Keduanya, dinilai lalai dalam mengelola data pribadi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan mengunggah tautan (link) di akun Facebook KPU Kabupaten Trenggalek, yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat. “Di Facebook KPU Kabupaten Trenggalek, ada postingan tentang pengumuman untuk reset akun SIAKBA disertai link. Saya buka link tersebut dan ternyata muncul file dokumen berupa excel yang berisi data pribadi calon PPS,” kata Adi Treswantoro, Sabtu (04/03/2023) siang.

Lebih lanjut Adi menerangkan, link file dokumen excel tersebut berisi provinsi, kabupaten atau kota, dan identitas pribadi calon PPS, berupa nama, NIK, email hingha keterangan untuk melakukan reset. “Ini kesalahan yang sangat fatal. Ketua KPU dan Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM (Teradu I), yang paling bertanggung jawab dan tidak profesional dan tidak mempertimbangkan keamanan data pribadi saat membuat pengumuman,” imbuhnya.

Terkait kelalaian tersebut, Adi telah membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Namun, setelah dilakukan kajian selama dua hari, laporan tersebut direkomendasikan untuk tidak ditindaklanjuti.

Kepada majelis, Teradu I dan Teradu II mengakui ada kelalaian yang tidak disengaja saat mengunggah pengumuman reset akun SIAKBA di Facebook KPU Kabupaten Trenggalek. Namun, keduanya menolak disebut sebagai pelaku teknis kelalaian tersebut.

Seperti Nurani, mengungkapkan tautan yang seharusnya disalin dan ditempel pada pengumuman reset akun SIAKBA adalah GoogleForm. Tetapi, terjadi kekeliruan tautan yang disalin dan ditempel yaitu Spredsheet.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

“Kelalaian dan tindakan tidak sengaja ini, tidak bisa secara otomatis ditimpakan pada Teradu I dan Teradu II, karena bukan merupakan pelaku teknis. Teradu dalam hal ini, merupakan pengarah kegiatan saja,” tutur Nurani.

Kelalaian itu, sambungnya, dilakukan oleh staf KPU Kabupaten Trenggalek, berinisial MH yang menjadi operator SIAKBA. MH sendiri, menurut Nurani mengunggah data tersebut atas persetujuan dari Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Trenggalek, berinisial JMH yang menjadi koordinator kegiatan rekrutmen badan adhoc.

Nurani menambahkan, KPU Kabupaten Trenggalek sebenarnya sudah memiliki prosedur operasional standar untuk memuat konten di media sosial dan website yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Trenggalek Nomor: 12/HK.03.1- Kpt/3503/KPU.Kab/IV/2021 yang ditetapkan pada 7 April 2021.

“Menurut SOP tersebut, harus memberikan persetujuan sebelum berita dan konten media sosial di-posting di website dan media sosial,” tegasnya.

Teradu I juga telah melakukan klarifikasi kepada JMH, terkait kelalaian tersebut semata-mata untuk mempercepat pelayanan informasi agar segera melakukan reset calon PPS yang mengikuti Facebook dan Instagram KPU Kabupaten Trenggalek. “Saya memahami alasan yang disampaikan oleh JMH. Memang, ada kebutuhan mendesak untuk segera mengumumkan pemberitahuan cara melakukan reset,” papar Nurani.

Perlu diketahui, sidang pemeriksaan ini dipimpin J Kristiadi (Ketua Majelis), bertindak Anggota Majelis antara lain Sri Setyadi (TPD Unsur Masyarakat), Insan Qoriawan (TPD Unsur KPU), dan Muh Ikhwanudin (TPD Unsur Bawaslu). (mil/sit)

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, Gembong Derita Hadi, mengatakan pemusnahan ribuan soal tes PPS ini juga disaksikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Sore ini KPU Trenggalek melakukan pemusnahan ribuan soal ujian PPS untuk Pemilu 2024. Ini kita lakukan dihari yang sama, usai pelaksanaan tes tulis PPS tadi pagi dan disaksikan Bawaslu Trenggalek,” ungkapnya, Selasa (10/01/2023) tadi.

