“Pengelolaan yang profesional, transparan dan akuntabel menjadi kunci agar koperasi dapat berkembang dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Senin (18/05/2026) tadi.

Kholiq juga menilai, bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Sekaligus, tentunya juga memperkuat usaha berbasis potensi lokal di tingkat desa.

Baca juga :

“Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam. Namun, juga harus mampu menjadi ruang pengembangan usaha bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM, petani dan pedagang kecil,” tambahnya.

Oleh karenanya, DPRD Kabupaten Malang mendukung penguatan Koperasi Desa Merah Putih melalui sinergi program pembangunan daerah agar mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. “Selain memperkuat sektor usaha masyarakat, keberadaan koperasi juga diharapkan dapat membantu warga dalam memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usaha produktif,” jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam menjalankan dan mengawasi pengelolaannya. Sebab, apabila dikelola secara baik dan melibatkan masyarakat secara aktif, koperasi desa bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. (gie/adv)

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa pengembangan gerai KKMP selanjutnya masih menunggu kepastian regulasi terkait pemanfaatan lahan. Menurutnya, sejumlah lahan yang direncanakan untuk pembangunan gerai masih berstatus Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Untuk penambahan bangunan gerai masih menunggu keputusan lahan. Lahannya saat ini masih berupa RTH, sehingga menunggu hasil penyusunan Perda RTH terlebih dahulu,” ujar Eko, Jumat (08/05/2026) tadi.

Baca juga :

Meski pembangunan fisik gerai masih terbatas, ujarnya, namun operasional KKMP sebenarnya sudah berjalan di seluruh kelurahan di Kota Malang. Sementara, aktivitas koperasi dipusatkan di kantor kelurahan masing-masing.

“Koperasi Merah Putih sudah beroperasi di setiap kantor kelurahan. Mereka rata-rata jual gas, air, sama sembako,” katanya.

Saat disinggung soal simpan pinjam di KKMP, Eko menambahkan, bahwa menurutnya masih belum dijalankan. Karena menunggu tersedianya bangunan gerai permanen sebagai pusat operasional koperasi.

“Simpan pinjam belum, masih nunggu pembangunan gerai-gerainya,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Dalam keterangannya, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Lumajang, Awaluddin Yusuf, mengatakan bahwa rapat koordinasi sangat penting, karena bertujuan untuk menyamakan persepsi antar perangkat daerah. Termasuk, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

“Selain itu, Rakor ini juga menjadi sarana penegasan peran serta kontribusi masing-masing pihak, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung penyusunan regulasi daerah yang berkualitas dan implementatif,” tegasnya.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, M Ridha, menekankan akan pentingnya penyusunan naskah akademik dan kebijakan pengembangan koperasi yang mampu menghadirkan keselarasan regulasi antara kebijakan pusat dan daerah. Diuraikan, bahwa regulasi yang disusun harus harmonis, sinkron, serta saling mendukung, sekaligus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan riil di daerah.

“Sehingga, kebijakan yang dihasilkan nantinya tidak hanya normatif, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan UMKM menyampaikan harapan agar sinergitas antar perangkat daerah terus diperkuat, khususnya dalam penyediaan fasilitas dan kegiatan yang mendukung pengembangan UMKM. Penguatan koordinasi yang terintegrasi, diharapkan mampu mendorong pelaksanaan program pembinaan, pendampingan, promosi, serta akses terhadap sarana dan prasarana secara lebih efektif.

“Termasuk, tepat sasaran dan berkelanjutan demi meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM di Kabupaten Lumajang,” ujarnya. (hms/adi/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa sebagian koperasi yang telah berjalan masih menghadapi kendala keterbatasan lokasi. Namun, hal tersebut tidak mengurangi semangat pengelola dalam menjalankan aktivitas koperasi.

“Saat ini ada sekitar 12 Koperasi Merah Putih yang sudah beroperasi dari total 57. Memang ada yang masih menumpang, salah satunya di kantor kelurahan. Tapi itu tidak mengurangi semangat, yang penting sosialisasi dan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa koperasi ini berjalan,” ujar Wali Kota Wahyu, Sabtu (17/01/2026) tadi.

