Di saat yang sama juga dilakukan penyerahan 150 sertifikat PTSL (Nelayan) di Desa Tasikmadu dan simbolis penyerahan bantuan berupa tong sampah kepada warga setempat.

Bupati Trenggalek saat melakukan peletakan batu pertama Program Kotaku Di Desa Masaran Kecamatan Munjungan

“Hari ini kita memantau pekerjaan dari 2 proyek KOTAKU, yaitu 1 di Desa Masaran Kecamatan Munjungan dan yang kedua di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo,” ucap Bupati saat dikonfirmasi, Selasa (04/08/2020) siang.

Bupati Nur Arifin menjelaskan Desa Masaran dan Desa Tasikmadu ditunjuk dalam pelaksanaan program Kotaku dikarenakan lokasi 2 desa ini berbatasan dengan kawasan selatan dan kawasan pantai.

“Memilih 2 desa ini yakni desa Masaran dan desa Tasikmadu karena desa ini berada dikawasan pantaj selatan,” imbuhnya.

Untuk itu Bupati menginginkan program KOTAKU yang menyasar kawasan sekitar pantai ini mampu mendorong pariwisata yang ada, sekaligus keberlangsungan ekologi lingkungan yang lebih baik. Sehingga bisa mewujudkan permukiman di kawasan selatan yang lebih sehat, aman, lestari, dan jauh dari kata kumuh.

Beberapa hal seperti kecukupan drainase, akses air bersih, pengolahan limbah domestik, limbah rumah tangga, ketersediaan MCK, rumah tidak layak huni akan dipenuhi secara bertahap.

“Kedepan mungkin juga ada beberapa proyek yang akan disinkronkan. Termasuk diantaranya kampung nelayan yang dirasa perlu adanya pendekatan agar tidak kumuh, tidak mencemari lingkungan, dan beberapa yang status lahannya nanti masih belum jelas, Pemerintah akan membanntu masyarakat untuk mendapatkan tempat hunian yang lebih layak,” kata Bupati.

Selain itu, infrastruktur dibangun tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat, jadi pihaknya berharap warga Desa Tasikmadu khususnya mampu menjadi orang-orang yang bisa dijadikan contoh. Karena nantinya desa ini akan menjadi jantung kawasan selatan.

“Saya juga meminta agar masyarakat bisa hidup bersih dan lebih pro aktif terhadap lingkungan,” tutupnya. (mil/syn)

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membuka sekaligus memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan bertajuk National Slum Upgrading Program (NSUP). Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cipta Karya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun anggaran 2019. di Hotel Wyndham Surabaya, Senin (9/9/2019).

Acara yang dihadiri oleh 261 peserta itu, terdiri dari 10 provinsi dan 114 kabupaten. Mereka merupakan bagian dari Kepala Balai dan Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengembangan Kawasan Pemukiman (PKP), Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman pada tiap provinsi, serta kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dan PPK PKPBM kabupaten.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menceritakan berbagai pengalaman dan stategi upaya dalam pengelolaan lingkungan. Salah satunya terkait pemasangan saluran pembuangan air limbah di berbagai kawasan pemukiman Kota Surabaya.

“Bapak ibu, sebetulnya pemasangan saluran pembuangan air sangat penting sekali terhadap kota kedepan. Karena jika tidak diperhatikan, maka air akan kemana-mana. Kawasan kota akan kumuh. Maka impactnya, banyak sekali terutama kesehatan bagi warga sendiri,” tutur Risma disela-sela sambutannya.

Ia menjelaskan dalam pengelolaan lingkungan, pihaknya memasang saluran pembuangan air sampai pada gang-gang kecil. Bahkan ketika tidak bisa dipasang dipinggir, ia pun memutuskan memasang saluran pembuangan air di tengah jalan.

“Ada gang yang cukup sempit sekitar satu meter, itu pun saya tetap paksa dipasang saluran ditengah karena itu bisa jadi sumber masalah,” paparnya.

