Video berdurasi 13 detik tersebut, akhirnya viral dan menjadi konsumsi publik. Video tersebut, pun akhirnya menuai kecaman, karena KPU dinilai abai dengan protokol kesehatan. 

Menurut Pemerhati Hukum Mujiono SH kepada wartawan memontum.com, mengatakan bahwa kami selaku masyarakat Situbondo, menyampaikan selamat atas penetapan pasangan calon Bupati Situbondo terpilih, yang saat ini resmi ditetapkan oleh KPU Situbondo.

”Pertama, saya mengucapkan selamat untuk Paslon Bupati Situbondo Terpilih bapak H Karna Suswandi dan Ibu Hj Khoirani yang saat ini sudah ditetapkan sebagai Bupati Situbondo terpilih oleh KPU. Semoga, beliau bisa membuat Situbondo lebih baik lagi dari Pemerintahan sebelumnya,” katanya.

Akan tetapi, sambung dia, dirinya sangat menyesalkan adanya insiden viralnya video di media sosial pada acara tersebut dengan adanya joget disertai saweran yang diduga sudah melanggar Protokol Kesehatan (Prokes).

“Sayang, acara tersebut dinodai hal negatif yang diduga melanggar Prokes, dimana ada insiden dan saya kira sangatlah memalukan,” ujarnya, Minggu (24/01).

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Marwoto SE, menjelaskan bahwa terkait viralnya video joget-joget anggota dan stafnya di lokasi penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, pihaknya menegaskan, aksi tersebut dilakukan secara spontan pasca penetapan bupati terpilih.

“Jadi, tidak ada hubungannya dengan acara penetapan bupati terpilih. Kita melakukan itu di luar acara,” ungkapnya kepada awak media.

Lebih lanjut, Marwoto menampik bila acara tersebut dinilai melanggar protokol kesehatan. Sebab personel KPU yang ikut berjoget bersama pemandu lagu hanyalah enam orang.

“Yang berjoget kebanyakan memakai masker. Hanya satu orang yang tidak menggunakan amasker. Itu pun karena dia baru selesai makan,” tambahnya.

Marwoto meminta tidak ada pihak yang menghubung-hubungkan aksi tersebut dengan KPU secara kelembagaan. 

“Karena memang tidak ada sangkut pautnya dengan KPU. Itu bukan kegiatan lembaga. Sehingga menjadi tanggung jawab masing-masing personal,” tegasnya. (mam/ed2)

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 5/PL.027-Kpt/3512/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Situbondo tahun 2020, maka KPU Kabupaten Situbondo menetapkan pasangan Karna Suswandi-Nyai Khoirani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

“Hari ini kita menggelar rapat pleno terbuka penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, yakni Karna Suswandi – Nyai Khoirani,” kata Ketua KPU Situbondo.

Dengan demikian, tambah Marwoto, jika melihat masa akhir jabatan bupati saat ini, maka pada tanggal 17 Februari 2021 dimungkinkan akan menggelar pelantikan. Namun, hal ini masih menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Timur.

“Artinya, proses di KPU sudah selesai. Selanjutnya, tinggal menunggu dari DPRD Situbondo untuk segera ditindak lanjuti,” tambahnya.

Lebih lanjut Marwoto menjelaskan, setelah rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo terpilih, selanjutnya salinan berita acara kita serahkan ke paslon, DPRD dan KPU RI. “Dalam hal ini melalui KPUD Provinsi Jawa Timur,” tuturnya.

Usai ditetapkan sebagai Bupati terpilih, Drs Karna Suswandi MM, dalam sambutannya mengatakan, terima kasih kepada KPU Kabupaten Situbondo yang telah melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2020 dengan aman, lancar, tertib dan sukses.

“Kami ucapkan terima kasih kepada KPU Situbondo yang telah melaksanakan tahapan pilkada dari awal hingga akhir berlangsung aman, sukses, tertib dan terkendali,” kata Karna Suswandi.

Selain itu, Karna Suswandi juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan Polres Situbondo serta Kodim 0823/Situbondo yang telah melaksanakan tugas pengaman dengan baik. “Saya juga mengucapkan pihak keamanan Polres Situbondo dan Kodim 0823/Situbondo yang telah menjaga stabilitas keamanan pilkada hingga penetapan ini,” ujarnya. (her/sit)

Sosialisasi PKPU nomor 5 tahun 2020 dihadiri oleh Kajari Situbondo Nur Slamet SH MH. Ketua Bawaslu Murtapik S Sos, Kadisdukcapil Situbondo Drs H Sofwan Hadi M Si dan Kepala Bakesbangpol Drs H Edy Wiyono M Si serta dihadiri para komisioner KPU dan pengurus partai politik peserta Pilkada.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto SE dalam sambutannya mengatakan, bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini DPR RI dan KPU RI telah memutuskan bahwa Pemilihan Serentak Tahun 2020 akan tetap dilanjutkan namun dengan menggunakan protokol kesehatan.

“ Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita sebagai penyelenggara, namun saya mempunyai keyakinan dan harapan yang sangat tinggi bahwa dengan adanya protokol kesehatan akan menimbulkan norma baru sesuai dengan apa yang sering disebutkan Presiden Republik Indonesia, ” ujarnya.

Marwoto menyebutkan, bahwa Pilkada Serentak Tahun 2020 ini akan sangat berbeda karena seluruh tahapan dan jadwal akan disesuaikan dengan protokol kesehatan.

“ Kami meminta bantuan kepada semua pihak, wabil khusus pemerintah daerah dan juga Forum Pimpinan Daerah, yang paling pokok kami mohon bantuan kerjasamanya kepada para pimpinan partai politik dan peserta paslon perseorangan untuk sama-sama kita berdisiplin dalam pelaksanakan Pilkada tahun 2020, “pintanya.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto SE. (her)

Lebih lanjut Marwoto menegaskan, tugas kami juga untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

” Juga kami akan berkoordinasi dan bersinergi antara seluruh lintas sektor terkait dalam solusi setiap tahapan, “ungkap Marwoto.

Pada kesempatan tersebut Kapolres Situbondo AKBP Sugandi SIK M Hum juga menyampaikan tentang peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 yang baru ini perlu disosialisakan kepada seluruh masyarakat termasuk kepada TNI Polri dimana pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang tertunda tetap akan dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 dengan tetap melakukan upaya pencegahan dengan protokol kesehatan.

“ Peraturan yang baru ini sudah disesuaikan dengan kondisi Covid-19, semua pelaksana, petugas keamanan maupun masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan, “ terang Kapolres AKBP Sugandi.

Kapolres AKBP Sugandi juga menegaskan, bahwa TNI Polri sudah siap melaksanakan pengamanan dan pengawalan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wabup Situbondo serta mengantisipasi perkembangan situasi Kamtibmas konvesional maupun di media sosial terkait Pilkada, pungkasnya. (her/yan)

Dalam kegiatan ini dihadiri Ketua dan Komisioner KPU Marwoto,SE, Komisioner Bawaslu, Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Akhmad Juni Toa,SE.,M.I.Pol, Asisten 1 Pemkab Situbondo Ir.H.Agus Fauzi,M.Si, Sekretaris KPU, Kapolsek Panarukan AKP Sudpendi,SH, Danramil Panarukan, Camat Panarukan, Ketua PPS Kecamatan Panarukan dan peserta sebanyak 150 orang.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Marwoto,SE saat membuka acara tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah sosialisasi kepada masyarakat untuk mensukseskan Pemilu 2019 dengan tidak golput, agar datang ke TPS tepat waktu serta menjaga pelaksanaan pemilu aman, damai dan sejuk.

Sementara itu, Kapolres Situbondo Ajun Komisaris Besar Polisi Awan Hariono, memberikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu serta semua komponen penyelenggara Pemilu karena sudah terjalin sinergitas dan koordinasi yang baik selama proses tahapan Pemilu hingga 17 April nanti pada tahap pencoblosan.

“ TNI Polri selaku aparat keamanan menjamin pelaksanaan Pemilu berjalan aman, lancar. Silahkan semua warga datang ke TPS dan salurkan hak pilihnya, “ kata AKBP Awan Hariono. Usai sambutan dilanjutkan pemberangkatan peserta Pemilu Run yang dilanjutkan pengundian door prize. (im/yan)

Divisi Teknis KPU Kabupaten Situbondo, Agus Tjahjono Basoeki mengatakan, untuk jumlah pastinya, akan ditetapkan pada rapat pleno penetapan caleg yang rencananya dilaksanakan Senin pagi (06/08).

“Jumlah yang kemarin itu bukan final, masih bisa berubah,” ujarnya.

Agus menyampaikan ini karena verifikasi masih berjalan. Sedangkan pada saat penyerahan berkas perbaikan tanggal 31 Juli lalu, ada beberapa bacaleg yang berkasnya harus dilengkapi.

“Ini yang kita rekap lagi,” jelas Agus Tjahjono Basoeki saat dihubungi Memontum.com melalui sambungan teleponnya. Minggu (05/08/2018)

Pria yang pernah menjadi Ketua Panwas Kabupaten Situbondo itu menambahkan, berkas yang kurang harus dilengkapi kembali. Selama proses verifikasi, beberapa parpol sudah melengkapinya.

“Ini sudah dicek semua, keputusannya ditentukan dalam rapat pleno,” jelasnya.

Agus mencontohkan, kekurangan tanda tangan atau tanggal di berkas pencalonan. Untuk bisa dinyatakan memenuhi syarat (MS), maka kekurangan itu harus dilengkapi.

“Saya kurang tahu, apakah sudah dilengkapi atau tidak,” imbuhnya.

