Seperti yang telah beredar kabar atas tudingan dari Lembaga Kajian Pemberdayaan Masyarakat (LKPM) bahwa Kadiskominfo Lamongan diduga melakukan korupsi atas dana pengembalian anggaran belanja dari PT Telkom cabang Lamongan senilai Rp 150.000.000.

Kini kasusnya dilanjutkan berupa laporan secara resmi ke Polres dan Kejaksaan Negeri Lamongan oleh ketua LSM LPKM, Ispandoyo Ramadhani SH.

“Hari ini kita buatkan laporan secara resmi tertulis atas kasus dugaan korupsi Kadis Kominfo Lamongan kepada pihak yang berwenang yakni Polres Lamongan dan kejaksaan Negeri Lamongan,” ungkap Ispandoyo saat ditemui di Kejaksaan dan ruang SPKT Polres Lamongan.

Selain itu Ispandoyo juga menjelaskan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Kadiskominfo itu sudah merugikan keuangan negara, sehingga perlu adanya upaya tegas dari pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Sehingga nantinya, beber Pandoyo jadi pelajar buat instansi lainnya untuk lebih transparan dalam penggunaan dana yang ada.

(baca juga : Kadiskominfo Lamongan Diduga Korupsi Dana Pengembalian Rp 150 Juta dari PT Telkom )

“Kita melaporkan kasus ini ke pihak Polres Lamongan dan Kejaksaan dengan harapan penuh bisa segera di usut tuntas kasus korupsi yang ada di Lamongan karena sudah merugikan keuangan negara dan Masyarakat Lamongan” harapnya

Sementara itu, Aiptu Warsono selaku petugas SPKT Polres Lamongan mengaku kalau pihaknya sudah menerima langsung laporan resmi dari masyarakat atas dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Kadis kominfo Lamongan.

“Hari ini kita sudah menerima laporan dari LSM LPKM, guna menindaklanjuti atas laporan tersebut diharap bisa ditunggu seminggu nanti kita tindaklanjuti dan pasti kita informasikan lebih lanjut perkembangan prosenya,” jelasnya.

(baca juga : Dugaan Korupsi Kadiskominfo Lamongan Kian Memanas )

Lebih lanjut, sambung Ispandoyo, Ia berharap mengenai laporannya yang sudah masuk ke Polres dan kejaksaan pihak penegak hukum segera mengusut tuntas terkait dugaan kasus korupsi yang sudah meresahkan masyarakat Lamongan.

“Harapan kita baik pihak Kejaksaan maupun Polres Lamongan bertindak tegas dan serius dalam mengusut dan memberantas kasus Korupsi di Lamongan,” Pungkasnya menandaskan. (bis/zen/nay)

 
Memontum Lamongan — Buntut dugaan kasus korupsi yang dilakukan Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) atau Dinas Kominfo Lamongan kian memanas. Pasalnya, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung, mengawal dan menegakkan pemberantasan korupsi khususnya diwilayah Lamongan, membuat A. Junari selaku ketua DPD Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Lamongan angkat bicara mengutuk keras bagi siapun yang sudah berani melakukan tidakan korupsi.

Apalagi, menurut Junari akhir-akhir ini santer terdengar kabar memalui media massa, masyakarat Lamongan dihebohkan terkait temuan kasus korupsi yang diduga dilakukan Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) Lamongan tentang penyelewengan dana pengembalian anggaran belanja langganan dari PT Telkom Cabang Lamongan senilai Rp. 150.000.000.

Sedangkan, Junari membeberkan jika dipelajari dari proses pembayaran anggaran belanja langganan Telkom tersebut menggunakan uang yang berbumber dari APBD seharusnya dana pengembalian tersebut juga harus dimasukan melalui Rekening Kantor/Dinas atau Kas Daerah Pemkab Lamongan.

“Unsur dugaan korupsinya menguat sekali. Apalagi kabarnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya,” Ujarnya.

Lebih lanjut, Junari menyebut tak membernarkan jika proses pengembalian dana tersebut harus ditransferkan ke Buku rekening Bank Mandiri, An. Erfan Kepala KPDE.

“Setau saya itu ya tidak benar prosesnya dan saya kira sudah menyalahi aturan. Apalagi katanya Rekening itu diperuntukan khusus untuk sumbangan dari pihak ke 3 pada kegiatan kantor berupa rangking 1 IT kala itu,” Bebernya menjelaskan.

Tak hanya itu, Junari berharap agar penegak hukum di Lamongan bertindak tegas dan serius dalam memerangi kasus korupsi.

