Program literasi digital dengan slogan ‘Indonesia Makin Cakap Digital’ ini merupakan langkah Presiden RI Joko Widodo untuk meningkatkan talenta digital untuk kemajuan Indonesia ke depan.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Dalam sesi literasi digital bertajuk ‘Dampak Positif Bermedia Sosial’ tersebut, ada 4 narasumber menyampaikan materi mengenai Cakap Bermedia Digital, Etika Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital dan Budaya Bermedia Digital, sementara Bupati Jember Hendy Siswanto bertindak sebagai Key Opinion Leader.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jember Hendy menyampaikan langkahnya mewujudkan Kabupaten Jember menjadi kota pintar atau smart city dengan slogan Wes Wayahe Jember Bangkit dan Cakap Digital.

Bupati Hendy akan mengawali langkahnya dengan membentuk desa pintar atau smart village.

“Kalau desanya pintar, maka kotanya pun juga pintar. Nah di sini kami mengawali dengan penyelenggaraan pemerintah dengan pemanfaatan digital atau e-Governance dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jember,” jelas Bupati Hendy.

Adapun program yang dibangun dalam e-Gov. Pemkab Jember di antaranya pertama, Jember Satu Data dimana semua data di dalam pemerintahan Kab. Jember Terintegrasi jadi satu, baik secara sistem maupun aplikasinya.

Kedua, Smart Governance akan membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi baik secara sistem maupun kinerja sehingga dapat mempermudah pelayanan dan pengawasan kinerja pmerintahan.

“Ada 6 aspek smart city di antaranya smart living, smart economy, smart branding, smart environment, smart society dan smart governance,” urainya.

Untuk mewujudkan ini semua, Bupati Hendy mengundang seluruh pegiat IT, akademisi, masyarakat umum serta sektor swasta untuk berkolaborasi. Acara literasi digital tersebut terselenggara sukses. Tercatat 2.145 peserta mengikuti acara ini, dengan rincian 1000 peserta melalui zoom meeting, selebihnya mengikuti di YouTube streaming. (kom/ed2)

Kondisi geografis yang tidak seberapa luas, hanya memiliki 3 kecamatan dengan 18 kelurahan, dibutuhkan kebijakan yang visioner untuk mendongkrak kesejahteraan warganya. Di banding wilayah kabupaten yang relatif memiliki potensi sumber daya alam lebih melimpah, Kota Mojokerto sejauh ini pengembangan perekonomiannya hanya mengekor pada kebijakan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. Yakni hanya bertumpu pada sektor industri, perdagangan dan jasa.

Padahal masih ada potensi lebih yang bisa digarap jika jeli melihat dinamika dari tahun ke tahun. Apalagi dengan diresmikannya Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) pada 27 Desember 2017 oleh Presiden Joko Widodo lalu. “Otomatis jarak tempuh dari Surabaya ke Kota Mojokerto kian cepat. Ini jika dicermati menjadi keuntungan lain yang bisa mengubah fungsi dari sekedar kota industri, jasa dan perdagangan menjadi lebih maju lagi,” terang Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD Hanura) Jawa Timur Warsito SE, Kamis (4/1/2018).

Karena itu, sejak menerjuni karir politik dia dengan cermat mengamati setiap potensi daerah-daerah di Jawa Timur yang bisa dikembangkan. Hal ini menjadi modal ketika rekomendasi untuk ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mojokerto pada 27 Juni 2018 resmi dikantongi. “Saya membayangkan Kota Mojokerto menjadi smart city yang tidak sekedar menjadi wilayah penyangga Surabaya. Dengan banyak potensi yang ada, saya rasa hal itu tidak mustahil diterapkan dalam kebijakan pemerintah kota nanti,” sebutnya.

Konsep smart city dalam prakteknya mengedepankan integrasi semua sektor dengan teknologi IT. Dengan wilayah yang relatif kecil, konsep ini tentu tidak seberapa besar kendalanya. Jika melihat kebijakan dan strategi penataan ruang yang diatur dalam RTRW Kota Mojokerto, sepertinya memang cukup simpel untuk mengaplikasikan gagasan ini. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang melek teknologi jadi keharusan awal. “Gagasan ini bisa dijalankan berbarengan dengan program pendidikan. Bisa dibayangkan jika generasi muda Kota Mojokerto punya kemampuan IT, konsep ini tentu akan semakin mudah dijalankan,” kata pengusaha bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak ini.

Potensi lebih yang bisa dilihat saat ini, tambah Warsito adalah sektor pemukiman. Dengan nilai lahan yang kian tahun kian meroket di Surabaya, banyak pekerja urban yang mencari rumah di daerah penyangga di wilayah Gerbangkertosusila. Kota Mojokerto bisa memberi penawaran lebih akan kebutuhan ini. Selain harga lebih murah, kemudahan akses apalagi sejak adanya Tol Sumo harusnya ditangkap sebagai peluang untuk memperbesar pendapatan daerah melalui pengembangan kawasan pemukiman baru secara massal.

“Tentunya harus sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan. Dengan sistem pemukiman terpadu, Kota Mojokerto bisa menjadi leader dalam menyediakan hunian yang modern, layak, aman dan humanis. Ini juga bisa jadi peluang bisnis baru bagi warga untuk menjalankan usaha rumah kos atau sewa bagi pekerja dari kawasan industri Ngoro di Kabupaten Mojokerto,” sambungnya.

Pandangan visioner untuk memajukan Kota Mojokerto yang dikumpulkan Warsito selama bertahun-tahun ini, punya tujuan utama. Yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab, selama ini hanya sektor perdagangan dan jasa yang menjadi penyumbang terbesar produk domestik regional bruto (PDRB), yakni sebesar 38,05 persen. “Saya punya wacana untuk memadukan penataan semua sektor sehingga ketika berbicara Kota Mojokerto semua orang sudah bisa membayangkan lengkap. Pemukiman enak dan murah, dekat dengan akses kebutuhan primer dan tidak kesulitan jika hendak kembali kerja,” tutup Warsito menyudahi perbincangan dengan redaksi terkait tujuan maju di Pilkada. (bos/yan)