KPK – Memontum

KPK Respon Pengaduan KPI Terkait Dugaan Potensi Korupsi pada Proyek Jargas Lumajang

Memontum 1 — Mon, 19 Jun 2023 15:10:00 +0000

Memontum Lumajang – Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Kabupaten Lumajang, mendapat respon positif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, atas pengaduannya tentang potensi dugaan korupsi pada Proyek Jaringan Gas Bumi (Jargas). Sebagaimana diberitakan, beberapa waktu lalu KPI Lumajang melakukan pengaduan akan potensi dugaan itu.

Ketua Bidang Investigasi KPI, Arsyad Subekti, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendapat ditelepon dari Divisi Pengaduan KPK, terkait pengaduan yang sudah dilayangkan. “Tadi sekitar pukul 16.00, kita ditelepon oleh bagian Devisi Pengaduan KPK, Bapak Taufiq. Dirinya klarifikasi terkait surat pengaduan yang kami layangkan ke KPK pada 18 Mei 2023 lalu. Yakni, atas adanya dugaan korupsi terkait pelaksanaan pembangunan Jargas untuk rumah tangga Kabupaten Lumajang (4.020SR ) Kode RUP 33003182, kode tender 9900109,” terang Arsyad, Senin (19/06/2023) tadi.

Dengan adanya tanggapan dari pihak KPK, dirinya berharap bahwa hal ini bisa menjadi awal yang baik terkait penindakan serta penanganan kasus-kasus korupsi. Di sisi lain, dirinya meminta agar masyarakat juga proaktif turut serta mengawasi setiap proyek pembangunan yang ada, agar semua bisa berjalan dengan baik dan penyelewengan anggaran bisa diminimalisir.

“Semoga saja, KPK dan pihak penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan kejaksaan betul-betul menindak siapa saja yang melakukan dugaan korupsi uang negara. Baik itu anggaran dari APBN maupun APBD,” tegasnya.

Baca juga :

Hal senada, diungkapkan Sekjen KPI, Ricky Yahya, bahwa KPI telah menyampaikan pengaduan terkait pengerjaan Proyek Strategis Nasional Jargas di Kecamatan Klakah dan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini, pihaknya sudah dimintai keterangan oleh Unit Tipikor Polres Lumajang dan juga respon dari KPK.

“Kami percaya kepada APH, agar melaksanakan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kami juga mendesak kepada KPK agar tidak memberikan respon yang spekulatif mengenai upaya penanganan yang dilakukan. Kami menekankan bahwa KPK juga berkewajiban untuk mencari bukti-bukti tambahan mengenai RAP yang notabene itu adalah domain dari PT Petronesia Benimel. Jadi kami berharap agar KPK pusat turun atau survei lokasi terhadap temuan kami,” papar Ricky.

Dijelaskannya, bahwa KPK sempat menyakan beberapa bukti tambahan. “KPK meminta beberapa bukti tambahan agar kasus dugaan korupsi Proyek Jargas di Lumajang bisa ditindak lanjuti. Apabila KPK tidak merespon pengaduan kami, maka kami akan melaporkan KPK kepada Badan Pengawas,” tambahnya.

Ricky menegaskan, KPK perlu tahu bahwa Proyek Jargas di Kabupaten Lumajang, sejak awal pelaksanaannya banyak menimbulkan persoalan di masyarakat. Dari tahapan awal, tidak adanya sosialisasi dan diduga pekerjaan proyek yang dikerjakan secara serampangan tanpa prosedur pelaksanaan yang benar sampai pada dugaan pekerjaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi sehingga kuat dugaan ada potensi korupsi yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. (adi/gie)

Revitalisasi Alun-Alun Tugu Molor, Pengerjaan Proyek Berbasis Pendampingan KPK Jadi Argumen DLH

Memontum 2 — Fri, 02 Jun 2023 08:20:00 +0000

Memontum Kota Malang – Rencana revitalisasi Alun-Alun Tugu Kota Malang, hingga kini belum ada progres pengerjaan. Meskipun, sebelumnya dari Komisi C DPRD Kota Malang, telah menargetkan untuk pengerjaan bisa dijadwalkan Maret 2023 lalu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, mengatakan jika penjadwalan terkait dengan prosesi tender revitalisasi Alun-alun Tugu, memang perlu ada sedikit penyesuaian. Karena, dalam pengerjaan proyek tersebut berbasis pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Revitalisasi Alun-Alun Tugu, itu butuh ada prosedur penanganan dan pelaksanaan. Termasuk, di dalamnya adalah review harga terkait dengan harga perencanaan serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pelaksanaan,” kata Rahman, Jumat (02/06/2023) tadi.

Selain itu, menurutnya dalam prosedur pelaksanaan revitalisasi, juga melibatkan pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Termasuk, juga dengan pihak kejaksaan. Sehingga, mekanisme proses tersebut berjalan sedikit terlambat.

