Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian yang membuka Rapat KORTEKBANG tersebut menyebutkan rapat yang diikuti oleh seluruh perwakilan daerah regional I itu sangat penting untuk mensinkronkan program pemerintah pusat dengan program yang ada di pemerintah daerah.

“Rapat ini penting, kita tahu RKP dan RKPD merupakan pecahan dari RPJMN yang diterjemahkan pemerintah daerah ke RPMJD, Rapat ini juga persiapan terkait anggaran, nanti kita buat perencanaan, anggarannya nanti ngikutin,”

Mendagri juga meminta agar pemerintah daerah juga memberikan perhatian pada pelayanan publik, investasi dan perijinan. Dirinya juga menghimbau agar pemerintah daerah memberikan kesempatan untuk para investor mengambil peran memaksimalkan potensi daerah

Sementara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta agar Pemerintah Daerah kembali melakukan pencocokan program Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan program Pemerintah Daerah.

“Ada percepatan perencaan yang luar biasa yang harus bersama-sama kita lakukan, nanti setelah kembali ke masing-masing daerah cocokan program secara detail,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Firli Bahuri memaparkan materi terkait dengan pencegahan korupsi terintegrasi sektor perencanaan dan penganggaran APBD.

Ditemui usai mengikuti rapat tersebut, Wabup yang akrab disapa Bunda Indah itu menuturkan ada beberapa program di Kabupaten Lumajang yang menggunakan APBN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019.

“ya pembangun jalan Tol, kita harus menyampaikan kepada Pemerintah Pusat agar secepat mungkin bisa terbangun dan tangkis-tangkis dan bendungan juga segera terselesaikan agar tidak terjadi lagi banjir,” pungkasnya. (adi/yan)