Seusai pelaksanaan, Bupati Hendy menjelaskan bahwa keberhasilan dari Pemilu adalah adanya data pemilih yang valid. Namun, data terus bergerak setiap hari. Untuk itu, keberhasilan kevalidan data bergantung proses validasinya.

“Tentunya, ini tidak mungkin dilakukan sendiri oleh KPU atau Pemkab (Jember, red),” kata Bupati Hendy.

Menurut bupati, untuk menyukseskan hal tersebut, perlu adanya campur tangan seluruh pihak. Mulai camat, kades, lurah, RT dan RW. “Contohnya, data pendatang baru, pindah atau data kematian,” paparnya.

Paling tidak, lanjutnya, update data kematian yang paling susah. Sehingga, banyak orang yang lebih memilih untuk menunda dan mengurusnya di kemudian hari. Oleh karena itu, dirinya berharap seluruh pihak untuk aktif. “Baik camat, kades, maupun lurah perlu melakukan verifikasi setiap minggu,” katanya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Lebih lanjut pihaknya juga bakal menggelar sosialisasi secara rutin, ujarnya, semisal dengan membuka gerai KPU dan Bawaslu, pada setiap event yang diadakan di setiap desa atau kecamatan di Kabupaten Jember. “Akan kami mulai bulan depan, yakni sosialisasi terkait dengan Pemilu,” ujarnya.

Bupati Hendy menargetkan, untuk capaian pemutakiran data dapat tercapai di atas 95 persen. “Nanti akan kami berikan reward bagi Kades yang berhasil,” ucapnya.

Sementara itu, bupati juga berharap agar Pesta Demokrasi 2024, bisa diwarnai dengan kebahagiaan. “Jadi, tidak melulu soal kampanye. Namun, juga dikemas supaya dapat mengungkit perekonomian Jember,” paparnya.

Dengan demikian, tambahnya, dapat menekan inflasi, stunting maupun kemiskinan ekstrem. Hadir dalam kegiatan itu, diantaranya Ketua KPU Jember, Muhammad Syai’in, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Arief Tyahyono, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Isnaini Dwi Susanti, pimpinan OPD lain, serta jajaran camat, kades dan lurah.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jember, Muhammad Syai’in, dalam sambutannya mengatakan bahwa kerja sama itu dilakukan untuk memperbaharui data pemilih serta menambah akurasi data pemilih guna memudahkan proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilu atau pemilihan selanjutnya.

“Kita berharap, dengan kerja sama ini, akurasi data pemilih semakin sempurna,” ujarnya. (rio/sit)

“Alhamdulillah sudah diputuskan bahwa jumlah dukungan untuk syarat pencalonan paslon independen dinyatakan oleh KPU memenuhi syarat dan dinyatakan sah sebagai syarat” ujar Faida.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah menjalankan tugasnya mulai dari awal sampai berakhirnya verifikasi faktual ini.

“Saya ucapkan terima kasih kepada KPU Bawaslu kepada tim pengamanan dan juga penegak hukum yang terutama kepada seluruh masyarakat tim relawan Faida Vian para LO yang telah bekerja keras dan memberikan dukungan yang luar biasa sehingga syarat dukungan independen hari ini bisa terpenuhi dan dinyatakan sah, ” ucapnya.

Dia juga berharap hal ini bisa menjadi suatu awal yang baik dan mudah mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayahnya dalam perjalanan perjuangan.

Dan terkait catatan dari tim relawan Faida-Vian, terhadap kejadian-kejadian khusus dan dinilai mencederai hak-hak warga negara sebagai calon pemilih, pihaknya menyerahkan perkara tersebut kepada tim relawan dan LO Faida Vian untuk menindaklanjuti.

“Namun demikian sebagai satu ikhtiar dan niat baik untuk menjadi bagian dari pada mensukseskan Pilkada kabupaten Jember 2020 yang sehat lancar dan sukses kami pasangan pak Faida vian menerima hasil keputusan KPUD tanpa keberatan,” jelasnya.

Dia juga menyatakan bahwa sampai hari ini takdirlah yang membawa pihaknya mengambil keputusan bahwa jalan yang dilalui ini yang diizinkan oleh Allah. Dan sampai hari ini adalah melalui jalur independen .

“Kami syukuri dan kami imani sebagai satu jalan yang diberikan oleh Allah Subhana wataala dalam berjuang di kabupaten Jember,” pungkasnya. (bud/oso)

“Saya minta doa dan restu sama kiai, semoga diberikan kelancaran dalam proses pendaftaran Pilkada ini,” kata pria yang akrab disapa Vian ini.

Sementara itu KH Syarkowi menyampaikan rasa bangga, karena ada dari wilayah tempat tinggalnya mengikuti kontestan Pilkada Jember kali ini.

“Saya sebagai pengasuh pondok pesantren dan warga sekitar, mempunyai harapan terhadap Mas Vian, agar niatnya mengabdi untuk masyarakat, diberi kemudahan dan kelancaran,” tuturnya.