Sedikitnya, ada 1.700 naskah soal yang termasuk 240 naskah soal cadangan serta jumlah yang lembar jawabannya tidak terisi atau tidak terpakai oleh peserta, semuanya dimusnahkan. Sesuai dengan amanah KPU pusat, pemusnahan ini dilakukan bertujuan untuk mencegah penyebaran soal tes tertulis PPS ke kabupaten lain.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

“Langkah ini memang perlu dilakukan dalam rangka mencegah kebocoran soal dan meminimalisir penyalahgunaan soal. Baik di dalam daerah maupun ke luar daerah,” terang Gembong.

Ketua KPU Trenggalek menambahkan, jika tes tertulis calon PPS ini dilakukan di SMK 1 Islam Durenan. Dalam proses pelaksanaannya juga berjalan lancar dan tertib, tanpa ada kendala. “Untuk tahapan setelah tes tulis ini, nantinya calon PPS akan menjalani tes wawancara. Sampai akhirnya pengumuman penetapan anggota PPS,” ujarnya. (mil/gie)

Pemandangan itulah, yang diperlihatkan salah satu oknum Satpam di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek, kepada salah satu wartawan media online nasional, Rabu (21/12/2022) tadi. Sikap yang lebih terkesan arogansi itu, diperlihatkan salah satu oknum saat mengetahui wartawan datang ke Kantor KPU, untuk melengkapi berkas di bagian sekretariat.

Wartawan yang sebelumnya sudah melakukan janji itu, usai menyelesaikan urusannya secara tiba-tiba dipanggil salah satu Satpam berinisial AW, yang saat itu tengah bertugas.

Tanpa bertanya lebih dahulu, oknum Satpam itu langsung memaki-maki wartawan dengan nada tinggi. Bahkan, dengan tanpa beban, Satpam itu berucap melebihi dari tugasnya sebagai tenaga pengamanan.

“Kamu itu kayanya orang berpendidikan, tapi tidak punya etika,” ujar sang oknum Satpam ditirukan sang wartawan.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Mendapat kata-kata yang tidak pantas, wartawan itu pun mencoba menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke kantor KPU. Bahwa, sebelumnya dirinya sudah membuat janji dengan salah satu orang sekretariat, untuk menyelesaikan berkas.

Sayangnya, Satpam tersebut tidak mau menggubris, dengan alasan yang sudah disampaikan. Dan terus, menyalahkan wartawan itu agar tetap melapor dahulu, jika datang ke kantor KPU.

Yang menarik, selama wartawan ini menjalankan profesinya sejak 2017, belum pernah ada kejadian yang tidak menyenangkan semacam itu. Karenanya, wartawan ini pun sangat menyayangkan dengan sikap arogansi tersebut. Apalagi, kepada tamu atau siapapun yang datang ke Kantor KPU, yang sebenarnya ini kantor publik.

“Jika memang ada aturan yang menyebutkan jika setiap tamu wajib lapor, maka hal itu bisa disampaikan baik-baik tanpa harus dengan nada tinggi atau kata-kata yang tidak pantas (merendahkan),” ujar wartawan online nasional ini.

Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi, saat dikonfirmasi mengenai kejadian ini, mempersilahkan hal ini ditulis apa adanya. Sehingga, bisa menjadi evaluasi.

“Ra po2. KPU itu bebas. Silahkan (ditulis, red),” ujar Ketua KPU. (mil/sit)

“Ini bukan pemekaran Dapil. Melainkan, sesuai arahan KPU RI, yang meminta seluruh KPU kabupaten untuk mengusulkan 3 usulan Dapil. Dari 3 usulan itu, 1 diantaranya adalah formasi lama, dan 1 lainnya usulan baru kita,” ujar Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Gembong Derita Hadi, saat dikonfirmasi, Senin (12/12/2022) tadi.

Dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, tambahnya, rencananya besok akan dilakukan uji publik untuk menerima tanggapan maupun masukan. Dalam tahapan uji publik ini, KPU akan mengundang sebagian besar kelompok masyarakat, pemerintah hingga partai politik.

“Selanjutnya, komisioner KPU yang menangani hal ini, akan melaporkan hasil uji publik ke KPU Provinsi. Nantinya, KPU Provinsi akan melanjutkan hasil uji publik masing-masing kabupaten/kota ke KPU RI,” imbuhnya.

