KTP – Memontum

Minimalisir KTP Ganda, Disdukcapil Jombang Minta Optimalkan KTP Digital

Memontum 2 — Fri, 26 May 2023 09:35:00 +0000

Memontum Jombang – Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda di Kabupaten Jombang, menjadi masalah baru dinas. Untuk menertibkan itu, dinas dalam waktu dekat akan melakukan beberapa langkah efektif.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jombang, Masduqi Zakaria, mengatakan bahwa adanya pelayanan gratis dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dukcapil, menyebabkan banyaknya KTP ganda. Sehingga, ketika masyarakat mencari KTP dan tidak ketemu, akhirnya mengurus KTP baru. Namun, setelah KTP baru jadi, ternyata kemudian KTP lama justru ketemu.

Hal ini, urainya, yang kemudian menyebabkan munculnya KTP ganda. Walaupun hal tersebut tidak berbahaya sepanjang datanya tidak ada perbedaan, akan tetapi lembaga pemanfaat seperti perbankan dan lain sebagainya, tetap harus membatasi.

Baca juga:

“Proses pembuatan KTP baru di Disdukcapil, itu memang cukup membawa fotocopy Kartu keluarga, surat keterangan tanggung jawab mutlak serta dokumen pendukung lainnya. Dari situ, sudah bisa langsung kita proses. Karena, tujuan kita sebagai dinas adalah mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Bahkan dengan seiring perkembangan zaman, kita bisa melakukan secara online,” ujarnya, Jumat (26/05/2023) tadi.

Lebih lanjut disampaikan, banyaknya masyarakat yang mengajukan pengurusan KTP ke Didukcapil, terkadang menyebabkan stock blangko di Disdukcapil kosong. Untuk mengatasi hal tersebut, dinas pun meminta masyarakat mulai menggunakan KTP digital.

“Kedepannya, diharapkan semua menggunakan KTP digital. Karena jumlah pemohon KTP membengkaknya luar biasa. Bahkan, pembengkakannya di luar target dan prediksi pusat terkait usia wajib KTP, juga cukup jauh perbedaannya dengan perubahan status karena kehilangan,” tuturnya. (azl/sit)

Identitas Kependudukan Digital Mudahkan Masyarakat Mengakses Layanan Publik Berbasis NIK

Memontum 2 — Tue, 04 Apr 2023 10:20:00 +0000

Memontum Kediri – Pemerintah Republik Indonesia terus mengembangkan layanan masyarakat, agar lebih mudah dan cepat. Melalui Direktorat Jendral (Ditjend) Dukcapil Kemendagri, pemerintah mengembangkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) berupa Identitas Kependudukan Digital, sesuai dengan perkembangan zaman serta teknologi yang ada.

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital bahwa KTP-el dalam bentuk fisik dan/atau digital. Sesuai aturan itu, IKD tidak serta merta menggantikan KTP-el fisik yang ada saat ini, kedua bentuk KTP-el ini berjalan beriringan.

Kepala Disepndukcapil Kabupaten Kediri, Wirawan, menjelaskan bahwa IKD berfungsi sebagai dokumen kependudukan dalam bentuk digital, yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi dan berbasis NIK. Serta, mempermudah verifikasi diri tanpa harus membawa dokumen adminduk secara fisik dan mengetahui dokumen dari Lembaga lain yang sudah terintegrasi dengan Ditjen Kemendagri berbasis NIK.

“Dengan IKD, masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses layanan Adminduk berbasis NIK, tanpa harus membawa dokumen bentuk fisik” terang Wirawan, Senin (04/04/2023) tadi.

Baca juga:

Dispendukcapil Kabupaten Kediri sendiri, tambahnya, telah memulai menggalakan aktivasi IKD sejak awal tahun, dengan jalan berkeliling ke SKPD yang ada di Kabupaten Kediri dan melakukan aktivasi kepada pegawai. Selanjutnya, juga akan melakukan aktivasi di UPTD SD dan SMP, UPTD Puskesmas, dan Lembaga/instansi vertikal yang ada di Kabupaten Kediri, serta akan melakukan aktivasi juga ke kampus (Dispendukcapil Goes to Campus).

Selain itu, warga masyarakat juga bisa malakukan aktivasi IKD di Dinas atau di Sahaja Lekat yang berada disetiap kantor Kecamatan se Kabupaten Kediri. Untuk dapat melakukan aktivasi IKD masyarakat harus memiliki handphone (android minimal versi 7.2) dan telah memiliki KTP-el fisik atau belum memiliki KTP-el fisik tetapi sudah pernah melalukan perekaman.

