Sementara untuk Forkopimda Situbondo, nampak selain Bupati Situbondo, juga terlihat Wakil Bupati, Hj Khoirani, S.Pd, M.H., Asisten I Kholil, S.P., M.P., Pasi Pers Kodim 0823 Situbondo, Lettu Cba Suwandi, Kasatpol PP, Buchari, Kepala Kemenag Situbondo, Slamet dan Kasi Pontren Kemenag Situbondo, Imam Turmuji, M.H.I.

Agenda kunjungan Wamenag RI di Situbondo, sendiri diantaranya adalah bersilaturahmi dengan pengasuh Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq, KH Abdul Hadi Khozin di Desa Kalibagor. Termasuk melakukan sosialisasi bantuan untuk Pondok Pesantren di Pendopo Kabupaten Situbondo, kunjungan ke MAN 2 Situbondo, bersilaturahmi dengan KH Ubbad Yusuf pengasuh Ponpes Nurul Islam Kapongan dan bersilaturahmi dengan KHR Achmad Azaim Ibrahimy pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo dan ziarah di Makam Pahlawan Nasional KHR. As’ad Samsul Arifin.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Wamenag RI sendiri beserta rombongan juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Situbondo untuk menghadiri sosialisasi bantuan dari Pemprov Jatim kepada 57 pimpinan ponpes di Situbondo.

Dalam sambutannya di Pendopo, Bupati Situbondo, Karna Suwandi, menyampaikan bahwa di Situbondo terdapat 204 pondok pesantren dengan sebanyak 64.160 santri dan lembaga pendidikan formal di bawah naungan Kemenag yang mendidik seperti RA sebanyak 139 lembaga, MI ada 97 lembaga. MTs ada 106 lembaga, dan MAada 77 lembaga.

Di masa Pandemi Covid-19, seluruh Ponpes sudah dihimbau agar ikut mensukseskan vaksinasi sesuai arahan Presiden RI karena Bangsa Indonesia dalam situasi pandemi. Apalagi, sekarang ada varian baru Omicron hingga pelaksanaan vaksinasi di Situbondo untuk anak 6 hingga 11 tahun masih mencapai 22,8 persen.

Sementara itu, Wamenag RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan pesan bapak Presiden RI agar seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan mensukseskan vaksinasi. Termasuk, mengimbau seluruh pengasuh Ponpes untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar melaksanakan vaksinasi adalah sebagai bentuk ikhtiar untuk membentuk anti bodi.

“Program Ponpes merupakan tempat yang selama ini memberikan andil dan kontribusi besar para santri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga setiap tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional,” tutur Wamenag RI.

Tidak hanya itu yang disampailan Wamenag RI, ditambahkan bahwa dalam Kunker tersebut dalam rangka sosialisasi terkait berbagai kebijakan Menteri Agama diantaranya penanganan Covid-19. Karena, akhir-akhir ini semakin meningkat dengan adanya varian baru Omicron. Sehingga, diharapkan masyarakat Ponpes supaya lebih ada perhatian dan selalu waspada dengan mematuhi prokes dan melakukan vaksinasi dan tetap sabar dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Kemudian berdasarkan ketentuan aturan yang ada melalui undang-undang pesantren, pemerintah agar memberikan Afirmasi dan fasilitas kepada Ponpes,” ujarnya.

Usai bertemu Forkopimda di Pendopo Kabupaten Situbondo, Zainut Tauhid Sa’adi, menuju MAN 2 Situbondo kemudian menuju Ponpes Nurul Islam Kapongan dan Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo. Rencananya, kunjungan kerja juga akan dilakukan ke Kabupaten Banyuwangi. (her/sit)

Dijelaskannya, dalam kunjungannya itu, DPRD Kulonprogo mengajak Badan Kehormatan (BK) hingga Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kulonprogo. “Hari ini kita mendapat kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. Mereka yang ingin menambah wawasan dan pengetahuan terkait evaluasi kinerja AKD di Trenggalek,” ungkap Sekretaris DPRD Trenggalek, saat dikonfirmasi seusai menerima Kunker di Aula Gedung, Kamis (20/01/2022) siang.

