Dalam paparannya, Wali Kota Maidi, atau yang diwakilkan Wakil Wali Kota, Inda Raya Ayu Miko Saputri, menyampaikan penjelasan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Madiun. Yaitu, tentang pajak dan retribusi daerah, pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol serta fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

Baca juga :

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

“Terkait pajak dan retribusi daerah, disampaikan beberapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah. Diantaranya, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak reklame, serta pajak air dan tanah,” ujarnya.

Sementara terkait fasilitasi pencegahan dan pemberantsan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dibahas tentang alur rehabilitasi yang akan difasilitasi oleh Pemkot Madiun. (kom/sit)

Wali Kota Maidi, dalam raihan itu diganjar dengan penghargaan sebagai Tokoh Penunjang Pendidikan. Penghargaan itu, diberikan langsung oleh Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, kepada Asisten II Kota Madiun, Ahsan Sri Hasto yang mewakili Wali Kota Madiun Maidi.

Penghargaan sendiri, diberikan atas dasar kesuksesan Wali Kota Maidi, dalam menggeliatkan kembali perekonomian di daerah setelah diterpa pandemi Covid-19. Pembatasan-pembatasan kegiatan di masyarakat menjadikan internet sebuah kebutuhan baru yang sangat primer.

Mengetahui urgensi tersebut, Wali Kota Madiun memberikan internet gratis bagi warga di Kota Madiun. Program internet gratis tersebut, telah terpasang di 2.228 titik yang tersebar di Kota Madiun.

Baca juga :

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

Tidak hanya itu, guna menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) daring, Pemkot Madiun juga membagikan 5.425 laptop gratis kepada siswa. Beberapa program lain yang menjadi perhatian diantaranya, seperti pembangunan Pahlawan Street Center (PSC), Bogowonto Culinary Center (BCC), hingga Lapak UMKM dan kampung tematik.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan HPN Jatim di Kediri. Diakuinya, masalah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi semua daerah.

“Pilar ekonomi yang krusial ada di UMKM. Sehingga, UMKM dan peluang ekonomi kreatif harus terus didorong untuk dapat berkembang,” paparnya. (kom/sit)

Hal itu, ditegaskan oleh Wali Kota Madiun, H Maidi, usai Sosialisasi dan Pembinaan BUMD di Lingkungan Pemkot Madiun di Kantor Kecamatan Manguharjo, Sabtu (04/03/2023). ‘’BUMD itu sosial-bisnis. Jadi, orientasinya ya harus untung tetapi juga pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, pelayanan harus prima,’’ kata Wali Kota Maidi.

Wali Kota menyebut, bahwa secara pekerjaan BUMD untuk mencari keuntungan juga pelayanan kepada masyarakat. Tidak heran, BUMD sejatinya lebih berat. Karenanya, mereka yang tidak bisa melaksanakan dua hal tersebut, maka bukan tempatnya berada di BUMD. ‘’Pelayanan harus prima, kalau tidak prima tidak boleh. Kalau tidak bisa melayani dengan baik, ya bukan di situ tempatnya,’’ tegasnya.

Baca juga :

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

Wali kota juga menegaskan, bahwa nahkoda BUMD adalah aturan. Tak heran, semua hal terkait pekerjaan di BUMD harus berdasarkan aturan. Termasuk dalam pemberiam sanksi. Selain itu, wali kota menyebut akan terus melakukan pembinaan-pembinaan. Begitu juga evaluasi akan terus dilakukan. Harapnnya, kinerja BUMD semakin meningkat. ‘’Tentu kita evaluasi, kekurangan kita apa, yang belum maksimal dibagian apa kita evaluasi semua,’’ ungkapnya.

Pemerintah Kota Madiun setidaknya memiliki tiga perusahaan umum daerah. Yakni, Perumda PDAM Tirta Taman Sari, Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun, dan Perumda Aneka Usaha. Keberadaan ketiganya harus terus dioptimalkan. Namun, bukan hanya soal bisnis mencari keuntungan. Tetapi juga bergerak untuk bidang sosial. (kom/gie)