Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (20/09/2021) di Balai Kota Malang. Kunjungan ini, dalam rangka rapat koordinasi (rakor) monitoring serta evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan tematik.

Direktur Koordinasi Supervisi III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, yang turut hadir dalam kesempatan itu berujar bahwa pihaknya ingin melihat implementasi MCP. “Hari ini saya bersama tim, hadir di Kota Malang menemui Wali Kota Sutiaji beserta jajaran. Kami ingin, melihat perkembangan implementasi tata kelola pemerintahan Kota Malang melalui program MCP,” ujarnya.

Bahtiar menjelaskan, setidaknya ada delapan area dalam MCP yang menjadi perhatiannya. Antara lain, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi Pajak Daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

“Diantaranya yang saat ini sedang berproses,” sambungnya.

Berdasarkan laporan yang dihimpunnya dari Wali Kota Malang, Sutiaji, pada bulan Agustus 2021, nilai MCP Kota Malang sudah capai 91. “KPK terus berkomunikasi dengan kepala daerah kabupaten atau kota di Jawa Timur. Pasalnya, kami berharap di tahun ini nilai MCP semua daerah harus diatas 90-an. Dan hari ini, Kota Malang sudah dilaporkan mencapai angka 91. Mudah-mudahan bisa dipertahankan sampai akhir tahun,” tegasnya.

Selain mendorong pada implementasi tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, dalam kesempatan ini, KPK juga memberikan penekanan terhadap perangkat daerah Kota Malang agar bekerja lebih baik. “Tentunya juga dijauhkan dengan perilaku potensi korupsi terhadap keuangan daerah,” katanya.

Menurutnya, potensi korupsi paling tinggi di semua daerah berdasar catatan KPK, hampir sama. “Pertama tentang tata kelola pengadaan barang dan jasa, itu sangat potensial sekali untuk terjadi korupsi. Kedua, bagaimana manajemen ASN. Lalu perencanaan dan penganggaran yang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlihat. Kemudian yang keempat tentang bagaimana mengoptimalkan pendapatan,” urainya.

Potensi inilah, yang tengah digodog para Perangkat Daerah terutama di Kota Malang. “Laporan Pak Wali Kota, bahwa mereka sudah melakukan berbagai macam upaya dalam meningkatkan PAD, perencanaan barang dan jasa. Dimana inovasi upaya itu untuk terjauh dari tindakan korupsi,” terangnya. (mus/sit)

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama Forkompinda pun membuka acara ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Kejari Batu Sri Heny Alamsari serta menandatangani pakta integritas zona anti korupsi di Kota Batu yang ditandatangani oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama Penasehat KPK Sarwono Sutikno.

Menurut Sarwono, bus itu diperuntukkan sebagai wakil KPK untuk memberikan edukasi serta sosialisasi antikorupsi di daerah yang disinggahinya, salah satunya di Kota Batu.

“Kampanye antikorupsi ini menggunakan media bus. Kegiatan Roadshow Bus KPK ini bertujuan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama di kota-kota yang dilewati langsung Bus KPK, agar berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dan pendidikan antikorupsi,” kata Sarwono.

Di setiap daerah yang dilewatinya, mobil antikorupsi akan berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui berbagai program pencegahan korupsi.

Baik itu yang diperuntukkan bagi pelajar, mahasiswa, calon anggota legislatif, pengurus DPD partai politik, aparatur daerah, komunitas, masyarakat sipil, pelaku usaha, UKM, hingga masyarakat umum.

“Kegiatan juga dirancang untuk membangun semangat dan budaya antikorupsi di masyarakat, sekaligus mensosialisasikan program-program antikorupsi KPK kepada masyarakat luas,” imbuh dia.

Beragam pilihan kegiatan ditawarkan untuk mempererat keterlibatan masyarakat secara aktif sehingga merasakan kehadiran KPK secara langsung di tengah-tengah masyarakat.

Sarwono menyampaikan, bus ini diagendakan akan menyambangi 28 kota atau kabupaten di Jawa dan Bali dan Kota Batu menjadi kota ke 22 yang disinggahi dengan durasi setiap kota selama 2-3 hari.

Rencananya pelaksanaan kegiatan roadshow bus antikorupsi tersebut berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan juga melibatkan unsur sekretariat daerah, Polres/Polresta, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, DPRD, KPUD, Kesbangpol, Dinas Koperasi dan UKM, dan sebagainya di masing-masing daerah.