Dikatakan Mohtarom, saat ini di Kabupaten Trenggalek, masih menunggu rapat paripurna terkait kinerja DPRD. “Evaluasinya masih menunggu dari paripurna terkait kinerja DPRD. Jadi, sampai sekarang kita dalam tahap penyusunan dokumen untuk kinerja DPRD untuk diparipurnakan,” imbuhnya.

Selanjutnya setelah semua tersusun, terangnya, akan segera diparipurnakan. Dari hasil paripurna nanti, akan muncul penyikapan dari masing-masing pimpinan untuk meningkatkan kinerja.

Ditanya soal pokok pikiran (Pokir) yang sempat disinggung dalam kunjungan tersebut, Muhtarom menyebut, jika kemampuan setiap daerah itu berbeda. “Kalau Pokir yang ditanyakan tadi, apakah di Trenggalek semuanya bisa ditampung atau tidak. Tentunya, karena kemampuan keuangan masing-masing daerah berbeda, maka menyesuaikan dari daerah itu,” terang Muhtarom.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya menegaskan, jika kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Trenggalek, cukup minim. Sehingga, tidak semua usulan itu bisa ditampung.

Sementara itu, pimpinan rombongan yang sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo, Lajiyo Yok Mulyono, menyampaikan maksud dan tujuannya melakukan kunjungan kerja ke DPRD Trenggalek. “Maksud kedatangan kami ke sini, antara lain untuk mencari referensi terkait kinerja DPRD Trenggalek, seperti apa. Kalau memang ada yang bisa diadopsi, nanti juga akan kita lakukan persamaan persepsi,” kata Lajiyo.

Terkait kinerja Badan Kehormatan DPRD, Politisi Partai Gerinda ini menyampaikan, jika BK merupakan wasit di DPRD. “Kita tahu tadi, jika mungkin ada satu perbedaan dan itu bisa diterapkan di DPRD Kulonprogo, kenapa tidak. Akan tetapi, semuanya masih sama,” lanjutnya. 

Lajiyo menambahkan, jika pihaknya jarang sekali datang ke Trenggalek, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, ada beberapa hal menarik di Trenggalek yakni sektor pariwisatanya.

“Walaupun di Kabupaten Trenggalek wilayahnya pegunungan dan kecil, sama dengan Kulonprogo. Tetapi, untuk sektor pariwisata dan juga destinasi wisata yang ada tentunya tidak diragukan lagi,” pungkas Lajiyo. (mil/sit)

Dikonfirmasi usai memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, mengatakan agenda kerja yang akan dilakukan di Januari ini. “Hari ini Banmus DPRD menggelar rapat yang membahas agenda kegiatan di Januari 2022,” ucapnya, Jumat (07/01/2022) sore.

Dikatakan politisi Fraksi PKS ini, rapat Banmus ini juga merupakan tindak lanjut dari rapat pimpinan yang baru digelar. Dari hasil rapat paripurna sebelumnya, Ketua Bapemperda dijabat oleh seseorang yang juga menjadi pimpinan dalam Alat Kelengkapan DPRD lainnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Untuk penetapan ulang komposisi dan pimpinan Bapemperda akan di agendakan rapat paripurna Rabu besok,” imbuhnya.

Selain agenda rapat paripurna penetapan ulang pimpinan Bapemperda, agenda lain yang menjadi fokus DPRD adalah rapat Pansus. “Untuk paripurna selebihnya, kita rapat pansus karena masih ada PR 5 Raperda yang belum selesai di tahun 2021 kemarin. Termasuk rapat-rapat komisi dengan komisi anggota dan pimpinan baru. Kita juga segera melakukan koordinasi di internal, komisi dan membahas agenda komisi di awal tahun,” terang Agus.

Dirinya berharap, lima Raperda ini bisa diselesaikan di kwartal pertama tahun 2022. “Karena semua komposisi anggota maupun pimpinan Alat Kelengkapan DPRD semua baru, kita harapkan untuk segera melakukan koordinasi di internal masing-masing. Agar agenda masing-masing komisi bisa segera ditentukan diawal tahun ini,” paparnya. (mil/sit)

Menparekraf Sandiaga dalam kunjungan kerjanya ke Yogyakarta, pada Jumat (12/03), mengunjungi Desa Wisata Karangrejo. Desa Wisata yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ini merupakan salah satu desa wisata yang telah tersertifikasi, sebagai desa wisata berkelanjutan. Konsep keberlanjutan sendiri menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki desa wisata untuk menjadi desa wisata mandiri.

