Disampaikan Staf Pengawasan Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Timur, Maulana Hasun, bahwa saran untuk penambahan TPS lokasi khusus itu berdasarkan temuannya saat melakukan kunjungan di beberapa daerah di Jawa Timur dan yang terakhir di Kota Batu. “Kami sarankan kepada KPU, untuk melakukan penambahan TPS lokasi khusus kepada KPU. Di sini, berdasarkan kunjungan kita di lima daerah yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan terakhir adalah Kota Batu. Terhitung, mulai 11 hingga 15 Maret 2023, yang merupakan tanggal terakhir dilakukan pencoklitan,” terang Maulana, saat ditemui di Kantor Bawaslu Kota Batu, Rabu (15/03/2023) tadi.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian, tambahnya, yaitu adanya pondok pesantren di sejumlah daerah yang dihuni oleh banyak santri. Salah satunya seperti di daerah Gresik, ada sebuah pondok pesantren yang dihuni oleh 2 ribu santri. Itu, terdiri dari usia yang sudah layak memiliki hak pilih. Sementara di Ponpes itu, ternyata tidak memiliki TPS.

Baca juga :

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

“Saat kami di Gresik, itu kami berkunjung di salah satu Pondok Pesantren. Di situ, ditempati 2 ribu santri yang usianya setingkat siswa SMA. Yang artinya, sudah memiliki hak pilih. Dant ternyata, di sana tidak memiliki TPS. Disinilah, yang menjadi potensi untuk ditambahkan TPS lokasi khusus setelah dicoklit,” tuturnya.

Dijelaskan Maulana, seperti di Desa Giripurno, Kota Batu, di salah satu dusun ditemukan juga terhitung dari estimasi jumlah pemilih yang melebihi dari ketersediaan jumlah TPS. Atas dasar itu, juga perlu ditambahkan TPS lokasi Khusus. Karena, berpotensi untuk target dari KPU setiap TPS diisi 300 suara akan tidak terlaksana, karena akan lebih dari itu.

“Dari semua temuan kami di lapangan, untuk itu kami akan koordinasi dengan Bawaslu untuk menyarankan kepada KPU Jatim untuk menambahkan TPS lokasi khusus. Karena, saat ini juga masih belum ada penetapan jumlah TPS. Tentunya, masih ada potensi penambahan TPS,” tegasnya. (put/sit)

“Anggaran Pemilu inikan APBN. Jadi, ya memang masih dalam proses. Minggu ini, kemungkinan sudah clear (dicairkan, red),” ujar Anam, saat Rakor terkait potensi adanya sengketa baik administrasi maupun prosesnya dalam tahap Pemilu 2024 di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Kota Batu, Rabu (15/02/2023) sore.

Untuk proses Pemilu, dijelaskannya, ada namanya Rekening Dana Pemilu (RDP). “RDP memang masih kita proses, karena ini nasional. Tapi, Minggu ini sudah beres. Sehingga, anggaran-anggaran yang berkaitan dengan Pemilu ini bisa segera dipakai atau digunakan,” terang Anam.

Baca juga :

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

Diakui olehnya, kalau anggaran sudah ada, tinggal penggunaannya. Karena ini, menurut Anam, adalah kebutuhan untuk Pemilu tidak seperti reguler. Maka, KPU Jatim harus membuka RDP, tetapi masih proses.

Dijelaskan oleh Anam, bahwa pada Kamis (16/02/2023) atau Jumat (17/02/2023) lusa, Pengurus KPU mulai dari ketua, sekretaris dan bendahara wilayah Jatim, akan diundang ke KPU Provinsi. Tujuannya, untuk disampaikan bahwa keuangan sudah selesai semua sehingga tidak ada lagi permasalahan terkait anggaran. “Prinsipnya, tidak ada kekurangan anggaran. Hanya secara administrasi ini memang belum bisa dipakai secara maksimal,” ujarnya.

Sekedar diketahui, untuk anggaran Pilkada November 2024, disebutkan di Jawa Timur mencapai Rp 845 miliar. Namun, anggaran tersebut masih bisa bertambah karena ini masih data awal. Sedangkan anggaran untuk Pemilu pada Februari 2024, masih belum bisa disebut karena tahap pembahasan. Sedangkan, sampai saat ini Badan Adhoc KPU diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk anggotanya masih belum mendapatkan biaya operasional. (put/gie)

Disampaikan Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam, bahwa rapat koordinasi tersebut tujuannya untuk melakukan mitigasi dan antisipasi agar sengketa itu tidak terjadi. Salah satunya, dengan mengoptimalkan kerja-kerja dalam membuat keputusan dan putusan. Kemudian, tambahnya, memastikan 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, juga memahami secara utuh regulasi terkait bagaimana ketika ada proses pelanggaran. “Pelanggaran ini banyak, tidak hanya tahapan Pemilu. Tapi, ada juga dimungkinkan dilakukan oleh kawan-kawan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan. Nah, supaya ada kesamaan pandang kita laksanakan Rakor hari ini,” terang Anam.

