“Tema ini kami pilih, karena sebentar lagi kita mau pesta demokrasi dan itu akan rawan sekali terjadinya perpecahan. Lha ini kita mengingatkan, bahwa demokrasi itu alat. Tujuannya, itu bagaimana kemakmuran Indonesia itu tercapai dengan baik. Boleh berbeda, tapi kita tujuannya satu, bagaimana kemakmuran di Indonesia tercapai dengan baik,” jelas Wali Kota Malang, Sutiaji, seusai acara tadi.

Pria yang menduduki kursi N1 ini, juga menyampaikan bahwa kedamaian menjadi kunci utama. Sehingga, untuk mewujudkan kedamaian itu persatuan dan kesatuan tentu harus dikuatkan.

Baca Juga :

“Kedamaian itu menjadi kunci utama. Karena kita ingin Indonesia ini makmur, tetapi kalau kuncinya tidak damai, maka ya tidak bisa,” tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, menurutnya juga banyak hal yang didapatkan. Seperti para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terus berjalan, memberikan hiburan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Malang.

“Tentu ini berbeda dengan tahun lalu. Karena tema saat ini kan selain untuk mempromosikan Kebhinekaan, juga setiap tahun capaian kerja kita tidak sama,” imbuhnya.

Sebagai informasi, gelaran karnaval yang diselenggarakan oleh Pemkot Malang tersebut berlangsung meriah. Para peserta jalan mulai dari Kawasan Kayutangan Heritage Jalan Basuki Rahmat hingga Jalan Semeru, Kota Malang. (hms/rsy/sit)

Kepala Dinas Kepemudahaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, yang turut hadir mewakili Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya pelaksanaan itu. Terlebih, para seniman tersebut terus mengenalkan dan menerbitkan karya-karya lukisan yang luar biasa.

“Kota Malang ini kaya segalanya, termasuk para pelukis ini, yang tentunya pelukis ini langka dan tidak semua orang bisa. Maka dari itu, kita memberikan apresiasi luar biasa. Ini kegiatannya juga secara rutin diselenggarakan, maka ini juga terus kita kuatkan kegiatan seperti ini,” kata Baihaqi, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Malang.

Kemudian, pihaknya berharap jika ke depan kegiatan pameran tersebut nantinya bisa terselenggara dengan meriah dan lebih baik lagi. Sehingga, bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Terlebih, bagi para kaum milenial saat ini.

“Tentu supaya mereka bisa mengenal bahwa lukisan ini mengandung nilai-nilai filosofi budaya yang harus kita kuatkan bersama. Maka, harus dikonsep dari awal, bagaimana mengemas kegiatan ini jauh lebih baik, jauh lebih semarak, jauh lebih dikenal oleh masyarakat. Ini kegiatan luar biasa,” ujarnya.

Baca Juga :

Tidak hanya itu, ke depan juga akan dilakukan kolaborasi dan pembinaan bagi para seniman-seniman lukis tersebut. Karena menurutnya, para seniman juga bagian dari 17 sub sektor ekonomi kreatif (Ekraf) Kota Malang.

“Pembinaan ini bagian dari sub sektor ekonomi kreatif dan ini juga tentunya menjadi ke depan harus dilakukan kolaborasi dan pembinaan. Baik dilakukan oleh Disporapar Kota Malang maupun Diskopindag Kota Malang. Karena ini juga bagian dari 17 sub sektor ekraf,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua penyelanggara pameran lukisan, Bambang Simbah, menyampaikan jika pameran tersebut bertema Art Inspirasi Kemerdekaan RI. Dengan aliran yang disuguhkan beragam, mulai dari naturalis, abstrak, kontemporer hingga kaligrafi.

“Jadi kita selalu berpartisipasi dengan event yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Malang. Seperti yang kemarin di MCC HUT Kota Malang, sekarang dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 78 kita para seniman lukis berpartisipasi untuk memeriahkan juga,” kata pria yang kerap disapa Simbah.

Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berharap warga Kota Malang dapat memberikan dukungan dan apresiasi finansial yang luar biasa. Terlebih, menurutnya respon dari masyarakat saat ini juga telah meningkat.

“Karena dimanapun kita mengadakan beberapa pameran lukisan, apresiasi dari warga Kota Malang itu kurang. Tapi disamping apresiasi juga tidak menolak adanya transaksi lukisan. Terakhir lalu di MCC hanya satu lukisan yang di beli pak wali Rp 15 juta,” tambahnya.

Sebagai informasi, kegiatan pameran tersebut akan digelar mulai Senin (14/08/2023) hingga Minggu (27/08/2023) mendatang. Untuk harga lukisan dipameran tersebut yakni bermacam-macam mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 35 juta. (rsy/sit)

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Multi Graha, Tri Hajar Anantoro, mengatakan jika kendala belum diserahkannya PSU itu karena masih ada pengembangan di banyak titik, terutama di wilayah RW06. Dimana menurutnya, masih ada tanah utuh yang belum diberi jalan.