Ditegaskan Gembong, dalam Peraturan KPU disebutkan jika KPU RI bisa menetapkan di luar usulan masing-masing daerah. Mengingat, itu merupakan wewenang KPU RI.

“Rencana penataan Dapil ini kita lakukan, mengingat sudah lebih dari 20 tahun daerah pemilihan di Trenggalek relatif sama dan tidak ada perubahan sama sekali. Jadi, sekali-kali perlu adanya penataan daerah pemilihan. Tapi tetap dengan PKPU yang ada,” tegas Gembong.

Sebelumnya, KPU Trenggalek menyiapkan 3 rancangan penataan dapil untuk Pemilu 2024 mendatang. Rancangan yang pertama, untuk Pemilu 2024 tetap sesuai dengan dapil yang digunakan saat Pemilu 2019. Sedangkan pada rencana kedua, KPU menetapkan akan ada 5 daerah pemilihan. Dan para rencana ketiga, akan ada 6 daerah pemilihan.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

“Di Trenggalek ada 14 kecamatan dengan keterwakilan kursi di DPRD sebanyak 45. Kalau untuk rencana yang pertama, masih sesuai dengan komposisi lama yakni 4 dapil. Dengan rincian, dapil 1 meliputi Kecamatan Trenggalek, Bendungan, Pogalan dan Durenan untuk jumlah 12 kursi,” jelasnya.

Selanjutnya, Dapil 2 meliputi Kecamatan Kampak, Watulimo dan Gandusari dengan jumlah 10 kursi. Lalu Dapil 3 meliputi Kecamatan Panggul, Munjungan dan Dongko dengan jumlah 12 kursi. Yang terakhir dapil 4 meliputi Kecamatan Pule, Suruh, Tugu dan Karangan dengan jumlah 11 kursi.

Masih terang Gembong, rancangan penataan Dapil kedua sebanyak 5. Rinciannya, Dapil 1 meliputi Kecamatan Trenggalek, Bendungan dan Karangan dengan jumlah 9 kursi. Dapil 2 meliputi Kecamatan Gandusari, Pogalan dan Durenan dengan jumlah 9 kursi.

Dapil 3 meliputi Kecamatan Munjungan, Kampak dan Watulimo dengan jumlah 10 kursi. Dapil 4 meliputi Kecamatan Panggul dan Dongko dengan jumlah 9 kursi. Kemudian Dapil 5 meliputi Kecamatan Pule, Tugu dan Suruh dengan jumlah 8 kursi.

“Untuk rancangan penataan Dapil yang ketiga ada 6. Diantaranya, Dapil 1 meliputi Kecamatan Tugu, Bendungan dan Trenggalek dengan jumlah 9 kursi. Dapil 2 ada Kecamatan Pogalan dan Durenan dengan jumlah 6 kursi. Dapil 3 ada Kecamatan Karangan, Gandusari dan Suruh dengan jumlah 8 kursi. Lalu Dapil 4 ada Kecamatan Dongko dan Kampak dengan jumlah 6 kursi. Selanjutnya, Dapil 5 meliputi Kecamatan Munjungan dan Watulimo dengan jumlah 8 kursi. Yang terakhir Dapil 6 meliputi Kecamatan Panggul dan Pule dengan jumlah 8 kursi,” papar Gembong.

Dalam tahapan uji publik nantinya, masyarakat juga bisa memberikan masukan dan tanggapan secara tertulis (offline) maupun online. Untuk masukan atau tanggapan secara offline, masyarakat harus mengisi format yang sudah disediakan KPU Trenggalek atau bisa mengunduh pada laman helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.

“Nanti penyampaian masukkan dan tanggapan harus dilengkapi surat pengantar resmi lembaga, badan, organisasi, partai politik atau masyarakat pribadi yang dilampiri dengan identitas diri berupa KTP bagi perorangan,” terang Gembong. (mil/sit)

Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi, mengatakan untuk saat ini pihaknya masih akan mengkaji dan mempelajari bagaimana cara menyusun Dapil. “Saat ini di Trenggalek terdapat 4 Dapil, dengan jumlah kursi anggota DPRD, 45 kursi. Jumlah ini dibagi sesuai dengan jumlah masyarakat di masing-masing wilayah,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (14/04/2022) sore.