“Saya merasa bahagia karena desa wisata Karangrejo pada 1 Maret lalu sudah tersertifikasi sebagai desa wisata berkelanjutan. Dan sekarang kami kunjungi, dan di sini ada salah satu homestay terbaik yang pernah saya lihat dengan standar kelas dunia,” kata Menparekraf Sandiaga Uno di Balkondes Karangrejo.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Hari Santosa Sungkari, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, Slamet Achmad Husein, Kepala Desa Karangrejo, Muhammad Heli Rofiqun serta Koordinator Satgas Jamban Provinsi Jateng-DIY, Pujo Priyono.

Menparekraf menilai, desa wisata Karangrejo memiliki kekuatan yang kuat sebagai destinasi. Selain homestay, desa wisata ini juga menawarkan atraksi lain yang sudah dikenal wisatawan, seperti kerajinan pahat batu, spot sunrise Punthuk Setumbu, dan Gereja Ayam, kebun buah, VW Safari Tour, dan lainnya.

Tercatat, sebelum pandemi, desa wisata ini dikunjungi lebih dari 20 ribu wisatawan mancanegara dan 50 ribu wisatawan nusantara.

Sandiaga mendorong agar desa wisata Karangrejo, terus meningkatkan kualitas keberlanjutan dan daya tarik, salah satunya mengedepankan orisinalitas yang dimiliki, dengan pendekatan atraksi berbasis narasi.

“Biasanya wisatawan datang ke Borobudur hanya foto-foto dan posting di media sosial, ke depan kita ingin tingkatkan dengan narasi seperti bagaimana desa ini dulu merupakan bagian dari pembangunan Candi Borobudur. Bagaimana desa ini berperan pada tahapan renovasi, tokoh-tokoh di sini dapat menceritakan tempat-tempat situs, yang berkaitan dengan Borobudur. Sehingga ada storytelling,” kata Sandiaga.

Kemudian desa wisata Karangrejo dan desa wisata lainnya, juga harus menjadi bagian dari travel plan wisatawan. Desa wisata harus dapat merancang paket perjalanan 3 – 4 hari yang disandingkan dengan konsep ecotourism atau sport tourism.

“Saya juga melihat dimana produk ekonomi kreatif di sini sudah mulai mengadopsi teknologi, sehingga banyak pelaku ekonomi kreatif di sini, sudah melek digital, sehingga dapat memperluas peluang usaha,” kata Sandiaga.

Menparekraf Sandiaga Uno, dalam kesempatan itu juga mengapresiasi kehadiran peran serta komunitas, dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air. Salah satunya Satgas Jamban Jateng-DIY, yang telah aktif bersama-sama masyarakat, melakukan revitalisasi toilet di destinasi. Komunitas yang diketuai, Pujo Priyono itu, sebelumnya, telah melakukan kegiatan revitalisasi toilet di kawasan wisata Dieng.

“Toilet memiliki peran penting sebagai indikator pariwisata. Bukan cuma indah, tapi juga kelayakan toiletnya, mulai dari air bersihnya lancar, kelengkapan toilet sampai dengan higienitasnya,” kata Sandiaga.

Dirinya pun mendorong gerakan ini dapat diikuti komunitas di daerah lain, sehingga dapat mengubah pariwisata nasional yang bersih, indah dan nyaman.

“Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha parekraf untuk sama-sama ikut membentuk Satgas Toilet di destinasi wisatanya masing-masing,” kata Sandiaga. Di kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga Uno juga berdialog dengan sejumlah komunitas yang menggerakkan pariwisata di desa wisata Karangrejo. Diantaranya komunitas VW Safari, komunitas kopi serta komunitas pelaku ekonomi kreatif.  (hms/kpe/aye/ed2)

“Masak pajak hotel masih kalah dengan pajak cafe. Sedangkan, jumlah cafe di sini juga lebih sedikit,” katanya seusai hearing.