“Kendalanya memang dalam prosedur pelaksanaan dan kami juga melakukan prosesi pekerjaan, persiapan dan seleksi (PPS). Beberapa pekan kemarin, memang sudah melalui suatu mekanisme tender dan juga habis masa sanggah banding yang harusnya di pekan ini sudah bisa terkirim ke perangkat daerah pengaju,” lanjutnya.

Baca juga:

Rahman berharap, dalam waktu dekat pihaknya bisa segera melakukan penetapan tender. Sehingga, proses revitalisasi bisa segera dirampungkan sebelum masa akhir jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, pada September 2023 mendatang.

“Mudah-mudahan dalam pekan ini sudah ada penetapan dan pemenang tender. Jadi, ada satu prosedur lagi yang dilalui oleh dinas terkait dengan pembuatan kontrak. Kita juga masih memakai kurun waktu 120 hari kerja. Sehingga, kemungkinan pengerjaan selama empat bulanan dan September insyaallah sudah selesai,” ujar Rahman.

Sebagai informasi, mengenai anggaran revitalisasi Alun-Alun Tugu tersebut, yaitu sebesar Rp 6,9 miliar dengan ditambah biaya supervisi Rp 100 juta. Namun, hasil dari Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK terdapat penyesuaian harga yaitu menjadi Rp 6,6 miliar. (rsy/sit)

KPK Beri Sorotan Serius Ruas Jalan Kota Batu dan Aset Tanah

Memontum 2 — Tue, 16 May 2023 08:20:00 +0000

Memontum Kota Batu – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti ruas jalan beraspal di wilayah Kota Batu, yang belum disertifikatkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Hal ini, menjadi salah satu bahasan berdasarkan evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK yang dilaksanakan bersama Pemkot Batu, Senin (15/05/2023) kemarin.

Sekda Kota Batu, Zadiem Efisiensi, menjelaskan salah satu pemicu nilai indikator Pemkot Batu berdasarkan hasil evaluasi MCP oleh KPK, itu karena tidak mencapai target diangka 87. Salah satunya, adalah karena ruas jalan yang notabene milik Pemkot Batu masih belum disertifikatkan.

“Hasil evaluasi MCP oleh KPK kemarin yang menjadi sorotan dan mengakibatkan nilai indikator tidak mencapai target, adalah ruas jalan beraspal yang merupakan aset Pemkot Batu, namun belum disertifikatkan,” terangnya di Kantor DPRD Kota Batu, Selasa (16/05/2023) siang.

Kendati demikian, tambahnya, ruas jalan yang belum disertifikatkan itu, sebenarnya dalam proses pengajuan oleh bagian aset. “Data pengajuan semua lengkap, tetapi itu yang melaksanakan pada bagian aset. Sekarang, itu masih tahapan proses pengajuan,” tambahnya

Tiga Pegawai KPK Gelar Rapat Tertutup bersama Pemkot Batu

Memontum 1 — Mon, 15 May 2023 10:00:00 +0000

Memontum Kota Batu – Pemkot Batu menggelar rapat tertutup bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rupatama Lantai V Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, Kamis (15/05/2023) tadi. Dimana, sampai sore sekitar pukul 15.00 WIB, rapat tersebut masih berlangsung dan awak media juga dilarang berada di Lantai V.

Berdasarkan pantauan di dalam ruangan, rapat tertutup ini dihadiri Pj Wali Kota Batu, Sekda serta 17 SKPD ditambah Kejaksaan Negeri Kota Batu, BPN dan Bank Jatim. Lalu, dari BUMN yaitu Perumdam Among Tirto dan BWR. Kemudian, dari pihak KPK dihadiri oleh tiga orang.

Kepala Bapenda Kota Batu, Dyah Lies Tina Purwaty, menyampaikan bahwa rapat tertutup yang diikuti oleh dinasnya tersebut sebenarnya bertujuan evaluasi yang dilakukan secara langsung oleh KPK terhadap beberapa SKPD yang ada di Pemkot Batu. “Hari ini memang dilakukan rapat tertutup. Karena ini rapat internal. Apalagi, di ruangan itu tempatnya terbatas sehingga satu kepala SKPD hanya didampingi satu orang,” terang Dyah, saat ditemui depan lift Gedung Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Kamis (15/05/2023) sore.

Sedangkan, menurutnya, evaluasi oleh KPK adalah Monitoring Center for Prevention (MCP). Dan, mengapa harus dievaluasi, karena nilai indikator Kota Batu yang didapat KPK masih di bawah target yaitu 86,1. Sementara, yang ditargetkan KPK harus mencapai 87.

“Ya, kalau di bawah target berarti harus dioptimalkan kinerjanya,” ujarnya.