Terkait wacana penataan Dapil, pihaknya belum bisa memastikan. Mengingat penataan Dapil ini adalah sebuah keniscayaan, tetapi tetap harus dilakukan dengan hati-hati karena mempertimbangkan beberapa prinsip.

“Kalau KPU sendiri belum ada wacana terkait penentuan Dapil ataupun perubahan Dapil. Karena tahapannya Peraturan KPU belum keluar. Akan tetapi kami di KPU masih belajar tata cara menyusun Dapil sesuai mekanisme yang betul,” imbuhnya.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Disebutkan Ketua KPU Trenggalek ini, seperti pada tahapan yang pernah dilakukan di pendopo beberapa waktu lalu. Pihaknya hanya melakukan sosialisasi saja. Adapun pembahasan perubahan Dapil itu hanya tata caranya jika terjadi perubahan Dapil. “Memang sampai saat ini teman- teman di KPU masih tahapan mempelajari tentang perubahan Dapil untuk diselesaikan dengan regulasi,” terangnya.

Lebih lanjut Gembong menyebut, apabila tahapannya sudah keluar, KPU akan melakukan pembedahan tentang pelaksanaan Pemilu.”Saat ini jadwal untuk pemilu belum ada. Nanti kalau sudah ada tahapan terkait Dapil, kita akan bedah semua. Mengingat tahapan panjang untuk mengajukan perubahan Dapil, dimulai dari sosialisasi Dapil, tentang cara penyusunan Dapil,” kata Gembong.

Ia memprediksi hanya ada satu peluang yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Trenggalek yaitu asas Dapil. “Itu hanya kemungkinan, sehingga saya tidak bisa katakan sekarang karena itu menyangkut regulasi, pleno KPU dan sebaginya. Kami bisa menyampaikan detailnya kalau jadwal dan tahapan PKPU sudah ada,” ujarnya. (mil/gie)

“Agenda hari ini, Pansus IV DPRD (Trenggalek, red) melakukan rapat kerja kaitannya dengan Raperda dana cadangan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2024,” ungkap Ketua Pansus IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, saat dikonfirmasi, Senin (21/02/2022) siang.

Dari hasil rapat kali ini, sesuai kebutuhannya, KPU menyampaikan anggaran dalam Pemilu mendatang sekitar Rp 75 miliar. Sedangkan kebutuhan dari Bawaslu,.disebutkan sekitar Rp 18,5 miliar. 

Oleh karena itu, Pansus IV meminta kepada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek, untuk menyampaikan kemampuan keuangan di Kabupaten Trenggalek. “Kira-kira di tahun 2022, berapa dana cadangan ini mampu disimpan. Akan tetapi, Bakeuda masih belum bisa memberikan jawaban, karena masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” imbuhnya.

Baca juga:

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Lebih lanjut Sukarudin menambahkan, dari anggaran yang ada nantinya, masih akan membutuhkan tambahan anggaran untuk menutupinya dengan anggaran dari APBD 2023 induk dan perubahan APBD. “Kalau masih ada kekurangan, akan kita tutup di APBD tahun 2024,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek.

Adapun nilai ideal anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu, baik untuk KPU maupun Bawaslu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke eksekutif. Oleh karenanya, saat ini masih harus menunggu hasil dari eksekutif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan yang ada.

“Yang paling penting adalah pelaksanaan Pemilukada tahun 2024, wajib terlaksana dengan baik dan anggaran yang cukup. Jika nanti sudah ada hasil pencermatan eksekutif, selanjutnya akan kita tuangkan dalam Raperda, untuk disahkan menjadi Perda yang mengatur dana cadangan Pemilukada 2024,” jelasnya.

Masih terang Sukarudin, dari total nilai anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, Pemerintah Daerah tidak serta dibebankan sepenuhnya ke APBD 2024. Karena itu, akan terasa berat dan berdampak pada pelaksanaan APBD.

