Penetapan tersebut, menurut Ashar Chilmi Komisioner KPU Batu, DPT merupakan hasil dari perbaikan data pemilih terakhir ini dan berdasarkan masukan dari masyarakat terhadap Daftar Pemilihan Sementara (DPS) yang diumumkan pada 22 Juli tahun 2018.

” Total semua 151.531 pemilih dengan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 24 dan jumlah tempat pemungutan suara 757 TPS. Terdiri dari Kecamatan Batu sebesar 69.387 pemilih dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebagai 34.641 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 34.746 orang, ” jelas dia, Senin (20/8/2018) usai menggelar rapat pleno di Seulawah Resort.

Kemudian, tambah Ashar untuk Kecamatan Bumiaji sebanyak 45.151 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 22.706 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 22445 pemilih. Sedangkan Kecamatan Junrejo sebanyak 36.993 pemilih dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 18.209 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 18.784 pemilih.

Jumlah DPT Pemilu tahun 2019 ini selisihnya tidak begitu banyak dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jatim 2018 sebesar 148.773 pemilih.

PPK bertugas mensetting dan packing, setting menghitung surat suara dan packing memasukkan semau kelengkapan dalam kotak serta ATK seperti alat tulis, salinan DPT, stempel dan bantalan. Setiap satu desa mendapat satu dosh untuk memudahkan distribusi.

” Nanti distribusi akan kami taruh di kantor desa H-1. Karena keterbatasan, KPU menggunakan armada truk, nanti ditempatkan disana dan diambil oleh PPS untuk dibawa ke TPS masing-masing. Kan TPS tidak semua dipinggir jalan ada yang masuk gang kecil,” ungkap Erfanuddin Komisioner KPU Batu Divisi Logistik, Jumat (22/6/2018).

Pendistribusian menjelang hari H pencoblosan itu, kata Erfanuddin untuk mengantisipasi kecurangan. Sejak Rabu (20/6/2018) KPU Kota Batu telah melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Dihari pertama dilakukan oleh PPS Junrejo, Kamis Bumiaji dan terakhir hari ini PPS Kecamatan Batu.

Beragam kesenian barong disuguhkan untuk memikat masyarakat sekitar hingga wisatawan.

Total ada ratusan penonton memadati area Pasar Parkiran untuk menikmati sajian kesenian yang disuguhkan Komunitas Barong Kota Batu. Penampilan barong yang diisi oleh sembilan orang ini pada intinya menampilkan barong seberat 65 kilogram yang digeprokkan hingga mendapatkan suara keras membentur dasar.

“Jadi, barong geprok ini memiliki berat 65 kilogram. Untuk mendapatkan suara dari barong ini tentunya tidak mudah karena memiliki beban yang berat,” ungkap Sunarto, salah satu anggota Komunitas Barong Kota Batu kemarin.

Untuk menarik penonton berpartisipas, satu persatu ditantang agar bisa membunyikan beban seberat 65 kilogram yang terbuat dari kayu. Tak ketinggalan aksi debus pun menjadi salah satu suguhan.

Kemudian dilanjutkan dengan aksi barong kucingan, gledog barong, batong sabet, reog dan sebagainya. Ya tujuan dari pagelaran ini merupakan salah satu cara KPU Kota Batu untuk menyukseskan Pilgub 2018 yang kurang lebih dilaksanakan dua bulan mendatang.

Menurut Saifuddin Zuhri Komisioner KPU Batu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi, konsep pagelaran seni dan budaya ini adalah konsep KPU Jatim. Sehingga di setiap daerah di Jatim diperintahkan untuk memberikan pagelaran kepada warga untuk meningkatkan parisipasi masyarakat.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 dikeluarkan pada 4 April 2018 lalu. Hal ini dipastikan akan merubah pemilu sebelumnya yang hanya ada tiga dapil, kini bertambah menjadi empat dapil di Kota Batu. Penambahan satu dapil itu seiring bertambahnya penduduk di Kota Batu, yakni hingga 203.214 jiwa. Jadi di Batu akan ada dapil Dapil Kota Batu I dan Dapil Kota Batu II.

