Ada beberapa catatan penting, dalam undangan itu. Komisi II memerintahkan kepada seluruh pimpinan dan anggota KP3, untuk menghadiri undangan tersebut. Termasuk, distributor penyalur pupuk bersubsidi harus hadir dan tidak boleh diwakilkan.

Ketua Komisi II, Andi Hermanto, membenarkan kalau pihaknya mengundang KP3 dan distributor penyalur pupuk bersubsidi. Hal ini sangat penting, karena kedua instutusi ini yang bertanggungjawab atas carut-marutnya pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Komisi II mengundang kedua institusi ini (KP3 dan distrbutor pupuk) untuk mempertanggung jawabkan penyaluran pupuk bersubsidi di Bondowoso,” kata Politisi PDI-Perjuangan, kepada Memontum.com, Minggu (06/03/2022).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Karena setelah Komisi II melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke sejumlah kecamatan, ditemukan banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh distributor pupuk. Dampaknya, ini kemudian merugikan petani.

Ditambahkannya, bahwa disisi lain, KP3 yang mempunyai tanggungjawab atas kelancaran pupuk bersubsidi, sama sekali tidak melakukan pembinaan pada distributor pupuk. Apalagi, sampai memberikan sanksi.

Apapun alasanya, tambahnya, harusnya petani tidak kesulitan mendapatkan haknya mendapatkan pupuk bersubsidi. Sebab, kalau dipaksa membeli pupuk non subsidi, maka costnya terlalu mahal dan kasihan petani. Karena, sudah pasti tidak imbang dengan pendapatannya.

“Ini terkait dengan Ketahanan Pangan Nasional (KPN). Jika pertanian tidak berhasil gara-gara petani dipersulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, sama artinya dengan merapuhkan KPN,” ujarnya. (zen/gie)

Handayani yang juga mempunyai wilayah distribusi di Kecamatan Tegal Ampel, membantah keras pernyataan anggota DPRD dari Dapil 5, Bambang Suwito. Bahwa, di wilayah Kecamatan Pakem, diduga telah ada permainan pendistribusian pupuk bersubsidi.

Bantahan itu, disampaikan pengusaha asal Banyuwangi, ini pada sejumlah media, usai mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD ke Kecamatan Tegal Ampel. “Kami menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai aturan dan kebutuhan. Memang ada isu permainan pendistribusian. Tetapi, setelah Dinas Pertanian Bondowoso turun, bahkan hingga dua kali, tidak ada temuan,” ujar Handayani.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

KP3 Bondowoso, tambahnya, juga sudah turun. Ketika pertemuan di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Pakem, sudah saya klarifikasi. Di Desa Sumber Dumpyong, juga saya jelaskan. Jadi, tidak ada permainan sama sekali.

Dikonfirmasi terpisah, petani asal Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, H Satibi, membenarkan telah mengirim surat pengaduan kepada KP3 terkait kendala pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Kami sebagai petani sangat kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, di Kecamatan Pakem quotanya selalu ditambah. Dijual pada siapa pupuk bersubsidi tersebut,” ujar Satibi, Minggu (12/02/2022). Kalaupun ada, lanjutnya, harga pupuk bersubsidi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Urea HET-nya yang sebesar Rp 225 ribu/kuintal, tetapi dijual Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu per kuintal. (zen/sit)

“Ini merupakan follow up Rakor (Rapar koordinasi) secara daring atau meeting zoom tentang dugaan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi,” kata Penjabat Sekda Bondowoso, H Sukaryo, SH MH, Senin, (31/01/2022).

Jika memang ada temuan, lanjutnya, nanti akan dilakukan klarifikasi. Kalau temuan tersebut ada unsur pelanggaran, maka akan diproses secara hukum. Oleh karena itu, dilakukan pengecekan untuk bukti tertulis.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, kalau hanya saksi tapi tidak ada bukti tertulis, maka kurang lengkap. Misalkan, petani menjadi saksi bahwa dirinya tidak mendapat pupuk bersubsidi. Hal seperti ini, tidak bisa diproses secara hukum.

Agar tidak terjadi lagi kasus dugaan penyaluran pupuk bersubsidi, Sukaryo meminta agar dibentuk komunitas yang beranggotakan anak-anak muda yang sudah mengenyam bangku sekolah. “Mereka nanti bisa membantu petani agar tidak dijahati oleh pihak manapun. Khususnya, terkait dengan haknya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” tambah pejabat yang juga sebagai Kadis PMD Pemrpov Jatim ini.

Sukaryo mengingatkan, perbuatan pidana bisa terjadi jika ada niat dan kesempatan. Ada niat, tapi tidak ada kesempatan, bisa terjadi. Ada kesempatan, walaupun tidak ada niat, bisa terjadi.

Ditambahkannya, jika ada bukti kuat, silahkan petani melaporkan pada APH (Aparat Penegak Hukum). KP3 nanti akan memediasinya. Silahkan bantu petani agar tidak selalu menjadi korban.

Ketua KP3 berencana akan memangil kios dan distributor pupuk manakala korban membawa bukti kuat dugaan penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi. Agar, bisa diproses secara hukum.  (sam/zen/sit)

Sidak yang melibatkan TNI Polri dan Satpol PP kesejumlah kios penyalur pupuk bersubsid dilakukan di tiga kios. Diantaranya, di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, dan Desa Jeruk Sok Sok, Kecamatan Binakal.

Pelanggaran dimaksud diantaranya menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penjualan di salah satu kios yang tidak melampirkan nota-nota.hal itu disampaikan Kabag Perekonomian Pemkab.Bondowoso Aris Wasiyanto.

“Saya melihat ada beberapa kios yang tidak menjalankan mekanisme dalam penyaluran pupuk bersubsidi,” kata pria yang akrab disapa Aris.

Menurutnya, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab kios menjual harga di atas HET. Karena itulah, prakteknya masih ditemukan kios yang mencari keuntungan dengan menjual lebih mahal. Pihaknya berencana akan memanggil distributor pupuk untuk pembinaan. Terlebih, diketahui prakteknya ada beberapa distributor yang kiosnya bermasalah.

“Kita akan melakukan pembinaan. KP3 akan memanggil, agar kembali kepada aturan main. Yang jelas distributor akan kita panggil,”paparnya.

Sedangkan, Sanksi administrasi sendiri, kata dia, tentu akan diberikan manakala terbukti. Hanya saja, jika berkaitan dengan hukum menjadi wilayah aparat penegak hukum.

“Semuanya diserahkan kembali kepada penegak hukum. Jadi kalau umpamanya pelanggaran itu sudah berulang-ulang, ya monggo segera ditindak lanjuti, mungkin kalau masih ada pembinaan, ya kita bina,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten II Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Agus Suwardjito, menyampaikan, bahwa banyak petani yang mengeluh akan naiknya harga pupuk. Namun faktanya hasil temuan KP3, menunjukkan adanya mark up harga, dan cara kios yang menjual dengan model paket. Seperti, pupuk bersubsidi dicampur dengan pupuk non subsidi.

“Akhirnya petani itu mempersepsikan bahwa ada kenaikan harga pupuk. Khususnya pupuk bersubsidi yang disitu harganya melambung,” katanya.

Juga kata dia, terkait adanya petani yang belum bisa membeli pupuk namun memiliki sawah, memang RDKK belum 100%. Dari pusat sendiri memang ada tambahan-tambahan, sehingga ada revisi-revisi.

“Jadi ini terus berjalan, dinamis artinya. Jadi nanti sampek betul-betul pada titik yang emang itu yang betul-betul kita bantu,”pungkasnya (dul/yan)