Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menyampaikan kekagumannya terhadap inovasi yang telah dilakukan Perumda Pasar Jaya. Dirinya mengaku, tidak menyangka bahwa ada bagian dari pasar seperti rooftop, yang bisa disulap menjadi tempat olah raga yang dapat disewakan. Mulai dari lapangan bulu tangkis, futsal, hingga yang terbaru fasilitas padel.

“Saya terima kasih disambut pada pagi hari ini. Kata orang Jawa, itu kita mau ‘ngangsu kaweruh’. Kita belajar, kita sama-sama pemerintah, panjenengan pemerintahan tingkat provinsi, kita tingkat kabupaten. Dan ternyata dari yang disampaikan Pak Sumanto saja, sudah banyak ilham yang masuk ke kita. Kita tidak menyangka, di sini pasar bisa jadi tempat bulu tangkis yang bisa disewakan, kemudian tempat futsal, atau bahkan yang terbaru padel,” kata Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan.

Baca juga :

Salah satu fokus utama kunjungan ini, tambahnya, adalah memahami fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki Perumda Pasar Jaya sebagai perusahaan daerah. Saat ini, pasar-pasar di Kabupaten Pasuruan masih berada di bawah pengelolaan Diskoperindag dan belum bisa mandiri secara finansial. Setiap kebutuhan revitalisasi atau perbaikan, masih mengandalkan anggaran APBD.

“Tujuan kami ke sini, ya itu tadi. Kita sharing, kita belajar core business Perumda Pasar Jaya. Dalam artian, kalau perusahaan daerah itukan untuk keuangannya lebih fleksibel pengelolaannya. Jadi kalau di tempat kita ini, pasar masih dikelola Disperindag. Di pasar itu masih dikelola Disperindag, masih belum bisa mandiri lah,” jelasnya.

Mas Rusdi juga menyampaikan, potensi produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Pasuruan. Diantaranya, berbagai jenis sayuran hingga susu sapi segar. Dimana, Pasuruan merupakan penghasil susu terbesar kedua di Jawa Timur serta telur dari sektor peternakan lokal.

Mas Rusdi berharap, kunjungan ini dapat membuka peluang kerja sama pemasaran produk-produk tersebut di Jakarta. “Nah ini kita belajar, salah satunya nanti kita sharing-sharing terkait fleksibilitas pengelolaan keuangan dari Perumda Pasar Jaya ataupun inovasi yang bisa diaplikasikan di tempat kita. Kalau syukur-syukur, nanti ada yang bisa dikerjasamakan. Produk-produk yang dari tempat kita, bisa dijual di Jakarta,” papar Bupati Pasuruan. (kom/puj/adv)

Perlu diketahui, bahwa Kunker ini merupakan wujud komitmen DPRD Kabupaten Lumajang dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur desa. Jalan penghubung antar wilayah, memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas harian, distribusi hasil pertanian, kegiatan ekonomi lokal, hingga akses pendidikan dan layanan sosial.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang, Deddy Firmansyah, menegaskan bahwa perbaikan ruas jalan Tempeh Kidul–Pandanwangi, diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga. Termasuk, mempercepat distribusi hasil pertanian dan usaha masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik jalan, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Jalan yang layak dan aman, akan membuka peluang ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung pembangunan yang efektif dan berkeadilan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) juga turut ikut hadir mendampingi kunjungan kerja. Melalui sinergi antara DPRD dan OPD teknis, Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang terus berkomitmen untuk terus mengawal setiap program pembangunan agar berjalan transparan, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sebagai bagian dari upaya membangun desa dan memperkuat Lumajang secara menyeluruh. (hms/adi/gie)

“Pemerintah Kabupaten Malang senantiasa berkomitmen untuk mendukung kebijakan nasional di bidang pertanian dan peternakan. Termasuk, program peningkatan produksi pangan, pengendalian penyakit hewan, serta penguatan industri hilir berbasis sumber daya lokal,” kata Bupati Sanusi.

Sekedar diketahui, Kunker itu dilaksanakan dalam rangka reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Provinsi Jawa Timur. Kunker itu, dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hardiati Soeharto atau yang lebih akrab disapa Titiek Soeharto.

Adapun tujuan kunjungan itu, adalah untuk mendorong peningkatan produksi susu nasional melalui pemberdayaan peternak sapi perah lokal. Sekaligus, meninjau langsung proses produksi susu. Komisi IV DPR RI juga ingin memastikan, tidak terjadi disparitas antara pasokan dan permintaan bahan baku susu di tingkat industri.