KH Sarkowi juga mengaku, adanya Vian mendampingi dr Faida maju sebagai calon bupati untuk periode kedua, akan memberikan banyak harapan kepada masyarakat, sehingga akan lebih memberikan support terhadap keduanya.

“Karena orang kalau niat bagus, untuk mengabdi, memberi terbaik masyarakat serta manfaat bagi masyarakat itu termasuk ibadah,” ungkapnya.

Selain itu diketahui Vian juga memohon doa dan restu kepada KH Misbah Umar dan KH Izzat Chotib Umar Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Desa Sumber Wringin, bahkan, dengan ikhlasnya, KH Misbah Umar memberikan sehelai kain warna merah agar dikenakan Vian.

Dan tidak lupa Vian juga memohon doa dan restu kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qurnain yang diasuh KH. Yazid Karimullah. Tidak lupa, ulama tersebut juga mendoakan akan Vian supaya diberikan kemudahan dan kelancaran proses Pilkada. (gik/yud/oso)

Berkas yang diterima Calon anggota PPS, akan diterima mulai hari ini (selasa 18/2/2020) hingga enam hari ke depan.

“KPU Jember kini mulai menerima berkas calon PPS untuk Pilkada tahun 2020 September mendatang,” kata Divisi SDM dan Parmas KPU Jember, Andi Wasis, Selasa (18/2/2020) siang.

Setelah menerima berkas, seperti biodata diri jelas Andi Wasis, para calon anggota PPS lalu mengisi atau memasukkan data tersebut melalui aplikasi online, setelahnya menunggu pengumuman tes administrasi atau tes tulis, hingga tes wawancara.

“Kedepan nantinya KPU Jember akan mengambil 774 anggota PPS, dengan rincian, setiap desa akan di tempati 3 anggota PPS dan dikabupaten Jember di ketahui jumlah desa / Kelurahan ada 258 desa/kelurahan, ” jelas Andi wasis.

Dan untuk klasifikasi sambung Andi Wasis, anggota PPS sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni umur minimal 17 tahun, serta tidak boleh aktif di salah satu partai politik selama 2 tahun.

Sementara, salah satu calon anggota PPS yang mengaku berasal dari wilayah Ajung bernama Lina Amaliah mengaku tidak menemui kesulitan dalam menyerahkan berkas PPS.

“Tinggal mengisi biodata secara online, setelah itu tinggal menunggu jadwal tes administrasi,” jelasnya. (gik/yud/oso)

“Terhitung sejak dibukanya pendaftaran dan penyerahan berkas calon PPK di KPU Jember, sejak dari tanggal 18 Januari kemaren hingga sekarang Senin 920/1/ 2020) sekitar pukul 13.00 siang, tercatat sudah sekitar 170 an pendaftar, Jadi rata-rata perharinya berkisar 50an orang yang mendaftar, ” terang Andi Wasis Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Senin (20/1/2020) siang di kantornya.

Menurut Andi Wasis, salah satu syarat pendaftar harus jujur, tidak bergabung dengan partai (pengurus Partai) selama 5 tahun atau sudah keluar dari anggota partai.

“Kalau memang pernah ikut partai, jadi kader partai atau pengurus partai itu harus mengisi surat pernyataan, kan ada batasan, lima tahun, jadi sebelum itu tidak bisa,” ungkapnya.

Sedangkan, untuk pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Jember diperkirakan sekitar bulan maret 2020, setelah rekrutment verifikasi selesai, baru ke tahap PPS dan pendaftaran tetap di KPU Kabupaten.

“Kalau sekarang kepengurusan badan Ad Hock sekarang terbuka, kalau dulu nama atas saran-saran kepala desa, tapi kalau sekarang ada Undang-undang nomor 1 tahun 2015 maupun Undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwa yang membentuk PPK dan PPS yaitu KPU secara langsung dan Rekrutmentnya secara terbuka,” tegasnya. (gik/yud/oso)

Anggota KPU Jember 2014-2019 sekaligus narasumber, Habib Rahman mengatakan, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan itu. Juga, bertujuan membangun harmonisasi dan menyamakan pemahaman dalam mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember 2020.

“Kami butuh masukan evaluasi dan apresiatif karena ini memang tahapan dalam Pilkada, ini tahapan perencanaan dan persiapan detail pembidangan dan divisi. Sebagai informasi, kami sekarang sedang mempersiapkannya dan ini upaya evaluasi kepada pemilih sebelumnya sebagai modal lebih baik,” katanya.

Tak hanya itu, dalam prosesnya harus ada evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh perihal data pemilih tetap yang sampai saat ini kurang valid.

Selain itu, lanjutnya, banyak hal perlu dilakukan pendataan yang jelas dan lebih akurat ke depannya, apalagi Pilkada Jember 2020 segala hal teknis dan non teknis sudah seharusnya direncanakan dengan baik, tinggal eksekusinya saja yang perlu diperhatikan.