Tidak hanya itu, dirinya pun mempertanyakan tekhnologi tapping box, yang harusnya bisa berfungsi untuk memperkecil tingkat kebocoran pajak. “Apakah mungkin, ada yang bermain-main terhadap alat tersebut,” tambahnya dengan nada bertanya.

Ditambahkan, cafe saja satu bulannya bisa menyetorkan pajak hingga Rp 40 juta. Sementara di Batu, ada hotel bintang 4. Satu bulannya, hanya menyetorkan pajak sebesar Rp 18 Juta. “Ini kan sangat tidak masuk akal. Padahal, kalau dilihat, hotel juga cukup ramai,” lanjut Saifuddin.

Diuraikannya, berdasarkan hasil kunjungan ke Kota Solo, beberapa waktu lalu, pendapatan pajak dari salah satu hotel di sana per bulan bisa mencapai Rp 300 sampai Rp 350 juta. Walau pun, saat ini masih dalam masa pandemi. Yang mana, kondisi di sana juga sama yaitu sangat sepi.

“Ini kan sangat tidak masuk akal sekali. Kondisi Kota Batu di masa pandemi, juga masih bisa dikatakan tidak terlalu buruk. Tapi pajak yang masuk, hanya sebesar itu,” ujarnya.

Bahkan, tambahnya, jika ditarik ke belakang atau hingga sebelum pandemi, hotel di Kota Solo itu bisa setor pajak hingga Rp 700 juta sampai Rp 750 juta per bulan. Sedangkan di Kota Batu, sebagai kota wisata yang tingkat kunjungannya mencapai 7,2 juta wisatawan, setoran pajak hotel tertinggi hanya sekitar Rp 150 juta per bulan.

“Hal ini patut dicurigai. Ada yang bermain di belakang itu,” katanya. Bahkan, berdasarkan hasil evaluasinya, ada salah satu hotel pada bulan November 2020 lalu, yang saat itu salah satu hotel tersebut dipakai sekitar 50 anggota dewan untuk menginap. Karena, bersamaan ada kunjungan kerja di Kota Batu. Namun, datanya menginap tidak masuk dalam laporan. Bahkan, di dalam tipping box juga tidak ada.

“Namun mereka (Dispenda, red) mengatakan, pembayaran itu akan dilakukan setelah tiga bulan. Nyatanya hingga saat ini, kami masih belum menerima datanya. Maka dari itu, hal ini patut dicurigai,” tegasnya.

Baca Juga : Pemilik Warung di Kawasan Payung 1 Batu Siap Direlokasi

Masih menurut Saifuddin, karena uang hasil pajak ini adalah uang rakyat, maka dari itu harus diperhatikan dengan seksama. Jangan hanya menggembar-gemborkan tingginya kunjungan wisatawan di Kota Batu yang mencapai 7,2 juta wisatawan, tetapi PAD nya kecil.

“Dengan angka kunjungan 7,2 juta wisatawan di tahun 2019 lalu. Namun, nilai PAD hanya sebesar Rp 200 miliar. Itu sangat kecil sekali. Bahkan, masih kalah dengan Kota Madiun, yang sama-sama sebagai kota kecil. Yang mana mereka juga tidak punya tempat wisata sebanyak Kota Batu, tapi PAD nya malah lebih tinggi, yakni Rp 250 miliar,” bebernya.

Oleh sebab itu, ada apa dibalik ini ? Siapa yang main-main di belakang ini ? Dirinya juga mempertanyakan, ketika melakukan hearing dengan BKD, yang saat ini berubah menjadi Bapenda, yang dilakukan beberapa bulan yang lalu. Pihaknya, menemukan adanya data yang tidak sama. Yakni, antara jumlah tamu dan hasil dari pajaknya. Bahkan, data yang ada dalam tipping box juga tidak sinkron.

“Untuk masalah itu, entah oknum siapa yang melakukan. Atau dari sananya (tanpa bermaksud mencurigai, red) kami masih belum tahu. Tapi jika saya lihat, dalam hal ini ada unsur kesengajaan,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Pendataan dan Pelayanan Bapenda Kota Batu, Wiwit Ananda, menjelaskan bahwa mengenai adanya ketidak sesuaian data, sebenarnya pada hotel besar-besar sudah dipasang tipping box.

