Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan jika kedua kelurahan tersebut masuk dalam program prioritas untuk Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di tahun 2023 ini. Hal itu, tentunya mengacu pada keberhasilan Kotaku di tahun 2022 lalu, pada Kawasan Kayutangan Heritage, Kota Malang.

“Dua kelurahan ini memang prioritas untuk program Kotaku. Saya tidak menyinggung wilayah-wilayah. Nanti berkaitan dengan ini, akan kita sampaikan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), karena juga prioritas provinsi,” kata Wali Kota Sutiaji, seusai melakukan Sambang Kelurahan bersama dengan warga di Balai RW 07 Kelurahan Kotalama.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Untuk program Kotaku sendiri, tambahnya, merujuk pada perbaikan jalan, gorong-gorong dan infrastruktur pendukung lainnya, untuk di kedua kawasan tersebut. Karena itu, juga perlu adanya sinergitas dan kordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang.

“Karena sebaik apapun jalannya, kalau gorong-gorong itu tidak dibenahi, tinggal nunggu hari dan bulan sudah pasti rusak. Karena musuhnya aspal itu dengan air. Maka, kalau tahun kemarin yang dibenahi gorong-gorong, tahun ini dibenahi aspalnya,” katanya.

Selain itu, pada sambang kelurahan tersebut, menurutnya antusiasme warga luar biasa. Hal itu terlihat dari banyak warga yang mengakses berbagai mobil layanan yang telah disediakan oleh Pemkot Malang.

“Artinya berkaitan dengan fasilitas yang kita bawa ini direspon dan dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Seperti layanan Dispendukcapil itu tadi ada sekitar 150 sampai 200 orang yang memanfaatkan. Kemudian, di Bapenda juga ada pencocokan, dan pembayaran,” jelasnya. (hms/rsy/sit)

Kolaborasi tersebut, berhasil menghadirkan Kelurahan Sukoharjo, sebagai permukiman inklusif yang menerapkan aksesibilitas universal yang ramah disabilitas, Lansia dan anak-anak, serta lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. “Yang namanya membangun, harus selalu kolaborasi. Saling bantu membantu, saling bahu membahu antara kita semua,” ujar Wali Kota Malang.

Penyelenggaraan Program KOTAKU-DFAT sendiri, hadir untuk mendukung Program KOTAKU dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) dalam pengembangan inovasi penanganan permukiman kumuh perkotaan di berbagai daerah di Indonesia. Di Kota Malang sendiri, terdapat dua kelurahan penerima Program KOTAKU-DFAT. Yakni, Kelurahan Sukoharjo sendiri dan Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Selanjutnya, tambahnya, Program KOTAKU-DFAT yang dikelola oleh BKM/LKM Walisongo Kelurahan Sukoharjo, ini mendapat alokasi dana sebesar Rp 2 miliar. Dari anggaran tersebut, dibangun sejumlah fasilitas guna dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Diantaranya, IPAL Biofil, Drainase U-Ditch, Pavingisasi, Guiding Block, Ampyang dan MCK umum.

“Infrastruktur yang telah dibangun bersama di Kelurahan Sukoharjo, harus terus dirawat bersama. Membangun itu sulit, tapi merawat akan jauh lebih sulit. Supaya pembangunan kita terjaga, ini perlu dirawat terus menerus. Ini yang ingin saya kuatkan bersama-sama,” paparnya.

Apresiasi positif itu, tidak lupa disampaikan orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang tersebut, atas kolaborasi berbagai komponen yang terlibat. “Kepada semua yang terlibat didalamnya, mulai dari RT, RW, dikomandani oleh BKM, LPMK, kolaborasi yang semakin hari semakin kokoh ini bisa menguatkan kita semua,” terangnya. (mus/sit)

Salah satunya melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional

Disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji, Kota Malang sendiri saat ini masih memiliki 274 hektar kawasan kumuh.

“Sebenarnya kalau berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang lama, jumlah kawasan kumuh kita ada 608 hektar. Sejak tahun 2018 hingga 2020 sudah dibenahi, hingga tersisa 72 hektar saja,” ungkapnya usai audiensi bersama pihak Kotaku, Selasa (20/04).

Namun, ada review berkaitan dengan kawasan kumuh dan keluarlah SK baru sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR. Sehingga total saat ini Kota Malang masih miliki 274 hektar kawasan kumuh.

“Tadi direview dengan SK baru sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR, ada penambahan di 31 Kelurahan. Jadi akumulasi dari 72 hektar, ditambah dengan yang baru, masih ada 274 hektar kawasan kumuh,” bebernya.