Adapun langkah-langkah aktivasi, urainya, adalah warga mengunduh aplikasi IKD di Playstore, lakukan pendaftaran dengan memasukan NIK, email dan nomor HP. Selanjutnya, warga diminta verikasi data dengan foto selfi, setelah foto warga akan dibantu petugas atau operator untuk melakukan scan QRcode yang ada di sitem SIAK Kemendagri.

“Dari sini, warga akan memperoleh email balasan dari SIAK Kemendagri berupa 6 (enam) digit angka untuk proses aktivasi dan sekaligus sebagai PIN masuk aplikasi IKD setelah proses aktivasi berhasil,” terangnya. (pan/sit/adv)

Disperindag Pamekasan Benarkan Rencana Pembelian Minyak Goreng Pakai KTP

Memontum 1 — Tue, 07 Feb 2023 09:40:00 +0000

Memontum Pamekasan – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan membenarkan wacana pembelian minyak goreng (Migor) menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hanya saja, berlaku itu untuk produk merk tertentu.

Sebelumnya, wacana pembelian Migor menggunakan KTP, mencuat dari Kementrian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia, Zulkifli Hasan. Alasannya, supaya distribusi merata pada masyarakat.

Minim Kesadaran Update Data Kependudukan, Plt Disdukcapil Trenggalek Minta Masyarakat Proaktif

Memontum 2 — Tue, 10 Jan 2023 07:50:00 +0000

Memontum Trenggalek – Minimnya kesadaran masyarakat soal update data kependudukan, menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Trenggalek. Karenanya, tidak heran jika banyak data pribadi maupun status seseorang, tidak sesuai dengan kenyataannya.

Oleh karenanya, masyarakat harus menyadari pentingnya penyesuaian data. Jika terjadi perubahan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), maka harus segera dilaporkan ke Kantor Disdukcapil.

Plt Kepala Disdukcapil Kabupaten Trenggalek, Edif Hayunan Siswanto, mengatakan bahwa pergerakan data masyarakat bersifat statis. Kondisi ini, tentu tidak bisa menyesuaikan sendiri dengan kondisi di lapangan tanpa adanya laporan atau pengajuan ke Kantor Disdukcapil.

“Untuk menyelesaikan data, itu tergantung dari keaktifan masyarakat dalam mengubah data kependudukan. Dan kesesuaian data itu, juga berdasarkan laporan maupun pengajuan ke kantor Disdukcapil,” ungkapnya, Selasa (10/01/2023) siang.

Baca juga:

Dijelaskan Edif, data pribadi itu termasuk KTP dan KK. Karenanya sangat penting jika perubahan data maupun status dalam KTP maupun KK, harus dilaporkan dengan mencantumkan bukti-bukti data pendukung.

“Misalnya sudah sarjana, namun tertulis di KK masih SD. Untuk merubah elemen data dari SD menjadi S1, maka dalam pengajuan yang bersangkutan harus mencantumkan ijazah perguruan tinggi,” jelas Edif.

Selain itu, data pencatatan pernikahan pun juga begitu. Jika sudah menikah dan tidak mengajukan perubahan, maka data tersebut tidak akan berubah.

“Agar data sesuai dengan kenyataan, tergantung dari keaktifan masyarakat dalam mengubah data kependudukannya,” imbuhnya.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Trenggalek ini menyebut, jika dilihat dari KTP yang ada saat ini, jenjang pendidikan sebagian masyarakat di Trenggalek, masih didominasi lulusan SD dan hal itu menjadi tidak indah. “Data pendidikan sesuai KTP 251.193 orang tamatan SD, 142.113 orang SLTP sederajat, SLTA 107.588 orang, D-1/D-2 ada 2.692 orang, D-3 sebanyak 4.195, S-1/D-4 sejumlah 25.511, S2 sekitar 985 orang, dan S-3 cuma 23 orang,” terang Edif.

Selain itu, tambahnya, Disdukcapil juga mengenal Data Konsolidasi Bersih (DKB). Setiap enam bulan sekali, Disdukcapil akan mendapatkan update data terkait perubahan data elemen yang ada di SIAK pusat.

“Data terbaru setiap enam bulan sekali, jadi kami tidak bisa menjamin kesesuaian dengan kenyataan dan update data tersebut tergantung keaktifan untuk mengupdate data tersebut,” katanya.