(baca juga : Dugaan Korupsi Kadiskominfo Lamongan, Wawan Akui Diperintah Pimpinan )

“Intinya kami (Nasdem.red) mendorong kepada Inspektorat, Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan untuk segara menindaklanjuti atas dugaan korupsi serta mengusut kebenaran kasus tersebut,” Tukasnya.

Junari menilai seharusnya Inspektorat, Polres dan Kejari Lamongan tak perlu menunggu laporan masuk secara resmi terkait kasus tersebut kendati sudah terekspos oleh awak media dan segera melakukan pemanggilan terhadap oknum yang dituduhkan yakni Kadiskominfo Lamongan .

“Artinya penegak hukum harus menjemput bola terlebih dulu, untuk bergerak cepat tindaklanjuti kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Kadiskominfo Lamongan,” Pungkasnya.

(baca juga : Kadiskominfo Lamongan Diduga Korupsi Dana Pengembalian Rp 150 Juta dari PT Telkom )

Selain itu, tuntutan senada juga disampaikan ketua LSM Clean Governance, Nihru Bahi Alhaidar, Ia berharap agar kasus korupsi yang diduga dilakukan Erfan selakunKepala Dinas Kominfo Lamongan diusut secara tuntas.

“Selama ini transparansi anggaran di Dinas Kominfo tidak pernah di publish, sebagaimana di lapangan walaupun sudah hampir menyeluruh 75% ada internet di desa, tapi itu pun banyak yang mandek atau lemot jaringannya,” Gerutunya.

Gus Irul (sapaan akrabnya.red) berharap harus ada tindakan tegas dan kongkrit dari penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi Kepala Dinas Kominfo Lamongan, apalagi potensi kerugian negara yang dikorupsi sudah jelas.

“Harus ada tindakan tegas dari penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Karena ini yang dirugikan adalah keuangan negara dan seluruh masyarakat Lamongan,” Harapnya menegaskan.

Bahkan, Gus Irul meminta agar penegak hukum segera melakukan audit anggarannya Diskominfo Lamongan semasa dibawah kepemimpinanya Erfan. Karena diduga kuat anggaran tersebut diduga banyak yang dikorupsi.

“Bila tidak segera dilakukan audit anggarannya maka kami akan meneruskan perkara ini sampai ke pusat, bahkan sampai KPK. Pemerintah juga harus tegas memberi sanksi kepada Kepala Dinas tersebut, jangan hanya di selesaikan ditingkatan Inspektorat saja untuk penyelesaiannya, sedangkan tidak ada sanksinya,” tandasnya. (Fiq/zen/nay)

Tak tanggung-tanggung ketika dikonfirmasi melalui selulernya ternyata Wawan mengakui jika saat itu dirinya disuruh pimpinanya untuk menghidupkan kembali buku rekening Mandiri An Erfan Kepala KPDE yang sudah lama Vakum.

Sedangkan, Ia pun menyadari jika Rekening itu merupakan Rekening khusus untuk sumbangan dari pihak ke 3 untuk kegiatan kantor berupa rangking 1 IT.

“Iya mas memang saya yang disuruh ngurus membuka kembali buku rekening itu di bank Mandiri,” Ungkapnya.

Selain itu, lanjut Wawan dirinya mengaku tak mengetahui untuk apa buku rekening tersebut digunakan oleh Erfan selaku pimpinanya.

“Beneran saya gak tau mas peruntukanya untuk apa, lebih jelasnya konfirmasi langsung saja ke Pak Erfan,” Ujarnya mengalihkan.

(baca juga : LSM LKPM Minta Kejaksaan dan Polres Segera Lakukan Penyelidikan )

Tak hanya itu, menurut pengakuan Wawan tugasnya saat itu hanya sebatas membukakan alias menghidupkan kembali buku rekening tersebut yang sudah lama vakum.

“Ya hanya sebatas itu mas, tidak lebih. Selebihnya saya benar-benar tidak tahu,” Akunya berdalih.

Sedangkan ketika disinggung terkait adanya informasi dirinya diberi imbalan uang sebesar Rp. 500.000 oleh Erfan selaku pimpinanya, Wawan menampik adanya pemberian tersebut.

“Tidak ada Mas, saya tidak menerima uang apapun dari Pak Erfan,” pungkasnya.

Selain itu, Ketika dikonfirmasi melalui via selulernya, Senin, (26/3/2018) Maria Ulfah selaku Kasi Dukungan Tekhnis (Duknis) KPDE yang membidangi program kegiatan tersebut mengatakan jika dirinya tak mau tahu terkait adanya kabar tersebut

“Mohon maaf saya tidak tau terkait hal itu, Bapak silahkan konfirmasi langsung ke pak Kadis (Erfan.red),” cetusnya singkat. (fiq/zen/nay)