“Kalau untuk kebutuhan anggaran, jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu tahun sebelumnya, tentu ada peningkatan. Pada Pemilu tahun sebelumnya, baik KPU maupun Bawaslu memerlukan anggaran sekitar Rp 51 miliar. Akan tetapi sekarang, nilai kebutuhan anggaran dalam perencanaannya ada kenaikan,” papar Sukarudin.

Disinggung terkait kenaikan nilai kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024, Sukarudin menyebut, ada beberapa alasan. Yang pertama, berkaitan dengan harga. Kemudian, event Pemilu. Artinya, jika di tahun sebelumnya Pemilu hanya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka di tahun 2024, ditambah dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak.

“Meskipun kita ada shearing dengan provinsi, tetapi provinsi hanya menyumbang 14 persen. Angka ini, tentu sangat kecil. Makanya, kita perlu menyiapkan anggaran lebih, agar Pemilu tahun 2024 mendatang bisa berjalan dengan lancar,” tegasnya. (mil/sit)

Ditengah situasi pandemi Covid-19, Rapat Pleno Terbuka kali ini digelar secara daring dan diikuti pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, jajaran Forkopimda, Bawaslu dan perwakilan partai pengusung.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Gembong Derita Hadi menyampaikan, penetapan ini digelar setelah dikeluarkannya Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) oleh Mahkamah Konsitusi (MK).

“Jadi penetapan ini dilakukan setelah BRPK dari Mahkamah Konstitusi ke KPU RI turun per tanggal 20 Januari 2021. Disaat yang sama, KPU RI juga mengeluarkan surat sebagai dasar rapat pleno penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek terpilih hari ini,” ungkap Gembong, Jumat (22/01/2021) sore.

Dijelaskan Gembong, penetapan pasangan Ipin-Syah ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Trenggalek nomor 6/HK-Kpt/3503/KPU-Kab/1/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Terpilih dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

“Selanjutnya kami akan mengirimkan SK dan berita acara pleno ke KPU RI, KPU Jatim, DPRD Trenggalek, dan calon terpilih. Tidak kalah penting ke DPRD Kabupaten Trenggalek. Ketua DPRD nantinya yang mengusulkan pelantikan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur,” terangnya.

Dengan digelarnya rapat pleno penetapan calon ini, tugas KPU dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 selesai.

“Hasil rapat pleno hari ini akan kita kirim langsung agar bisa segera diproses,” kata Gembong.

Perlu diketahui, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek 9 Desember 2020 kemarin pasangan Mochamad Nur Arifin dan Syah Natanegara mendapat perolehan suara 259.844. Jika diprosentasekan 68,16%. Sedangkan pasangan lawan yakni Alfan Rianto dan Zaenal Fanani mendapat perolehan suara 121.406 atau 31,84%.

Pasangan Ipin – Syah juga ini diusung oleh tujuh partai politik, yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, PPP dan Partai Hanura. (mil/syn)

“Jadi yang sudah kami persiapkan hari ini adalah melakukan tahapan sortir lipat surat suara. Sortir lipat surat suara ini sudah dimulai (29/11/2020) kemarin sampai (30/11/2020) nanti malam,” ucap Sekretaris KPU Trenggalek, Wiratno saat ditemui di gudang logistik Gedung Serbaguna.

Dikatakan Wiratno, untuk jumlah surat suara yang sudah dilipat sejumlah hampir 300.000 lembar. Diharapkan, sortir lipat surat suara ini bisa rampung malam nanti.

Proses sortir lipat ini dilakukan dengan 3 cara, yakni dilihat, dilipat dan dihitung. “Artinya, surat suara dilihat apakah bisa dilanjutkan dilipat dan dihitung. Dalam setiap bendel, berisi 25 surat suara yang sudah dilipat,” imbuhnya.

Disinggung terkait adanya surat suara yang rusak, Wiratno menyebut sejauh ini ada sekitar 312 lembar surat suara rusak.

Kategori kerusakan surat suara ini diantaranya kusut, gradasi warna dan bercak tinta pada gambar pasangan calon. “Dan kategori ini tentu tidak bisa dilakukan pelipatan dan perlu disortir,” terang Wiratno.

Suasana sortir lipat surat suara di gudang logistik KPU Trenggalek.