Kemudian, ditargetkannya seluruh Koperasi Merah Putih di 57 kelurahan dapat beroperasi pada tahun ini. Untuk saat ini, Pemkot Malang tengah melakukan inventarisasi aset dan lahan milik daerah yang memungkinkan digunakan sebagai lokasi koperasi.

“Kami sedang menginventarisir lahan milik Pemkot Malang. Rata-rata koperasi membutuhkan lahan sekitar 100 meter persegi. Di Kota Malang memang agak sulit mencari lahan seluas itu,” tambahnya.

Baca juga :

Menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih akan semakin optimal jika bersinergi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun program lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kalau sudah bersinergi dengan SPPG, tentu akan jauh lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan bahwa dari 12 Koperasi Merah Putih yang telah beroperasi, sebagian besar masih menggunakan kantor kelurahan sebagai lokasi sementara. Hingga kini, baru dua koperasi yang memiliki bangunan sendiri, yakni di Kelurahan Bandungrejosari dan Arjowinangun, yang mulai dibangun pada 2025.

“Dua koperasi itu sudah dalam proses pembangunan, tetapi belum selesai dan masih dikerjakan,” ucap Eko

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa Koperasi Merah Putih memiliki tiga unit usaha utama yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. “Sesuai petunjuk Bapak Wali Kota, koperasi ini menjalankan tiga unit usaha, yaitu sembako, LPG dan pengisian air minum berkualitas,” imbuh Eko. (rsy/sit)

“Aset Pemkab Banyuwangi bisa digunakan untuk bangunan Kantor KMP, guna percepatan program ekonomi kerakyatan. Ini bentuk dukungan Pemkab Banyuwangi terhadap program prioritas Presiden,” kata Bupati Ipuk, Jumat (02/01/2026) tadi.

Salah satu bukti itu, yakni bangunan Koperasi Merah Putih Kelurahan Karangrejo, yang menempati lahan milik Pemkab, yang berada di area Kantor Kelurahan Karangrejo. Groundbreaking pembangunan kantor koperasi desa tersebut dilakukan Bupati Ipuk bersama Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol (Arm) Triyadi Indrawijaya di area Kantor Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Rabu (31/12/2025) lalu.

Baca juga :

“Saat ini juga ada desa yang sudah mengajukan penggunakan aset Pemkab untuk pembangunan KMP,” tambah Bupati Ipuk.

Dandim Banyuwangi, Letkol (Arm) Triyadi, berterima kasih atas dukungan Pemkab Banyuwangi dalam proses pembangunan KMP. Groundbreaking tersebut merupakan titik ke 82 yang difasilitasi Kodim bersama Pemkab dan pemerintah desa.

“Dukungan Pemkab dan desa sangat bermanfaat dalam percepatan pembangunan fisik KMP di Banyuwangi terutama terkait kesediaan lahan. Kami targetkan sampai akhir Januari 2026, ada tambahan 6 Kantor KMP baru yang berdiri,” katanya.

Ditambahkan Dandim, proses pembangunan akan dilakukan dengan konsep karya bakti padat karya, dengan melibatkan masyarakat sekitar agar keberadaan koperasi juga bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. “Untuk material bahan baku pembangunan juga dibeli dari toko bangunan di sekitar koperasi dibangun,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

Sekedar diketahui, koperasi tersebut memiliki sejumlah lini usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Diantaranya, seperti gerai penjualan Sembako dan produk UMKM dan simpan pinjam.

“Alhamdulillah, saya bisa hadir secara langsung dan meresmikan koperasi di Banyuwangi. Peresmian ini menandai beroperasinya KDMP Tukang Kayu,” kata Menkop.

Ditambahkan Menkop Ferry, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu KDMP se Indonesia, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk menguatkan ekonomi kerakyatan. Semua KDMP, akan dikelola secara modern dengan menekankan digitalisasi, integrasi usaha produktif desa dan kelurahan serta berperan sebagai pusat layanan ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, menyediakan akses pembiayaan sekaligus menjadi wadah sosial dan kesehatan.

