Mengenai aturan terbaru itu, disampaikan Komisionir KPU, Marlina, saat memberikan sosialisasi Sistem informasi Anggota KPU dab Badan Ad Hoc (Siakba) sesuai Keputusan KPU RI Nomor 438 tahun 2022 di salah satu hotel di Kota Batu, Kamis (10/11/2022) tadi. “Jadi, siapapun boleh mendaftar. Bagi panitia yang telah memiliki jam terbang di tahun 2014 dan 2019, juga bisa daftar kembali,” ujarnya.

Dihapusnya kebijakan periodisasi ini, berdasarkan masukan sejumlah penyelenggara terhadap sulitnya merekrut petugas di tingkat desa atau kelurahan maupun kecamatan. Di samping tidak ada periodesasi, honor petugas juga naik.

“Kebutuhan di tingkat kecamatan ada 15 anggota. Sedangkan di tingkat PPS, desa atau kelurahan yang jumlahnya 24 di Kota Batu, kami membutuhkan 72 anggota PPS,” ungkap Marlina.

KPU Kota Batu akan merekrut petugas dengan jumlah kuota setidak-tidaknya dua kali lipat dari kebutuhan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika ada petugas utama yang berhalangan. “Dikhawatirkan dalam proses administrasi ada yang gugur, jadi sudah ada penggantinya,” ungkapnya.

Baca juga:

• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan
• Periksa Kelayakan Bus, Terminal Arjosari Rutin Ramp Check Bus Minimal 35 Unit Tiap Hari

Petugas ad hoc penyelenggara Pemilu 2024 akan mendapatkan kenaikan honorarium. KPU RI memutuskan kenaikan honorarium bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Ketiga perangkat panitia pemilihan itu diatur dalam Pasal 51 hingga Pasal 72 UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu. Kenaikan honorarium dituangkan dalam surat keputusan KPU RI tertanggal 7 September, tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) tahapan Pemilu dan Pilkada. Menindaklanjuti SK Menkeu Nomor F647/MK.02/MK/2022 tanggal 5 Agustus 2022.

Pada Pemilu 2019, honorarium per bulan Ketua PPK sebesar Rp 2,2 juta. Nantinya naik menjadi Rp 2,5 juta bagi ketua dan Rp 2,2 juta untuk anggota PPK. Begitu juga honorarium Ketua PPS yang sebelumnya Rp 900 ribu naik menjadi Rp1,5 juta dan anggota PPS sebesar Rp 1,3 juta. Selanjutnya honorarium Ketua KPPS yang sebelumnya Rp 500 ribu naik menjadi Rp 1,2 juta dan anggota KPPS sebesar Rp1,1 juta.

KPU Kota Batu tengah menunggu keputusan dari KPU RI terkait jadwal pendaftaran petugas. Marlina mengatakan, kemungkinan besar akhir November 2022 ini sudah ada informasi mengenai jadwal pendaftaran.

Ia juga berharap banyak warga yang nantinya berpartisipasi untuk menjadi petugas penyelenggara. Selain itu, petugas penyelenggaran juga akan menerima jaminan sosial. “Rencananya, pengucapan sumpah janji akan dilakukan pada Januari 2023,” paparnya. (bir/gie)

Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Probolinggo Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas
• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong

Namun dalam tahapan masa tenang Pilkades serentak ini, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkades disibukkan dengan aktifitas penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkades di pendopo masing-masing kecamatan.

Pelipatan surat suara ini disaksikan oleh Forkopimka (Camat, Kapolsek dan Danramil), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penjabat (Pj) Kepala Desa serta saksi calon kepala desa (cakades).

“Secara umum pelipatan surat suara ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, Edy Suryanto, melalui Kepala Bidang Penataan Desa, Nur Rachmad Sholeh.

Jika ada surat suara yang rusak atau cacat, jelas Rachmad, maka akan dibuatkan berita acara untuk diganti dengan yang baru. Selanjutnya surat suara yang rusak tersebut akan dimusnahkan dengan disaksikan oleh pihak-pihak terkait.

“Kriteria surat suara dinyatakan rusak apabila gambar atau warnanya tidak sama dengan yang lain, sobek dan cacat. Untuk berat kertasnya sesuai dengan Perbup adalah 80 gram,” jelas Rachmad, Rabu (28/04).

