Sejumlah keterangan itu, disampaikan Administratur Perhutani, Ida Jatiana, selaku Administratur Perhutani KPH Probolinggo, kepada wartawan Memontum.com, Rabu (21/12/2022) tadi. Keterangan itu disampaikan, terkait penebangan Pohon Damar di Hutan Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.

Disampaikannya, bahwa di dalam perjalanan 10 tahun, inikan lama. Ada dua metode, dimana yang satu bernama Jangkabena dan ini nanti hasilnya revisi RPKH. Revisi RPKH ini, ada tanaman-tanaman tertentu yang daur teknisnya, itu ternyata ditemukan sekarang ini. Sehingga, nanti direvisi untuk ditebang. Jadi, sistemnya seperti itu sebenarnya. Ini dasar teorinya.

“Jadi, kita nebang itu pasti ada perencanaan dan pengaturannya. Kemudian, tahap pelaksanaannya itu, kita inikan punya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Nah, pasti itu disampaikan dan mereka sebenarnya sudah tahu ini mau ditebang kapan. Sudah tahu sebenarnya, sudah diberitahu. Cuma kadang-kadang, orang gak ngatekno (tidak memperdulikan, red), karena banyak orangkan. Kan tidak mungkin satu-satu itu hafal. Biasanya, kita memberitahu namanya surat pemberitahuan mau ditebang. Jadi, itu pasti kita laksanakan,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa informasi itu, sebenarnya tidak wajib. Tetapi karena sekarang keterbukaan publik, kita kasih tahu. Kemudian yang kedua, yang kita kasih tahu Muspika. Karena, berkaitan dengan jalan yang mau kita lewati.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Karenakan tidak biasanya tiba-tiba ada jalan ramai ada truk lewat. Itu pasti kita kasih tahu. Itu teknisnya, kalau dasar perencanaannya RPKH,” tambahnya.

Kemudian, ujarnya, juga dikasih batasan-batasan. Jadi, hutan kita inikan ada hutan produksi ada hutan lindung ada KPS. Ini sebenarnya batasan-batasan kepada kita. “Siapa yang menetapkan, itu Kementerian. Jadi, mereka itu sudah dengan keahliannya mereka menetapkan. Bukan Perhutani,” ungkapnya.

Terkait dengan adanya penebangan ratusan pohon muda yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat, Ida Jatiana menyatakan, tidak semua orang itu memahami dan itu menjadi tugas semua pihak. Dari sisi ekologi, Perhutani sudah dibekali perhitungan-perhitungan yang disusun oleh ahli yang dibukukan dalam bentuk RPKH itu.

“Himbauan saya lewat teman-teman media, kita harus mengedukasi. Karena masyarakat kita ini, harus selalu diedukasi terus. Jadi, hutan ini peran strategisnya banyak,” paparnya.

Ketika ditanya sudah berapa kali Perhutani melakukan penebangan di Lumajang, pria asal Cepu-Jawa Tengah, itu mengungkapkan bahwa pengaturannya itu dalam kurun waktu 10 tahun itu. Yang ke dua, untuk peremajaan. Yang ke tiga, kita ini wajib menyediakan lapangan kerja. “Jadi, RPKH ini sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa dan yang ngatur bukan Perhutani. (adi/sit)

“Penebangan ini sudah ada ketentuannya dan memang sudah saatnya ditebang, karena sudah masa daur. Contohnya kemarin, itu ada pohon sisa tahun kemarin yang belum dipotong roboh, patah, karena pohonnya sudah melebihi daur. Itu sudah lebih 40 tahun dan ini sudah berumur 50 tahun,” terang Gatot kepada Memontum.com.

Ketika disinggung kembali mengenai pelaksanaan reboisasi yang cenderung tidak berhasil, Gatot malah menjelaskan dengan memberi contoh di lokasi lain. Seperti di daerah Sarikemuning (Hutan Jati, red), yang dahulunya tidak diperbolehkan untuk ditebang oleh masyarakat. Begitu ada kejadian pohon roboh dan menimpa kendaraan sampai ada korban jiwa, akhirnya masyarakat meminta untuk ditebang.

“Di Sarikemuning, itu dahulu mau ditebang juga tidak boleh oleh masyarakat. Tetapi setelah ada kejadian pohon roboh, masyarakat minta dilakukan penerbangan. Begitu ditebang dan langsung ditanami kembali, nyatanya Sarikemuning sudah bagus kembali. Itu contohnya, padahal itu Hutan Jati, yang dilakukan penebangan 2010 lalu, kalau tidak salah,” ujarnya seraya menambahkan bahwa Perhutani baru melakukan penebangan 2 tahun belakangan ini.

Sementara itu, akibat tidak adanya tensi penebangan oleh Perhutani, tokoh masyarakat Desa Burno, Edi Santoso, meminta agar Perhutani tidak melakukan penerbangan secara terus menerus. Karena, tidak menutup kemungkinan nantinya di Burno, bisa terjadi banjir dan longsor.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Adanya penebangan yang terus menerus yang dilakukan Perhutani, ini menjadi kekhawatiran masyarakat Burno. Sebelumnya, mereka sudah menebang 12 hektare, ada 3 hektare, ada 2,5 hektare dan kini 12,5 hektare yang ditebang oleh Perhutani di kawasan hutan desa kami,” terang Edi Santoso, yang juga pernah memimpin Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari Desa Burno, Jumat (25/11/2022) tadi.

