Penyerahan berkas dilakukan, karena semua tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 oleh KPU, mulai dari awal pemilihan, penghitungan, hingga penetapan caleg terpilih DPRD Bondowoso periode 2019-2024 sudah selesai.

”Penyerahan berkas kepada Pemkab Bondowoso, ini menjadi salah satu kewajiban terakhir KPU dalam melaksanakan semua tahapan Pemilu 2019. Ada sekitar 13 dokumen yang kami serahkan ke Pemkab Bondowoso dan diterima langsung Bupati Salwa Arifin,” kata Ketua KPU Bondowoso, Junaedi.

Setelah berkas caleg terpilih diserahkan Pemkab Bondowoso, selanjutnya menurut Cak Jun –panggilan akrab Junaedi-Bupati Salwa akan melaporkan kepada Gubernur Jatim di Surabaya, karena berkaitan dengan tahapan pengambilan sumpah dan jani anggota DPRD Bondowoso baru periode 2019-2024.

”Berkas, Jumat kita serahka ke Bupati Salwa dan Senin dibawa ke Surabaya untuk diproses. Berkas itu rangkap lima. Proses ini akan cepat, karena pengambilan sumpah dan janji caleg DPRD terpilih tinggal.menghitung waktu yang direncanakan pada 5 Agustus 2019,” jelasnya.

Junaedi menambahkan, berkas caleg terpilih DPRD Bondowoso dalam Pemilu 2019 yang diserahkan KPU kepada Pemkab Bondowoso masih ada kekurangan. Yakni, SKCK sejumlah caleg terpilih.

”Itu dikarenakan, saat caleg mendaftar, SKCK nya pada pendaftaran masa Februari 2019. Sehingga, di bulan ini sudah kadaluarsa. Dan, para caleg sudah berbondong-bondong membuat SKCK dan hari Senin sudah beres,” tambahnya.

Untuk diketahui, KPU menetapkan 45 caleg dalam Pemilu 2019 terpilih menjadi anggota DPRD Bondowoso periode 2019-2024. Mereka terdiri dari 14 caleg PKB, 7 caleg PDI-P, 6 caleg PPP, 6 caleg Golkar, 5 caleg PKS, 4 caleg Gerindra, 2 caleg Demokrat, dan 1 caleg PAN. Ke-45 caleg terpilih, ini ditetapkan KPU Bondowoso melalui rapat pleno pada 22 Juli 2019 di Hotel Palm. (ido/yan)

Dalam rapat pleno tersebut, KPU menetapkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso meraih kursi terbanyak DPRD, yakni 14 kursi. Peringkat kedua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh 7 kursi. Posisi ketiga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (P.Golkar) sama-sama meraup 6 kursi. Kemudian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 4 kursi, Partai Demokrat (PD) 2 kursi, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 1 kursi.

DITETAPKAN: Komisioner KPU Bondowoso menandatangani berita acara penetapan anggota baru DPRD Bondowoso dan parpol peraih kursi DPRD hasil Pemilu 2019

Junaedi, Ketua Komisioner KPU Bondowoso mengatakan, usai penetapan, ini KPU menyerahkan masalah dokumentasi kepada Pemkab Bondowoso. Kemudian, pemkab meneruskan ke Pemprov Jatim dalam hal ini Gubernur Jatim.

”KPU kalau masalah pelantikan tidak ikut, karena rumah tangga pemkab. Intinya, masalah dokumentasi kita berikan kepada pemkab yang nantinya diteruskan kepada Gubernur Jatim,” jelasnya.

Namun, menurut Junaedi, dalam memroses administrasi, itu pemkab dibatasi dengan waktu, yakni tidak boleh lebih 10 atau 15 hari. Begitu juga, Pemprov Jatim tidak boleh lebih dari 15 hari.

”Sehingga, jika ada surat edaran tanggal 23 Agustus 2019 dilakukan pelantikan anggota DPRD kabupaten/kota, maka tanggal 22–23 Agustus semua persoalan administrasi harus selesai. Jadi, mau tidak mau tanggal 23 Agustus harus dilakukan pelantikan DPRD Bondowoso,” ujarnya. (ido/yan)

Sebelumnya, para relawan demokrasi tersebut mengikuti serangkain tes seleksi ketat, dan bersaing dengan sekitar sertusan lebih pendaftar.

Hairul Anam, Ketua KPU Bondowoso menjelaskan, para relawan demokrasi, bertugas menyampaikan berbagai informasi tentang tahapan dan program penyelenggaran Pemilu.

“Mulai dari perencanaan, program, dan pelaksanaannya. Sampai proses hasil rekapitulasinya. Sehingga masyarakat nanti bisa utuh mendapatkan informasi, tidak sepotong-sepotong,” katanya.

Hal-hal penting tentang Pemilu, kata dia, yang perlu disampaikan kepada masyarakat yakni mengenai sistem Pemilu, hingga tata cara teknis. Salah satu contoh, tata cara mencoblos, membuka dan melipat surat suara, dan lainnya.

“Tak kalah penting juga, relawan demokrasi juga memberikan pendidikan pemilih. Seperti bagaimana pemilih bisa ikut berperan aktif dalam proses pemuktahiran data pemilih,” jelasnya.

Hairul Anam, Ketua Komisioner KPU Bondowoso, mengatakan, pelantikan PPK ini merupakan hasil dari perekrutan pasca keputusan MK. Awalnya, berdasarkan UU Nomer 7 tahun 2017, KPU diamanatkan untuk merekrut PPK dengan jumlah tiga orang untuk setiap kecamatan. Mereka telah dilantik serta melaksanakan berbagai tahapan pemilu.

“Dengan adanya keputusan dari MK, kemudian kita melantik kembali dua orang tambahan untuk melengkapi sejumlah lima orang masing-masing kecamatan,” ungkapnya.

Ia menerangkan pasca dilantik ini anggota PPK bersama tiga orang lainnya diminta untuk melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Pasalnya, saat ini KPU ditarget bisa mencapai 77,5 persen tingkat kehadiran pemilih. Tentu, beban untuk mencapai target tersebut haruslah bahu membahu.

“Nah salah satu tugasnya PPK dan PPS ini juga melakukan sosialisasi,” ujarnya.

Kemudian, tak kalah penting PPK juga harus melakukan pemetaan TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang harus lengkap dengan designya. Sehingga, hal tersebut bisa memudahkan pihak-pihak eksternal untuk memberikan informasi.

Informasi yang berhasil dihimpun Memontum, untuk jumlah PPK yang dilantik adalah 46 orang dan 5 orang yang di PAW. PJ Sekda Agung Tri Handono, mengatakan, pemerintah daerah tentu berkewajiban mendukung berbagai hal yang menjadi agenda KPU terkait dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

“Tentu kita berharap dengan kehadiran kita juga bisa melihat sejauh mana tahapan ini bisa dijalankan dengan baik sekaligus diskusi mengenai situasi menjelang Pilpres dan Pileg. Dan alhamdulillah, situasinya landai-landai saja untuk wilayah Bondowoso,” pungkasnya. (cw1/yan)