Baca juga :

Dalam dialog dan peninjauan lapangan, anggota Komisi IV DPR RI menyoroti pentingnya terobosan strategis untuk meningkatkan minat beternak sapi perah di kalangan masyarakat. Langkah ini, dinilai krusial guna memperkuat ketersediaan bahan baku susu dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

PT Greenfields Indonesia sendiri, diketahui memiliki beberapa lokasi peternakan serta pabrik pengolahan susu di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Keberadaan fasilitas ini, menjadi salah satu penopang utama produksi susu nasional.

Melalui kesempatan ini, Bupati Malang berharap Komisi IV DPR RI dapat melihat secara nyata potensi, capaian, sekaligus tantangan yang masih Kabupaten Malang hadapi, khususnya dalam hal peningkatan produksi peternakan, keberlanjutan usaha, penguatan kemitraan dengan peternak lokal, serta dukungan regulasi dan anggaran dari Pemerintah Pusat. Bupati Malang percaya, dengan dukungan dan perhatian dari Komisi IV DPR RI, pembangunan sektor peternakan di Kabupaten Malang akan semakin maju, berdaya saing dan berkelanjutan. (pro/sit)

Dalam Kunker itu, berbagai hal yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dilakukan pembahasan. Mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat hingga hibah.

“Hari ini kunjungan dari Mas Wakil Wali Kota Serang dan menjadi ajang saling belajar, saling mengisi bagaimana sistem di masing-masing pemerintahan Kota Malang dan Serang. Ini juga bagian dari silaturahmi mempererat hubungan antar daerah yang penting untuk terus dijaga,” ujar Wawali Kota Ali.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Malang, Achmad Sholeh, menjelaskan bahwa Pemkot Serang ingin belajar terkait tata kelola hibah, legalitas wakaf di seluruh rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan. Kemudian, upaya Pemkot Malang dalam memfasilitasi jamaah haji setiap tahun.

“Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir pengelolaan hibah di Kota Malang tidak pernah bermasalah. Kami jelaskan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan semuanya kami dampingi agar tidak terjadi kesalahan administratif. Selain itu, setiap kegiatan harus benar-benar terwujud sesuai pengajuan,” jelas Sholeh.

Lebih lanjut Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, mengatakan bahwa Kunker di Kota Malang ini yang kedua kalinya dilakukan. Setelah sebelumnya fokus mempelajari pengelolaan BUMD, kali ini pihaknya menitikberatkan pada tata kelola zakat, wakaf dan hibah.

“Kota Malang ini menjadi role model bagi kami, khususnya dalam hal pengelolaan zakat dan hibah. Kami daerah yang masih berkembang dan ingin memaksimalkan potensi yang ada. Banyak pelajaran yang bisa kami ambil dari Kota Malang,” imbuh Agis. (rsy/sit)

Dalam kunjungan itu, Muhammad Khozin menyampaikan bahwa Kunker tersebut dilakukan dengan tujuan memastikan penyaluran dan pemanfaatan TKD berjalan tepat sasaran. Pengawasan tersebut, menurutnya penting agar dana transfer dari pusat tidak hanya terserap, tetapi juga benar-benar memberi dampak langsung kepada masyarakat.

“Agenda Kunker spesifik ini untuk mengawasi, memastikan dana transfer pusat ke daerah khususnya di Kota Malang bisa terserap dan terdistribusikan ke pos-pos program prioritas,” kata Khozin.

Dikatakannya, bahwa pengalaman buruk yang terjadi di Kabupaten Pati beberapa waktu lalu, menjadi pelajaran penting. “Kami tidak ingin, kasus seperti itu menjadi preseden di daerah lain. Karena itu, kami meminta agar setiap kebijakan di Kota Malang dimitigasi sebelum diterapkan, bukan setelah menimbulkan pro dan kontra,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Khozin juga mengapresiasi kemandirian fiskal Kota Malang. Menurutnya, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kota Malang mencapai sekitar 45 persen, lebih tinggi dibanding sejumlah daerah lain di Jawa yang hanya berkisar 10 hingga 15 persen.

