Kepala Disparta Kota Batu, Arif A Sidiq, mengatakan bahwa kegiatan yang digelar tersebut merupakan upaya untuk memfasilitasi semua kelompok kesenian dan budaya. Festival ini nantinya akan memperebutkan Juara I hingga Juara III serta Juara Favorit.

“Hari ini kita menggelar Festival Sanduk Idola Kota Wisata Batu 2023, yang diikuti 19 peserta grup Sanduk yang ada di Kota Batu. Kegiatan ini, seperti kegiatan sebelumnya juga merupakan kalender wisata Kota Batu,” terangnya, saat ditemui di Sendratari Arjuna Wiwaha, Kota Batu.

Ditambahkannya, bahwa grup Sanduk yang menjadi peserta, adalah berasal dari desa dan kelurahan yang ada di Kota Batu. Dimana, tujuan dari kegiatan tersebut selain menampilkan kebolehan dalam seni budaya tari Sanduk, juga membina kelembagaan dan event-eventnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Yang jelas, kegiatan ini adalah giliran seni Sanduk yang difasilitasi. Dimana, salah satunya bahwa kegiatan ini juga difasilitasi paguyuban Sanduk Kota Batu. Lalu, hari ini yang menjadi Juara Umum adalah Sanduk dari Kecamatan Junrejo, karena berhasil menyabet semua kategori pemenang,” jelasnya.

Perlu diketahui bahwa dalam Festival Sanduk Idola Kota Wisata Batu, berhasil terpilih sebagai Juara I, diraih oleh Putri Sawunggaling dari Desa Pendem. Untuk Juara II diraih oleh Sekar Wangi dari Desa Torongrejo dan Juara III dari Trimo Langgeng serta Grup Favorit diraih Trimo Langgeng dari Desa Oro-oro Ombo.

Sementara Tarian Sanduk sendiri, merupakan kesenian tradisional yang sudah menjadi bagian dari Kota Wisata Batu. Sehingga, wisatawan yang datang ke Kota Batu, nantinya akan bisa menikmati dan dihibur oleh sajian tarian Sanduk. (put/sit/adv)

“Masak pajak hotel masih kalah dengan pajak cafe. Sedangkan, jumlah cafe di sini juga lebih sedikit,” katanya seusai hearing.

Tidak hanya itu, dirinya pun mempertanyakan tekhnologi tapping box, yang harusnya bisa berfungsi untuk memperkecil tingkat kebocoran pajak. “Apakah mungkin, ada yang bermain-main terhadap alat tersebut,” tambahnya dengan nada bertanya.

Ditambahkan, cafe saja satu bulannya bisa menyetorkan pajak hingga Rp 40 juta. Sementara di Batu, ada hotel bintang 4. Satu bulannya, hanya menyetorkan pajak sebesar Rp 18 Juta. “Ini kan sangat tidak masuk akal. Padahal, kalau dilihat, hotel juga cukup ramai,” lanjut Saifuddin.

Diuraikannya, berdasarkan hasil kunjungan ke Kota Solo, beberapa waktu lalu, pendapatan pajak dari salah satu hotel di sana per bulan bisa mencapai Rp 300 sampai Rp 350 juta. Walau pun, saat ini masih dalam masa pandemi. Yang mana, kondisi di sana juga sama yaitu sangat sepi.

“Ini kan sangat tidak masuk akal sekali. Kondisi Kota Batu di masa pandemi, juga masih bisa dikatakan tidak terlalu buruk. Tapi pajak yang masuk, hanya sebesar itu,” ujarnya.

Bahkan, tambahnya, jika ditarik ke belakang atau hingga sebelum pandemi, hotel di Kota Solo itu bisa setor pajak hingga Rp 700 juta sampai Rp 750 juta per bulan. Sedangkan di Kota Batu, sebagai kota wisata yang tingkat kunjungannya mencapai 7,2 juta wisatawan, setoran pajak hotel tertinggi hanya sekitar Rp 150 juta per bulan.

“Hal ini patut dicurigai. Ada yang bermain di belakang itu,” katanya. Bahkan, berdasarkan hasil evaluasinya, ada salah satu hotel pada bulan November 2020 lalu, yang saat itu salah satu hotel tersebut dipakai sekitar 50 anggota dewan untuk menginap. Karena, bersamaan ada kunjungan kerja di Kota Batu. Namun, datanya menginap tidak masuk dalam laporan. Bahkan, di dalam tipping box juga tidak ada.

