Mesti Perhitungan suara masih berlangsung Jaringan Kiai dan Santri Nasional (JKSN) Jokowi – Makruf Amin Kabupaten Lumajang, mengklaim Jokowi menang atas Prabowo.Tidak tanggung tanggung, menurut JKSN Lumajang, kemenangan Jokowi – Makruf Amin mencapai 70 persen. Seluruh dapil dari 5 dapil yang ada di Lumajang, menang telak. Prabowo – Sandi hanya unggul di dapil 5 yang meliputi Klakah, Ranuyoso, Randuagung, Kedungjajang.

Muhammad Syukrillah, SH, MH, Ketua JKSN Kabupaten Lumajang, dalam konferensi pers, Minggu (28/4/2019) siang, memaparkan, data kemenangan Jokowi – KH Makruf Amin diinput dari saksi-saksi JKSN.

“Ini data valid dan bisa dipertanggung jawabkan. Tetapi, saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa kami tidak mendahului ketetapan KPU. Secara persis dan praktis tetap menunggu bagaimana pleno KPU”, Katanya.

Pihaknya, ungkap Syukrillah, berani menggumumkan hari ini karena data perolehan Jokowi valid karena berdasarkan DA1 asli di PPK se Kabupaten Lumajang.

“Kalau tidak valid, kita tidak berani mempublis”, ujarnya. Saat ditanya apakah kemenangan Jokowi – Makruf Amin atas rivalnya Prabowo – Sandi di Lumajang versi JKSN tidak akan mengalami perubahan saat penghitungan di KPU, dia kembali menegaskan, data JKSN berdasarkan hasil rekap DA1.

“Di Kabupaten Lumajang, berdasarkan DA1, Jokowi menang. Tapi kita tetap mengikuti dan menunggu ketetapan yang direkap oleh KPU Lumajang”, terangnya didampingi Sekretaris JKSN Lumajang, Sholehudin Nafis dan penasehatnya, Gus Samsul. Perlu diketahui, Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan (5 dapil). Dari 21 kecamatan ini Jokowi “sapu bersih” 17 kecamatan ( 4 dapil). Sedangkan di empat Kecamatan yakni Kedungjajang, Ranuyoso, Klakah, Randuagung (1 dapil) Prabowo menang.

“Semua dapil 1, 2, 3, dan 4 Jokowi menang. Dapil 5 Prabowo yang menang”, imbuh Nafis, panggilan karib Sholehudin Nafis. Untuk mengantisipasi adanya perubahan jumlah perolehan suara Jokowi, pihaknya kata Nafis, sudah menyiapkan saksi-saksi dari JKSN Lumajang yang ditunjuk oleh JKSN Daerah Jawa Timur.

“Sebagai antisipasi kami punya DA1 asli. Bila ada data tak sama di penghitungan KPU bisa diadu. Kita kroscek bersama-sama. Kalau ada perubahan yang sangat signifikan, maka kami saksi-saksi JKSN siap untuk menyampaikan data akurat”, tegasnya.

Syukrilah berharap pihak KPU bisa melaksanakan penghitungan ini dengan baik dan benar. Jangan sampai waktunya molor seperti di beberapa PPK.

“Yang kedua KPU menghitung berdasarkan DA1 yang dari kecamatan-kecamatan dan dilakukan secara terbuka. Kalau ada kesalahan itu manusiawi dan wajar. Tetapi, secara bersama-sama kita cari salahnya dimana dan kita benarkan secara bersama-sama pula”, imbuhnya. (adi/yan)

“Kita akan umumkan selama 3 hari di media massa sesuai Peraturan KPU,” terangnya.

Mudawiyah juga menegaskan, Sebelumnya ada 593 bacaleg dari 16 partai politik yang mendaftar ke KPU. Kemudian ada 43 bacaleg diantaranya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga dalam DCS ada 550 bacaleg yang ditetapkan.

