“Saya senang sekaligus bangga, kepada 11 perempuan yang berani menyatakan jika mereka lulus secara mandiri dari KPM PKH. Ini artinya, perempuan-perempuan yang dahulu belum memiliki pendapatan, saat ini sudah memiliki pendapatan sendiri. Ini sangat luar biasa,” ungkap Bupati Arifin, Senin (20/02/2023) siang.

Dijelaskan Bupati Trenggalek, dari 11 perempuan hebat ini, diantaranya telah berpendapatan dari bisnis online. Ada pula yang berjualan kebutuhan rumah tangga, maupun nasi bungkus dan juga sayur mayur.

“Saya hanya bisa mendoakan bisnis yang dijalani, ini bisa meningkatkan sektor ekonomi mereka dalam keluarga. Dan, bisa sukses sampai kedepannya,” imbuhnya.

Mas Ipin-sapaan akrabnya juga berharap kepada KPM PKH, bisa memanfaatkan bantuan yang diterima dengan baik. Memenuhi kebutuhan keseharian maupun biaya sekolah anak. Sedangkan kalau ada sisa diharapkan bisa ditabung.

“Saya minta, agar disisakan untuk bisa merintis usaha. Dengan begitu, kita harapkan bisa graduasi juga,” tegas Bupati Trenggalek.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Novita Hardiny menyampaikan jika dirinya ingin mendorong KPM PKH di daerahnya semakin berdaya. Salah satunya, dengan memberikan kelas pemberdayaan bagi Keluarga Penerima Penerima Manfaat (KPM) PKH agar berpeluang lebih berdaya.

Tidak perlu modal yang besar, namun bisa lebih berdaya bagi keluarga. “Tadi ada yang menjual hasil pertanian secara online. Pengetahuan berjualan secara online menurut saya sangat diperlukan bagi KPM PKH. Makanya kedepannya, kita akan mendorong mereka agar semakin berdaya lagi,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Trenggalek ini.

Disampaikan ibu tiga anak ini, graduasi dalam program sosial PKH sendiri ada dua, yakni mandiri dan reguler. Yang dimaksud graduasi mandiri, dimana KPM PKH itu secara sadar merasa dirinya sudah mampu dan minta dikeluarkan dari penerima bantuan sosial.

“Yang kedua adalah graduasi reguler. Dimana dilakukan graduasi karena ada verifikasi dari pendamping, setelah diverifikasi KPM itu ternyata sudah masuk dalam kategori yang sudah mampu, sehingga diusulkan untuk dikeluarkan dari KPM PKH,” jelasnya.

Dalam kegiatan Gebyar PKH ini, untuk graduasi mandiri, pemerintah mencoba berikan apresiasi kepada mereka yang lulus. Diharapkan dengan begitu bisa menjadi pemicu KPM PKH lain yang sudah mampu untuk melakukan hal yang sama.

“Walaupun mereka sudah masuk graduasi bukan berarti kita sudah melepaskan pengawasan terhadap mereka. Jadi mereka akan kita ikutkan dalam program program pelatihan dan juga kita lakukan pemantauan. Sehingga kita yakin yang graduasi ini betul-betul mandiri. Jangan sampai mereka di graduasi akhirnya masuk lagi dalam kategori miskin,” paar Novita.

Sesuai data yang ada, ada sebanyak 4.919 KPM PKH yang graduasi tahun 2023 ini. Dari angka itu, dua ratusan KPM yang menyatakan graduasi mandiri dari program sosial PKH. Sedangkan di Kecamatan Karangan, dari 248 KPM PKH yang graduasi, 11 PKM menyatakan graduasi secara mandiri. (mil/sit)

Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, yang dalam kesempatan itu hadir, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan pemberdayaan ekonomi ini. Pelatihan membuat sabun cair cuci piring oleh KPM PKH Desa Sumberejo, Kecamatan Pagak.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Malang, saya mengapresiasi setinggi-tingginya kegiatan pelatihan ini yang digelar secara mandiri oleh teman-teman PKH dalam rangka memberikan pelatihan kepada para ibu-ibu penerima manfaat PKH,” kata Wabup Didik Gatot Subroto.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya juga mengatakan, bahwa ibu-ibu yang mengikuti kegiatan ini tampak bersemangat tinggi dalam pelatihan. “Tentunya kami berharap, adanya pemberdayaan ekonomi. Sehingga kelak, mampu meningkatkan derajat agar tidak selamanya mendapatkan program PKH. Alhamdulillah, jika sebelumnya para penerima PKH dapat menerima bantuan dengan harus belanja di E Warong. Namun kini, sudah dapat sedikit kebebasan dari pemerintah pusat dengan bisa belanja tidak hanya di E Warong,” tambahnya.

Didik juga meyakini, dengan menuntut ilmu, maka nantinya akan dapat merubah konsep berpikir lebih maju. Dengan harapan, kelak mampu meningkatkan kesejahteraan, pendidikan dan perekonomian anak-anaknya ke depan sehingga lebih baik dibanding orang tuanya.

“Pelatihan KPM PKH semacam ini bisa dikolaborasikan dengan pemerintah untuk menggelar pelatihan berbasis desa. Misal di Desa Sumberejo yang berlatih membuat sabun cair untuk cuci piring, diharapkan setelah ini menjadi sebuah produk. Kemudian, oleh Pak Camat Pagak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi Kabupaten Malang bisa turut memasarkan produk ibu ibu KPM PKH ini ke warung-warung nasi yang ada di Kecamatan Pagak,” ujarnya. (cw1/gie)

Sebagai salah satu program dalam penganggulangan dan pengentasan kemiskinan, PKH memiliki dua strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran dan fungsi pemberdayaan keluarga.

“Pendamping PKH diharapkan mampu berperan secara optimal sebagai konsultan bagi KPM dalam hal pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan keluarga. Dengan demikian tujuan dibentuknya program ini demi meningkatkan taraf hidup dari keluarga penerima manfaat bisa segera terwujud dan semakin banyak yang bisa graduasi mandiri,” ungkap Bupati, Senin (21/09/2020) siang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan 3 arahan kepada seluruh pendamping PKH yang hadir. Arahan yang pertama adalah memastikan warga penerima PKH bisa teregistrasi kependudukannya dengan baik.

Mengingat selama ini penerima PKH menyentuh angka 8 persen masyarakat paling miskin yang belum memiliki dokumen adminduk dengan baik. “Baik itu Kartu Penduduk, Kartu Identitas Anak, nah ini saya minta semua warga yang mendapatkan PKH harus teregister kependudukannya,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini berharap pendamping PKH tidak sekedar bersifat memberikan bantuan. Namun juga memastikan outcome dari program PKH bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti dengan memperhatikan beberapa komponen-komponen yang menjadi syarat pertimbangan untuk bisa mendapatkan PKH.

“Harapanya kan tidak ada angka putus sekolah, harapannya kualitas anak-anaknya juga baik. Jadi pendamping PKH bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tapi harus memastikan bahwa outcome itu tercapai,” kata Bupati.

Sementara itu, Bupati Nur Arifin meminta semua bisa melakukan graduasi mandiri. Dengan penekanan bahwa setiap PKM PKH yang memulai bisnis, wajib bisnisnya dicatatkan kita beri perizinan secara gratis, kemudian dibantu untuk membuatkan laporan keuangan bulanan.

“Sehingga nanti ketika mereka sudah graduasi, bisa dapat kepercayaan bank untuk mengakses kredit usaha rakyat dengan bunga murah tanpa jaminan,” tutupnya. (mil/syn)