“Jika ada ketidak sesuaian, maka kami akan mencari tahu terlebih dahulu. Untuk itu, kami akan melakukan pengecekan dengan pihak hotel untuk mencari ketidak sesuaian itu tadi letaknya dimana,” ujarnya.

Hal ini dilakukan, tambahnya, dengan tujuan agar tidak langsung serta merta menyimpulkan. Maka dari itu, pihaknya akan mencari terlebih dahulu kesalahannya dimana. “Apakah kesalahannya ada di tapping box atau di lain-lainya,” ujarnya. (bir/sit)

Kunjungan kerja ke PT Bukit Asam sendiri, untuk meninjau progress PLTU Sumsel 8 dan melihat langsung rencana lokasi Kawasan Industri Bukit Asam. Selama dalam kunjungan kerja ke PLTU Sumsel 8, juga tetap menerapkan standar kesehatan. Kunjungan mendapat pengawalan khusus ini telah mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19. Hal ini, sebagaimana terlihat dari hasil tes para tamu yang dinyatakan negatif, para tamu diwajibkan mengenakan masker kesehatan dan menjaga jarak.

Diterangkan Wakil Direktur Utama PT Huadian Bukit Asam Power, Doddy Arsadian, bahwa kunjungan kerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim l, untuk melihat secara langsung rencana lokasi Kawasan Industri Bukit Asam. “Pembangunan project PLTU Sumsel 8, hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 70 persen. Ditargetkan, pengerjaan project PLTU Sumsel 8 ini bisa selesai sesuai target,” tegasnya. (cwa/ad)

Dalam kegiatan tersebut, Abi Sjaichul -sapaan akrab Sjaichul Ghulam, mengharapkan komunikasi yang lebih baik antara dirinya dengan jajaran dibawahnya. Terlebih, saat ini dirinya baru menjabat sebagai Pjs Bupati Malang.

“Ini merupakan forum yang dapat mempererat silaturahmi dan komunikasi kita. Tujuannya, agar ke depan dapat terjalin kerjasama yang baik dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Malang,” kata Abi Sjaichul.

Di sela-sela arahannya, Abi Sjaichul tidak lupa untuk menegaskan kepada seluruh jajarannya di Kecamatan Kepanjen, untuk bersama-sama menangani Covid-19 dengan serius dan sungguh-sungguh. Terlebih, saat ini Kabupaten Malang, sudah ada peningkatan yaitu berubah menjadi Zona Kuning. Yang artinya, bila ditingkatkan upaya penanganan Covid-19, bukan tidak mungkin Kabupaten Malang, dapat menjadi zona hijau.

“Sekarang, Alhamdulillah Kabupaten Malang menjadi zona kuning. Jadi, semua unsur pemerintahan di Kabupaten Malang, termasuk Muspika, harus lebih ditingkatkan kembali penanganannya. Dengan begitu, Kabupaten Malang bisa kembali menjadi zona hijau,” paparnya kepada seluruh Muspika yang hadir di Pendopo Kecamatan Kepanjen.

Terakhir, dalam kesempatan itu, Abi Sjaichul juga tidak lupa untuk mengingatkan bahwa saat ini telah berlangsung gelaran Pilkada Kabupaten Malang. Di mana, tahapannya telah memasuki masa kampanye.

“Kepada seluruh jajaran, agar memperhatikan protokol kesehatan serta bertindak netral sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),” ungkapnya. (mg2/sit)

Hal itu tercermin dalam agenda Kunjungan Kerja yang dipimpin lamgsung oleh Plt Bupati Malang Drs HM Sanusi MM ke Tiongkok (22/7 hingga (27/7/2019) lalu.

JAJAKI : Penjajakan Kerjasama dengan Maize Research institute Shandong academy of Agricultural Sciences (MRI SAAS) Shandong Province Republic of China. (Ist)

Seperti diketahui, Plt Bupati Malang, H Sanusi ke Tiongkok bersama beberapa OPD, diantaranya kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang.

Hal itu dilakukam untuk membahas kerja sama bidang pertanian dan peternakan dengan Maize Research Institute Shandong Academy of Agricultural Scienses (MRI SAAS).