Menurut Rachmad, setelah dilipat dan sudah dinyatakan baik, selanjutnya surat suara ini dimasukkan dalam kotak tertutup dan tersegel untuk disimpan di tempat yang disepakati oleh Forkopimka, bisa di Kantor Kecamatan atau Polsek.

“Sebelum disimpan dalam ruangan, kotak tersebut digembok yang diketahui oleh para saksi calon kepala desa. Kunci kotak tersebut hanya dipegang oleh Camat, Kapolsek dan Danramil,” terangnya.

Rachmad menambahkan surat suara Pilkades ini dicetak sesuai dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di masing-masing desa ditambah sebanyak 5 persen dari total jumlah DPT. Tambahan surat suara ini digunakan sebagai cadangan jika pada saat dilakukan penyortiran dan pelipatan ada surat suara yang rusak.

“Tambahan surat suara ini digunakan ketika pada saat pemungutan suara, ada surat suara yang rusak sementara masih ada pemilih yang masih mau menyalurkan hak suaranya. Harapannya tentu tidak ada surat suara yang rusak atau cacat saat dilakukan penyortiran dan pelipatan,” ungkap Kepala Bidang Penataan Desa (geo/ed2)

Terlebih, Sunaryo (56) meninggal dunia pada saat 3 hari sebelum pemungutan suara PEMILU (2019) atau tanggal Minggu 14 April 2019, jauh sebelum hasil atau proses penghitungan perolehan suara. Sunaryo, diketahui adalah Kepala Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desanya tinggal.

Selasa (14/5/2019) siang, sejumlah tokoh mendatangi rumah keluarga almarhum Sunaryo. Sujatwati, selaku istri korban menyambut kedatangan para tokoh, termasuk perangkat desa dan salah satu tim pemenangan.

Di hadapan para tokoh dan Samsul, Kades setempat, Sujatwati menceritakan riwayat kesehatan sang suami. Sunaryo, selama beberapa minggu sebelumnya diketahui mengidap kanker usus.

“Pernah dirawat di Puskesmas desa suami saya,” ungkap Sujatwati. Senada Samsul juga menyebut jika Sunaryo, warganya sempat dirawat di puskesmas. “Benar dirawat di puskesmas. Karena sakit kanker usus, meninggal sebelum bertugas jadi PPS,” sebut Samsul.

Terkait adanya wacana atau isu bongkar makam, keluarga kemudian menyatakan protes dan menolak keras. Pihak keluarga, meyakini adanya Kehendak Tuhan YME terkait meninggalnya Sunaryo.

Pihak keluarga juga mengecam jika ada pihak tertentu menuding atau menghembuskan isu tidak sedap menyangkut meninggalnya Sunaryo. Di hadapan tim pemenangan seorang paslon presiden, keluarga menyatakan tegas meyakini meninggalnya Sunaryo murni karena takdir dari Allah SWT. (sos)

Salah satu Desa yang terletak di kawasan pinggiran kota di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Rabu (27/3/2019) sore, resmi melantik KPPS-nya. Acara tersebut disambut hangat dan antusias oleh ketua serta anggota KPPS yang terpilih.

DISUMPAH: Pengambilan Sumpah Oleh Ketua PPS Desa Paowan. (im)

Hal itu dibuktikan dengan suksesnya acara pelantikan yang dihadiri puluhan ketua dan anggota KPPS serta beberapa tamu undangan mulai dari; Kepala Desa Paowan, PPK Panarukan, PTPS, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan panitia penyelenggara PPS.

Padatnya aktivitas menjelang pelaksanaan pemilihan umum ini, tidak memutuskan semangat ketua dan anggota KPPS terpilih. Mereka masih meluangkan waktu demi kelancaran pelantikan yang disusun oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Paowan, Kecamatan Panarukan.

Acara pelantikan tersebut sangat berjalan mulus seperti yang diharapkan oleh panitia penyelenggara. Meski terkesan sederhana, namun hikmat atas berjalannya acara tersebut menjadikan spirit bagi anggota KPPS Desa Paowan – Panarukan. Terlebih dukungan yang datang dari beberapa pihak memberikan motivasi tersendiri sebagai bukti kekompakan agar pesta demokrasi pemilihan umum 2019 berjalan dengan sukses.