Menurut Rochani Ketua KPU Kota Batu, Dapil Kota Batu 1 dengan alokasi 7 kursi terdiri dari Kelurahan Ngaglik, Desa Pesanggrahan, Desa Sidomulyo, Desa Songgokerto, dan Desa Sumberejo. Sedangkan dapil Kota Batu 2 dengan alokasi 7 kursi, meliputi Desa Oro-Oro Ombo, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Temas.

“Untuk Dapil Junrejo dan Dapil Bumiaji tetap tidak ada penambahan dapil. Hal ini sesuai Peraturan KPU (PKPU) dengan maksimal setiap dapil 12 kursi, ” ungkap Rochani, Senin (9/4/2018).

Sebelumnl ada putusan ini, tambah Rochani, KPU Batu sudah memberikan beberapa usulan terkait empat dapil Kota Batu yang melibatkan pertimbangan dari beberapa masyarakat dan pakar politik. Usulan ini juga sudah melalui tahapan pemetaan dan mempelajari data wilayah serta kependudukan.

“Sudah kami bahas beberapa kali memang banyak yang setuju dan tidak setuju. Tetapi, KPU harus berpedoman dengan aturan dan akhirnya ditetapkan ada tambahan dapil di Kecamatan Batu,” tandas Rochani.

Seperti diberitakan sebelumnya, data yang dihimpun KPU Kota Batu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu, jumlah penduduk 221.693 per November 2017.

Maka, akibat pertambahan penduduk melebihi 200.000 ini terjadi penambahan daerah pemilihan (Dapil). Kecamatan Batu jadi dapil yang dipecah, karena Kecamatan Batu alokasi kursi melebihi range magnitude minimal 3 maksimal 12, sedangkan Kecamatan Batu sampai 14.

Alhasil, Kecamatan Batu harus dipecah dua dapil, jadi total ada 4 dapil untuk pemilu legislatif 2019 dengan total kursi DPRD 30 kursi. Langkah ini berlandasan hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu. (lih/nay)

Ketua KPU Batu, Rochani mengatakan saat ini PPK dan PPS telah resmi bekerja untuk ajang Pilkada 2018, mengacu PKPU No.13 Tahun 2017. Tugas mereka akan berakhir Juli 2018 memang mendatang dengan masa kerja sekitar 8 bulan mulai sekarang. Selama proses menjadi penyelenggara pemilu petugas harus wajib bekerja maksimal sesuai taat aturan berlaku.

“Kami terbuka kepada masyarakat jika nantinya ada temuan indikasi pelanggaran dari penyelenggara pemilu. Laporkan kepada kami atau Panwaslu,” ungkap Ketua KPU Kota Batu Rochani di lokasi.

Jika masyarakat menemukan pelanggaran, tandas Rochani, tidak akan segan-segan menonaktifkan PPK atau PPS yang terbukti melanggar aturan dan ketetapan kode etik. Tetapi, tidak langsung menonaktifkan, tetapi akan diklarifikasi dan proses sesuai aturan.

“Akan diproses dulu serta diklarifikasi langsung, terlebih dahulu kepada terduga pelanggar, ” tambahnya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kota Batu Abdur Rochman mengutarakan, dalam penjaringan, proses pengawasan PPK dan PPS hingga resmi diangkat sangat ketat. Tujuannya sebagai antisipasi pihak penyelenggara berstatus anggota atau simpatisan salah satu parpol.

” Mereka (PPK dan PPS), telah melalui serangkaian tes dengan pengawasan ketat dari Panwaslu. Jangan sampai ada petugas yang menjadi simpatisan/anggota parpol, ” pungkasnya. (lih/yan)