“KPK juga berkolaborasi dan bersinergi dengan komunitas dan perguruan tinggi setempat yang dilibatkan sebagai fasilitator selama kegiatan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Dewanti Rumpoko sangat mengapresiasi kedatangan KPK, menurutnya menghilangkan korupsi bukan hanya penindakan namun terpenting langkah preventif / pencegahan dengan melibatkan publik sebagai kontrol, apalagi kunjungan melibatkan semua pihak seperti pemerintah, swasta dan pelajar.

” mereka harus sejak dini diberikan pemahaman untuk selalu berbuat jujur dalam setiap langkah dan selalu berintegritas. Harapannya KPK juga bisa memberikan pada masyarakat sebagai upaya partisipasi publik,” harap Dewanti.

Dewanti menambahkan, pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Untuk mencapainya perlu sinergitas dengan semua element dan perlu komitmen kuat.

Kegiatan pun semakin meriah dengan adanya pameran pelayanan publik serta sosialisasi berbagai pelayanan pembayaran pajak kendaraan, bangunan, tagihan air dll, serta sosialisasi berbagai pelayanan dan pembekalan anti korupsi. (bir/yan)

Walikota Malang Drs H Sutiaji kembali mengingatkan bahwa untuk membangun budaya anti korupsi bisa dipondasi dengan pendidikan karakter. Tentunya Kota Malang sudah melakukan pendidikan Karakter sejak beberapa Tahun lalu. Kota Malang melalui pendidikan non calistung dan lebih menguatkan karakter pada siswa siswa kelas 1 dan 2 SD.

“Itu harus kita kuatkan karena secara alamiah manusia memiliki sifat rakus. Merasa kurang dan kurang. Dan sifat itu lah yang menjadikan lahirnya perilaku korup. Maka menguncinya adalah menguatkan karakter. Pada dasarnya anak anak itu putih bersih, menjadi seperti apa sangat ditentukan oleh lingkungannya. Artinya menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karenanya pendidikan karakter saya titipkan dan fitrah putih anak untuk dapat dijaga. Karena mereka menjadi aset kita ke depan, “pesan dan harap Pak Aji, demikian Walikota Malang akrab disapa.

Walikota penghobby bulutangkis ini juga mengingatkan agar semangat bangun anti korupsi jangan “hangat hangat tai ayam”. “Kalau ada KPK semangat, nanti sudah balik semangatnya turun. Itu yang nggak boleh. Artinya kita hanya bergerak secara formalitas semata. Sekali lagi jangan, “diingatkan Walikota Sutiaji.

Ditambahkan oleh suami Hj. Widayati Sutiaji tersebut, untuk penguatkan program pendidikan karakter, Walikota Malang akan berkantor secara bergantian ke 5 (lima) wilayah kecamatan di kota Malang. “Selain untuk monitoring langsung pelayanan publik di wilayah, itu juga akan dimanfaatkan untuk memonitor perkembangan pendidikan karakter di sekolah sekolah yang ada, “ujar Sutiaji.

Menghadirkan narasumber dari jajaran KPK RI, acara yang dihelat juga makin semarak dengan pesan pesan membangun karakter, sejalan dengan digelarnya kegiatan mendongeng di panggung atraksi seni dan budaya di halaman balaikota Malang. (*/gie)

“Bahkan saya juga harus mengapresiasi Kota Malang untuk LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 100 persen sudah masuk semuanya dan telah terlapor. Bahkan akan membuat unit pengelolaan gratifikasi di Kota Malang,” ujar Laode.

Walikota Malang Sutiaji didampingi Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat meninjau di dalam Bus KPK

Selain itu, ia juga mengatakan agar Pemkot Malang dapat melakukan optimalisasi pada potensi daerah yang dimiliki Kota Malang, terlebih untuk dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

“Kampanye anti korupsi ini bukan sekedar kampanye yang hanya pidato saja. Namun kami juga melihat secara detil beberapa hal, seperti salah satunya yang saya sebutkan yakni pendataan aset, peningkatan PAD,” imbuhnya.

Namun demikian, menurutnya upaya optimalisasi untuk dapat mendongkrak PAD juga harus diiringi dengan peningkatan pengawasan terhadap pembelanjaan serta perbaikan sistem perizinan untuk pengadaan barang dan jasa.

Laode M. Syarif menyebut, peningkatan sistem Pemkot Malang ditunjukan dengan beberapa parameter yang menurutnya sudah menjadi hijau. Yang artinya sistem Pemkot Malang sudah jauh lebih baik.