Tahapan selanjutnya, masih terang Wiratno, usai sortir lipat surat suara ini selesai akan dilaksanakan bimbingan teknis (bimtek) logistik ke seluruh Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK).

“Bimtek ini akan dilakukan khususnya untuk logistik pengepakan surat suara pada kotak. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal (2-5/12) mendatang. Jadi masing-masing PPK dari 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek akan diundang disini (red : gedung serbaguna),” tuturnya.

Sedangkan untuk proses pendistribusian surat suara, akan dilakukan pada tanggal (6-8/12). Atau jika memang dimungkinkan, pendistribusian surat suara ini akan dilakukan serentak pada (7/12).

Mengingat saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19, jumlah petugas sortir lipat surat suara juga tidak sebanyak sebelumnya.

“Jumlah petugas sortir lipat surat suara kali ini, setiap kelompok ada 10 orang dengan jumlah 6 kelompok. Jadi total ada 60 orang yang bertugas melakukan sortir lipat kali ini, dari jumlah sebelumnya 100 orang,” pungkas Wiratno.

Dari tiap-tiap kelompok, bertugas untuk melakukan sortir lipat 50 dos, dari jumlah 300 dos surat suara yang belum dilipat.

Perlu diketahui, jumlah surat suara yang datang ke gudang logistik KPU Trenggalek kali ini sejumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Trenggalek, ditambah 2,5% dari DPT per Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan total 597. 614 surat suara. (mil/syn)

Nantinya, pendistribusian alat protokol kesehatan ini akan diberikan ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Trenggalek.

Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek, Wiratno mengatakan pendistribusian sejumlah peralatan protokol kesehatan ini dilakukan sejak 24 November kemarin hingga 29 November mendatang.

“Mengingat Pemilu tahun 2020 nanti masih dalam masa pandemi Covid-19, kami dari KPU Trenggalek sudah mulai mendiskusikan sejumlah peralatan protokol kesehatan ke masing-masing TPS. Pendistribusian ini sudah dilakukan sejak 24-29 November besok,” ucap Wiratno saat dikonfirmasi, Jum’at (27/11/2020) sore.

Diketahui ada 13 jenis logistik protokol kesehatan yang didistribusikan. Ke 13 jenis logistik ini terbagi dari 3 tipe. “Tipe pertama adalah alat kesehatan seperti baju hazmat dan sarung tangan latex. Yang kedua, perlengkapan kesehatan rumah tangga yakni sabun cuci tangan dan hand sanitizer. Lalu yang ketiga, batang umum seperti timba untuk tempat cuci tangan dan juga face shield,” imbuhnya.

Wiranto menegaskan pendistribusian sejumlah peralatan protokol kesehatan ini, tak lain untuk meminimalisir resiko penularan Covid-19 saat proses pemungutan suara, penghitungan suara sampai rekapitulasi suara.

Sejumlah logistik protokol kesehatan ini dikirim dari Gedung Serba Guna Trenggalek menggunakan truk. “Dari sini, logistiknya akan dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dilanjutkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing TPS,” kata Wiratno.

Sementara itu, terkait logistik untuk proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara, jadwal pendistribusiannya masih menyusul. Mengingat, proses sortir lipat surat suara baru akan dilakukan pada hari Minggu (29-30/11/2020) besok.

Masih terang Wiratno, terkait perlengkapan protokol kesehatan untuk proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek nanti, masih ada kekurangan.

“Dari beberapa jenis logistik protokol kesehatan, masih ada 2 item yang masih menunggu pengirimannya. 2 item yang dimaksud adalah alat pengecek suhu tubuh (Thermogun) dan sarung tangan latex,” terangnya.

Meski demikian, sejumlah peralatan protokol kesehatan yang sudah ada mulai didistribusikan agar tidak ada yang terlupa. Dengan adanya pendistribusian peralatan protokol kesehatan ke tiap-tiap TPS ini diharapkan seluruh rangkaian Pemilu Trenggalek tahun 2020 bisa berjalan aman, nyaman tanpa muncul adanya penularan Covid-19 di cluster TPS.

“Ya mudah-mudahan dengan ini semua, bisa mengantisipasi penularan Covid-19 utama di saat pemungutan suara,” pungkas Wiratno. (mil/syn)