Baca juga :

“Seperti KDMP Tukang kayu ini, pengelolaan modern sudah kelihatan berjalan meskipun belum ideal. Tentunya, ini akan ada perbaikan ke depan. Kita juga meminta, Koperasi Kelurahan Tukang Kayu bisa mengangkat hasil produk lokal. UMKM didampingi, diajarkan memproduksi berbagai produk kebutuhan, dibiayai, hingga difasilitasi penjualannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengatakan bahwa pemerintah daerah siap mendukung berjalannya koperasi desa merah putih di daerah. Bahkan, Pemkab akan melakukan pendampingan, baik kelembagaan maupun proses bisnisnya.

“Kami akan membantu mencarikan jaringan usaha hingga mengarahkan potensi usaha yang akan dijadikan unggulannya. Sehingga seluruh koperasi ini bisa berjalan sesuai aturan,” kata Sekda Guntur.

Pengelola KDMP Tukang Kayu, Imam Maskun, menambahkan bahwa saat ini terdapat 600 anggota yang telah terinput resmi di Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes). Dengan UMKM yang tergabung, ada sebanyak 23 UMKM.

“Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kami memfasilitasi penjualan produk-produk UMKM mulai makanan, kerajinan dan komoditi. Kami juga memiliki merek kolektif yang bisa digunakan bersama untuk mendukung penjualan,” ujarnya. (kom/bwi/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan koperasi di daerah. Dirinya juga menegaskan, bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi para pengurus KMP.

“Hari ini saya terima kasih kepada Pak Asisten Deputi, karena Kota Malang dijadikan tuan rumah fasilitasi yang sudah lama dibutuhkan koperasi. Ada beberapa hal yang selama ini menjadi pertanyaan Ketua KMP dan hari ini kita bisa mencari jawabannya,” kata Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa Pemkot Malang mendukung penuh berbagai program pengembangan, termasuk rencana penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS Nasional pada koperasi. “Tadi hampir semua Ketua KMP di Kota Malang hadir. Saya minta mereka memanfaatkan forum ini. Terkait situasi di Kota Malang, tadi sudah saya paparkan dan itu akan menjadi bahan evaluasi. Yang jelas, program-program seperti QRIS Nasional untuk koperasi itu kami dukung sepenuhnya,” jelasnya.

Wali Kota Wahyu optimis, hambatan-hambatan teknis yang selama ini muncul dapat diselesaikan melalui forum fasilitasi tersebut. Di Kota Malang sendiri, menurutnya ada sebanyak 57 koperasi yang tersebar di tiap kelurahan dan ditargetkan bisa menjalin kerja sama dengan mitra usaha.

Baca juga :

“Kalau koperasinya di Kota Malang ada 57 KMP. Program kerjanya beda-beda. Harapannya semua bisa kerja sama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan bahwa pada forum tersebut hanya dihadiri perwakilan KMP dari beberapa wilayah seperti Dinoyo dan Bandulan. Namun secara prinsip, seluruh 57 KMP akan mengikuti proses kerja sama.

“Yang tadi hadir cuma perwakilan, sifatnya simbolis. Tapi nanti semua 57 KMP akan menjalankan kemitraan,” ujar Eko.

Dirinya juga menambahkan, bahwa beberapa mitra usaha sudah bersiap melakukan kolaborasi, diantaranya Japfa dan pemasok sembako untuk kebutuhan suplai bahan pokok. “Tidak ada syarat khusus. Semua mitra memberikan kemudahan bagi KMP untuk melakukan kolaborasi dan kemitraan. Tujuannya mempercepat operasional KMP, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Di akhir, Eko menargetkan bahwa program kemitraan dapat mulai berjalan sebelum akhir tahun. “Targetnya akhir tahun ini. Waktunya tinggal satu bulan lagi. Setelah penandatanganan kemitraan, kami langsung survei lapangan sambil pembangunan gerai,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan bahwa Kota Malang memiliki 57 KMP yang sudah terbentuk. Namun, dua lokasi tersebut menjadi prioritas lantaran sudah tersedia lahan dan telah melalui koordinasi dengan Kodim serta Pemkot Malang.