“Namun mereka (Dispenda, red) mengatakan, pembayaran itu akan dilakukan setelah tiga bulan. Nyatanya hingga saat ini, kami masih belum menerima datanya. Maka dari itu, hal ini patut dicurigai,” tegasnya.

Baca Juga : Pemilik Warung di Kawasan Payung 1 Batu Siap Direlokasi

Masih menurut Saifuddin, karena uang hasil pajak ini adalah uang rakyat, maka dari itu harus diperhatikan dengan seksama. Jangan hanya menggembar-gemborkan tingginya kunjungan wisatawan di Kota Batu yang mencapai 7,2 juta wisatawan, tetapi PAD nya kecil.

“Dengan angka kunjungan 7,2 juta wisatawan di tahun 2019 lalu. Namun, nilai PAD hanya sebesar Rp 200 miliar. Itu sangat kecil sekali. Bahkan, masih kalah dengan Kota Madiun, yang sama-sama sebagai kota kecil. Yang mana mereka juga tidak punya tempat wisata sebanyak Kota Batu, tapi PAD nya malah lebih tinggi, yakni Rp 250 miliar,” bebernya.

Oleh sebab itu, ada apa dibalik ini ? Siapa yang main-main di belakang ini ? Dirinya juga mempertanyakan, ketika melakukan hearing dengan BKD, yang saat ini berubah menjadi Bapenda, yang dilakukan beberapa bulan yang lalu. Pihaknya, menemukan adanya data yang tidak sama. Yakni, antara jumlah tamu dan hasil dari pajaknya. Bahkan, data yang ada dalam tipping box juga tidak sinkron.

“Untuk masalah itu, entah oknum siapa yang melakukan. Atau dari sananya (tanpa bermaksud mencurigai, red) kami masih belum tahu. Tapi jika saya lihat, dalam hal ini ada unsur kesengajaan,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Pendataan dan Pelayanan Bapenda Kota Batu, Wiwit Ananda, menjelaskan bahwa mengenai adanya ketidak sesuaian data, sebenarnya pada hotel besar-besar sudah dipasang tipping box.

“Jika ada ketidak sesuaian, maka kami akan mencari tahu terlebih dahulu. Untuk itu, kami akan melakukan pengecekan dengan pihak hotel untuk mencari ketidak sesuaian itu tadi letaknya dimana,” ujarnya.

Hal ini dilakukan, tambahnya, dengan tujuan agar tidak langsung serta merta menyimpulkan. Maka dari itu, pihaknya akan mencari terlebih dahulu kesalahannya dimana. “Apakah kesalahannya ada di tapping box atau di lain-lainya,” ujarnya. (bir/sit)

Walikota Sutiaji menekankan bahwa wisata halal yang dimaksud tidak mengarah pada radikalis tapi menjamin pada setiap konsumen akan kehalalan nya bukan saja pada bahan makanannya namun juga pada prosesnya. “Hal tersebut harus kita jelaskan dan sebarkan pada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman” ujarnya.

“Saya kira Malang itu Mbois Ilakes, dengan kreasi masyarakat Kota Malang yang luar biasa; maka tidak salah jika Kota Malang menjadi Kota Kreatif di Indonesia, namun hari ini fokuskan pada sertifikasi halal bagi restoran dan hotel, termasuk juga UMKM yang ada di Kota Malang” tambah Sutiaji.

Ia juga menjelaskan bahwa nantinya akan ada jaminan bagi konsumen bahwa yang diminum dan di makan berlabel halal itu benar-benar sesuai dengan prosedur dan mendapatkan sertifikasi halal. Pemkot Malang ingin memantapkan bahwa destinasi wisata halal menjadi daya tarik tersendiri untuk meningkatkan wisatawan baik mancanegara maupun lokal. “Sambil kedepan ingin mengangkat UMKM dengan mengedepankan produk-produknya yang juga terjamin kehalalannya” tandasnya.

Sementara itu, Ida Ayu Made Wahyuni menuturkan penyelenggaraan bazar wisata halal ini bertujuan untuk memperkuat Kota Malang menjadi destinasi wisata halal unggulan disamping juga untuk menyemarakkan peringatan hari santri tahun 2019.

“Kami melaksanakan sosialisasi sertifikasi halal bagi produk makanan khususnya oleh-oleh yang akan dikonsumsi wisatawan saat berkunjung ke Kota Malang” kata Ida Ayu. Saat ini Pemkot Malang sedang mengajukan legalitas halal bagi 30 dapur hotel dan restaurant di Kota Malang ke LPPOM Provinsi Jatim. (*yan)