Saksi dari Paslon Gus Ipul – Puti memilih untuk tidak menandatangani hasil akhir rekapitulasi pemungutan suara dari setiap kecamatan di Kabupaten Jombang dan memutuskan keluar dari ruang rapat pleno.

“untuk saat ini kami tidak mau menandatangani hasil itu ( rekapitulasi pilgub.red ) Dan pada saat pembacaan hasil akhir, kami milih tidak mengikuti,”Ujar Muhammad Sofwan kepada awak media.

Menurut sofwan,Sikap tersebut dilakukan sebagai wujud penolakan terhadap hasil kinerja KPU Kabupaten Jombang, yang ditengarai adanya beberapa temuan terkait dugaan pelanggaran Pilkada pada proses pemungutan suara.
Tidak tanggug-tanggung tim saksi gus ipul – puti mengaku telah mendapati 65 temuan dugaan pelanggaran pilkada di kabupaten Jombang.

“Berdasarkan hasil kinerja dari saksi kami dan perangkat kami, kami menemukan beberapa temuan. Untuk sementara ini saja, kami menemukan 65 temuan, yang ditengarai ada pelanggaran. ,” tegas Sofwan

Dengab adanya 65 temuan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak tim paslon 2 di Jawa Timur dan akan berkoordinasi dengan tim advokasinya untuk langkah hukum yang akan diambil.
“Tim kami masih tetap berjalan untuk terus melakukan kajian. Untuk masalah pelaporan, kami masih terus berkoordinasi dengan tim advokasi di Jawa Timur,” tandasnya.

Sofwan juga kecewa dengan kinerja penyelenggara pemilu. Ia beranggapan kinerja dari penyelenggara Pemilu berpihak kepada salah satu pasangan calon,hal itu berdasar dari temuan hasil pemungutan suara Pemilihan Gubernur Jawa Timur di Jombang

“Catatan-catatan dari penyelenggaraan, kami menduga ada upaya-upaya yang dilakukan secara masiv oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan paslon tertentu,” Ungkapnya.

Sementara, Anggota Komisioner KPU Kabupaten Jombang, M Dja’far saat berusaha dikonfirmasi memilih untuk tidak berkomentar, dengan alasan proses rekapitulasi belum selesai. “Nanti saja, kan belum selesai (rekapitulasi, red),” jawabnya singkat saat berusaha diwawancarai oleh sejumlah media saat jam istirahat. (ham/yan)

Menurutnya berdasarkan juglajuglis nomer 31 tahun 2018 menyebutkan untuk bisa di angkat kembali menjadi PPK dan PPS pemilu 2019 untuk daerah jawatimur KPU boleh melakukan assesmen penilaian terhadap PPK dan PPS yang ada , ada hal yang dinilai misalnya periodesasi.

“Ada lima (5) tahapan assesment dalam pengangkatan kembali PPK dan PPS periodisasi,forum grup discusion (FGD) , Pleno ,Kusioner, dan terkhir kita kroscek terhadap pekerjaanya.” Ujar Komisioner KPU Fathoni.

Lebih lanjut,dari 105 anggota PPK dan 918 anggota PPS di antaranya di nyatakan gugur dan tidak memenuhi syarat sebagai PPK karena telah melewati periodisasi ,oleh karenaya untuk mengisi kekosongan tersebut KPU menggunakan Hak asesmenya.

” dari 105 anggota 63 anggota PPK yg dilantik masing-masing tiga orang satu kecamatan dan untuk PPS tetap 918 dan untuk pengantian yang terkena penalti periodesasi KPU bisa menganggkat dari pendidik atau bekerjasama dengan lembaga pendidikan dengan menggunakan hak assmen/penilaian,”pungkasnya.

Sekedar diketahui, sesuai tahapan, maka seluruh anggota PPK Pemilu 2019 mulai bertugas sejak selesainya pelantikan hingga tuntasnya seluruh tahapan Pemilu 2019 mendatang. Diantara tugas dan wewenang PPK adalah membantu KPU dalam melaksanakan semua tahapan dan melakukan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan sesuai aturan kepemiluan. (tyo/yan)

Memontum Jombang — Datang dengan naik becak M Syafiin dan Choirul Anam (Sahrul) mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang sebagai Pasangan Calon Bakal Bupati Jombang dan wakil Bupati Jombang, Rabu (10/1/2017).