Sebelumnya, ada delapan bacaleg yang langsung dicoret KPU. Mereka dinyatakan TMS karena kekurangan berkas tidak bisa dipenuhi.

“Jadi harus dicoret duluan,” terang Agus.

Kedelapan orang tersebut berasal dari empat parpol. Masing-masing tiga orang dari PBB dan Nasdem, PDI-P dua bacaleg, dan satu orang dari Partai Berkarya. Bacaleg yang TMS itu tidak memenuhi persyaratan kesehatan serta ditemukan perbedaan nama di ijazah, yang tidak dilengkapi keterangan penguatan dari lembaga bersangkutan.

Konsekwensi dari pencoretan itu, di beberapa daerah pemilihan (dapil) kekurangan kuota. Sedangkan KPU sendiri tidak menyediakan waktu bagi partai tersebut untuk memenuhi kekurangan kuota. (im/yan)

Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Marwoto mengatakan, kesalahan isi kotak suara ini milik Kecamatan Banyuputih. Di dalam kotak hasil rekapitulasi suara, berisi daftar pemilih.

KLARIFIKASI: Komisioner KPU memberikan penjelasan kepada saksi Gus Ipul-Puti, yang melayangkan protes. (Her)

“Kita skorsing untuk memastikan tidak ada kesalahan lagi di kotak suara yang lain,” ujarnya.

Saat diskorsing, KPU bersama PPK mengecek isi kotak suara. Setelah dipastikan isinya tidak ada yang salah, rekapitulasi kembali dilanjutkan.

Selain itu, sempat terjadi protes dari saksi paslon nomor urut 2, Gus Ipul-Puti. Protes dilayangkan karena ketidak cocokan DA1 yang dipegang KPU dengan DA1 yang dipegang saksi.

“Tetapi sudah tidak ada masalah. Hanya kesalahan satu titik yang dianggap salah semua,” kata Marwoto.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Iwan Suryadi menerangkan, hilangnya kedua spanduk itu cukup aneh. Sebab, baru dua hari ini terpasang. “Semoga ini tidak menimbulkan masalah,” harapnya.

MASIH UTUH: Pengaturan pemasangan spanduk milik masing-masing paslon sebelum ada yang hilang beberapa waktu lalu.(im)

Kata dia, itu sebenarnya sudah di luar kewenangan KPU. Sebab, setelah terpasang, pemeliharaan, hingga penertiban pada masa tenang nanti, menjadi tanggung jawab penuh tim dari masing-masing paslon.

“Ketika ada spanduk paslon hilang, sudah tidak menjadi tanggung jawab KPU untuk mengganti karena ketentuanya satu kali memfasilitasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, setelah terpasang, KPU membuat beraita acara yang berisi tentang kesiapan tim paslon untuk menjaga dan memelihara alat peraga tersebut. Berita acara tersebut sekaligus menjadi komitmen tim paslon pihak untuk menerima tanggung jawab yang diberikan KPU.

Iwan menerangkan, tim paslon diperbolehkan melakukan pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) lain. Hal tersebut dibenarkan dalam peraturan.

“Paslon diberi kewenangan untuk menambah jumlah APK yang difasilitasi KPU. Apakah ditambah lagi yang hilang, itu hak paslon,” katanya.

Iwan merinci, ada tiga macam APK yang disediakan KPU. Yaitu baliho, umbul-umbul, dan spanduk. Titik-titik pemasangan hingga ukurannnya ditentukan oleh KPU sendiri. Untuk baliho, se Kabupaten Situbondo hanya boleh terpasang lima buah untuk masing-masing paslon.

“Berarti seluruhnya ada sepuluh baliho,” katanya. Seluruhnya kini sudah terpasang. APK berukuran besar itu tersebar di Taman Kota Asembagus, hingga Alun-alun Besuki. “Terpasang di lima lokasi,” kata Iwan.

Sedangkan spanduk ada di tiap-tiap kecamatan. Per paslon memiliki lima buah spanduk dalam satu kecamatan. Sedangkan KPU menyediakan satu umbul-umbul di tiap-tiap desa. Berarti, satu paslon memiliki 136 umbul-umbul sesuai jumlah desa. (im/yan)

Pengamatan Memo X (Grup Memontum.com), Iptu Hasan Bisri bersama anggota melaksanakan patroli keliling memantau situasi kamtibmas di wilayah kota Situbondo. Salah satu sasaran lokasi patroli adalah kantor KPU Kabupaten Situbondo.

Dalam patroli tersebut, Iptu Hasan Bisri bertatap muka langsung dengan Ketua KPU Situbondo Marwoto dan menyampaikan himbauan kamtibmas terkait kesiapan Pilgub Jatim diwilayah Situbondo yang memasuki tahapan Kampanye.

Ketua KPU Situbondo, Marwoto , menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Polres Situbondo yang telah menempatkan personil untuk mengamankan kantor KPU dalam rangka menjaga keamanan logistik Pilkada. (im/yan)