“Kita ada 57 KMP, tapi yang prioritas ada dua di Bandungrejosari dan Arjowinangun,” ujar Eko, Jumat (14/11/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa proses pembangunan gerai sudah mulai berjalan, termasuk pengerjaan pondasi. Untuk teknis pelaksanaannya, Pemkot Malang melibatkan DPUPRPKP Kota Malang.

“Tahun ini mulai, karena tinggal 1,5 bulan. Pengerjaan pondasi dan lain-lain sudah berjalan,” tambahnya.

Pembangunan gerai, menurutnya dibiayai oleh pemerintah pusat di bawah koordinasi TNI Angkatan Darat, sementara lahan menggunakan aset Pemkot atas arahan Wali Kota. Untuk gerai KMP nantinya berfungsi layaknya toko atau gudang kecil yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat.

Baca juga :

“Gerai itu seperti gudang, tapi berupa etalase-etalase kebutuhan warga. Mirip toko,” tuturnya.

Ke depan, Pemkot Malang menargetkan seluruh KMP di Kota Malang memiliki gerai sendiri. Namun untuk saat ini, pemerintah masih fokus pada penyediaan sarana dan prasarana sebelum memberikan modal usaha tambahan.

“Unit bisnis yang dikembangkan KMP meliputi LPG, sembako dan air minum isi ulang.

Untuk usaha LPG telah berjalan di delapan koperasi, air minum isi ulang di enam koperasi, sementara sembako masih menunggu grand opening,” lanjut Eko.

Sementara itu, Ketua KMP Bandungrejosari, Bambang Suharyadi, mengungkapkan bahwa gerai sementara telah dibuka pada Kamis (13/11/2025) kemarin. Gerai tersebut ditempatkan di Kantor Kelurahan Bandungrejosari, sambil menunggu pembangunan gerai permanen oleh pemerintah pusat.

“Lokasi gerai permanen nanti ada di RW 13. Gerai sementara ini sebagai semangat dukungan terhadap program pusat. Untuk sementara, gerai Bandungrejosari menjual LPG, air minum dan beberapa produk UMKM kelurahan,” kata Bambang.

Bambang berharap ada perhatian pemerintah terhadap regulasi penjualan LPG oleh KMP. Dia menilai status KMP sebagai sub agen dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan toko kelontong yang juga menjadi anggota koperasi.

“Kami berharap KMP bisa naik menjadi agen, bukan sub agen, agar tidak berdampak pada usaha toko kelontong kecil,” imbuh Bambang. (rsy/sit)

Perempuan yang akrab disapa Mia, itu mengatakan bahwa skema tersebut dinilai lebih efisien. Terlebih, saat ini tengah diberlakukan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Kalau anggaran modal bukan dari APBD, tetapi dari Himbara, pinjaman. Jadi pemerintah kota tidak terbebani langsung oleh anggaran daerah,” ujar Mia, Selasa (14/10/2025) tadi.

Meski begitu, Mia menegaskan bahwa Pemkot Malang tetap perlu memberikan pendampingan, agar koperasi bisa berjalan sesuai target. Sehingga, diharapkan tidak ada kendala yang terjadi di lapangan.

Baca juga :

“Saya berharap antusiasme masyarakat yang tinggi untuk memulai koperasi ini tidak padam hanya karena kendala anggaran. Pemerintah Kota Malang harus tetap mendampingi program ini,” tambahnya.

Program Koperasi Merah Putih sendiri, merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan koperasi di tingkat kelurahan. “Kita semua harus ikut membantu agar program ini sukses. Sebab ini adalah konsep baik dari pemerintah pusat untuk masyarakat,” imbuh Mia.

Sebagai informasi, para pengurus KKMP Kota Malang sebelumnya telah mengikuti pelatihan peningkatan dan pengembangan yang digelar oleh Pemkot Malang melalui Diskopindag Kota Malang, pada Senin (13/10/2025) kemarin. (rsy/sit)