Ratusan advokat berlebur menjadi satu bersalam-salaman dan saling memanfaatkan. Momen ini penuh keakraban dalam menjaga silaturahmi antara satu dengan lainnya, tanpa ada pembeda antara advokat senior dan junior.

Ketua DPC Peradi Malang, Dian Aminudin SH MH, mengatakan bahwa halal bihalal ini adalah agenda rutin tahunan. “Agenda tahunan dan merupakan satu rangkaian mulai buka bersama dan santunan panti asuhan saat Bulan Ramadan dan sekarang acaranya adalah halal bihalal. Tadi yang hadir lebih dari 100 advokat dari DPC Peradi Malang dan ada beberapa dari perwakilan DPC Peradi Kepanjen,” ujarnya.

Baca juga :

Menurutnya tema ‘Sucikan Hati, Eratkan Silaturahmi, Kuatkan Integritas Advokat’ adalah satu hal yang sangat penting dalam kontek dalam melaksanakan halal bihalal dan terkait tugas profesi advokat. “Advokat hatinya harus bersih dalam menjalankan profesinya. Alhamdulillah sejauh ini, anggota DPC Peradi Malang dapat menjalankan profesinya dengan baik, dengan hati yang bersih,” jelas Dian.

Menurut Dian, silaturahmi dan halal bihalal ini adalah momen yang sangat baik untuk meningkatkan soliditas. “Silaturahmi itu penting untuk menjaga soliditas organisasi. Pada kesempatan ini hadir dari yang muda hingga senior, laki dan perempuan, terwakili di sini dan semakin kompak,” tambahnya.

Sementara itu, mewakili Ketua DPC Peradi Kepanjen, Sekretaris DPC Peradi Kepanjen, Arifin, mengatakan bahwa halal bihalal ini sangat penting dalam mempersatukan advokat. “Tentunya, halal bihalal ini memiliki muatan religius yang perlu kita jaga. Silaturahim adalah cara yang terbaik meningkatkan drajat setiap insan dan memuliakan satu sama lainnya. Kebaikan dan pertemanan kita harus terus berlanjut,” ujarnya. (gie)

Pada awal periode ke dua itu, Pemkab Kediri menghadapi kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada fiskal daerah dengan nilai efisiensi mencapai Rp 265 miliar. Kemudian pada 30 Agustus 2025, Kabupaten Kediri sempat dilanda kerusuhan massa yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas publik, termasuk di lingkungan kantor pemerintahan.

Meskipun demikian, Pemkab Kediri bergerak cepat melakukan pemulihan fisik maupun pelayanan. Proses normalisasi layanan dilakukan secara bertahap, agar masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan administratif tanpa hambatan berarti.

Meski begitu, Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, mencatatkan capaian signifikan dalam sektor pelayanan publik selama setahun belakang di tahun 2025. Bahkan, Mall Pelayanan Publik (MPP) juga  diresmikan sebulan pasca terjadi kerusuhan.

MPP sendiri, dirancang sebagai pusat layanan terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi pemerintahan. Sejak dibuka hingga Januari 2026, MPP telah melayani lebih dari 11.360 kunjungan masyarakat, dengan rata-rata 100–130 pengunjung perhari, capaian ini menunjukkan kebutuhan publik terhadap layanan terpadu yang efisien dan ramah.

Baca juga :

“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini salah satu bentuk konsistensi Pemkab Kediri dalam melayani masyarakat,” kata Mas Dhito, Sabtu (21/02/2026) tadi.

Selain MPP, capaian lain adalah terbukanya layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di seluruh desa di Kabupaten Kediri. Sebelumnya, pelayanan Adminduk hanya terpusat sebatas kantor kecamatan dan Dinas Dukcapil. Sementara di tahun pertama kepemimpinannya, titik layanan bertambah di kantor desa sesuai domisili warga.

Bahkan, kini masyarakat bisa menikmati layanan yang diberi nama Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka) di 326 desa atau 95 persen dari seluruh desa di Kabupaten Kediri. Program ini, ditujukan agar proses pengurusan hingga pengambilan dokumen dapat dilakukan lebih dekat.

Adapun dokumen yang dilayani di kantor desa yaitu paket Akta Kelahiran (KK dan KIA), paket Akta Kematian (KK dan KTP elektronik), serta Kartu Keluarga (pecah KK, update elemen data, perubahan KK lama menjadi barcode atau TTE). Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025 hingga berita ini dibuat, layanan Sahaja Suka di tingkat desa telah menerbitkan 9.501 dokumen administrasi kependudukan, yang terdiri dari 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 Akta Kelahiran, 1.144 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 2.271 Akta Kematian.

