Menurut Ketua DPRD Kota Malang, bahwa Kecamatan Klojen merupakan salah satu kecamatan yang memiliki permasalahan-permasalahan sosial yang cukup krusial. Sehingga, hal itu dirasa kurang untuk menampung aspirasi masyarakat.

“Dengan 6 kursi saja, itu saya merasakan kurang. Maksudnya kurang, itu dari sisi untuk menampung aspirasi masyarakat. Klojen itu jangan dilihat dari sisi jumlah penduduknya atau dari sisi teknis, tetapi permasalahan-permasalahan sosial itukan juga ada di Klojen,” jelas Made saat dikonfirmasi, Kamis (15/12/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dipertegas Made, dengan jumlah 6 kursi saja, itu sudah minimal sekali. Apalagi dengan 5 kursi, itu sangat sedikit sekali. Sehingga, jika KPU hanya memberi patokan dari jumlah penduduk saja, maka beberapa tahun ke depan, Klojen akan mendapatkan kursi yang jauh lebih sedikit dari tahun 2024.

“Lama-lama di Klojen itu hanya ada 2 kursi, saya yakin itu. Karena kalau dihitung secara 2034 atau 2039, Klojen bisa merosot bahkan cuma 1 kursi. Karena perkembangannya ini, pasti akan naik turun. Tidak akan mungkin Klojen ini bisa dikembangkan untuk jumlah penduduknya,” lanjutnya.

Ke depan dirinya berharap, agar KPU bisa dapat lebih realistis dan berkesinambungan dalam mengalokasikan kursi Dapil DPRD seperti tahun 2019. Sebab, hal itu dinilai bisa memaksimalkan kinerja DPRD selama masa jabatannya.

“Yang kita harapkan, tetapkan saja seperti pemilu 2019 yang berkesinambungan. Karena kalau Kota Malang itu nanti menjadi 50 kursi dengan penduduk di atas satu juta. Monggo, silahkan,” imbuh Made. (rsy/sit)

Hal itu, disampaikan Ketua DPD PKS Bondowoso, Ketut Yudi Kartiko, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKS Bondowoso, di aula salah satu hotel di Bondowoso, Minggu (27/03/2022) tadi. “Saya optimis, target itu bisa dicapai. Mengingat, PKS saat ini sudah mempunyai jaringan hingga ke tingkat desa. Bahkan, sudah ada 20 DPC (Dewan Pengurus Kecamatan) dari 23 kecamatan,” kata Yudi-sapaannya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pada 31 Januari 2022 kemarin, lanjut Ketua Fraksi PKS ini, sudah dilantik 104 Depera atau Pengurus PKS tingkat desa. Dengan jumlah KTA, mencapai 2.600 orang.

Ditambahkannya, disamping itu sudah terbentuk 16 Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dan Gema Keadilan, yang merupakan sayap partai. Dalam Rakerda itu, akan dibahas program untuk mencapai target 10 kursi tersebut. Atau, minimal mendapat tujuh kursi.

“Semua komunitas akan kami rangkul. Lima anggota DPRD yang sedang menjabat saat ini, perannya juga akan dimaksimalkan,” kata Yudi.

Di tempat yang sama, Sekretaris DSW (Dewan Syariah Wilayah) PKS Jawa Timur, Abdul Karim, mengatakan bahwa target tersebut sama dengan target dari DPW Jawa Timur. Yakni, 15 persen dari jumlah pemilih. “Dalam Rakerda saat ini, bahasan utamanya adalah pencapaian target. Yang menjadi sasaran adalah kalangan milineal dan emak-emak,” kata Karim. (zen/sit)