“Parameternya sudah banyak yang hijau, hanya ada sedikit yang kuning, itu pun untuk dana desa, tapi kalau di Kota Malang kan tidak ada desanya, sudah kelurahan. Itu artinya sistem Pemkot Malang sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata kota di Indonesia. Dan itu harus kita apresiasi,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Walikota Malang, Sutiaji. Ia mengaku, bahwa hingga saat ini Pemkot Malang telah melakukan beberapa upaya untuk optimalisasi potensi daerah, termasuk di dalamnya melalui sektor pajak, serta inventarisir aset-aset milik Pemkot Malang.

“Dan intinya, pendapatan semaksimal mungkin harus kita raih, dan pembelanjaannya harus kita awasi dengan benar. Karena itu adalah milik masyarakat. Sosialisasi seperti inilah yang akan terus kita galakkan,” ujar Sutiaji.

Menurut Sutiaji, dalam menanamkan jiwa anti korupsi, juga harus diupayakan sejak dini. Dimana hal itu akan diupayakan melalui berbagai cara, seperti dengan pencegahan dan juga memperbanyak literasi.

“Karena hemat saya, generasi ke depan jauh lebih penting untuk mengawal Indonesia lebih bersih dan maju, maka karakter anak harus kita didik dengan akhlak. Sehingga sedini mungkin anak-anak nantinya tidak ada keberanian untuk melakukan hal-hal berbau pelanggaran,” pungkasnya. (iki/yan)

KPK datang ke Kabupaten Jember dalam kegiatan Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi. Selama 3 hari KPK akan memberikan edukasi dan pencegahan korupsi, untuk mewujudkan rencana itu, Bupati mengaku telah menjalin komunikasi dengan KPK.

“Sudah kami bicarakan, Jember ingin mempunyai penyuluh antikorupsi,” ungkap Bupati.

Saat ini, lanjutnya, sudah ada sekitar 60 perempuan yang siap untuk dilatih dan dinilai untuk menjadi penyuluh antikorupsi. Enam puluh orang itu diantaranya berasal dari guru PAUD.

“Akan kami buat kelas, in house training, bersama KPK yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Jember, saat ini yang lebih siap mengikuti pelatihan itu mayoritas perempuan” ungkap Bupati.

Kelas ini akan menggunakan kurikulum yang dirancang oleh KPK. Setelah mendapat pelatihan, mereka akan mendapat penilaian (assessment) dari KPK.

Setelah itu,Pemerintah Kabupaten Jember akan meminta formasi kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar mereka yang lolos penilaian KPK mendapatan tugas sebagai penyuluh antikorupsi.

“Kami meminta KPK secepatnya menyiapkan pelatih. Kami menyiapkan dua kelas untuk 60 orang itu,” ujarnya.

Selain itu, Bupati menyatakan mempunyai pekerjaan rumah untuk memberikan edukasi kepada kepala desa terpilih dalam Pilakdes serentak pada September.

“Kami siapkan pula diklat khusus sebelum dilantik. Mudah-mudahan terlaksana tepat waktu,” katanya. Sebanyak 161 kepala desa terpilih akan menerima bekal pemahaman antikorupsi.

Terkait kedatangan KPK ke Jember, Bupati menyebut sebagai sebuah kesempatan yang harus benar-benar dimanfaatkan, karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember menfasilitasi masyarakat, mulai dari anak TK hingga aktivis, untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang korupsi, mereka akan difasilitasi dalam kelas-kelas khusus.

“Korupsi itu bukan ketika orang dewasa. Perlu pemahaman dan membangun integritas sejak anak-anak, jadi sosialisasi pencegahan korupsi bukan hanya urusan orang dewasa saja. Tetapi juga urusan anak-anak dan seluruh lapisan masyarakat,” jelas Bupati.

Sementara itu, Komisioner KPK Saut Situmorang menyatakan, daerah yang dikunjungi Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi merupakan daerah yang memiliki kepala daerah yang berintegritas.

Karena itu, tujuan jelajah Bus KPK untuk memberikan edukasi dan pencegahan terjadinya korupsi. “Jangan sampai kepala daerah yang memiliki dedikasi dan integritas memerangi korupsi ini terjerat kasus korupsi,” katanya.

Saut menyatakan tidak ingin ada kepala daerah yang memiliki integritas menambah daftar jumlah tahanan KPK yang sampai saat ini mencapai lebih dari seribu.

“Saat ini tahanan KPK muai dari pengusaha, politisi, bupati, gubernur, dan menteri. Jumlahnya mencapai seribuan. Sudah, stop di angka itu, kalau bisa jangan ditambah lagi, makanya kami melakukan edukasi untuk melakukan pencegahan,” kata Saut Situmorang. (bud/yud/oso)