Baca juga :

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

Mengenai daerah yang menjadi indeks kerawanan dari Bawaslu dan menyebabkan sengketa, Anam menyebutkan, ada di daerah Tapal Kuda dan Madura. Oleh sebab itu, KPU Jawa Timur memprioritaskan daerah Bangkalan dan Sampang, yang menjadi titik fokus utama dalam pengawasan mencegah terjadinya sengketa Pemilu. “Selama ini fokus kita lebih banyak diarahkan ke Madura, terutama Sampang dan Bangkalan,” tegas Anam. (put/gie)

“Kota Batu awalnya ditetapkan estimasi 720 TPS. Kemudian, dilakukan restrukturisasi menjadi 611 TPS. Jadi, ada pengurangan 109 TPS,” terang Rochani, saat berada di Kantor KPU Kota Batu, Senin (13/02/2023) tadi.

Mengapa ada kebijakan restrukturisasi, dijelaskannya, agar aktifitas Pemilu mendatang lebih efisien dan dan efektif. Dikarenakan, penetapan TPS akan berdampak di banyak aspek. “Jadi, restrukturisasi TPS ini sebagai ikhtiar kami penyelenggara untuk bisa mencapai Pemilu yang semakin efektif dan efesien,” terangnya.

Baca juga :

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

Meski demikian, ujarnya, hasil dari restrukturisasi tersebut akan dilakukan pengecekan kembali oleh KPU Jatim. Dari hasil pencocokan data dan penelitian pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih, baru nanti akan ditetapkan TPS difinitif untuk Pemilu 2024.

“Angka yang disebutkan dalam restrukturisasi itu, patokannya pada Pilkada terakhir. Kemudian dilakukan pemetaan. Dengan jumlah pemilih di setiap TPS mencapai 300 suara,” urainya.

Sedangkan, untuk seluruh wilayah Jawa Timur sendiri, diuraikan Rochani, ada pengurangan mencapai 10.401 TPS. Dari estimasi semula 130.262 TPS, kemudian dilakukan restrukturisasi TPS menjadi 119.861 TPS. Yang terbagi di 666 kecamatan, 8.494 desa dan kelurahan.

“Untuk Pilkada serentak November 2024, kami sudah bicarakan dengan provinsi. Disitu, untuk anggaran muncul angka sekitar Rp 845 miliar. Tetapi, anggaran ini masih bisa bertambah. Karena masih data awal,” jelasnya. (put/gie)

“Di Jawa Timur sendiri ada beberapa kota yang menjadi tempat Simulasi pencoblosan Pilgub Jatim, termasuk Desa Tenggulun Solokuro Lamongan,” kata Ketua KPU Jatim Eko Sasmito.

Dikatakan Eko, Jawa timur memiliki simulasi yang mewakili sekmentasi. Seperti di Madiun kemarin diadakan bersama kawan-kawan disabel, ada juga sekmentasi pemula dan diharapkan kawan-kawan di KPU Lamongan ini juga memilih diantara sekmentasi itu. “Di Desa Tenggulun ini ada beberapa hal yang menarik, pertama penduduknya banyak yang menjadi TKI, yang kedua ini merupakan daerah pantai dan pertanian, dan yang ketiga tenggulun ini kan sering disorot karena beberapa kali terlibat kasus terorisme,”ujarnya.

Lebih lanjut, Eko Sasmito menerangkan, untuk persiapan Pilkada di Jawa Timur secara keseluruhan tidak ada persoalan yang berarti. Hanya saja ada beberapa persoalan terkait distribusi logistik, itu terjadi di daerah Sumenep.

“Sumenep ini punya daerah kepulauan, dan baru tadi pagi kita bisa kirim ke masalembu, karena kemarin kapal tidak ada yang kesana, tapi ke pulau lain sudah dilakukan kemarin. Untuk Masalembu dan Bawean ini kan berada di laut lepas, jadi agak jauh, sementara dari bmkg saat-saat ini ada kemungkinan ombak agak tinggi, ” ungkap Eko.