Memasuki tahun kedua periode kepemimpinannya, Bupati Hanindhito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pelayanan berbasis desa dan digitalisasi. “Keberhasilan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan,“ imbuhnya. (pan/gie)

Sekedar diketahui, hasil produksi dari Mesin Kebi ini bisa mencapai angka 2 sampai 3 ton untuk persatu jam produksi. “Bantuan mesin dari Bank Indonesia ini untuk meningkatkan nilai produktivitas dan nilai pendapatan bagi para petani, karena ada selisih harga senilai seribu rupiah perkilogram, dari yang sudah dipoles kelas premium dengan yang belum dipoles kelas medium. Beras yang sudah dipoles jadi lebih bersih dan putih, sehingga digemari masyarakat. Dipasarkan ke Kabupaten Malang dan luar wilayah jika produksi lebih. Beras dari Desa Senggreng ini juga dipasarkan ke Bulog dan SPPG,” jelas Bupati Malang.

Baca juga :

Saat ini, ujarnya, Pemerintah Kabupaten Malang juga baru memiliki satu Mesin Kebi, yang dioperasikan oleh petani di Kecamatan Singosari. Jika dibutuhkan, Bupati Malang menegaskan akan menambah pengadaan Mesin Kebi untuk mendukung produktivitas dan produksi beras premium dari Kabupaten Malang.

Untuk harganya sendiri, persatu unit Mesin Kebi kisaran Rp 185 sampai Rp 250 juta. Harga itu, belum termasuk intalasi listrik. Sementara biaya instalasi listrik, ditanggung oleh Gapoktan penerima mesin kebi. (pro/sit)

Kegiatan yang diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, serta unsur TNI dan Polri, juga dihadiri pula Wakil Bupati, Yudha Adji Kusuma dan Kepala OPD. Melalui kebersamaan lintas sektor itu, tentunya menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan, dalam membangun Lumajang yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, mengatakan bahwa Khotmil Quran akan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan setiap Jumat Legi (kalender Jawa, red). Kegiatan ini, dirancang sebagai ruang ibadah bersama sekaligus sarana membangun kekuatan batin aparatur pemerintahan.

“Saya mengajak seluruh OPD, unsur TNI-Polri, serta instansi terkait untuk bersama-sama mengikuti Khotmil Quran ini secara rutin di Pendopo Kabupaten Lumajang setiap Jumat Legi,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Ditambahkannya, membangun daerah tidak hanya bertumpu pada program dan kebijakan, tetapi juga memerlukan keteguhan nilai, keikhlasan dan doa. Khotmil Quran sendiri menjadi ikhtiar spiritual, agar setiap langkah pembangunan selalu berada dalam koridor keberkahan dan kemaslahatan.

Bahkan lebih dari sekadar ritual keagamaan, kegiatan ini dinilai mampu mempererat kebersamaan antar aparat, menumbuhkan ketenangan batin, serta memperkuat etos kerja yang berlandaskan nilai-nilai luhur. Dengan spiritualitas yang terjaga, pelayanan publik diharapkan semakin humanis, jujur dan bertanggung jawab.

Bunda Indah juga menyampaikan harapannya, agar doa dan lantunan ayat suci Al-Quran yang dipanjatkan bersama dapat menjadi wasilah bagi Kabupaten Lumajang untuk terus diberi perlindungan, keamanan dan ketenteraman. “Semoga melalui Khotmil Quran ini, Lumajang senantiasa dilimpahi keberkahan, masyarakatnya hidup rukun dan sejahtera, serta daerah kita selalu dalam keadaan aman dan tenteram,” imbuhnya.

Melalui penguatan ikhtiar lahir dan batin secara seimbang, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya membangun daerah dengan pendekatan menyeluruh, menggabungkan kinerja, kolaborasi dan nilai spiritual sebagai fondasi keberlanjutan. (kom/adi/gie)

Program ini, bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan di daerah. Pemkab Jember sendiri, menargetkan pertumbuhan ekonomi Jember pada 2025 berada di kisaran 5,3 hingga 5,5 persen melalui penguatan basis ekonomi rakyat tersebut.

Bupati Fawait menyebut, bahwa program ini sebagai bagian dari visi besar pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi mikro dan menata wajah kota. “Kami ingin wajah kota hidup, PKL tertata, UMKM kuat dan masyarakat sejahtera,” ujarnya, Kamis (06/11/2025) tadi.