Dia menambahkan, bahwa dibandingkan pada Pemilu tahun 2019, giat tersebut lebih difokuskan untuk sistem pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemungutan suara. Untuk itu, pihaknya akan melakukan coklit (pencocokan dan penelitian) validitas daftar pemilih Pilkada Jember 2020.

“Ini spesifikasinya lebih kepada pemutakhiran data pemilih, yang disoroti itu bagaimana proses yang kemarin itu sudah efektif atau tidak, sosialisasi sebagai pemilih seperti apa, struktur dan sebagainya. Harapannya data pemilih untuk Pilkada Jember 2020 ini akan lebih valid karena cakupannya lebih ringkas, jadi hanya pemilih Pilkada Kabupaten Jember,” pungkasnya. (Kj1/Yud/oso)

“Jumlah anggaran yang disepakati sebesar Rp 82 miliar merupakan hasil dari pembahasan KPU dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) Kabupaten Jember,” kata Ketua KPU Kabupaten Jember, M.Syai’in.

Syai’in mengatakan, sebagai Ketua KPU dirinya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Jember beserta jajaran TAPD. Selain itu kepada sejumlah pihak yang telah bekerja keras sehingga penandatanganan NPHD terselesaikan secara tuntas.

“Honor penyelenggara pilkada yang paling besar itu tenaga ad hoc, kalau untuk kotak suara secukupnya saja. Itu untuk tingkat Kecamatan, Desa dan TPS, di sana 43 dan 47 TPS. Kalau dibandingkan Pilkada sebelumnya ini ada peningkatan sedikit terkait dengan logistik,” terangnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Jember Imam Thobroni Pusaka mengatakan, sejumlah catatan terkait pelaksanaan pemilu, bagaimana untuk Pilkada Jember 2020 itu ada yang naik. Anggarannya naik daripada sebelumnya.

“Untuk Bawaslu anggaran yang pasti itu Rp 22,9 miliar. Ini ada kenaikan dari pilkada sebelumnya, yang terbesar itu honor panitia adhoc, PPL dan TPS,” jelas ketua Bawaslu Jember yang akrab di sapa Thobroni ini.

Menurutnya, salah satu alasan adanya perubahan NPHD, misalnya karena hal itu disesuaikan dengan kebijakan umum anggaran, kemudian juga APBD Jember. Namun, sebelum ada pelaksanaan penandatangan NPHD, sempat dilaksanakan diskusi pembahasan hal tersebut antara pihak dengan TAPD.

“Pengajuan kami itu Rp 30 miliar, kami membahas dengan TAPD yang kemudian disesuaikan dengan aturan APBD,” pungkasnya. (Kj 1/Yud/oso)

Tampak hadir lima Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Ketua Achmad Anis, Ahmad Hanafi, Habib Rohan, Rima Diana Puspita, dan M.Sya’in, dan juga dihadiri oleh Forkompimda, Ketua Parpol, Bawaslu, Saksi Paslon Nomor Urut 01 dan 02 serta Saksi Parpol, maupun saksi DPD, Panitia Penyenggara Kecamatan (PPK) se Kabupaten Jember.

suasana saat perhitungan. (yud)

Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember Ahmad Hanafi, pelaksanaan tahapan rekapitulasi yang dimulai pada hari Minggu 28 hingga 30 April 2019.

“Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten Tahun 2019, direncanakan selama tiga hari mulai hari ini Minggu 28-30 April 2019,” kata Ahmad Hanafi.

Hanafi mengatakan, pembacaan sesuai dengan permintan Bawaslu dan disepakati oleh saksi mekanisme pembacan pertingkatan masing-masing.

“Untuk kali pertama pada hari ini pembacaan oleh PPK di mulai dari rekapan Paslon Presiden dan Wakil Presiden untuk dituntaskan seluruh Kecamatan, dan tahapan berikutnya DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan untuk pembacaan DPRD Kabupaten,” urai Hanafi.

Hanafi menerangkan Masyarakat yang tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), masih diberikan kesempatan melalui Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB).

” Ini perlu kami sampaikan karena adanya kekhawatiran sejumlah kalangan yang hingga kini tidak masuk dalan DPT tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif, DPRD Kabupaten / Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Pilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019,” terangnya.

Lebih lanjut Hanafi menjelaskan bahwa untuk pelaksanaanya pendaftaran melalui DPTb akan di mulai sejak tanggal 10 Pebruari hingga 18 Maret 2019 melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa / Kelurahan masing-masing.

“Jika ternyata masih belum juga terdaftar di DPT, DPTHP dan DPTb , kami masih memberikan kesempatan lagi untuk menggunakan hak pilihnya di TPS pada pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) atau surat keterangan dari Dispendukcapil, sebagai pengganti EKTP.” jelasnya.

Menurut Hanafi, bahwa untuk DPT Jember sebanyak 1.832.142 pemilih, sedangkan untuk jumlah TPS nya 7666 dengan masing-masing TPS sebanyak 300 pemilih. “Jumlah ini naik dua kali lipat dibandingkan jumlah TPS pada pilgub jawa timu yang hanya sekitar empat ribuan,” pungkasnya. (yud/yan)