Kuasa Hukum terdakwa penggelapan, Deni Rahadian Muhammad, mengatakan bahwa dalam kesempatan itu dirinya meminta kepada PN Kepanjen, untuk memberikan pertimbangan permohonan penangguhan penahanan. Alasannya, karena kliennya dalam kondisi sakit dan harus menjalani operasi.

Baca Juga:

• Sekda Budiar Dorong Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tingkatkan Kualitas Penyusunan LPPD
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup

“Klien kami sedang sakit kencing batu. Makanya, kami mengajukan penangguhan dengan harapan bisa melakukan operasi untuk sakitnya tersebut,” kata Deni Rahadian, Senin (19/07) tadi.

Deni menambahkan, sebagai bukti pendukung bahwa kliennya itu sedang sakit, juga menyertakan surat keterangan sakit dari dokter Lapas Kelas 1 Lowokwaru Kota Malang. Harapannya, tentu upaya penangguhan untuk pengobatan, bisa diberikan sehingga tidak mengganggu proses sidang.

“Surat tersebut sudah kami berikan ke PN Kepanjen,” tambahnya.

Dengan langkah itu, Deni berharap agar PN Kepanjen mempertimbangkan hak kemanusiaan tersebut. Yang mana saat ini kliennya benar-benar sedang mengalami sakit kencing batu.

“Kami berharap dapat menghormati praduga tidak bersalah sekaligus hak-hak tersangka. Harapan kami, ada kebijakan dari PN Kepanjen yang dapat memberi rasa kemanusiaan untuk mengalihkan jenis penahanan Heri Prasetyo,” urainya.

Deni pun menambahkan, kasus yang menimpa kliennya itu, sebenarnya bukan murni penggelapan. Berdasarkan keterangan dari Heri Prasetyo, dirinya menjual rokok itu, karena perintah Rubianto Gunawan.

“Dan dia menjual rokok tersebut dan sudah dibayar Heri dengan nilai 50 persennya,” kata dia.

Sementara masalahnya adalah, tambahnya, 50 persennya itu belum terbayarkan. Itu bukan murni salah Heri. Sebab, pembayaran sisanya masih ada di penjual eceran dan belum ditarik hingga kini.

“Dan sebagian sudah ditarik dan dimusnahkan, karena sudah kadaluarsa cukainya,” kata dia.

Dari situlah, tambah Deni, kemudian Heri disuruh melakukan ganti rugi atas sisa uang penjualan rokok yang sudah kadaluarsa tersebut. “Atas dasar tersebut, klien kami dilaporkan oleh yang mengaku direktur PT Ragam Rasa Raya yang bernama Yohanes,” kata dia. Anehnya, Deni menambahkan, Heri tidak mengenal sama sekali pelapornya tersebut. “Untuk itu mari kami uji apakah kasus ini pidana atau perdata. Tegakkan hukum tanpa rekayasa,” tutur Presiden Direktur Law Firm Surabaya Pro Justitia itu. (ed2)

NW bukanlah pelaku tunggal dan aktor intelektualnya. Melainkan masih banyak pelaku lain yang sudah menikmati dana haram tersebut. Tujuan surat kepada Kemenko Polhukam, ungkap Toni sapaan akrabnya, untuk membuka seterang-terangnya perkara ini serta tidak hanya berhenti sampai putusan untuk Yeyen.

“Dana itu tidak dinikmati oleh Yeyen sendirian. Perkara ini harus dibuka hingga tuntas dan membuka tabir siapa pelaku lain dan aktor intelektualnya,” terang Toni, Senin (21/1/2019).

Bahkan Yeyen sudah menyebut dan mengeluarkan secarik catatan bertanda tangan dirinya, siapa saja yang ikut menikmati dana itu. Mulai pejabat Pemkot Batu, anggota DPRD, penegak hukum dan lainnya.

“Tapi ternyata sama penyidik Polda Jatim tidak dilakukan. Fakta persidangan meskipun terungkap fakta nama- nama penerima dalam amar putusan itu pun tidak ada perintah untuk dilakukan penyidikan. Makanya kami akan mengirimkan surat kepada Tim Saber Pungli Kemenko Polhukam,” tambah Toni.

Kliennya, lanjut Toni, berharap Kemenko Polhukam untuk tetap mengawal proses ini sehingga nama/pihak lain yang ikut menikmati dana karena kedudukan dan jabatannya juga bisa diproses secara hukum.

“Inshaallah dalam waktu dekat kami kirim surat. Isinya, kami melaporkan putusan dan meminta Tim Saber Pungli tetap memantau agar nama yang ada dalam daftar nama Yeyen segera dipanggil penyidik,” harapnya.

Selain pemerintah, anggota dewan selaku pengawas juga tercatat penerima aliran dana. Intinya, seluruh nama yang diduga turut serta menikmati aliran uang pungli segera dipanggil. “Penyidik kemarin belum sempat mengklarifikasi. Mudah-mudahan Polda dan Kejati segera mengeluarkan surat perintah penyidikan baru untuk pengembangan perkara Yeyen,” ucap dia.

“Terdakwa waktu sidang juga sudah menyebutkan siapa saja nama-nama penerima. Mulai pejabat Pemkot Batu dan anggota DPRD atau komisi yang membidangi pembangunan,” sambungnya.

Kemudian, dari seluruh pekerjaan proyek pembangunan yang sudah dikerjakan oleh PT GAJ yaitu pembangunan GOR Gajahmada, Taman dan Air Mancur Balaikota Among Tani, serta Rumah Singgah Ijen, Kota Malang, dipastikan Pemkot Batu masih memiliki tanggungan yang belum dibayarkan.

“Jadi begini, belum semua dibayar. Ada dua tunggakan proyek yang belum diselesaikan/dilunasi. Tapi yang mana saya cek dulu, kalau tidak GOR Gajahmada ya Taman balaikota. Nanti saya kabari,” ujar Toni kembali.

Sebelumnya, Nugroho Widyanto alias Yeyen ditangkap Tim Saber Pungli Kemenko Polhukam dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pembangunan GOR Gajahmada. Yeyen selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kabid Cipta Karya ditengarai menerima fee proyek dengan jumlah besar yang sudah didistribusikan kepada beberapa pejabat dan anggota dewan. Saat ini, Yeyen sudah diputus hukuman 12 bulan oleh Pengadilan pada 7 Desember 2018 kemarin.

Dalam selebaran yang ditanda tangani oleh Yeyen, sempat mencatut beberapa nama seperti Kejari Batu, Dewan, Sekpri wali kota, KONI, Sekertaris PU, Unit Lelang Pengadaan (ULP), biaya operasional, persiapan rapat, pembukaan GOR, acara peresmian dan biaya hiburan untuk Kadis kala itu. Total dari catatan Yeyen mencapai Rp 805 juta. (bir/yan)