Hal itu mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 pasal 63 ayat 1 dijelaskan bahwa semua warga negara wajib memiliki KTP-el, apapun kondisinya. Sebab, dalam ketentuan tersebut semua warga memiliki hak untuk memiliki identitas.

Kepala DiapendukCapil Kabupaten Malag Dr Ir Meicharini MM mengatakan,perekaman
KTP-el terhadap para penderita OGDJ ini bertujuan,agar mereka mendapatkan hak sosial yang sama.

“Mereka adalah saudara-saudara kita.Kasihan, kalau mereka sedang sakit dan perlu perawatan. Dengan memiliki NIK dan KTP el maka mereka dapat diikut sertakan dalam program BPJS, ” terang perempuan yang akrab disapa Rini ini Selasa (23/7/2019) kemarin.

Terang Rini, dalam bentuk kelompok, program tersebut baru pertama kali dilakukan.Tetapi, secara perorangan, sudah beberapa kali dilakukan, seperti halnya ex pasien di RSJ Lawang.

Sebelumnya, Dispenduk Capil Kabupaten Malang juga sudah melakukan program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk) di beberapa wilayah Kabupaten Malang. Seperti halnya di Desa Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi Selasa (23/7/2019) kemarin.

Dari hasil Jembol Anduk sekaligus rangkaian peringatan HUT RI ke-74 ini, ia telah melayani sebanyak 264 Adminduk dengan rincinya, 57 KK, 92 KIA, 30 KTP-el perekaman, 44 siap cetak, akte kelahiran27 dan 14 akte kematian.

“Kami berharap, agar masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan dalam pengurusan adminduk, tidak perlu jauh-jauh datang ke Dinas Dukcapil. Mudah-mudahan jika ada masyarakat yg belum memiliki NIK agar segera mengajukan permohonan KK, termasuk KIA, ” pungkas Rini. (sur/oso)

Pengamatan Wartawan Memontum.com dilapangan. Pemusnahan KTP-el tersebut dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat yang diketahui merupakan kumpulan sejak tahun 2012 hingga 2018.

“Pemusnahan KTP-el ini sesuai Surat Edaran Mendagri, tanggal 13 Desember 2018, NOMOR : 470.13/11176/SJ TENTANG PENATAUSAHAAN KTP-el RUSAK ATAU INVALID, dan di Situbondo dilakukan di halaman Dispendukcapil tadi sore,” kata Ir.Mohammad Sifa, Kepala Dispendukcapil Situbondo kepada Memontum.com.

Mohammad Sifa menjelaskan, KTP yang dimusnahkan tersebut merupakan KTP-el yang sudah tidak bisa digunakan karena adanya perubahan data, seperti status dan alamat atau perbaikan nama.

“Sesuai prosedur, KTP-el yang rusak atau invalid, artinya KTP-el yang sudah tidak bisa digunakan itu memang harus dimusnahkan. Kalau dulu kan digunting, tapi sekarang harus dibakar sesuai surat edaran dari Mendagri,” jelasnya.

Disamping itu, Sambung Mohammad Sifa, pemusnahan KTP-el juga dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Apalagi saat ini menjelang Pemilu tahun 2019.

“(KTP-el) yang sudah tidak digunakan harus dimusnahkan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan dokumen tersebut,” tegas Mohammad Sifa, saat diwawancarai Wartawan Memontum.com, Senin Sore (17/12/2018). (im/yan)