Dari program tersebut, Wali Kota Risma terus mengajak warga untuk peduli terhadap lingkungan. Ia mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan terhadap ekonomi warga. “Saya sampaikan kalau kota kita bersih dan indah, kita akan sejahtera. Karena pendapatan kita akan naik,” imbuhnya.

Dalam paparannya, Risma juga mengatakan, bagaimana mengelola lingkungan di Surabaya. Yang dimana, Surabaya sudah mengelola lingkungan seperti inim pengurangan sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga menjadikan lingkungan yang lebih sehat, perekonomian yang meningkat dan kemiskinan yang menurun.

“Jadi sampah turun, penyakit turun, total pengurangan 7,14 ton per minggu, angka kemiskinan juga turun, karena kemudian masyarakat punya daya beli. Serta penggunaan air rata-rata juga turun sampai 20 persen. Kita perlu supaya pengelolaan pembangunan yang kita lakukan ini tidak sia-sia,” kata Walikota Surabaya itu.

Risma juga mengatakan, dalam pelaksanaan program Kotaku, Risma mendapati ada proyek Kotaku yang tidak tuntas dari masyarakat sekitar tepatnya di daerah Kenjeran Surabaya.

Menanggapi hal tersebut, Risma berharap, jika hal tersebut terjadi, maka ia berharap proyek tersebut harus segera diselesaikan.

“Kalau itu terjadi contohnya yang hubungkan antara saluran primer ke saluran skunder atau saluran skunder ke saluran primer atau tidak ada di budget panjenengan (anda) semua. Itu kami (daerah) harus tau, kenapa minimal disurati,” kata Risma.

“Kalau sudah tidak peduli, bukan salah panjenengan (anda). Tapi kalau itu saya nggak tau, untung dikasih tau warga. Karena memang ada standartkan Kotaku, tetapi itu harus diselesaikan karena kalau tidak akan menimbulkan saluran macet, akhirnya banyak nyamuk dan sebagainya. Saya berharap ada surat ke Kepala Daerah, ke Bupati dan Walikota,” imbuhnya.

Karena kalau tidak saluran air limbah ini bisa lari kemana-mana. Saya berharap lokasi tidak berdasarkan berapa luas yang ditangani tetapi tuntas. Karena kalau tidak nanti sayang sekali duitnya.

Kepala Sub Direktorat Standardisasi dan Kelembagaan Perngembangan Kawasan Pemukiman, Taufan Madiasworo, juga turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam paparannya, Taufan juga mengatakan tujuan dari Program Kotaku ada tiga yakni, 1) Menurunnya luas pemukiman kumuh, 2) Mewujudkan kolaborasi penanganan permukiman kumuh dari berbagai stakeholder, serta 3) Menyediakan infrastruktur permukiman. Lalu indikator utama program Kotaku adalah Menurunnya luas permukiman kumuh perkotaan yang dihitung secara hektar, Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman, serta Masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh merasa puas terhadap pembangunan infrastruktur permukiman.

“Adapun target penanganan kumuh seperti yang sudah kami sampaikan, nol persen tidak dapat dicapai di tahun 2019, sehingga di tahun 2024 ditargetkan dapat menurunkan dan menyisakan kumuh itu 17.000 hektar dan betul-betul diharapkan bisa nol persen di tahun 2030,” paparnya.

Ditemui ditengah acara, Taufan Madiasworo, selaku Kepala Sub Direktorat Standardisasi dan Kelembagaan Perngembangan Kawasan Pemukiman, mengatakan Surabaya memiliki contoh penanganan bagaimana meningkatkan kualitas pemukiman menjadi layak huni dan berkelanjutan.

“Salah satu alasan dan pertimbangan Kota Surabaya dipilih itu karena Surabaya banyak sekali upaya dalam penanganan atau peningkatan kualitas terhadap pemukiman,” ucap Taufan.