Jelang penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) Anggota DPRD Lumajang Pemilu 2019, ada sejumlah bakal caleg yang gugur. Diantaranya, dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan ada juga yang mengundurkan diri.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang, Siti Mudawiyah menyampaikan, ada salahsatu bacaleg yang dicoret atau di-TMS. Sehingga tidak dapat bersaing dalam perebutan kursi DPRD pada 2019 mendatang. Dari DCS (Daftar Caleg Sementara) yang sudah diumumkan sebelumnya, ada beberapa tanggapan dari masyarakat yang masuk dan menjadi pertimbangan KPU.

“Ada yang masih aktif jadi perangkat desa, maka kita TMS, (tidak memenuhi syarat)” tegasnya.

Kemudian ada 5 bacaleg yang mengundurkan diri. Diantaranya dari PKB. Kemudian PKB mengajukan penggantian tiga orang diantaranya. Karena untuk dua sisanya tidak bisa, dengan alasan dapat mempengaruhi kuota bacaleg perempuan. “Nanti dalam DCT, dari PKB yang semula 50 bacaleg akan muncul 47 bacaleg,” pungkasnya.(adi/yan)

Yusuf Adi Pamungkas STP Divisi Umum Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Lumajang, Jumat(22/6/2018). mengatakan, Plt Bupati Lumajang telah mengecek dan mengawal langsung kesiapan logistik Pilkada Kabupaten Lumajang.

“Pak Plt Bupati menyebutkan persiapan logistik Pilkada di Lumajang hampir rampung,” terangnya.

Yusuf juga mengatakan, Plt Bupati hanya ada dua hari menjabat sebagai Plt Bupati Lumajang akan tetapi masih tetap bersemangat dan tanggung jawab penuh terhadap jalannya proses Pilkada Lumajang.

“Sebagai plt Bupati beliau kan bertanggung jawab terkait suksesnya Pilkada salah satunya yakni tahapan untuk persiapan logistik dalam Pilkada,” ungkapnya.

dr.Buntaran Supriyanto sebagai Plt tentunya juga ingin memastikan bahwa logistik dari sisi persiapan, persedian dan kualitas betul betul tidak ada permasalahan.

Dalam debat kedua tersebut Paslon Nomor Urut 1. H. Thoriqul Haq MML – Ir.Indah Amperawati M.Si, Paslon Nomor Urut 2. Drs. H. As’at, M.Ag-H.Thoriq dan Paslon Nomor Urut 3. H. Rofik, S.H. M.H, – Ir. Nurul Huda. saling adu Visi dan Misi masing-masing. Ketiganya larut dalam suasana debat yang hangat.

Seperti halnya debat pertama, dalam kesempatan tersebut pasangan calon diperkenankan membawa masa pendukung dengan jumlah terbatas menyesuaikan kapasitas gedung. Dan bagi masyarakat dapat menyimak jalannya Debat Publik II Pilbup Lumajang melalui media yang telah ditunjuk oleh KPU Lumajang untuk menyiarkan secara langsung, yakni LPPL Radio Suara Lumajang, Radio Semeru, Radio Gloria dan Lumajang Vision.

“Ini dalam rangka kita mengakomodir, bahwa masyarakat Lumajang berhak melihat bagaimana antusiasme dari ketiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kita,” ujar Siti Mudawiyah, SE, Ketua KPU Lumajang ketika menyampaikan sambutannya.

Dalam mencapai berbagai sasaran pembangunan di Kabupaten Lumajang, Visi dan Misi yang diusung oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati harus selaras dengan program pembangunan di Provinsi dan Nasional. Kondisi, potensi dan karakteristik Kabupaten Lumajang disesuaikan dengan prioritas nasional.

“Dalam debat kali ini ketiga Pasangan Calon mengeksplore masing-masing kualitas, ide-ide segarnya untuk pembangunan, untuk mengeluarkan potensi-potensi, solusi-solusi yang akan diberikan kepada masyarakat terkait dengan permasalahan daerah,” pungkas Mudawiyah. (adi/nay)