Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraeni melalui Pokja Rekrutmen PPK dan PPS, Dian Purnawan mengatakan, jumlah total yang mengikuti tes tulis dari 217 Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Banyuwangi ini sebanyak 1.548 orang.

BANYAK : Total 1.548 orang calon anggota PPS saat mengerjakan tes tulis yang diselenggarakan KPU Banyuwangi, bertempat di GOR Tawangalun, Rabu (04/03/2020) siang. (ras)

“Ada 50 soal pilihan ganda yang harus dikerjakan peserta dalam waktu 60 menit,” ujar Dian Purnawan.

Untuk menghindari atau mengantisipasi adanya kecurangan, kata Dian pihaknya membuat soal yang dikerjakan peserta ini terbagi menjadi 2 tipe.

“Materinya seputar kepemiluan, mulai tugas wewenang PPS, proses pemutakhiran data dan lain sebagainya. Ada 2 tipe soal, yakni tipe A dan tipe B. Agar antar peserta tidak saling contek,” kata Dian.

Dian mengatakan, tes tulis ini, pihaknya turut melibatkan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Setelah itu, pihaknya akan mengkoreksi hasil tes tulis ini selama 3 hari. Selanjutnya, akan menetapkan 6 peserta dengan nilai tertinggi ditiap Desa/Kelurahan yang dinyatakan lolos, selanjutnya akan mengikuti tahap selanjutnya tes wawancara.

“Dari tes tulis ini kami akan mengumumkan 6 besar peserta, yang akan mengikuti wawancara. Untuk tes wawancara. Pengumuman tes wawancara akan diumumkan pada 8-9 Maret 2020,” terangnya.

Sedangkan jadwal tes wawancara, lanjut Dian KPU Banyuwangi menjadwalkan pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2020. Lebih lanjut Dian mengatakan, untuk tes wawancara ini, terbagi menjadi 5 Daerah Pemilihan (Dapil). Setiap 1 komisioner KPU bertanggung jawab 1 Dapil.

“Anggota KPU kan ada 5, setiap komisioner KPU bertanggung jawab 1 Dapil,” tutupnya.

Tes tulis yang diselenggarakan oleh KPU Banyuwangi ini juga disaksikan Komisioner Bawaslu Banyuwangi. Bahkan Bawaslu dengan ketat mengawasi jalannya tes tulis calon anggota PPS. Mulai pembukaan lembar soal hingga memasukkan hasil tes ke dalam amplop dan tersegel mendapat pengawasan dari Bawaslu.

Meski suhu di ruangan GOR agak panas, para peserta tes tulis calon anggota PPS terlihat khusyuk menjawab soal demi soal. Tes tulis dimulai pukul 10.30 berjalan dengan cukup aman dan kondusif. (ras/oso)

Pelantikan anggota PPK untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 dihadiri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Forum Pimpin Daerah (Forpimda) Camat dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersama Komisioner KPU Banyuwangi usai pelantikan melakukan foto bersama dengan anggota PPK yang baru dilantik, Sabtu (29/02/2020) siang. (ras)

Koordinator Pokja Rekrutmen PPK dan PPS KPU Banyuwangi, Dian Purnawan berpesan kepada 125 anggota PPK yang sudah dilantik harus bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta menjjalan tugas sesuai dengan tahapan dan menjaga independensi serta berintegritas.

“125 PPK yang baru dilantik ini, saya harap mampu bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan tahapan dan penuh tanggung jawab. Harus independen, harus menjaga integritas dan patuh kepada UU,” harap Dian Purnawan.
Setelah dilantik, kata Dian petugas PPN harus segera membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan kecamatan, untuk ketersediaan kantor PPK.

“Awal bulan Maret ini seluruh PPK harus sudah melaksanakan tugasnya. Makanya ketersediaan kantor harus ada. Dan yang paling utama itu masalah pemutakhiran daftar pemilih. Agar pemutahiran data ini segera tercapai perlu bersinergi dengan kecamatan,” ujar Dian.

Sementara Bupati Anas mengharapkan seluruh proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 dapat berjalan sukses, lancar dan aman. Penyelenggara Pilkada tahun 2020 harus bisa menghasilkan Pilkada yang berkualitas, sehingga mampu melahirkan pemimpin yang bekualitas juga.