Baca juga :

Salah satu SKPD yang dievaluasi, jelasnya, adalah Bapenda yang selama ini dipimpinnya. Diakui Dyah, sebenarnya capaian pendapatan pajak sudah maksimal dari tahun sebelumnya. Tetapi, orang melihat berdasarkan potensi yang masih tinggi.

“Terhitung 1 Januari 2023 sampai 12 Mei 2023, realisasi pajak pendapatan Rp 69,6 miliar kalau prosentasenya mencapai 32,59 persen. Sementara, targetnya Rp 213 miliar. Jadi, ini masih panjang,” tuturnya.

Mengenai rapat evaluasi terhadap SKPD yang dilakukan oleh KPK secara tertutup ini, tegasnya, sebenarnya rutin dilakukan sejak November 2022 lalu. “Ini evaluasi rutin. Kemarin, November 2022 sudah dilakukan evaluasi. Nah, yang menjadi sorotan saat evaluasi November 2022 lalu apa sudah ditindaklanjuti pada triwulan satu. Hari inilah kami dievaluasi,” paparnya.

Sementara itu, salah seorang peserta rapat menyebutkan tidak mencapainya angka indikator MCP, yang dibahas hari ini ada tiga SKPD. Diantaranya, BKPSDM terkait peningkatan kinerja SDM, kemudian Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait aset yang belum selesainya masalah sertifikat lalu Bapenda mengenai optimalisasi pajak.

“Yang saya ketahui tiga SKPD yang dievaluasi KPK. Yaitu, BKPSDM, Bapenda dan BKAD serta 14 SKPD lain. Saya berharap, Kota Batu bisa memenuhi target yang diinginkan KPK,” tegasnya. (put/sit)

KPK Kembali Periksa Empat Kepala Dinas Aktif di Pemkab Bangkalan dan Satu Anggota Komisi

Memontum 1 — Mon, 20 Mar 2023 14:10:00 +0000

Memontum Surabaya – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), terus mengembangkan dugaan tindak pidana korupsi lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Perkara yang telah menyeret Bupati Bangkalan non aktif, R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) dan lima orang bawahannya sebagai tersangka dugaan suap lelang jabatan ini, kembali menjadi sasaran penyidikan KPK. Bahkan, Senin (20/03/2023) tadi, sebanyak lima orang harus dilakukan pemeriksaan.

Ke lima orang yang dipanggil, empat diantaranya adalah kepala dinas aktif dan satu anggota komisi informasi Pemkab Bakalan. Ada pun mereka, yakni Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangkalan, Andang Pradana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan, Bambang Setyawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan, M Musleh, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Wibagio Suharta dan Anggota Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan, M Sodiq.

Baca juga :

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya pemeriksaan pejabat Pemkab Bangkalan di Polda Jatim. “Hari ini pemeriksaan saksi TPK lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, untuk tersangka RALAI dkk. Pemeriksaan dilakukan di Aula Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, secara maraton pengembangan penyidikan dugaan TPK jual beli jabatan terus dikembangkan penyidik KPK. Bahkan, pada Jumat (17/03/2023) lalu, petugas KPK telah memeriksa 10 pejabat, yang diantaranya adalah kepala dinas dan mantan kepala dinas di Polda Jatim. (gie)

Dua Mantan Kepala Desa di Sampang Diperiksa KPK di Jakarta sebagai Buntut TPK Suap Pengelolaan Dana Hibah Provinsi Jatim

Memontum 1 — Mon, 20 Mar 2023 09:50:00 +0000

Memontum Sampang – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jatim. Kasus TPK ini, telah menyeret SHTPS (Sahat Tua P Simandjuntak) sebagai tersangka.

Dalam pengembangannya, petugas KPK telah memeriksa puluhan saksi. Bahkan, sebelumnya puluhan kelompok masyarakat (Pokmas) di wilayah Kabupaten Pamekasan dan Pokmas Kabupaten Sampang, juga pihak swasta turut menjadi sasaran konsentrasi penyidikan.

Baca juga :

Bahkan, kali ini giliran Mantan Kepala Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, M Nasir dan Mantan Kepala Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Duri, yang menjadi sasaran pemeriksaan sebagai saksi. Keduanya, diperiksa di Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (20/03/2023).

“Keduanya diperiksa sebagai saksi TPK suap dalam pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur, untuk tersangka SHTPS” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

Tentunya, kasus ini terus bergulir dan tidak menutup kemungkinan akan ada nama-nama baru sebagai tersangka. Pastinya kini petugas KPK masih konsentrasi terhadap pengembangan kasus tersebut. (gie)

Giliran 11 Ketua Pokmas di Sampang bersama Satu Pihak Swasta Diperiksa Penyidik KPK

Memontum 1 — Fri, 17 Mar 2023 09:45:00 +0000

Memontum Sampang – Dugaan tindak pidana korupsi (TPK) suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jatim, yang menyeret nama tersangka SHTPS (Sahat Tua P Simandjuntak), terus dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika sebelumnya puluhan kelompok masyarakat (Pokmas) di wilayah Kabupaten Pamekasan, yang dijadikan konsentrasi penyidikan, kali ini giliran Pokmas di Kabupaten Sampang, yang ganti menjadi pusat penyidikan dugaan TPK.