“Ada yang belum selesai, karena tanahnya belum digarap. Jadi cuma tanahnya saja dan jalannya belum ada. Jadi, tanahnya masih utuh,” kata Tri Hajar, Selasa (13/06/2023) tadi.

Baca juga :

Kemudian, saat disinggung mengenai permintaan warga atas penyerahan PSU di Agustus mendatang, pihaknya tidak bisa memastikan hal tersebut. Karena, menurutnya itu tergantung dari pihak komisaris.

“Karena ada tim verifikasi, masa bisa minta Agustus. Kalau tak taruh gitu aja, ya bisa saja. Tapi, ini tergantung komisaris. Saya di sini, direktur yang hanya melaksanakan. Tahun ini diserahkan apa enggak, saya koordinasikan dahulu dengan komisaris,” lanjutnya.

Sementara, Koordinator warga Perumahan Puri Cempaka Putih 2, Imam Mucholis, menyampaikan jika pihaknya sudah meminta penyerahan tersebut sebanyak tiga kali. Namun, tidak kunjung diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemkot Malang. Sehingga, hal tersebut membuat dirinya merasa belum puas sama sekali.

“Masih belum puas sama sekali. Karena dari pergantian RW ke RW melakukan begini sudah 3 kali. Ini saya yang terakhir, saya ditunjuk warga untuk jadi ketua mewakili seluruh warga sini, untuk bagaimana proses ini sampai goal tahun ini,” ujar Imam.

Pihaknya berharap, penyerahan PSU tersebut bisa tuntas diserahkan oleh pengembang, pada 17 Agustus 2023, mendatang. Kalau hal itu tidak bisa dilakukan oleh pengembang, maka warga perumahan akan mempertimbangkan hal lain.

“Harapannya, 17 Agustus 2023 ini selesai dan tuntas semua. Kalau tidak mau, pasti ada pertimbangan lain. Kalau penyerahannya hanya setengah, mending tidak. Kalau diserahkan semua, ya sudah. Tidak terlalu nuntut macam-macam,” katanya.

Sebagai informasi, warga melakukan perbaikan jalan, perbaikan drainase, pembangunan masjid, pembelian tanah makam, dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU), dari swadaya masyarakat itu sendiri. Sehingga, pihaknya meminta pengembang segera menyerahkan, agar bisa mendapat perbaikan dari Pemkot Malang. (rsy/sit)

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, menyampaikan jika melalui forum tersebut pihak pengembang akan menyerahkan PSU, namun tidak secara keseluruhan. Karena hal tersebut, maka akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak komisaris.

“Beliau minta waktu untuk komunikasi dengan pihak komisaris dahulu. Jadi minta waktunya, paling lambat sampai akhir Juni ini. Sesudah itu, mereka akan kasih kabar kepada kami dan kepada warga, kapan penyerahannya. Baru nanti akan komunikasi langsung dengan pihak DPUPRPKP Kota Malang,” jelas Fathol, seusai melakukan tinjauan.

Menurut Fathol, pihak pengembang masih memiliki niat baik untuk memulai. Dimana mereka akan memperbaiki dan itu sebagai syarat penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Aturan mengenai penyerahan PSU juga sudah jelas, yaitu sampai dengan Perda.

“Karena berdasarkan regulasi, penyerahan PSU itu kalau sudah 100 persen, itu sudah wajib penyerahan. Sebetulnya aturannya juga sudah jelas kok. Sampai pada turunan pada Perda, mulai dari PP Permen dan sebagainya, mengacu pada itu selesai sudah,” ujarnya.

Baca juga:

Kemudian, pihaknya meminta Pemkot Malang dalam hal ini, agar lebih tegas lagi. Sebab, jika PSU tidak kunjung diserahkan, maka penghuni perumahan yang akan menjadi korban dari pengembang.

“Pemkot Malang ke depan harus lebih tegas. Jangan sampai ada pengembang yang kemudian enggan menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Karena, korbannya penghuni warga perumahan itu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dalam hal tersebut pihaknya tidak bisa mengatakan jika pengembang itu nakal. Namun, dengan lambatnya penyerahan yang sampai 28 tahun, sudah seharusnya menjadi pertimbangan dari pihak pengembang.

“Saya dahulu sudah menyarankan pada DPUPRPKP, kalau ada pengembang nakal, sudah blacklist aja sudah,” imbuh Fathol. (rsy/sit)

Saat Memontum.com melakukan konfirmasi kepada salah satu pedagang, Mariono, menyampaikan jika penggusuran itu akan dilakukan oleh pihak swasta, karena akan dibangun jembatan. Sehingga, pihaknya terkena imbas dan berdampak pada tidak bisa berjualan di kawasan tersebut.