Baca juga :

“Filosofi otonomi daerah tidak hanya dalam kebijakan, tapi juga dalam kemandirian fiskal. Malang sudah mendekati itu,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyebut kunjungan Komisi II DPR RI relevan melihat dinamika fiskal daerah. Dirinya menegaskan, Pemkot Malang berkomitmen menjaga stabilitas keuangan sekaligus memastikan kebijakan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Target kita adalah terus mengejar kemandirian fiskal. Memang belum 50 persen, tapi sudah mendekati. Bahkan, tahun 2026 mendatang kami akan membebaskan kewajiban PBB untuk nominal Rp 30 ribu agar masyarakat terbantu,” ungkap Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menekankan, meski dominasi APBD Malang masih ditopang dana transfer pusat, pengurangan TKD tahun 2026 nantinya bisa diantisipasi melalui efisiensi dan pergeseran anggaran ke program prioritas. “Masyarakat memahami, bahwa pengurangan ini bukan berarti prioritas tidak berjalan. Hanya ada pergeseran ke program lain yang juga memberi dampak langsung,” jelasnya.

Ke depan di tahun 2026, Wali Kota Wahyu optimis bahwa Pemkot Malang tetap bisa menjaga keberlanjutan program prioritas. “Kuncinya efisiensi dan fleksibilitas, tentu dengan koordinasi bersama provinsi. Insyaallah program prioritas tetap berjalan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Dalam momen itu, Wamen Pertanian menyampaikan arahan dan strategi nasional peningkatan produktivitas pertanian. Khususnya, dalam mendukung target swasembada pangan nasional tanpa ketergantungan terhadap impor.

“Kita mau naikkan produksi. Ada dua cara, yang pertama menaikkan hasil perhektar dan yang kedua menaikkan jumlah musim tanam dalam setahun. Untuk menaikkan yield, kita butuh bibit unggul, irigasi, pupuk dan fasilitas lainnya serta ini sedang terus dipenuhi oleh pemerintah,” kata Wamen Sudaryono.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya peningkatan indeks pertanaman. Sehingga, petani bisa panen lebih dari satu kali dalam setahun, bahkan hingga tiga kali.

Baca juga :

“Kita tidak perlu membuka lahan baru. Dengan memaksimalkan lahan yang sudah ada, produktivitas pangan tetap bisa digenjot. Jember punya potensi besar untuk ini, apalagi dengan dukungan Bupati muda yang visioner, koordinasi dan pelaksanaan di lapangan menjadi lebih efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Fawait menjelaskan jika saat ini Pemkab Jember tengah melakukan uji coba pada 120 hektar lahan di bawah bimbingan Prof Nur Sucipto, dengan penggunaan pupuk tambahan yang terbukti mampu mengurangi hama dan meningkatkan produktivitas. “Alhamdulillah bisa mengusir hama, baik tikus, burung maupun lainnya dan hasil panennya meningkat. Mudah-mudahan ini bisa diperluas menjadi percontohan di berbagai wilayah” kata Bupati Fawait.

Jawa Timur, termasuk Jember, dinilai sebagai lumbung pangan nasional, dengan keunggulan pada komoditas beras, jagung, tembakau dan gula. Wamen Pertanian menyebut, potensi ini harus dimaksimalkan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam dialognya itu, Wamen juga menyoroti potensi tembakau Jember yang memiliki kualitas unggul berkat kondisi geografis yang unik. “Kualitas tembakau Jember luar biasa, didukung tanah yang subur, kontur bergunung dan sirkulasi udara yang baik. Kita dorong hadirnya investasi industri pengolahan tembakau agar hasil panen petani terserap maksimal. Tanpa industri, kita akan kesulitan saat panen raya,” tegasnya.

Wakil Menteri juga mengungkapkan, bahwa Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan saat ini tengah menangani sejumlah persoalan dalam distribusi dan mutu pangan. Termasuk, dugaan pelanggaran standar mutu dan berat oleh beberapa produsen beras. (kom/rio/sit)

Dalam suasana penuh semangat kolaborasi, Menteri Maman didampingi langsung Bupati Jember, Muhammad Fawait. Disampaikan, bahwa kehadiran Mitra Tani 27 menjadi bukti nyata bahwa Program UMKM Holding bisa berjalan secara konkret dan memberikan manfaat ekonomi yang luas.

“UMKM Holding adalah program yang kita gagas untuk membangun klaster usaha dari hulu ke hilir. Mitra Tani 27 adalah contoh riil yang sudah berjalan dan terbukti berhasil. Tugas kami sekarang adalah memperkuat, membuka akses pasar dan memperluas jangkauannya,” kata Menteri Maman.

Baca juga :

Konsep UMKM Holding sendiri, terangnya, mencakup dua pendekatan utama. Pertama, mendukung usaha yang sudah berjalan dengan membuka akses pembiayaan, pasar dan pendampingan. Kedua, membentuk klaster-klaster usaha baru dari awal dengan pola integrasi yang kuat antar pelaku.

