Memontum Pasuruan – Menjelang pesta demokrasi 5 tahunan yakni Pemilihan Walikota, pihak KPU Kota Pasuruan terus bergerak diantaranya melaksanakan coklit atau pencocokan serta penelitian data pemilih. Namun kinerja petugas KPU Kota Pasuruan, tak semulus yang dibayangjan. Berbagai kejadian unik mengiringi proses coklik di tengah wabah Covid-19 ini.

Berbeda dari pemilihan umum (pemilu) sebelumnya, KPU wajib melaksanakan tahapan pemilihan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya dengan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) saat berkeliling ke rumah-rumah warga.

“PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) sudah dibekali protokol kesehatan. Petugas dibekali keterangan rapid test, ada surat tugas menyatakan sehat,” jelas Nanang Abidin, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih & Partisipasi Masyarakat KPU Kota Pasuruan.

APD di antaranya baju hazmat untuk berkeliling, masker, face shield hingga sarung tangan sekali pakai. KPU bahkan menegaskan, warga bisa menolak petugas yang datang tanpa APD.

Mukhamad Zahid, Ketua Divisi Perencanaan Data & Informasi KPU Kota Pasuruan mengungkap, banyak kejadian unik yang ditemukan petugas saat menjalankan tugas. “Ada yang gak dibukain pagar, dikira petugas covid mau jemput. Dibilang robot, karena pakai hazmat,” cerita Zahid.

Saat itu, petugas langsung berkoordinasi dengan Ketua RT setempat untuk meyakinkan jika merupakan petugas dari KPU. Hingga kemudian warga mau membukakan pintu.

Pun demikian, sebelum berkeliling, petugas juga berkoordinasi dengan gugus tugas di masing-masing kelurahan. Tujuannya untuk memastikan jika ada warga yang terindikasi Covid-19. “Tapi ada juga yang enak. Baru-baru ini kan bantuan covid cair, jadi ada yang ngira dapat bantuan. Kayak bukti sudah coklit, stiker ditempel di sini saja biar dapat bantuan katanya warga gitu,” terang Zahid sambil tertawa.

Diketahui proses coklit ini sudah berjalan mulai 15 Juli – 13 Agustus 2020. Setidaknya ada 155.044 warga yang dilakukan proses coklit sebelum ditetapkan sebagai DPT pada pilwali 9 Desember mendatang. (arf/hen)

Sejumlah persiapan fasilitas kesehatan hingga penambahan TPS saat ini sedang dipersiapkan oleh pihak KPU Kota Pasuruan.

“Pada masa pandemi corona saat ini mekanisme pelaksanaan pemungutan suara berbeda dari sebelumnya dan berimbas paa perencanaan anggaran pun juga turut berubah,” ucap Ketua KPU Kota Pasuruan Royce Diana Sari, Senin (15/6/2020) siang.

Lebih lanjut, saat ini tim perencanaan telah menyusun keperluan dan anggaran seperti pengadaan alat pelindung diri (APD), masker, tempat cuci tangan, dan disinfektan. Dari rancangan anggaran diperkirakan keperluan tambahan itu mencapai Rp 1,18 miliar.

Tak berhenti pada hal tersebut, pihaknya juga menerapkan physical distancing bagi para pemilih dan petugas pemungutan suara pada tiap TPS, secara otomatis pihak KPU Kota Pasuruan akan juga menambah jumlah TPS yang ada

Semula jumlah TPS sebanyak 330, akan ditambah 27 TPS, sehingga dapat dipastikan jumlah TPS nantinya sebanyak 357. Untuk mengurangi kerumunan, tiap TPS yang semula kuota pemilihnya sebanyak 800 orang dikurangi menjadi 500 orang per TPS.

“Hal ini juga berpengaruh pada bertambahnya jumlah petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP),” ungkap Royce.

Masih menurut Royce, jika nantinya Pilwali Kota Pasuruan jadi dilaksanakan pada Desember depan, pasangan calon (Paslon) kepala daerah akan ditetapkan pada bulan September.

Namun demikian pihaknya hingga sampai saat ini masih menunggu Peraturan KPU (PKPU) tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang masih di godok KPU Pusat.