Apalagi, ujarnya, permasalahan tanaman yang ditanam pasca penebangan sebelumnya, sampai saat ini masih memerlukan perhatian ekstra. “Tanaman muda yang ada pasca penebangan, itu belum jadi. Itu harus diperhatikan dahulu,” katanya.

Sementara itu, Ketua LSM Raja Giri Lumajang, Deddy Hermansjah, menilai bahwa masa daur adalah alasan klasik yang selalu menjadi dasar pembenar Perhutani. Padahal dari berbagai referensi yang ada, sebagai makhluk hidup, tanaman jenis Agathis Dammara yang ditebang di Burno, tersebut merupakan salah satu jenis pohon berusia panjang.

“Tanaman itu bisa lebih dari 100 tahun dan keberadaannya sangat berperan penting sebagai penguat sumber mata air dan penyerap karbon dalam jangka panjang,” ujarnya, Jumat (25/11/2022) tadi.

Karena peran penting itu, ujar Deddy, tanaman ini menjadi tanaman yang tepat untuk menjaga keseimbangan ekologi setempat. Bahkan, meskipun masih belum termasuk tanaman langka, namun pohon damar (Agathis Dammara) di habitat aslinya telah mengalami penurunan populasi hingga 30 persen dalam 75 tahun terakhir. Oleh karena itu, daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN Redlist) memasukkannya dalam spesies Vulnerable (Rentan).

“Mereka (Perhutani, red) mana pernah peduli dengan saran serta masukan bijak dari masyarakat tentang kepentingan ekologi, untuk kebutuhan masa depan. Dengan berbagai dalih, kalau masih ada pohon yang berdiri dan bernilai ekonomi, perusahaan milik negara ini akan terus menebang,” ungkapnya. (adi)

Salah satu warga Desa Burno, Kecamatan Senduro, Adi, mengatakan bahwa dirinya serta beberapa warga lainnya mengaku khawatir dengan dampak penebangan tersebut. Sebab, ancaman bencana banjir akan menghantui sebagian besar warga.

Selain itu, ketika musim kemarau tiba, juga bisa terjadi kesulitan air, karena sumber mata air yang selama ini dikuatkan oleh hutan setempat debitnya mengecil. “Semoga saja, ancaman ini tidak terjadi. Karena kami menjadi khawatir, akibat Perhutani telah berkali-kali melakukan penebangan di Hutan Burno. Sedangkan reboisasi yang dilakukan setelah tebangan, tidak ada yang berhasil tumbuh dengan baik,” kata Adi, kepada Memontum.com.

Hal senada juga diungkapkan tokoh masyarakat Desa Burno, Edi Santoso. Terkait tebangan yang dilakukan Perhutani, pihaknya sangat tidak setuju. “Karena untuk menjadikan hutan seperti semula, itu tidak mudah. Butuh waktu panjang untuk penyadaran masyarakat, betapa pentingnya fungsi hutan. Menjaga serta melestarikan eksestensi sumberdaya alam,” ujarnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, kegiatan penebangan hutan yang bertubi-tubi di Desa Burno, itu juga mendapatkan perhatian serius dari aktivis lingkungan hidup dan kehutanan, Deddy Hermansjah. Pria yang juga menjabat Ketua LSM Raja Giri Lumajang, ini mengatakan bahwa pengelolaan hutan haruslah berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan lestari, harus tetap menjaga keseimbangan antara tiga pilar utama. Yakni ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

“Jika melihat kondisi di lapangan, penebangan hutan di Desa Burno, yang dilakukan secara masif oleh Perhutani jelas telah mengabaikan fungsi ekologi. Karena faktanya, pasca kegiatan-kegiatan tebangan sebelumnya, Perhutani tidak pernah berhasil melakukan reboisasi,” ungkapnya.

Deddy menjelaskan, bahwa selama ini pihaknya juga sudah seringkali menerima laporan itu. Bahkan, menyampaikan ada yang menjadi kekhawatiran warga.

“Perhutani itu kalau nebang kayu hutan, seperti melakukan aktifitas di tanah milik sendiri. Keuntungan hasil penjualan kayunya, sebagian besar pasti masuk di kas perusahaanya. Coba lihat saja nanti jika terjadi bencana, entah itu banjir, tanah longsor atau kekeringan, bagaimana tanggapan mereka,” ujar Deddy geram.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Lumajang, Achmad Achyani, ketika dikonfirmasi mengenai apa tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kehutanan, dalam menjaga kelestarian hutan dan kawasan hutan negara, mengatakan pihaknya selama ini memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Selain itu, juga melaksanakan penghijauan di luar kawasan hutan serta pemberdayaan dan pembinaan pada hutan hak atau lahan milik masyarakat yang di dominasi oleh tanaman kayu-kayuan.

“Dalam kawasan, kita sifatnya adalah koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait dalam hal ini Perhutani dan taman nasional,” mata Achmad Achyani, Kamis (06/10/2022) tadi.

Sementara itu, saat Memontum.com akan meminta konfirmasi kepada Administratur Perhutani KPH Probolinggo, Ida Jatiana, melalui sambungan telepon, sampai berita ini diterbitkan yang bersangkutan belum memberikan jawaban. Hanya memberikan keterangan sedang rapat. “Saya lagi rapat bentar pa pak,” ucapnya via WhatsApp. (adi/gie)