Peringatan Harlah yang dirayakan dengan penuh khidmat oleh Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kencong, ini bukanlah sekadar seremoni ulang tahun, melainkan sebuah agenda formal transisi kepemimpinan. Sebanyak 66 pengurus baru untuk masa khidmat 2025-2030, resmi dilantik oleh Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Timur, Siti Maulidah.

Secara faktual, komposisi kepengurusan kali ini mencerminkan diversitas latar belakang kader perempuan Nahdliyah di Kencong. Mereka terdiri dari para pendidik, pelaku UMKM, hingga penggerak sosial yang siap mengawal arah gerakan organisasi lima tahun ke depan.

Baca juga :

Kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Ning Ghyta Eka Puspita, memberikan legitimasi bahwa organisasi ini diakui secara administratif sebagai mitra strategis pemerintah. Dalam catatan resmi acara, Ning Ghyta menyoroti empat masalah krusial di Jember. Diantaranya, seperti stunting, kemiskinan, literasi rendah dan pernikahan dini.

“Data menunjukkan bahwa faktor keluarga adalah variabel utama dalam persoalan tersebut,” kata Ning Ghita, saat memberikan kata sambutan.

Menurut Ning Ghyta, PC Fatayat NU Kencong merespons fakta sosial ini dengan meluncurkan tiga program kerja utama. Pertama, akselerasi literasi intelektual yang bertujuan memperkuat basis pemikiran kader. Kedua, program ekonomi bertajuk Kreatif, Amanah, Ngaji dan Dodolan (Kang Dul), yang secara teknis akan memberikan pendampingan etika bisnis syariah bagi pedagang kecil.

Kemudian untuk ketiga, program inklusi yang menyasar kerja sama dengan lembaga pendidikan khusus. Dengan struktur yang telah sah, Fatayat NU Kencong kini memulai langkah konkretnya untuk mendukung visi ‘Jember Baru, Jember Maju’ melalui aksi nyata di lapangan yang terukur dan sistematis. (rio/gie/adv)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan perhitungan khusus untuk kondisi di Kota Malang. “Untuk Kota Malang berapa angkanya, saya akan hitung lagi. Hasil lengkapnya akan kami rilis pada forum lalu lintas. Termasuk data keluar-masuk kendaraan, nanti kami bandingkan dengan tahun lalu,” ucap Jaya, Jumat (12/12/2025) tadi.

Sebagai bentuk antisipasi, Dishub Kota Malang nantinya akan menurunkan 30 personel dan menambah 50 petugas tambahan, dengan total 80 personel diterjunkan selama masa Nataru. Nantinya, sejumlah personel akan ditempatkan pada pos pelayanan, pos pantau, hingga pos pengamanan yang telah disiapkan bersama Polresta Malang Kota.

Baca juga :

“Selama Nataru, petugas kami berjaga dari pagi sampai malam. Staf yang biasanya bekerja di dalam kantor juga kami turunkan ke lapangan,” katanya.

Terkait dampak proyek pembangunan jalan dan jembatan terhadap arus lalu lintas, Jaya memastikan tidak ada kendala berarti. Namun, untuk perbaikan drainase di kawasan Soekarno Hatta (Suhat), masih menunggu update dari Dishub Provinsi.

“Sedangkan daerah misalnya Gajayana dan Karanglo, tidak ada masalah. Termasuk di Jembatan Buring, Jembatan Kedungkandang dekatnya Jalan Kyai Malik Dalam, sekarang sudah landai sekali. Tidak ada kepadatan seperti antrean panjang yang selama ini terjadi bottleneck. Sekarang alhamdulillah, dengan adanya pelebaran jembatan ini membuat persimpangan itu lebih bagus lagi,” tuturnya.

Lebih lanjut Dishub Kota Malang memprediksi, titik kepadatan utama justru berada di pusat-pusat perbelanjaan dan destinasi wisata kota. Beberapa di antaranya Pasar Besar, Mal-Mal, serta kawasan Kayutangan Heritage. “Untuk wilayah-wilayah tersebut, kami juga menyiapkan pos pemantauan,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, dirinya mengatakan bahwa KIM mempunyai peran yang krusial dalam pengembangan masyarakat sebagai wadah komunikasi dan informasi. Karena itu, KIM memiliki fungsi untuk menyebarluaskan informasi yang relevan, membantu proses pengambilan keputusan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Sesuai dengan tema yang diambil ‘Transformasi Digital Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik Melalui Revitalisasi Peran KIM di Masyarakat’, kegiatan pembinaan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi serta keterlibatan dan efektivitas bagi anggota KIM,” katanya.

Baca juga :

Mustaqim menjelaskan, bahwa KIM memiliki fungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian, memperkuat kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai program-program pembangunan serta isu-isu sosial.

“Kami ingin KIM menjadi corong bagi pemerintah kabupaten dan desa. Karena, KIM sangat dibutuhkan dalam penyampaian informasi yang positif bagi masyarakat. KIM yang dibentuk oleh masyarakat harus dapat berguna juga bagi masyarakat,” jelasnya.