Menyikapi hal tersebut, Plt Disdukcapil ini mengaku akan berkolaborasi dengan stakeholder. Misalnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Disdikpora) dalam hal memperbarui data pendidikan, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal data status perkawinan, serta kantor lainnya

“Kami sedang mengkaji kerja sama dengan KUA, yang mana saat mengajukan syarat pernikahan, Disdukcapil akan sekalian diberi tembusan. Dengan harapan, di momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasangan keluarga. Ketika mendapatkan surat nikah otomatis akan mendapatkan KK baru dan KTP dengan data yang terbaru,” papar Edif. (mil/sit)

Terkendala Blangko, Pengurusan KTP Jombang Gunakan Suket

Memontum 2 — Wed, 09 Mar 2022 09:14:40 +0000

Memontum Jombang – Pengurusan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jombang, sementara diganti dengan Surat Keterangan (Suket). Situasi ini harus dilakukan, karena keterbatasan blangko KTP. Keterangan ini, disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Jombang, Masduqi Zakaria, ketika di temui di ruang kerjanya, Rabu (09/03/2022).

Diterangkannya, untuk pengurusan KTP di Jombang, sementara digantikan dengan Suket. Penerapan sementara Suket, sebagai pengganti KTP, yang merupakan kebijakan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Penerapan sementara Suket ini, untuk pengurusan KTP. Sebab, blangko KTP pengadaannya langsung dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Sementara, ini masih dalam proses. Informasi sementara yang kami terima, diperkirakan 20 Maret sudah kembali normal,” ujarnya.

Hal ini, tambahnya, tidak terjadi di keseluruhan kabupaten atau kota. Karena, untuk kabupaten atau kota yang masih memiliki sisa blangko, masih tetap bisa melakukan pencetakan KTP.

Baca juga:

“Kabupaten Jombang sebenarnya masih memiliki sisa blangko sekitar 500 lembar. Tetapi, ini tidak digunakan karena untuk mengantisipasi dalam menghindari adanya kecemburuan. Kabupaten Jombang sendiri, rata-rata setiap harinya menerima pengajuan KTP sebanyak 500 blangko. Sehingga, kita samakan dengan menggunakan Suket,” ungkapnya.

Kabupaten Jombang, terangnya, akan melaksanakan pencetakan massal jika stok blangko ada sekitar 10 ribu blangko. “Biasanya, kalau sudah bisa melakukan proses pencetakan KTP, akan kita share melalui media sosial. Barang siapa yang masih mengantongi Suket, silahkan ditukarkan dengan KTP di Disdukcapil. Selain melalui sosial media, kita juga menyampaikan melalui kecamatan dan desa,” tuturnya.

Setiap tahunnya, tambah Masduqi, jumlah pemohon KTP selalu meningkat di Kabupaten Jombang. Setiap hari, Disdukcapil seluruh Indonesia melakukan laporan terkait data pemohon KTP, KK serta KIA.

“Kita ada target nasional sebesar 97 persen, orang yang wajib KTP. Semua harus terdata, setiap laporan yang dikirimkan juga harus sesuai dengan sistem Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berpesan kepada masyarakat Kabupaten Jombang, yang memang belum begitu membutuhkan pencetakan KTP, seperti perubahan data serta KTP yang sudah buram fotonya, sepanjang masih bisa dimanfaatkan, maka dimanfaatkan dahulu. “Karenanya, harap bersabar terlebih dahulu. Sehingga, stok blangko sudah tersedia dan siap melakukan pencetakan,” ujarnya. (azl/sit)

Tiga Kecamatan di Bondowoso Bakal Ikuti Jejak 20 Kecamatan dalam Pembuatan E-KTP

Memontum 1 — Wed, 12 Jan 2022 15:43:35 +0000

Memontum Bondowoso – Dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso, sebanyak 20 kecamatan diantaranya sudah mempunyai alat perekam elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP). Sisanya atau sebanyak tiga kecamatan, masih belum punya alat perekam untuk pembuatan kartu identitas penduduk.

“Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Binakal, Prajekan dan Kecamatan Tlogosari,” kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Bondowoso, Priyono Hadi Siswanto, Rabu (12/01/2022).

Dijelaskannya, pada APBD awal tahun 2021, sebetulnya pengadaan alat tersebut sudah dianggarkan. Namun, ada kesalahan tehnis, sehingga dianggarkan kembali pada perubahan APBD 2021.

Sempat Terhambat Akibat Blanko Kosong, Masyarakat Jember Kembali Bisa Buat KTP

Memontum 2 — Thu, 02 Dec 2021 14:39:39 +0000

Memontum Jember – Beberapa pekan terakhir, muncul keluhan dari masyarakat terkait proses pencetakan KTP el (Kartu Tanda Penduduk elektronik) di Kabupaten Jember. Masyarakat mengaku, cukup terhambat dengan pengurusan atau proses pembuatan.