Saat ditanyai alasan turut mengundang Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya, Taufan menuturkan bahwa Risma memiliki banyak sekali ide-ide, pemikiran, serta terobosan untuk Surabaya.

“Tentunya kami ingin sekali beliau hadir untuk berbagi pengalamannya. Bagaimana terobosan dan ide yang luar biasa dari Bu Risma yang sebenarnya bisa kita jadikan pembelajaran bisa direplikasi di kota-kota lain di Indonesia,” pungkasnya.(Sas/Ace/yan)

Penyelenggaraan workshop juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan perangkat daerah, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Malang, Satker PIP, Satker Provinsi, perwakilan Kotaku Malang, OSP 4 Jawa Timur, Fasilitator Kelurahan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Jawa Timur dan beberapa peserta workshop lainnya.

Pelaksanaan workshop tingkat Kota Malang 2019 kali ini bertujuan untuk memberikan Pembekalan dan pengetahuan kepada segenap peserta untuk berinovasi menyatukan dan mengembangkan pemikiran untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Hal ini sebagai perwujudan tujuan program Kotaku, salah satunya dengan kolaborasi dan akselerasi program perumahan dan kawasan permukiman untuk pencapaian target 100-0-100. Gerakan 100-0-100 menggambarkan target 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Rouil Afaq, perwakilan Balai PPW Jawa Timur, dalam sambutannya menyampaikan harapan pemerintah pusat yang menginginkan kolaborasi dari pemerintah daerah agar tercapai tujuan target zero kawasan kumuh.

Kasi Perumahan dan Permukiman, M. Yusuf, dalam sambutannya menjelaskan tujuan dan harapan output yang didapatkan melalui penyelenggaraan workshop kali ini. Adapun tujuan pelaksanaan workshop yang dipaparkan oleh M. Yusuf antara lain penjelasan terkait Kebijakan strategi pemerintah daerah dalam penanganan kumuh, Capaian dan target penanganan kumuh di Kota Malang, Strategi pelaksanaan kegiatan skala kawasan dan tugas pokja membangun strategi kolaborasi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Memetakan isu-isu strategis penanganan kumuh dan menentukan mekanisme koordinasi serta berkolaborasi sebagai bagian dari strategi kolaborasi penanganan kumuh di Kota Malang.

Sementara itu, M. Yusuf melanjutkan harapan yang didapatkan melalui pelaksanaan kegiatan workshop sesuai dengan program Kotaku dan adanya peningkatan kebijakan program dalam penanganan kumuh, Strategi pencapaian target sisa pengurangan kumuh tahun 2019, Strategi pelaksanaan kegiatan skala kawasan dan membangun kolaborasi, Isu dan mekanisme koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah daerah sebagai bagian dari strategi kolaborasi dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh kota malang.

“Semoga kegiatan kali ini tidak hanya bermanfaat bagi kita yang hadir disini, bisa diteruskan kepada khalayak masyarakat kota malang pada khususnya. Kita kali ini berkumpul bukan untuk kita, kita untuk masyarakat kota malang” ujarnya.

Melalui presentasi dan diskusi yang dipimpin oleh perwakilan Satker PIP, dijelaskan bahwa program Kotaku merupakan program yang selaras dengan pelaksanaan Misi Kota Malang nomor 2, yaitu Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan. Ia juga menambahkan bahwa di tahun 2019, terdapat rencana penanganan kumuh di 10 kelurahan, di mana penanganan kumuh tersebut dapat berkontribusi terhadap pengurangan kumuh sebesar 70,22 Ha.

“Dan tentunya butuh dukungan dan support dari seluruh sektor terkait dengan kolaborasi penanganan kumuh, sehingga sisa penanganan kumuh di tahun 2019 ini dapat terselesaikan” tambahnya. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan kendala pelaksanaan program adalah penanganan kumuh yang berada di lokasi sepanjang sungai atau lokasi yang cukup sulit untuk ditangani akan menemukan solusi dalam workshop kali ini.(hms/gie)