Bahkan, pada Jumat (17/03/2023) tadi, sebanyak 11 Ketua Pokmas di Sampang bersama satu pihak swasta, harus memenuhi panggilan KPK. Total sebanyak 12 orang itu, diperiksa di Mapolres Sampang.

“Hari ini 17 Maret, pemeriksaan saksi TPK suap dalam pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur, untuk tersangka SHTPS. Pemeriksaan dilakukan di Polres Sampang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kepada Memontum.com.

Baca juga :

Adapun beberapa nama yang dipanggil, tambah Ali Fikri, diantaranya adalah satu pihak swasta. Yakni, koordinator Pokmas atas nama And Basith.

Sementara itu, untuk 11 nama lain yang turut diperiksa atau berstatus sebagai Ketua Pokmas, diantaranya yakni Matbehir atau Holoibah (Ketua Pokmas Jalin Bersama), Sholeh (Ketua Pokmas Kelapa Muda), Matderi (Ketua Pokmas Gerinis) dan Masdul (Ketua Pokmas Bulan Purnama). Lalu, ada nama Mu’et (Ketua Pokmas Dua Madu), Misdewi (Ketua Pokmas Bola Lampu), Kasri (Ketua Pokmas Pohon Cemara), Mattangwar (Ketua Pokmas Suramadu), Umat Faruk (Ketua Pokmas Itachi), Samheri, (Ketua Pokmas Syafir) dan Mas’udi (Ketua Pokmas Ranting Daun).

Dengan adanya pemeriksaan lanjutan yang dilakukan pada hari ini, maka total sudah sekitar 30 Pokmas, yang sudah dipanggil oleh penyidik KPK. Sebelumnya atau Kamis kemarin, sebanyak 19 Ketua Pokmas juga harus menjalani pemeriksaan di Mapolres Sampang. (sit)

10 Pejabat dan Mantan Kepala Dinas di Pemkab Bangkalan di Periksa KPK di Polda Jatim

Memontum 2 — Fri, 17 Mar 2023 06:25:00 +0000

Memontum Surabaya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kali ini, penyidik KPK melakukan pemeriksaan kepada 10 pejabat dan mantan pejabat Pemkab Bangkalan di Polda Jatim, Jumat (17/03/2023) tadi.

Perlu diketahui, Bupati Bangkalan non aktif, R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) dan lima orang bawahannya, telah ditetap sebagai tersangka dugaan suap lelang jabatan. Selain bupati non aktif, lima orang juga ada beberapa pejabat di kala itu. Seperti, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hosin Jamili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan, Achmad Mustaqim, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja, Salman Hidayat dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan, Agus Eka Leandy. Latif sendiri, disebut meminta commitment fee berupa uang kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bisa lolos dalam seleksi jabatan. Bahkan, dirinya diduga mematok tarif sekitar Rp 50 juta hingga Rp 150 juta.

KPK Kembali Periksa 32 Ketua Pokmas di Wilayah Pamekasan dan Sampang

Memontum 2 — Thu, 16 Mar 2023 08:10:00 +0000

Memontum Pamekasan – Pemeriksaan secara maraton terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengelolaan dana hibah Provinsi Jatim, terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/03/2023) tadi. Jika sehari sebelumnya atau Rabu (15/03/2023) kemarin, sekitar 21 Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas), dipanggil penyidik guna diminta keterangan, maka hari ini sedikitnya 32 Pokmas yang tersebar di Kabupaten Pamekasan dan Sampang, tidak luput dari pemeriksaan maraton.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa pihaknya kembali memanggil 13 Ketua Pokmas (Pamekasan, red) terkait dugaan TPK pengelolaan dana hibah. “Iya, hari ini KPK kembali memeriksa sejumlah saksi dalam dugaan kasus suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur untuk tersangka SHTPS (Sahat Tua P Simandjuntak),” ujarnya.

Ali Fikri mengungkapkan, di sisi lain ada pejabat UPT PJJ Pamekasan di Dinas PU Bina Marga Provisi Jawa Timur, ikut diperiksa. Salah satunya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bina Marga Pamekasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Mohamad Hasan Busri.

“Juga Kasi Pemeliharaan UPT PJJ Pamekasan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Yudi Hariyanto dan Staf Pengelola Data UPT PJJ Pamekasan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Khoirul Imam Ansori,” ungkapnya.