“Mudah-mudahan KPU bisa bekerja dengan baik, profesional dan proses tahapanya berjalan lancar. Pemerintah daerah juga akan terus mensuport melalui pencairan anggaran dan lain-lain, agar Pilkada Banyuwangi berjalan sukses, “ pungkasnya. (ras/oso)

Ditegaskan, Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraini menyampaikan, berkas syarat dukungan Bapaslon Satiyem – Sunaryanto ter-submit dan teregistrasi pada pukul 23:50 WIB. Untuk sementara KPU belum bisa memberikan tanda terima berkas syarat dukungan kepada Bapaslon, menunggu proses verifikasi administrasi atau penghitungan jumlah syarat dukungan.

“Ada waktu 3 hari, mulai besok tanggal 24 hingga 26 Pebruari 2020 untuk melakukan proses penghitungan jumlah berkas syarat dukungan, setelah itu baru KPU bisa mengatakan berkas tersebut lengkap kita terima atau tidak,“ ucap Dwi Anggraini.

Selanjutnya jika dalam proses penghitungan berkas syarat dukungan, jumlahnya kurang dari ketentuan sebanyak 85.643 dukungan, maka KPU akan menyatakan tidak memenuhi syarat dan secara otomatis Bapaslon tidak bisa melanjutkan ke tahapan pendaftaran.

“Berkas atau form B 1.1 yang kita terima dan masuk proses penghitungan itu yang bertandatangan dan di bubuhi materai, yang tidak ada materai dan tanda tangannya tidak kita proses,“ tegasnya.

Dwi Anggraini menambahkan,deadline terakhir penyerahan berkas syarat dukungan Bapaslon jalur perseorangan, hingga pukul 00:00, hanya pasangan Satiyem – Sunaryanto yang datang ke KPU Banyuwangi, Adapun berkas syarat dukungan yang diserahkan oleh Bapaslon Satiyem – Sunaryanto, klaimnya mencapai 94.958 dukungan.

Jumlah itu melebihi syarat dukungan minimal yang ditetapkan KPU Banyuwangi bagi calon yang ingin maju lewat jalur perseorangan, yakni 85.643 dukungan.

“Dari Bapaslon Purnomo – Suminto, tadi konfirmasi batal datang ke KPU, karena syarat dukungan yang dimiliki kurang,“ pungkasnya. (git/oso)

Rapat pleno menetapkan jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.696.630 jiwa, tersebar di 25 kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi . Sementara jumlah kursi di DPRD Banyuwangi sebanyak 50 kursi.

Jika dibandingkan Pilkada 2014 terjadi pertambahan penduduk sekitar 66.161 jiwa dari 1.627.469 jiwa. Atas hal tersebut berdasarkan Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 bahwa Kabupaten Kota yang jumlah penduduknya diatas satu juta, jumlah Kursi Anggota DPRD adalah berjumlah 50 Kursi.

“Sesuai dengan data DAK2 dari Mendagri dengan jumlah penduduk kabupaten Banyuwangi 1.696.630 jiwa jadi jumlah kursi DPRD Banyuwangi tetap 50 kursi”, kata Devisi Teknis KPU Banyuwangi, Suherman.

Suherman menambahkan, KPU Kabuapaten Banyuwangi juga akan mengadakan rapat Simulasi penghitungan alokasi kursi dan Dapil di tahun 2019 menurut data DAK2 terbaru. Dalam Simulasi dipandu Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi terdapat 3 contoh simulasi Dapil yang terbagi menjadi 5, 6 dan 7 Dapil (Daerah pemilihan).

Dengan penyebaran kursi 3 – 12 kursi perdapil. Dalam uji publik nantinya mengundang Stakeholder dan pimpinan partai politik. Partai politik akan diberikan kewenangan apakah dapil akan tetap atau akan ada perubahan.

“Jika ada perubahan pimpinan pantai politik harus menyatakan pernyataannya secara tertulis dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Penetapan dapil akan ditetapkan pada 20 Maret – 6 April 2018,”tambahnya. (apr/yan)