Dirinya juga berharap, dengan perkembangan zaman yang luar biasa seperti saat ini, KIM desa atau kelurahan dapat mempromosikan maupun mempublikasikan potensi yang ada di wilayah masing-masing, agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. “Saya harap, peserta dapat meningkatkan kemampuannya dengan terus mengikuti perkembangan zaman. Sehingga, KIM di Kabupaten Lumajang dapat semakin mahir dan memiliki keahlian digital. Yakni dalam mendukung tugas, fungsi dan peran KIM,” paparnya. (kom/adi/gie)

Dalam kesempatan itu, dirinya menekankan akan pentingnya peran Humas pemerintah sebagai Public Relations (PR) dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat. Itu karena, peran Humas sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Humas pemerintah harus mampu menjadi jembatan informasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga, semua program pembangunan dapat tersampaikan dengan baik dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat,” kata Pj Bupati Lumajang.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Yuyun-sapaannya, juga mengapresiasi upaya Humas dan PPID dalam menjalankan tugasnya dan berharap agar mereka terus meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik. “Peran Humas tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk itu, kami sangat menghargai dedikasi dan kerja keras Humas dan PPID dalam menyampaikan informasi yang akurat dan transparan,” tambahnya.

Baca juga :

Pelaksanaan Bimtek sendiri, menghadirkan nara sumber yang ahli di bidangnya. Yaitu, Praktisi Media Digital, M Adhi Prasnowo dan Dosen Ilmu Komunikasi Untag Surabaya, Wahyu Kuncoro. Mereka akan memberikan berbagai materi terkait strategi komunikasi efektif dan penggunaan media digital dalam menyampaikan informasi kepada publik.

M Adhi Prasnowo dalam sesinya, menjelaskan pentingnya adaptasi teknologi digital dalam strategi komunikasi pemerintahan. “Media digital kini menjadi alat yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi secara cepat dan luas. Pemerintah harus memanfaatkan teknologi ini untuk menjangkau masyarakat dengan lebih baik,” jelasnya.

Sementara itu, Wahyu Kuncoro menerangkan bahwa selain teknologi, kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik juga sangat penting. Humas harus mampu menyusun narasi yang informatif dan persuasif agar masyarakat tertarik dan memahami program-program yang disampaikan.

Melalui Bimtek tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan Humas serta PPID di lingkup Pemkab Lumajang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dapat tersosialisasikan dengan baik dan masyarakat dapat merasakan dampak positifnya secara langsung. (kom/adi/sit)

Pria yang kerap disapa Arief, menyampaikan jika minimal revitalisasi yang dilakukan yaitu pada perbaikan pagar utama pasar. Karena hal tersebut dianggap sebagai elemen krusial dalam meningkatkan citra dan menarik minat pengunjung.

“Jadi kami dorong untuk perbaikan pasar agar dimasukkan ke PAK. Minimal pagar depan itu kelihatan baik. Minimal itu. Karena sekarang ini, orang lewat melihat pagarnya saja dan itu pasti sudah tidak minat masuk. Tapi kalau pagarnya diperbaiki, depannya kelihatan indah, pengunjung mau masuk,” jelas Arief, Jumat (04/08/2023) tadi.

Baca juga:

• Tinjau Persiapan Pembangunan Jalan Pasar Gadang, Komisi C DPRD Kota Malang Tekankan Fungsi Utama Jalan
• Cakupan MBG untuk Kelompok 3B Baru 16 Persen, Kota Malang Terus Lakukan Pendataan Ulang
• Hadiri Peresmian SPPG Kedungkandang, Wali Kota Wahyu Sebut SPPG di Kota Malang Minim Permasalahan
• Tunggu SK Gubernur Jatim, Pemkot Malang Akan Luncurkan Angkutan Pelajar
• Respon Penolakan Toko Miras di Sawojajar, Pemkot Malang Evaluasi Perizinan

Ditambahkan Arief, jika secara hukum kepemilikan aset pasar tersebut menurutnya masih menjadi kepemilikan Pemkot Malang. Apabila dilakukan proses peralihan ke tangan investor baru (akuisisi), itu menurutnya masih menunggu waktu yang lama.

“Nunggu investor yang mau mengakuisisi ini kan lama. Bisa dikatakan berpindah tangan ke investor itu ketika pedagang sudah tidak di sana, nah itu haknya investor. Tapi sampai sekarang pedagang masih di sana. Kenapa kok Pemkot tidak berani? Kalau tetap dibiarkan seperti itu kan kasian pedagang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Arief menyampaikan jika anggaran yang diperlukan untuk pembenahan pagar tersebut yaitu sekitar Rp 200 juta. Meskipun menurutnya jumlahnya tersebut terbilang tidak besar, namun manfaat bagi para pedagang dan pengunjung pasar akan signifikan.

Sebagai informasi, Wali Kota Malang, Sutiaji, sebelumnya tengah mempertimbangkan opsi untuk tetap melibatkan pihak ketiga, melalui proses akuisisi terhadap PT KIS, selaku investor penanggung jawab pembangunan pasar Blimbing. Sedangkan, melihat kondisi pasar tersebut, Pansus Pasar lebih menghendaki agar Pemkot dapat melakukan revitalisasi menggunakan anggaran dalam APBD Perubahan 2023. (rsy/sit)