiri, sampahnya kurang lebih 720 ton per hari, yang masuk ke TPA hanya 514 ton. Selebihnya sudah terkelola melalui TPST dan TPS3R. Kalau ditotal dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, kemungkinan tetap tidak mencapai 2.000 ton,” kata Raymond, Selasa (16/09/2025) tadi.

Baca juga :

Meski begitu, pihaknya memastikan bahwa koordinasi masih berjalan intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan pemerintah daerah sekitar. Hasil rapat terakhir, tiga kepala daerah bersama KLHK menurutnya telah sepakat jika PSEL Malang akan dilaksanakan di area TPS Supit Urang.

“Lokasinya di lahan seluas 5 hektare di dalam TPS Supit Urang,” ujarnya.

Namun, dengan adanya persyaratan terbaru, DLH Kota Malang masih menyusun telaah untuk disampaikan kepada pimpinan. “Keputusannya masih belum 100 persen. Kami masih terus koordinasi dengan KLHK, termasuk soal skema pengolahan apakah melalui metode insinerasi atau opsi lain yang bisa menghasilkan LSDP,” imbuhnya. (rsy/sit)

Deputi Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengatakan bahwa keberhasilan Program CKG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Kalau mau cepat dan skalanya besar, kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi keharusan. Tidak bisa hanya satu pihak yang memikul tanggung jawab,” katanya.

Baca juga :

Dirinya menyebutkan, bahwa program ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pesantren yang dinilai memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembinaan generasi muda. “Pemerintah tidak akan pernah melupakan pesantren. Pendidikan berbasis agama punya kontribusi besar. Kami pastikan mereka juga mendapatkan manfaat dari Program CKG,” urainya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Ivan Drie, mengatakan bahwa CKG merupakan bagian dari visi besar Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya layanan kesehatan preventif dan terjangkau bagi semua. “Kami dari Dinas Kesehatan siap mendukung penuh agar program ini berjalan sesuai harapan,” tegasnya.

Program CKG di Kabupaten Malang menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan dasar, dengan pendekatan inklusif yang melibatkan lembaga pendidikan dan keagamaan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (ser/gie)

Dalam kunjungan ke lokasi Minggu (11/05/2025) malam itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, memastikan bahwa mobilisasi alat berat akan segera dilakukan mulai Senin (12/05/2025) besok. Beberapa penambang lokal yang memiliki alat berat, pun telah siap membantu proses teknis perbaikan darurat.

“Besok beberapa penambang akan menggerakkan alat beratnya untuk mengalihkan arus sungai dan mengangkat batu-batu untuk menutup bagian talud yang terkikis,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Baca juga :

Penanganan darurat yang dilakukan ini, mencerminkan respons cepat pemerintah daerah dalam melindungi infrastruktur vital dan keselamatan warga. Selain penanganan langsung di lapangan, Pemkab Lumajang juga melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Proses administrasi berupa surat tanggap darurat telah disiapkan dan ditandatangani langsung oleh Bupati untuk mempercepat dukungan perbaikan dari provinsi. “Saya sudah laporkan ke Ibu Gubernur dan beliau siap membantu. Malam ini saya tandatangani surat tanggap darurat agar proses perbaikan dari provinsi bisa segera berjalan,” tambah Bunda Indah.

Langkah ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah kabupaten, sektor swasta (penambang) dan pemerintah provinsi, dalam penanganan infrastruktur strategis yang terdampak bencana. Diharapkan, kolaborasi ini akan mempercepat proses perbaikan dan mencegah risiko kerusakan lebih lanjut yang dapat membahayakan masyarakat sekitar.

Pemkab Lumajang mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan, sambil memastikan seluruh upaya teknis dan logistik berjalan sesuai prosedur tanggap darurat. (kom/adi/sit)

Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menegaskan bahwa koordinasi tersebut dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meskipun Jalan Suhat merupakan kewenangan provinsi, namun pohon-pohon di kawasan tersebut sudah menjadi aset dan tanggung jawab Pemkot Malang untuk dirawat.

“Kami akan tetap memastikan penanganan pohon dilakukan dengan cermat dan sesuai aturan. Nanti juga akan dikaji lagi apakah aset pohon dikembalikan ke provinsi melalui UPT, atau tetap menjadi tanggung jawab Pemkot Malang,” kata Rahman, Senin (28/04/2025) tadi.

Rahman menyebut, sebagian besar pohon yang terdampak adalah jenis palem, sehingga dari sisi nilai aset tidak terlalu besar dibandingkan pohon sengon atau jenis pohon bernilai tinggi lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan awal dan inspeksi mendadak (Sidak) bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, terdapat sekitar 147 pohon yang kemungkinan besar akan terdampak proyek tersebut. Namun, angka tersebut masih bisa berubah bergantung hasil rapat koordinasi lanjutan dan evaluasi teknis.

Baca juga :

“Arahan dari Pak Emil adalah agar pemotongan pohon diminimalkan. Untuk itu, dibutuhkan mekanisme Contract Change Order (CCO) agar proyek bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan,” tambahnya.

Terkait anggaran, DLH Kota Malang telah menyiapkan dana sebesar Rp 300 juta khusus untuk penanganan pohon, termasuk biaya pemotongan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga. “Kami menggandeng pihak ketiga untuk efisiensi pelaksanaan, karena DLH juga menangani banyak tugas insidentil lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa revisi perencanaan proyek telah dilakukan melalui mekanisme CCO untuk mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang. “Dari rencana awal 147 pohon, setelah revisi dan tinjauan lapangan, kami bisa menekan jumlah pohon yang ditebang menjadi jauh lebih sedikit, mungkin hanya sekitar 20 persen,” ujar Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa jumlah pohon yang ditebang nantinya masih bisa berubah menyesuaikan hasil rapat koordinasi lebih lanjut. “Tidak sampai 50 persen, bahkan mungkin hanya 20 persen. Semua tetap dalam upaya menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa penanganan Pasar Blimbing berbeda dengan pasar tradisional lain. Karena itu, Pemkot Malang masih terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait sebelum mengambil keputusan.

“Pasar Blimbing ini penanganannya berbeda. Karena masih dikuasai oleh pihak ketiga dan kami tidak bisa langsung melakukan intervensi. Saya bersama Mas Wawali, itu akan mencoba berkoordinasi lagi,” kata Wali Kota Wahyu, Kamis (06/03/2025) tadi.

Tidak hanya itu, Wali Kota Wahyu juga mengatakan bahwa saat dirinya masih menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang, komunikasi dengan pihak ketiga, yakni PT KIS, juga sudah dilakukan. Dalam hal ini, dirinya berencana untuk kembali membahas solusi terbaik bagi pasar tersebut.

Baca juga :

“Kami sudah berkoordinasi dengan PT KIS. Insyaallah ke depan, kami akan duduk bersama untuk mencari jalan keluar,” tambahnya.

Dalam kepemimpinannya, Wali Kota Wahyu bersama Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, memiliki program 10 Dasa Bakti Unggulan, yang salah satunya adalah Ngalam Rijik. Program tersebut, tentunya berfokus pada kebersihan lingkungan, termasuk kondisi pasar.

“Harapannya nanti melalui koordinasi dengan pihak ketiga, penataan Pasar Blimbing dapat segera dilakukan agar lebih nyaman bagi pedagang maupun pembeli,” ucapnya.

Sebagai informasi, untuk permasalahan yang ada di Pasar Blimbing, saat ini adalah jalanan yang rusak dan becek saat hujan. Bahkan, beberapa bagian atap pasar juga terlihat mengalami kerusakan, hingga bau yang tidak sedap. (rsy/sit)