Arah kebijakan ekonomi Jember, menurut Bupati Fawait, berfokus pada tiga hal. Yakni, penguatan ekonomi mikro, peningkatan daya saing UMKM dan penciptaan ekosistem usaha inklusif berkelanjutan.

“Di balik rombong sederhana itu, ada keluarga yang menggantungkan harapan. Gerobak Cinta bukan sekadar alat berdagang, tetapi simbol keadilan ekonomi dan cinta pemerintah untuk rakyatnya,” tambah Bupati Fawait.

Sementara itu, Kepala Diskopum Jember, Sartini, menjelaskan bahwa Gerobak Cinta tidak sekadar bantuan sarana untuk berdagang. Namun sebagai bagian dari intervensi langsung untuk memperkuat ketahanan ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pedagang kaki lima (PKL), serta pedagang bahan pangan (mlijo).

Baca juga :

Menurutnya, program ini adalah langkah konkret Bupati Fawait dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. “Ini upaya konkret untuk menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas perputaran ekonomi harian,” kata Sartini.

Fitur atau fasilitas gerobak dalam program ini, dilengkapi dengan kotak pendingin terintegrasi guna mengurangi tingkat kerusakan bahan pangan seperti ikan, ayam dan daging. Dengan sistem penyimpanan yang lebih efisien, pedagang diharapkan mampu menekan kerugian dan meningkatkan pendapatan harian.

Sartini menambahkan, saat ini sektor perdagangan besar dan eceran telah menyumbang sekitar 14,82 persen terhadap PDRB Jember. Sebab, saat ini banyak pelaku usaha mikro masih menghadapi keterbatasan modal dan sarana. Secara tegas, program ini diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Berdasarkan Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025, dari total 2.800 data awal, terdapat 1.282 penerima bantuan yang ditetapkan, dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (desil 1–5). Program tahap awal ini, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12,5 miliar.

Berdasarkan proyeksi Diskopum, peningkatan efisiensi yang dihasilkan dari penggunaan gerobak baru dapat menaikkan omzet harian pedagang hingga 15–20 persen. Jika dihitung secara agregat, potensi tambahan perputaran ekonomi dari 1.282 penerima bantuan diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,2 miliar per bulan.

Tahap awal penyaluran bantuan difokuskan di kawasan pusat kota, sejalan dengan kebijakan penataan PKL dan revitalisasi ruang publik. Program Gerobak Cinta sendiri, akan berlanjut dengan dukungan tambahan berupa pelatihan usaha, akses permodalan, serta digitalisasi pemasaran. (kom/rio/gie)

Momentum peringatan delapan dekade yang mengambil tema ‘Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh’, ini juga dimaknai untuk memperkuatkan sinergi mewujudkan Jawa Timur, sebagai Gerbang Baru Nusantara. Pada sektor pertanian, capaian sebagai lumbung pangan Jawa Timur, terus dipertahankan.

Kota Soto sendiri, adalah salah satu produsen padi terbesar di provinsi Jawa Timur. Tidak hanya padi, adapun komoditas unggulan lainnya seperti jagung dan kedelai.

Baca juga :

Bahkan, Kabupaten Lamongan juga merupakan bagian dari kawasan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan) di Jawa Timur. Itu karena, posisi strategisnya yang mendukung pusat ekonomi dan konektivitas regional.

“Momentum peringatan Hari Jadi ke 80 Provinsi Jawa Timur, harus kita maknai agar lebih menguatkan kontribusi Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. Yakni dengan komitmen mempertahankan dan memaksimalkan sektor pertanian, ekonomi, sumber daya manusia, hingga kawasan industri,” kata Bupati Yuhronur.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menyampaikan sambutan dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yaitu agar mengajak masyarakat menjadikan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, sebagai momentum memperkuat semangat ketangguhan dan pertumbuhan berkelanjutan. Didalamnya, juga menegaskan bahwa masa depan membutuhkan lompatan yang lebih progresif dengan menanamkan filosofi kerja yang mencerminkan karakter khas Jawa Timur.

Filosofi kerja itu, bisa dirumuskan dalam Jatim BISA (Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif). (kom/son/sit)

Disampaikan Ketua DPRD Lumajang, bahwa gelaran Gowes Sehat tidak hanya memberi manfaat kesehatan, tetapi juga mempererat kebersamaan antara masyarakat. Termasuk pula, unsur Forkopimda, hingga aparat keamanan. Terlebih, dalam gelaran ini juga diikuti ribuan masyarakat yang memiliki semangat tinggi untuk mendukung kegiatan positif.