Sementara itu dari sejumlah informasi yang berkembang di Kota Pasuruan, setidaknya pada pelaksanaan Pilwali Kota Pasuruan akan diikuti oleh 3 – 4 pasangan calon. (bw/arf/tim)

Dia menuturkan, informasi yang menyebutkan pilkada serentak akan di gelar tanggal 9 Desember 2020 itu datangnya dari pernyataan Menkopolhukam. Sedangkan PKPU sendiri sampai hari ini belum terbit.

“Kapan pilkada dilangsungkan, itu landasannya PKPU. Sampai hari ini PKPU itu belum terbit. Jadi kami tidak berani menentukan kapan coblosan akan dilaksanakan. Kami sendiri juga menunggu. Tahapan pilkada kapan dimulai dan jadwalnya seperti apa kami juga belum tahu pasti, “ujar Royce di kantornya, Selasa (09/6/2020) siang.

KPU Kota Pasuruan juga belum bisa mengaktifkan kembali badan adhoc yang di bekukan bulat Maret lalu. Badan adhoc ada PPK, sekretariat PPK, PPS, dan sekretariat PPS.

“Badan adhoc tersebut sudah dilantik tanggal 15 Maret lalu. Tinggal sekretariat PPS yang belum dilantik. Sekarang ini status badan adhoc ini dibekukan atau di non aktifkan. Jika PKPU pilkada 2020 terbit, otomatis akan aktif, “papar Royce.

Lebih lanjut Royce mengatakan, Jika pilkada mamakai asumsi tanggal 9 Desember, masih terjadi tarik ulur teknis dan jadwal tahapan. Yang jelas jadwal tahapan akan dimampatkan. Bisa jadi bulan Juli ini tahapan dimulai.

Kalau bulan Juli di mulai, tahapan pendaftaran calon akan dibuka tanggal 4 hingga 6 September. Setelah itu ada proses verifikasi syarat, tanggapan masyarakat, pemeriksaan kesehatan, verifikasi syarat calon, pemberitahuan hasil verifikasi, penyerahan perbaikan syarat calon, verifikasi perbaikan syarat calon, dan penetapan calon tanggal 23 September.

“Kami harus bekerja ekstra keras. Sebab, jadwal tahapan-tahapan yang idealnya dilaksanakan beberapa bulan, dimemampatkan menjadi dua minggu atau 14 hari, sampai penetapan calon, “ucapnya.

Begitu juga dengan kegiatan sosialisasi, lanjut Royce. Sebelum PKPU terbit, KPU tidak berani menghapus model sosialisasi yang sudah disusun. Tapi, jika Covid-19 belum reda, KPU akan menggunakan model-lain yang sifatnya tidak ada penumpukan dan interaksi massa.

“Model sosialisasi nanti kita ganti dengan daring (dalam jaringan) menggunakan media sosial seperti whatsApp atau aplikasi lainnya, “terang Royce.

Di sisi anggaran, KPU mengusulkan tambahan anggaran kepada pemerintah sebesar Rp 1,185 milyar. Dana tambahan itu akan digunakan untuk membayar honor dan logistik KPU yang membengkak akibat Covid-19.

Untuk “berdamai” dengan Covid-19, proses pencoblosan di TPS dengan melaksanakan protokol kesehatan dan mengurangi jumlah pemilih agar tidak terjadi penumpukan masa.

Untuk itu KPU akan menambah jumlah TPS menjadi 357 TPS dari sebelumnya sebanyak 330 TPS. Ada tambahan sebanyak 27 TPS. Tambahan TPS itu otomatis juga menambah jumlah personil KPPS dan PPDP(Petugas Pemutahiran Data Pemilih).

Tambahan dana tersebut juga akan digunakan untuk belanja APD (Alat Pelindung Diri) seperti, alat pelindung wajah, thermo gun, masker, hand sanitezer, wastafel portable, sarung tangan dan semprotan disinfectant.

“Kami mengajukan tambahan dana tersebut untuk honor dan logistik. Terkait belanja material protokol kesehatan, berdasar harga satuan pasar. Jadi usulan tambahan dana tersebut sudah kami hitung sedemikian rupa. Berapa nanti yang disetujui itu keputusan pemerintah daerah, “tutup Royce. (bw/arf/tim)