“Pokok pembahasan dalam rakor tersebut meliputi pelaksanaan tahapan kampanye ,kemudian kesepakatan tentang bahan, jumlah dan ukuran serta tata cara pemasangan alat peraga kampanye (APK)” Ujar Ketua Komisioner KPU, Fathoni.

Fatoni menambahkan, selain itu, rakor tersebut guna menyamakan persepsi antara tim kampanye dan steak holder agar memahami, makna kampanye tujuan kampaye, batasan kampanye, konten kampanye serta media-media lain yang bisa digunakan untuk kampanye.

“Masalah kampanye bukan hanya semata-mata kpu sebagai penyelenggara, panwaslu sebagai pengawas,tapi juga tim kampanye harus paham apa itu kampanye, mekanismenya bagaimana. Oleh karenanya kita duduk bersama hari ini, bahwa kampanye itu seperti ini, hal-hal apa yang boleh dan tidak, dan apa yang harus dilakukan oleh kpu dan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka (tim kampanye.red). Kita diskusikan bersama,” pungkasnya.(ham/yan)

“Pokok pembahasan dalam rakor tersebut meliputi pelaksanaan tahapan kampanye ,kemudian kesepakatan tentang bahan, jumlah dan ukuran serta tata cara pemasangan alat peraga kampanye (APK)” Ujar Ketua Komisioner KPU, Fathoni.

Fatoni menambahkan, selain itu, rakor tersebut guna menyamakan persepsi antara tim kampanye dan steak holder agar memahami, makna kampanye tujuan kampaye, batasan kampanye, konten kampanye serta media-media lain yang bisa digunakan untuk kampanye.

“Masalah kampanye bukan hanya semata-mata kpu sebagai penyelenggara, panwaslu sebagai pengawas,tapi juga tim kampanye harus paham apa itu kampanye, mekanismenya bagaimana. Oleh karenanya kita duduk bersama hari ini, bahwa kampanye itu seperti ini, hal-hal apa yang boleh dan tidak, dan apa yang harus dilakukan oleh kpu dan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka (tim kampanye.red). Kita diskusikan bersama,” pungkasnya.(ham/yan)

“Undang-undang sekarang mengamanatkan, pasangan calon boleh menambahkan, alat peraga kampanye boleh sampai 150%,” ujar Komisioner bidan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Fatoni, menjelaskan penambahan tersebut boleh dilakukan telah disetujui KPU dan sesuai dengan ketentuan APK yang telah di tetapkan oleh KPU.

Selain APK, penambahan itu juga berlaku juga untuk Bahan Kampanye Hingga 100%, namun tetap harus disetujui oleh KPU.

“Bahan kampanye besaranya sudah ditentukan KPU, namun pasangan calon boleh melakukan penambahn hingga 100% , namun harus tetap sesuai koridornya, desain, ukuran dan konten harus dikonsultasikan dan disetujui KPU,” ungkapnya.

Menurutnya dengan diperbolehkannya pasangan calon melakukan penambahan APK dan Bahan Kampanye itu dapat menekan anggaran KPU.Mengingat pemilu yang lalu, kalau semua dibebankan kepada anggaran pemerintah (APBD) kepada pemerintah itu anggarannya luar biasa besar.

“Kalau itu (APK dan bahan Kampanye.red) di Jombang misalnya, kalau full APK dan bahan kampanye didanai oleh anggaran pemerintah bisa tembus hingga 13 milyar, itu dengan asumsi 6 calon, Dengan adanya pemilahan seprti ini kita hanya bisa ambil antara 1,2 milyar.

Sedangkan untuk sekarang yang daftar 3 calon tembus 6-8 milyar dan kita bisa tekan sampai dengan seperlimanya,” pungkas Fathoni. (ham/yan)

“Kami tawarkan tiga opsi. Yakni enam dapil, tujuh dapil, dan delapan dapil. Nah yang khusus dapil delapan ada A dan B,”Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Jombang M Dja’far, dalam Press reales perencanan penataan dapil di Kantor KPU ,Jln KH Romly Thamim, Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Jumat (19/1/2018).

Dja’far menjelasakan, penataan dapil sendiri berpatokan kepada 7 prinsip, diantaranya pertumbuhan penduduk. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Jombang saat ini ada 1.295.960 jiwa, dimana 652.730 jiwa penduduk laki-laki dan 643.230 jiwa. Dengan jumlah jiwa diangka kisaran 1 juta jiwa, maka mengacu Bilangan Pembagi Penduduk (BPP) dengan dengan angka 25.919, jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi.

“Jadi jumlah penduduk 1.295.960 jiwa dibagi BPP 25.919 jumlahnya adalah 50 sekian. Jadi itu tetap ukuran jumlah kursi DPRD Jombang. Kalau jumlah penduduk pada angka 3 juta jiwa, jumlah kursi baru bisa 55 kursi,” papar Dja’far.

Berikut lanjut Dja’far, rincian tiga opsi tersebut, pertama untuk opsi enam dapil maka pembagiannya antara lain, Dapil Jombang (1) terdiri dari dua Kecamatan yakni Kecamatan Jombang dan Kecamatan Peterongan. Dapil Jombang (2) yakni meliputi Kecamatan Diwek, Jogoroto dan Sumobito. Dapil Jombang (3) terdiri dari Kecamatan Mojoagung, Bareng, Mojowarno dan Wonosalam. Dapil Jombang (4 ) terdiri dari Kecamatan Perak, Bandar Kedungmulyo, Gudo dan Ngoro. Dapil Jombang (5 ) terdiri dari Kecamatan Megaluh, Kesamben serta Tembelang. Dan Dapil Jombang (6) diantaranya Kecamatan Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu dan Ngusikan.

Kemudian untuk opsi kedua untuk tujuh dapil yakni Dapil Jombang (1) Kecamatan Jombang Kota dan Peterongan. Dapil Jombang (2) Kecamatan Diwek dan Jogoroto. Dapil Jombang (3) Kecamatan Mojoagung dan Sumobito. Dapil Jombang (4 ) Kecamatan Bareng, Mojowarno dan Wonosalam. Dapil Jombang (5) Kecamatan Perak, Gudo dan Ngoro. Dapil Jombang (6) Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Tembelang dan Megaluh. Dapil Jombang (7) terdiri dari Kecamatan Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu serta Ngusikan.

Sedangkan untuk opsi ketiga untuk opsi delapan dapil yakni ,Dapil Jombang (1) meliputi Kecamatan Jombang Kota, Dapil Jombang (2) meliputi Kecamatan Diwek dan Jogoroto. Dapil Jombang (3) meliputi Kecamatan Peterongan, Sumobito dan Kesamben. Dapil Jombang (4) Kecamatan Mojoagung dan Mojowarno. Dapil Jombang (5) Kecamatan Bareng, Ngoro dan Wonosalam. Dapil Jombang (6) Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak dan Gudo. Dapil Jombang (7) Kecamatan Tembelang, Megaluh dan Ploso. Dapil Jombang (8) Kecamatan Plandaan, Kabuh, Kudu serta Ngusikan.

Kemudian dari usulan tersebut nantinya akan diserahkan ke KPU, serta di lakukan uji publik.
“Nantinya usulan diserahkan ke KPU Provinsi Jatim untuk disampaikan ke KPU pusat. Kemudian hasil respon dan masukan dirapatkan yang kemudian dilakukan uji publik serta penetapan,” pungkas Dja’far. (ham/yan)