Ketua PPS Desa Paowan Ismail Baki,S.Pd dalam pidatonya menyampaikan, sebagai ketua PPS Desa Paowan memberikan poin-poin penting diantaranya :

1. Sebagai petugas TPS, KPPS wajib hadir satu jam sebelum pencoblosan dimulai.
2. Surat undangan pencoblosan wajib beredar H-3 sebelum pelaksanaan.
3. Anggota KPPS wajib menyiapkan perlengkapan seperti, tempat TPS, terop, meja, kursi, papan untuk penempelan gambar paslon dll.

Selain itu, ketua PPS juga memberikan informasi terkait masyarakat yang memiliki udzur pada saat pelaksanaan pencoblosan. Dimana mereka masih memiliki hak suara (pencoblosan) dengan mendapatkan surat A5 yang disahkan.

“Perdesa/kelurahan rata-rata hasil informasinya sudah mencapai 80 persenan,” kata Fatkhur, Rabu (6/3/2019). Dengan sudah banyaknya pendaftar ini, Fatkhur mengaku optimis kebutuhan KPPS di Lamongan bisa terpenuhi. “Kan masih sampai tanggal 12 maret,” ujarnya.

Suasana pendaftaran KPPS yang dilakukan di masing-masing desa di Lamongan

Lebih lanjut, Fatkhur menerangkan jika jumlah pendaftar lebih banyak dari kuota yang dibutuhkan, maka akan dilakukan seleksi yang dilakukan langsung oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara).

“PPS yang membentuk, jika lebih dari 7 orang pendaftar dapat dilakukan wawancara oleh PPS,” ucap Fatkhur.

Namun, sambung Fatkhur jika hingga penutupan pendaftaran masih belum memenuhi kebutuhan, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan, tenaga pendidik, lembaga profesiona, lembaga atau perorangan penggiat pemilu. “Kita mengacu pada SK KPU RI Nomor 532 tahun 2019,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU Lamongan membutuhkan 31.500 orang anggota KPPS untuk Pemilu 2019.

Fatkhur menjelaskan, perekrutan anggota KPPS ini, terbuka untuk umum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan SK KPU RI Nomor 532 tahun 2019.

Beberapa persyaratan tersebut diantaranya pendaftar adalah warga negara Indonesia dengan usia minimal 17 tahun, bukan anggota partai politik, berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, pendidikan minimal SMA sederajat. (ifa/zen/yan)

Pantauan Memontum.com. Peserta Bimtek adalah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 2 Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se- Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo Kota.

Acara berlangsung di Balai Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo Kota dihadiri oleh PPK, PPL, Babinsa dan semua anggota PPS, Sekretariat PPS, serta keamanan berlangsung dengan tenang dari awal sampai akhir.

Ketua PPS Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo Kota, Anas Wijaya, kepada wartawan Memontum.com, menyebutkan Bimtek yang dilaksanakan bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan bagi Ketua KPPS dan Anggota KPPS agar dalam melaksanakan tugasnya pada Rabu, 27 Juni 2018 mendatang ini, untuk tidak terlepas dari buku panduan yang telah dibagikan kepada peserta.

“Ketua KPPS dan Anggota KPPS harus mengikuti semua petunjuk dan prosedur yang ada dalam buku panduan, dikarenakan sangat menentukan sukses tidaknya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018,” ungkap Anas.

Selanjutnya, Anas mengharapkan kepada Ketua KPPS beserta Anggotanya untuk menjunjung tinggi netralitasnya agar tidak menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan nanti.

Sementara itu, Basmalah salah satu anggota PPK mengatakan, KPPS akan mulai melaksanakan tugas dari Pendistribusian Model C6 yaitu Pemberitahuan Pemilihan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pemberitahuan tersebut harus selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara. Basmalah juga menyampaikan bahwa kegiatan pemungutan suara kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT akan dilaksanakan sejak pukul 07.00 WIB s.d pukul 14.00 WIB, jadwal tersebut juga berlaku bagi para pemilih pindahan (DPPh). (im/yan)