Mensikapi kondisi itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Jember, Isnaini Dwi Susanti, saat di konfirmasi melalui telepon membenarkan adanya keterlambatan pengurusan KTP. Salah satu sebab, keterlambatan tersebut karena ada kekosongan blanko. Sementara Dispenduk Capil, belum mendapatkan kiriman dari Kemendagri di Jakarta.

Namun demikian, masyarakat kini sudah bisa melakukan pengurusan KTP, untuk dalam waktu dekat. “Alhamdulillah, Dispenduk seluruh Indonesia sudah bisa cetak KTP el warga lagi. Bukan hanya untuk yang emergency saja,” katanya, Kamis (02/12/2021).

Vaksinasi Masyarakat Umum Capai 98 Persen, Dinkes Lakukan Filterisasi Data dengan Warga KTP Kota Malang

Memontum 1 — Tue, 23 Nov 2021 14:27:21 +0000

Memontum Kota Malang – Progres vaksinasi dosis pertama bagi masyarakat umum di Kota Malang, sudah mencapai 98 persen. Meski demikian, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif, mengaku jika pihaknya masih akan memastikan berapa persen dari progres tersebut yang merupakan warga berKTP Kota Malang.

Pasalnya, saat pelaksanaan vaksinasi, tidak hanya diikuti oleh warga asli atau memiliki KTP Kota Malang. Namun juga, banyak yang berasal dari luar kota.

“Jadi yang di dashboard Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu, berdasar jumlah suntikan atau vaksinasi yang kita berikan kepada masyarakat yang ada di Kota Malang. Nah, masyarakat di Kota Malang itu ada yang berKTP Kota Malang dan juga ada yang tidak berKTP Kota Malang. Contoh, tenaga kesehatan (nakes) itu tidak semuanya berKTP Kota Malang. Begitu juga kategori lain, seperti pelayan publik,” terang dr Husnul saat ditemui di Balai Kota, Selasa (23/11/2021).

Sehingga, ujarnya, banyaknya peserta vaksinasi di Kota Malang, akan difilterkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Hal itu, dimaksudkan guna mengetahui berapa banyak penerima vaksinasi ber NIK Kota Malang.

“Yang ber NIK Kota Malang inilah merupakan capaian vaksinasi untuk warga asli Kota Malang. Sisanya, kita tetap berkoordinasi dengan RT dan RW, karena mereka yang paling tau berapa warganya yang belum vaksin,” jelasnya.

Dispendukcapil Malang Capai Target Di Atas Kuota Nasional

Mon, 16 Nov 2020 12:13:57 +0000

Memontum Malang – Komitmen Program Plat N yang sejak Juli lalu telah diresmikan dan dijalankan, mendapat respon positif dari masyarakat Kabupaten Malang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, Shirath Aziez, mengaku telah mendapatkan hasil melebihi target nasional dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Presentasenya sangat besar, dari target kuota nasional sebesar 1.967.000, Kabupaten Malang sendiri sudah mencapai 2 juta lebih. Artinya, itu sekitar 106 persen dari target awal,” ujar Shirath, Senin (16/11) tadi.

Target dari KIA (Kartu Identitas Anak) sendiri, lanjut Shirath, untuk saat ini sudah 24 persen. Hingga Desember, diperkirakan mampu sekitar 100 ribu KIA. Jika tercetak semua, paling tidak sudah mencapi 360 ribu.

“Dari situ saja mungkin, kita sudah masuk di posisi 45 persen. Itu target kita untuk akhir tahun,” ungkapnya.

Hingga bulan November ini, Dispendukcapil telah mencatat sekitar 40 desa di Kabupaten Malang, yang telah dikunjungi. “Secara keseluruhan, selama seminggu kita lakukan dua kali kunjungan. Sampai saat ini, sudah masuk dalam bulan ke lima. Artinya, kita sudah mencapai 40 desa kunjungan,” tambahnya.

Saat ditanya indikator yang membuat Dispendukcapil untuk menunjuk beberapa Desa tersebut, pihaknya mengatakan, berdasarkan potensi yang telah ditelusuri melalui Database yang dipunya.

“Kita lihat desa mana yang dapat menjadi potensi lokasi, kemudian kita komunikasikan pada pihak kecamatan dan desa setempat untuk melakukan kunjungan,” tutupnya. (riz/sit)