Dengan mengayuh becak Syafiin, ingin mengenang masa lalunya, sebagai tukang becak, kehidupan masa lalunya membuatnya ingin mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat dan menjadikan jombang lebih baik lagi.

“Saya dulu tukang becak Mas, jadi saya dulu 3 sampai empat tahun sekolah guru olahraga di Surabaya. Karena bapak saya orang miskin, rumah saya di Desa Darurejo, Kecamatan Plandakan Jombang. Kehidupan saya kurang beruntung jadi saya mbecak, mohon restunya. Saya ingin mengabdikan diri ke masyarakat Jombang agar kehidupannya lebih baik lagi,” ujar Syafiin saat disinggung awak media kenapa memilih becak sebagai transportasinya ke KPU Jombang

Syafiin (Baju putih) bakal calon bupati Jombang dan Choirul Anam (baju merah duduk di becak) dalam perjalanan menuju KPU Kabupaten Jombang Rabu sore

Selain itu, Paslon bakal Cabup dan Cawabup Bupati Jombang tersebut, diarak oleh ratusan massa pendukung dari partai koalisi yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dan Partai Hati Nurani Rakyat serta dua Partai pendukungnya Partai Bulan Bintang (PBB) juga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Selanjutnya, Syafiin mengatakan bahwa tidak ada kendala yang berarti dalam kelengkapan pemberkasan syarat pendaftarannya sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang dalam pilkada 2018 Juni mendatang. Hanya kelengkapan beberapa berkas fotokopi dan legalisir saja.

“Tinggal soft copy, dan itu katanya teknis saja. Jadi tidak ada masalah dalam kelengkapan berkas pendaftaran,” pungkasnya.

Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Jombang, M Dja’far menjelaskan, berkas paslon Sahrul sudah kita cek tadi dan tidak ada persoalan. “Berkas sudah lengkap, tadi hanya soft copy yang belum sempat, jadi kita bantu,” jelasnya.

Menurut Dja’far dari tiga Paslon Bakal Cabup dan Cawabup Jombang yang melakukan pendaftaran Di KPU Jombang, nantinya berkas-berkasnya akan kita teliti lagi keabsahannya.

“Sekarang hanya penyerahan berkas saja, nanti akan kita koreksi dan kita teliti keabsahanya. Berkas siapapun (berkas ketiga calon Bupati Jombang, yakni Munjidah Wahab, Nyono Suharli dan Syafiin.red), nanti ada perbaikan pada tanggal 18 dan 20,” pungkasnya. (ham/yan)

Selain didampingi oleh puluhan orang massa pendukung,Kehadiran Paslon Nyono dan Subaidi Muchtar Didampingi oleh Lima partai Koalisi diantaranya Golkar, PKB, PAN, PKS dan Nasdem tampak hadir pula pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyah Bahrul Ulum Tambak Beras KH M Sulthon Abdul Hadi.

“Saya dengan pak Subaidi Mukhtar mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang didampingi KH .Sulthon Abdul Hadi dan lima partai Koalisi,” ujar Nyono Suharli dalam Jumpa Pers Kepada Awak media.

Menurut Nyono, Berkas pendaftaran telah diberikan kepada KPU dan semua persyaratan sudah lengkap dan sesuai yang disampaikan oleh komisioner KPU, tinggal melakukan tahapan selanjutnya yakni cek kesehatan.

“Alhamdulilah, setelah berkas di cek oleh komisioner sudah lengkap, sesuai arahan KPU kita tinggal cek kesehatan,” pungkas Nyono.

Sementara itu, Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Jombang M Dja’far menuturkan setelah berkas diterima oleh KPU Paslon wajib mengikuti pemeriksaan Kesehatan jasmani dan rohani dan bebas dari penyalah gunaan narkoba.

“Untuk jadwal (pemeriksaan kesehatan–red) kami buka tanggal 12 januari sampai 14 Januari di Rumah sakit Angkatan Laut Dr Ramlan Surabaya,” pungkasnya. (ham/yan)