“Pemkab Malang mendapat undangan dari MRI SAAS di Provinsi Shandong, Tiongkok,untuk peningkatan kerja sama bidang pertanian dan peternakan ini adalah muara dari kerja sama yang dilakukan Pemkab Malang ini,” terang Sanusi beberapa waktu lalu.

Dikatakan Sanusi, pihaknya melakukan riset untuk pengembangbiakan padi dan jagung jenis hibrida.Dengan tanaman jagung jenis hibrida diharapkan bisa menghasilkan 12 ton jagung dalam satu hektar.

“Berbeda dengan jagung lokal yang hanya hasilkan 6 ton per hektar,” ungkap Sanusi.

Pemkab Malang juga akan mengadopsi sistem pembudidayaan sapi yang telah dikembangkan di Kota Jinan, Ibukota Provinsi Shandong.Di Kota Jinan, seekor sapi bisa menghasilkan sampai 42 liter susu murni per hari.
Sanusi akan mengundang perusahaan ternak sapi di Jinan Tiongkok berkunjung ke Kabupaten Malang untuk mentransfer ilmu peternakan kepada para peternak.

“Kami Juga akan melakukan budidaya dengan menggandeng perusahaan dari Jinan agar sapi-sapi di Kabupaten Malang bisa mencapai kualitas yang baik dengan produktivitas yang juga tinggi,” jelas Sanusi.

Sementara itu, Dr Ir Budiar Anwar MSi menjelaskan, Kabupaten Malang dengan Maize Research institute Shandong academy of Agricultural sciences (MRI SAAS) shandong province republic of china melakukan penjajakan kerjasama dlm bidang pertanian dan peternakan.

Terang Budiar,pertanian kerjasama dalam bidang budidaya jagung hibrida yg mana dlm 1 ha kebun jagung menghasilkan 12 ton pipil jagung berbeda dg jagung lokal hanya menghasilkan 6 ton/ha.

Rencana dari pihak peneliti akan hadir di Malang bulan depan untuk melihat kondisi lahan serta bibit yg paling baik akan di ujicobakan ditanam dimalang serta prosedur yg harus dilalui dr kementerian pertanian.

Tambah Budiar, peternakan di Provinsi Shandong Jinan China meghasilkan 42 liter susu murni berbeda dengan sapi di kabupaten Malang yang jauh masih kurang produksi susu sapi nya.

Kemudian,seleksi pengembangan sapi di propinsi Shandong kota jinan sangat baik krn bisa menghasilkan ato pemilihan sapi jantan dan betina bulan depan kab malang penjajakan melakukan budidaya dengan mengandeng perusahan di Jinan untuk menghasilkan sapi yang berkualitas baik. (sur/oso)

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko menyampaikan, kegiatan Plt Bupati Malang HM Sanusi bersama rombongan ke Cina tersebut, pihak juga belum mengetahui.

“Saya belum tahu, karena tidak ada tembusan ke DPRD Kabupaten Malang. Coba Check ke Sekda,” tegas Hari singkat.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono mengatakan, kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh Plt Bupati Malang, HM Sanusi bersama beberapa pejabat OPD memang benar.

“Plt Bupati Malang bersama rombongan menghadiri undangan ke Cina, untuk belajar pertanian di sana, ” ungkap Didik.

Lanjut Didik, kunjungan kerja tersebut untuk mempelajari bagaimana cara panen padi yang sekarang di Kabupaten Malang setahun dua kali, bisa menjadi 3 x.

“Disana kami belajar pertanian, Plt Bupati Malang tidak sendiri, tetapi bersama sejumlah Pejabat, diantaranya Pejabat Dinas Pertanian dan sejumlah Pejabat dari OPD lainnya, ” pungkasnya.

Sementara, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Malang M Zuhdy Achmadi mengatakan, kunjungan Plt Bupati Malang HM Sanusi bersama rombongan ke Shandong, Tiongkok tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena masih banyak yang lebih penting untuk dilakukan.

“Seharusnya, Plt Bupati Malang tidak melakukan kunjungan kerja tersebut, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kok malah pelesir ke Cina? Yang lebih penting dan diprioritaskan pelantikan bupati, urusan ke Cina bisa ditunda dulu,” pungkas Zuhdy. (Sur/oso)