“Dengan semangat dan ajang kebersamaan, tentunya ini adalah wujud Lumajang yang sehat, aman, tertib dan harmonis. Pelaksanaan ini pastinya memantik semangat dan menjadi bukti jika seluruh elemen pemerintahan dan elemen masyarakat, kompak dan memegang teguh kebersamaan,” kata Okta-sapaan Ketua DPRD Lumajang, Minggu (28/09/2025) tadi.

Baca juga :

Komunitas Gowes sendiri, dalam gelaran itu juga nampak andil mewarnai dan memeriahkan acara. Tajuk edukasi disiplin berlalu-lintas, secara tidak langsung melandasi rangkaian kegiatan.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi pengingat, bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama, serta gaya hidup sehat dapat berjalan seiring dengan disiplin dan kepedulian sosial,” ujar Okta.

Sukses dan semarak kegiatan ini, menanamkan rasa disiplin diri dalam berkendara dan mementingkan keselamatan sesama. “Ini bukti, bahwa HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 tahun 2025, sangat diinternalisasi oleh masyarakat,” imbuhnya. (adi/gie)

“Pada kesempatan ini, kami mengajak para tokoh agama sekalian untuk bersama-sama memperkuat kehidupan keluarga di tengah masyarakat. Keluarga yang harmonis adalah awal dari semua kebaikan,” kata Bupati Ipuk.

Ketahanan keluarga tersebut, imbuh Bupati Ipuk, akan menjadi ketahanan secara luas. Karena banyak persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat dipicu terlebih dahulu dari kehidupan keluarga yang tidak harmonis, baik dari permasalahan kriminal hingga korupsi.

“Dalam khutbah-khutbahnya, selipkan pesan-pesan penguatan keluarga. Sampaikan tentang parenting, finansial planing dan pesan-pesan lain yang bisa membuat harmonis,” terangnya.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga mengharapkan, peran para tokoh agama untuk menjaga kondusivitas lingkungan. Berbagai potensi yang bisa mengancam kerukunan, khususnya di kalangan umat beragama, harus dimitigasi lebih awal.

“Apalagi saat ini, daerah harus menghadapi tantangan efisiensi. Akan ada banyak program kemasyarakatan yang berkurang. Ini perlu pendekatan yang tepat agar tidak menimbulkan gejolak sosial,” ungkap Bupati Ipuk.

Pemkab Banyuwangi sendiri terus berupaya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai program inovatif, diharapkan perekonomian dapat tumbuh dengan baik, lapangan kerja bisa tersedia, sehingga masyarakat dapat hidup dengan baik.

Dengan kesejahteraan yang terjamin, akan memberikan bantalan sosial yang kokoh untuk menjaga kerukunan. “Kami akan terus berinovasi untuk melahirkan program yang berdampak besar. Dengan anggaran yang efisien, tapi outcome yang didapat harus optimal,” paparnya.

Hadir dalam Rakor tersebut, para tokoh agama dari lintas iman. Tampak diantaranya, Ketua FKUB Banyuwangi, Ketua Bamag Banyuwangi, Ketua LDII Banyuwangi dan sejumlah tokoh agama lainnya. (kom/bwi/gie)

Sementara untuk aksi sendiri, dipimpin langsung Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma dan diikuti oleh Pengurus TP PKK Kecamatan Yosowilangun serta TP PKK Desa se-Kecamatan Yosowilangun. “Kegiatan ini adalah bentuk pengabdian PKK dalam menjaga lingkungan. Upaya seperti ini akan terus dilakukan, agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” kata Dewi Natalia.

Baca juga :

Selain aksi bersih pantai, PKK juga melakukan peningkatan kapasitas bagi para kader kecamatan dan desa. Tujuannya, untuk memperkuat kemampuan kader dalam mendorong kesejahteraan keluarga dan mengembangkan potensi lokal.

Ketua TP PKK Lumajang juga menekankan, akan pentingnya peran PKK dalam mengatasi berbagai isu strategis. Seperti stunting, sampah, pernikahan dini, TBC, hingga AKI/AKB.

“Masalah sosial harus jadi tanggung jawab bersama dan PKK siap ambil bagian,” tambahnya.

PKK Lumajang sendiri terus berkomitmen menjadi mitra aktif pemerintah daerah, dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (kom/adi/sit)