Di Jember, tambahnya, Mitra Tani 27 berperan sebagai agregator sekaligus bapak asuh bagi para pelaku UMKM sektor pertanian, terutama di komoditas ekspor seperti edamame, okra, sweet potato (ubi manis) dan kentang. Perusahaan ini, menjadi simpul penting dalam jaringan usaha yang menghubungkan petani kecil dengan pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Bupati Fawait dalam keterangannya merespon positif kunjungan yang dilakukan Menteri UMKM RI. Dirinya berharap, melalui kolaborasi itu akan terus berkembang dan membantu perekonomian rakyat. (kom/rio/gie)

“Pemerintah komitmen terkait swasembada pangan dan ini menjadi salah satu fokus utama,” kata Wapres Gibran.

Selain dengan petani tebu di Banyuwangi, Wapres Gibran yang didampingi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Wakil Menteri BUMN, Aminudfin Ma’ruf, Gubrnur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, juga berdialog dengan petani tebu dari berbagai wilayah di Indonesia secara online. Seperti dengan petani dari Jatim, Sulawesi hingga Kalimantan, yang dilakukan secara daring.

Dalam dialog itu, Wapres Gibran juga dicurhati berbagai hal terkait masalah pertanian. Mulai dari pupuk, alat-alat pertanian, distribusi dan lainnya.

Baca juga :

Seperti salah satunya, yang diungkapkan seorang petani, Siswono, yang meminta agar alokasi pupuk dan bibit untuk petani tebu disamakan dengan petani padi. Perwakilan petani dari berbagai wilayah Indonesia, juga menyampaikan permasalahan seputar pertanian tebu.

Sementara menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran mengatakan telah menginventarisir permasalahan-permasalahan di sektor pertanian termasuk tebu. “Saya kira untuk masalah mekanisasi, pupuk, bibit dari pemerintah, pasti komit untuk membantu para petani. Bapak dan ibu tidak perlu risau, pasti akan kami selesaikan,” ujar Wapres Gibran.

Pihaknya juga akan terus membuat produk pertanian, seperti beras harganya tetap stabil agar semua bisa diuntungkan. “Kita akan beresi ini semua. Karena di setiap Ratas (Rapat Terbatas), selalu Pak Presiden ditanyakan soal harga, produksi seperti apa, kendalanya apa, pasti ditanyakan terus. Masukan-masukan dari petani akan kami tindak lanjuti,” tambah Wapres Gibran.

Dirinya juga mengapresiasi, kinerja Menteri Pertanian, Gubenur Jatim, Bupati Banyuwangi, yang terus bekerja dan bersinergi. “Kita harus apresiasi juga kepada Menteri Pertanian, Gubernur Jatim dan Bupati Banyuwangi.  Ini pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Gibran. (kom/bwi/gie)

Wapres Gibran sendiri, tiba di Bandara Banyuwangi dan disambut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim, Emil Dardak, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto, Senin (23/06/2025) pukul 08.52. Turut mendampingi Wapres Gibran, yaitu Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf, dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

“Wapres dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi selama dua hari. Ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan selama di Banyuwangi,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat turut mendampingi dan menerima kunjungan.

Tiba di Bandara Banyuwangi, Wapres Gibran akan mengawali lawatannya dengan melakukan panen tebu di sekitar PT Industri Gula Glenmore (IGG). Selanjutnya, diteruskan dengan sesi dialog bersama puluhan petani tebu setempat.

Baca juga :

IGG sendiri merupakan perusahaan gula milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII dan PTPN XI, yang berlokasi di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Perusahaan ini merupakan salah satu pabrik gula moderen di Indonesia, yang dinilai mampu berkontribusi besar terhadap ketersediaan gula nasional, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Selanjutnya, putra sulung Presiden ke-7 RI tersebut akan bergeser ke RTH Maron, Kecamatan Genteng, untuk melakukan penguatan program ekonomi warga. Di lokasi itu, Wapres Gibran akan berdialog dengan ribuan peserta Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Agenda berikutnya, Wapres Gibran direncanakan akan melakukan kegiatan sosial bersama 100 anak yatim. Dilanjutkan, silaturahim ke pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Kecamatan Muncar.

Sementara pada hari kedua atau Selasa (24/06/2025), Wapres Gibran dijadwalkan mengunjungi Pasar Rogojampi. (kom/bwi/gie)