Salah satu program Kotaku yaitu Kayutangan Heritage juga disampaikan Sutiaji, telah dilaporkan sejauh mana progresnya. Sehingga sesegera mungkin ada penyerahan dari Kementerian PUPR ke pihak Pemkot Malang.

“Insyaallah segera mungkin, sekarang masih ada perawatan jadi belum diresmikan. Nanti ada serah terima dari Kementerian PUPR pada kami,” tuturnya.

Berdasarkan keterangan Sutiaji, terdapat dua titik yang akan diserah terimakan. Yaitu Zona 1 (pertigaan Kantor PLN) dan zona 2 (perempatan Raja Bally)

“Tinggal nanti kami akan lanjutkan untuk zona 3 di Monumen Chairil Anwar. Zona 3 masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 ini,” jelasnya.

Terakhir Sutiaji juga meminta adanya infografis progres pembangunan yang bisa diperlihatkan pada masyarakat. Supaya masyarakat tidak bertanya-tanya atas kelangsungan penggarapan Kayutangan Heritage yang merupakan salah satu Program Kotaku.

“Saya pun juga minta, tolong ada infografis biar masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Kotaku, mana yang belum,” tegas Sutiaji. (mus/ed2)

Momen ini sebagai upaya untuk meningkatkan silaturahmi dan keguyuban di masyarakat. Selain jalan sehat, bupati juga meninjau perkampungan warga yang menjadi sasaran program Kota Tanpa Kumuh.

Didampingi suami drg Abdul Rochim, perempuan pertama Bupati Jember ini juga melihat rumah warga hasil program bedah Rumah Tidak Layak Huni.

Terkait jalan sehat dan peresmian penggunaan sejumlah hasil pelaksanaan program pemerintah di Kelurahan Jember Kidul, bupati menyebut kegiatan ini sebagai kegiatan pemersatu.

“Meningkatkan silaturahim, guyub keluarga, dari yang sepuh sampai anak-anak, sebagai suatu kegiatan semangat persatuan,” katanya.

Dengan program rumah layak huni, bupati menginginkan semua rumah warganya layak huni. Tidak ada lagi got buntu yang tidak terurus, agar wilayah Jember Kidul tidak banjir.

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember Yessiana Arifa, ST, M, Eng mengatakan, mengentas kekumuhan bukan hanya tanggungjawab pemerintah. Ini adalah tanggungjawab bersama

“Tujuan kita sama yaitu mengentaskan kita dari kekumuhan, permukiman yang sudah tidak kumuh, tidak turun kualitasnya.” Yessiana, dalam sambutan pembukaan pelatihan. Yesi mengingatkan amanat Perpres no 2 tahun 2015 tentang pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman, yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembang permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

“Permukiman kumuh merupakan masalah nasional. Terbukti, telah teridentifikasi 35.291 hektar permukiman kumuh perkotaan secara nasional. Dan, 4,2 hektar permukiman kumuh itu ada di Jember. Sementara ini teridentifikasi di empat kecamatan yaitu Kaliwates, Sumbersari, Tempurejo, dan Patrang.” terangnya.

Yesi menjelaskan, pelatihan ini menjadi dasar kegiatan peningkatan kapasitas program Kotaku tingkat kelurahan dan desa, membangun kolaborasi pencegahan permukiman kumuh, dan peningkatan kualitas permukiman melalui peningkatan kapasitas bagi seluruh pelaku.

Pelatihan ini juga untuk membangun pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan program ” Kotaku.” di tingkat kelurahan dan desa, dalam pelatihan ini diharapkan berjalan dengan baik, ada interaksi dengan pemateri serta mendapat wawasan yang lebih banyak.

“Kita berharap, kita bersama dapat lebih termotivasi, lebih tambah wawasan, nantinya program-program kita dapat lebih bisa terlaksana lebih baik sesuai target,” Yessiana. Ketua panitia pelatihan Kukuh Prakoso menyampaikan, pelatihan telah sering dilakukan di setiap desa bersama LKM yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dari pimpinan kolektif.

“Kegiatan hari ini merupakan gong (puncak, red) dari kegiatan-kegiatan sebelumnya,” kata Kukuh. LKM yang ada di desa, lanjutnya, minimal memiliki Sembilan pimpinan kolektif. Pelatihan ini diharapkan menambah pengetahuan, khususnya tentang kota tanpa kumuh. (yud/yan)