Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemkot Malang, Yuyun Nanik Ekowati, menyampaikan bahwa dalam hal ini pihaknya juga masih akan terus berkoordinasi dengan KPU Kota Malang. Terutama terkait dengan penggunaan tenda yang digunakan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Jangan sampai ditengah-tengah pesta demokrasi ada hujan kemudian berisiko pada surat suara. Ini menjadi perhatian kami dan nantinya juga akan dikoordinasikan bersama dengan KPU Kota Malang,” kata Yuyun, Kamis (10/10/2024) tadi.

Baca juga :

Tidak hanya itu, saat ini menurut Yuyun, KPU Kota Malang juga telah bersurat kepada masing-masing kecamatan untuk menyiapkan gudang penyimpanan logistik Pilkada Serentak 2024 ini. Mengingat mekanisme Pilkada saat ini juga berbeda dengan Pileg dan Pilres sebelumnya.

Begitu juga mengenai distribusi surat suara akan dilakukan dari gudang KPU ke masing-masing kecamatan di Kota Malang, kemudian didistribusikan ke kelurahan. Setelah pemilihan, surat suara tidak akan menginap di kelurahan, melainkan langsung dikirim kembali ke kecamatan.

“Kami mengoordinasikan proses distribusi agar berjalan lancar, terutama mengingat perubahan mekanisme. Surat suara tidak akan lama berada di kelurahan, melainkan langsung ke kecamatan yang memiliki gudang lebih besar,” imbuh Yuyun.

Hal ini dilakukan, agar nantinya dalam proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Termasuk juga memastikan kesiapan logistik di tengah potensi tantangan cuaca. (rsy/sit)

Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Malang, Nur Zaini Wikan Utomo, menyampaikan bahwa dari data yang tercatat di KPU Kota Malang, saat ini ada sekitar 2.416 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan mengikuti Pemilu pada Februari 2024 mendatang. Namun, dari data tersebut perlu dilakukan keseimbangan agar tidak menciptakan potensi kesalahan jumlah DPTb.

“DPT yang ada di lapas sekitar kurang lebih 2.416 orang, tetapi yang keluar ada 611 orang, yang masuk sekitar 800 an. Kalau dihitung tidak seimbang antara yang keluar dan masuk, banyakan yang masuk. Setelah kami update kembali, dari 800 itu terpilah bahwa ada sekitar 300 an yang memang dia tidak masuk dalam DPT,” jelas Zaini, saat ditemui di KPU Kota Malang, Senin (22/01/2024) tadi.

Baca juga:

Menurutnya, dari 800 orang yang masuk dalam Lapas, 27 diantaranya tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sementara, dari ratusan orang tersebut juga tidak mengikuti Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di tempat asal.

“Tetapi informasi sementara, 24 dari 27 itu sudah punya NIK. Nah, itulah kami proses sebagai Daftar Pemilih tambahan (DPTb) nya,” ujarnya.

Dalam penetapan DPTb tersebut, pihak KPU Kota Malang masih akan terus melakukan koordinasi bersama dengan pihak Lapas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Polsek hingga Polresta Malang Kota. Sehingga, diharapkan nantinya Warga Binaan dapat turut serta mengikuti Pemilu 2024.

“Kami koordinasikan terus, paling tidak satu minggu itu dua sampai tiga kali, sebelum kita menetapkan berapa yang harus diproses DPTb. Besok baru akan kita koordinasikan lagi. Secara Petunjuk dan Teknis (Juknis), TPS yang ada di sekitar akan datang ke situ (Lapas). Makanya nanti kita data dulu, kita bagi TPS kita nanti berapa-berapanya,” imbuhnya. (rsy/sit)