“Padahal, saya berjualan di sini sudah puluhan tahun. Jadi, kok tidak dari lama saya digusurnya. Kalau pemerintah yang meminta saya pergi, monggo. Saya akan angkat kaki dari sini, karena yang memerlukan negara. Kalau ini, kan pihak swasta, yang uangnya banyak. Pasti mereka pinjam tangan pemerintah, untuk menggusur kami di sini,” jelas Mariono tadi.

Baca juga:

Pihaknya menambahkan, jika nantinya akan ada sekitar 20 PKL yang terkena imbas penggusuran tersebut. Apalagi, penggusurannya akan dilakukan pada Rabu (14/06/2023) besok. Namun, pihaknya tetap akan melakukan penolakan.

“Kalau memang besok kami akan digusur, kami tetap akan menolak. Dan kami akan melakukan demo dengan semuanya. Termasuk BEM Kota Malang, akan siap datang semua membantu kami,” katanya.

Sebelumnya, pihaknya juga telah melakukan komunikasi bersama DPRD Kota Malang, terkait dengan penggusuran tersebut. Pihaknya berharap, hal itu nantinya tidak akan terjadi. Karena, juga menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Tolonglah, kami di sini ini mencari nafkah. Jangan digusur gitu aja seperti hewan. Kalau mau dibangun, silahkan membangun tapi jangan digusur. Dahulu lahan di sini juga nggak seperti sekarang, ini juga karena teman-teman angkot yang membantu menguruk,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Paguyuban Angkutan Kota (Angkot) jalur Arjosari-Tidar (AT), Rokhim, juga menyampaikan hal yang sama. Pihaknya menolak dengan penggusuran tersebut, sebab kawasan itu juga menjadi tempat pangkalan Angkot. Apalagi, saat minat dari penumpang angkot kian hari kian menurun.

“Dahulu kami ada 54 angkot, sekarang sudah turun tinggal 15. Penumpangnya juga sudah mulai turun, tidak seramai sebelumnya. Di kawasan ini, juga jadi tempat pangkalan kami dan beberapa angkot selalu di sini. Jadi, kami sangat menyayangkan jika nanti dilakukan penggusuran,” imbuh Rokhim. (rsy/sit)

“Selamat dan sukses atas dilantiknya kepala desa terpilih. Dengan semangat gotong-royong dan solidaritas, mari kita capai perubahan yang nyata dan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup, melindungi dan melestarikan lingkungan, serta menciptakan kesempatan juga kesejahteraan bagi semua warga desa,” kata Bupati Sanusi.

Bupati Malang juga menambahkan, bahwa pemerintah desa (Pemdes) memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Kedudukannya yang sebagai unsur terdepan, dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, efektif dan efisien.

“Untuk itu, sebagai salah satu pilar kokohnya penyelenggaraan otonomi daerah, keberhasilan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa,” papar Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menekankan kepada seluruh kepala desa yang hari ini dilantik, agar segera berkonsolidasi menyatukan seluruh elemen masyarakat guna menyusun program kerja dan program prioritas pembangunan. Kepala desa terpilih, agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, kejujuran dan integritas.

“Jangan pernah menodai kepercayaan rakyat. Lakukan sinergitas dan komunikasi yang baik dengan lembaga desa terlebih BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan,” imbuhnya.

Sebelum mengakhiri sambutan, Bupati Malang berharap kepada para kepala desa terpilih agar dapat membawa semangat baru, inovasi, serta perubahan yang positif demi kemajuan desa yang akan dipimpin dalam kurun waktu 6 tahun mendatang. Hadir dalam pelantikan itu, Wakil Bupati Malang, H Didik Gatot Subroto, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, Forkopimda Kabupaten Malang, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Ketua dan Ketua 1 TP PKK Kabupaten Malang. (pro/gie)

Kasubnit Laka Unit Gakkum Polresta Malang Kota, Ipda Isrofi, mengatakan bahwa kronologi kecelakaan tersebut berawal dari motor Nopol N 6692 EBS, yang ditumpangi korban melaju dari arah Barat menuju Timur. Diduga karena kurang konsentrasi saat mengendarai motor, sehingga korban menabrak dari belakang sepeda motor Nopol N 3085 BAA yang berjalan searah di depannya.

Baca Juga:

“Dari kejadian itu, motor yang ditumpangi korban oleng ke kanan dan membentur truck ber Nopol N 8230 BC, yang berada disebelah kanannya yang berjalan dari arah Barat ke Timur,” jelas Ipda Isrofi, saat di lokasi kejadian.

Truk tersebut, tambahnya, adalah bak yang terbuka dan mengangkut barang-barang logistik dari salah satu hotel Kota Malang. “Korban kena baknya. Tapi, tidak sampai terlindas. Jadi, truknya adalah bak terbuka dan agak rendah,” tambahnya.

Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian paha. Sehingga, segera dilarikan ke RSSA Kota Malang. Untuk saat ini, pihak kepolisian juga sedang mengamankan kendaraan yang terlibat dalam Laka Lantas tersebut. “Untuk kendaraan yang terlibat masih kita amakan, sebagai barang bukti penyelidikan lebih lanjut,” imbuhnya. (rsy/gie)

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto melalui Wakapolresta Malang Kota, AKBP Apip Ginanjar, memimpin langsung upacara pengukuhan Satgas TPPO di Ballroom Sanika Satyawada Polresta Malang Kota, Senin (12/06/2023) tadi. Langkah ini sebagai tindak lanjut perintah Presiden RI terkait penanganan serta antisipasi tindak pidana perdagangan orang.

Wakapolresta Malang Kota, AKBP Apip Ginanjar, menjelaskan bahwa perdagangan manusia seringkali disebut sebagai perbudakan modern. Juga merupakan tindak kejahatan yang di manfaatkan oleh oknum tertentu, hal ini tentunya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga dapat mempengaruhi individu serta negara.

“Hari ini Polresta Malang Kota secara resmi mengukuhkan pembentukan Satgas TPPO yang berjumlah 120 personel. Hal ini merupakan wujud dari tekad dan keseriusan jajaran Polresta Malang Kota untuk mengkampanyekan perang terhadap tindak pidana perdagangan orang,” tegasnya.

Baca juga:

Dijelaskan bahwa tindak kejahatan perdagangan orang biasanya bersifat tersembunyi dan seringkali dikelilingi oleh ketidakpahaman mengenai aspek-aspek yang terkait. “Para korban perdagangan orang cenderung memilih untuk tidak melaporkan tindak kejahatan tersebut. Hal itu dikarenakan mereka menganggap diri mereka sendiri bukanlah korban. Mereka juga cenderung tidak memahami terkait bantuan yang tersedia. Juga hal yang menghantui ketakutannya ialah cerita yang mereka alami tersebut dapat tersebar,” imbuh AKBP Apip Ginanjar

Berbagai upaya proaktif dan kolaboratif Polresta Malang Kota dengan stakeholder, terkait lainnya sangatlah penting dalam menjamin perlindungan korban perdagangan manusia. Yakni berorientasi pada keselamatan korban. Mendeteksi akan tindakan kejahatan tersebut dan peningkatan kesadaran, difokuskan kepada sasaran kelompok yang rentan dan beresiko.

Bahwa diketahui baik yang berjenis kelamin laki-laki, perempuan bahkan yang masih berusia anak-anak masih rentan untuk masuk kedalam korban perdagangan manusia. Hal tersebut terjadi dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, eksploitasi sebagai pengemis dan juga pelaku kriminal yang dipaksakan demi meraup keuntungan.

Anggota Satgas TPPO di setiap satuan wilayah jajaran Polda Jatim ditekankan untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UU No 21 Tahun 2007. Undang-undang tersebut berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (gie)

Ketiganya, yakni Slamet Riyadi (50) dan Khoirul Ummah (39) serta MSH, anaknya yang masih berusia 10 bulan. Sejumlah korban, adalah warga Jalan Cakalang, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Duka mendalam tersebut, tidak berhenti sampai di situ. Masalahnya, almarhum dan almarhumah, ternyata masih memiliki empat anak yang usainya masih belia. Realita itulah, yang sontak mengetuk perhatian. Apalagi, almarhum semasa hidup dikenal sebagai seorang Modin dan almarhumah istrinya sebagai seorang guru.

Baca juga :

“Korban meninggalkan empat anak yang masih belia. Karena semua anaknya sudah yatim piatu, maka kita usulkan kepada Pak Wali (Sutiaji, red) agar diberikan semacam beasiswa. Sehingga, anaknya bisa sekolah lebih lanjut dan mendapat pendidikan yang layak,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, Senin (12/06/2023) tadi.

Selain masa depan anak, pihaknya juga memastikan hak almarhumah terkait BPJS. Karena sebagai guru ngaji, maka korban juga mendapatkan insentif yang masuk dalam BPJS Tenaga Kerja (Naker), penerima upah. Sehingga, saat ini terkait dengan BPJS juga masih diproses, oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Malang.

“Kalau untuk Jasaraharja, sudah dengan pihak kepolisian. Dari kakaknya korban sudah memberikan berkas-berkasnya, tinggal diambil oleh kepolisian,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan, dalam musibah Laka Pickup di Jalan Desa Asrikaton, sebanyak empat orang meninggal dunia dan satu orang luka serius. Dari empat korban meninggal, tiga diantaranya adalah warga Kota Malang, yang terdiri dari suami, istri dan seorang anak. Kasus ini, kini sedang ditangani Satlantas Polres Malang. (gie)