Wakil Ketua Bidang OKK I DPW PPP Jatim, Mujahid Ansori, mengatakan bahwa Kyai Salwa merupakan top manajemen PPP dan orang nomor satu di Pemerintahan Bondowoso. Itulah, yang menjadi dasar DPW mendorongnya.

“DPW akan memprioritaskan Kyai Salwa menjadi Cawabup untuk mendongkrak suara PPP di Bondowoso. Minimal, di DPR PPP nantinya 10 kursi. Kalau ini tercapai, berarti sukses dan begitu juga sebaliknya,” jelasnya.

Dalam tahun politik ini, lanjutnya, PPP tidak boleh santai dan harus gaspol. Struktur diperkuat dengan melakukan Musancab secepat mungkin. Tujuannya, agar tidak ketinggalan dengan Parpol lain.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ditambahkannya, DPW akan melakukan verifikasi partai pada Agutus. Oleh karena itu, setelah dilantik ini, pengurus terlantik segera melengkapi kepengurusan PAC PPP.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPC PPP Bondowoso, H Barri Sahlawi Zain, mengaku siap menjalankan instruksi DPW. Apalagi setelah Musancab, tahapan Pemilu sudah mulai berlangsung.

“Kami menargetkan 12 kursi, sekarang masih enam. Jadi, harus bekerja extra keras. Tidak ada waktu berleha-leha,” jelasnya, Minggu (06/02/2022).

Sebagaimana diberitakan, KH Salwa Arifin, yang juga Bupati Bondowoso, telah dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Bondowoso periode 2021-2026. (zen/sit)

Bahkan, sejumlah Pengamat Politik Bondowoso seperti Purwanto SE atau mantan anggota DPRD Kabupaten Bondowoso, juga memperkirakan sama. Dirinya mengatakan, 80 persen formatur dipastikan akan memilih Kyai Salwa-sapaannya Bupati Bondowoso, untuk menjadi Ketua DPC PPP Bondowoso.

“Saya yakin, dari proses politik pembentukan formatur, sudah bisa ditebak. Mereka anggotanya, 80 persen akan memilih Kyai Salwa, menjadi Ketua PPP dengan berbagai macam pertimbangan,” kata Purwanto, Selasa (14/12/2021).

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Bahkan, lanjut mantan PKNU ini, terpilihnya Kyai Salwa, juga akan memposisikan diri sebagai Bakal Calon Bupati Bondowoso, dalam Pilbup mendatang.

Kyai Salwa sendiri saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa pihaknya bersedia menjadi Ketua DPC PPP, kalau dirasa bermanfaat kepada Parpol berlambang Ka’bah tersebut. “Kalau dirasa ada manfaatnya, kami siap diminta menjadi Ketua DPC PPP,” kata Kyai Salwa, seusai mengikuti Sidang Paripurna, Selasa (14/12/2021).

Pengasuh PP Mambaul Ulum Tangsel Wetan Kecamatan Wonosari ini juga belum berfikir tentang Pilbup. Yang menjadi fokus setelah pelantikan nanti, adalah membesarkan PPP, bukan Pilbup. (sam/sit)

Kepala Dikbud Bondowoso, Drs Sugiono Eksantoso MM, menjelaskan bahwa program literasi mengaji merupakan perwujudan dari iman dan taqwa. Ini sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Literasi Mengaji merupakan perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,” kata Sugiono kepada memontum.com usai peresmian.

Pelaksanaan mengaji sebelum PBM (Proses Belajar Mengajar) dimulai, lanjutnya, akan dilaksanakan bulan September. Seluruh murid SD dan SMP membaca Al Quran selama 10 menit, sebelum pelajaran dimulai.

Ditambahkannya, kegiatan ini tidak mengurangi jam pelajaran. Karena pelaksanaan membaca Al Quran, dijalankan 10 menit sebelum pelajaran di mulai. Baik guru maupun murid masuk jam 06.50.

Bagi murid TK hingga kelas III SD, tidak memulai membaca Al Quran sebelum belajar, tapi doa-doa pendek. Yang membaca Al Quran, murid kelas IV hingga kelas IX yang didampingi oleh gurunya masing-masing.

Kyai Salwa, sapaan Bupati Bondowoso mengapresiasi program membaca Al Quran dan doa sebelum pelajaran dimulai. “Ini merupakan terobosan inovatif agar dalam PBM mendapat ma’unah dari Allah SWT. Ini program yang sangat baik. Mengajarkan kepada murid-murid bahwa membaca Al Quran dan doa sebelum bekajar akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT,” kata Kyai Salwa.

“Kalau sudah mendapat pertolongan dari Allah SWT, insyaallah ilmu yang didapat akan bermanfaat dan kelak kalau sudah menjadi pejabat atau profesi lain, tidak menyalahgunakan ilmunya membodohi orang lain,” imbuhnya. (sam/ed2)

Hal ini, menyusul pertemuan yang dihadiri dua kepala daerah dan dipimpin langsung oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan difasilitasi Kementerian Dalam Negeri, pada Kamis (03/06) di Surabaya.

Baca juga:

• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Ramadan Jadi Momen Berkah Usaha UMKM Cempaka Cookies Kota Malang
• Dasilva Batik Rilis Gamis Bordir Silk Motif Khas Malang untuk Ramadan 2026

Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, menerangkan bahwa untuk batas-batas yang telah disepakati seperti di sekitar Gunung Raung, sekitar Gunung Rante, sekitar Kawah Ijen, serta sekitar Gunung Ringgit.

“Sisi tepi bibir Kawah Ijen sebelah barat itu wilayah Bondowoso. Kemudian, sisi bibir sebelah timur Kawah Ijen itu wilayah Banyuwangi,” ungkapnya.

Pimpinan Ponpes Mambaul Ulum ini menambahkan, bahwa sebagai pelaksanaan atas ketentuan PP 43 tahun 2021 dengan difasilitasi oleh Kementerian dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur serta menghadirkan ke dua kepala daerah.

Maka, penegasan batas daerah antara dua kabupaten khususnya sub segmen di atas perairan kawah Ijen telah disepakati. “Alhamdulillah, ini telah disepakati,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Bupati Salwa, sebelumnya telah diadakan beberapa kali pertemuan sejak tahun 2007. Namun, baru tiga kali pertemuan di antaranya yang kemudian menghasilkan berita acara yang berisi 11 sub segmen kesepakatan batas antara dua kabupaten.

Pertemuan pertama pada 26-28 November 2018 dan menghasilkan berita acara berisi lima subsegmen batas kesepakatan. Selanjutnya, pada 20 Juni 2019. Pertemuan ini menghasilkan berita acara dengan lima subsegmen batas kesepakatan.

“Pertemuan ke tiga itu tahun lalu, 16 Juli 2019. Ini terkait subsegmen batas di atas perairan kawah Ijen. Finalnya baru hari ini untuk sub segmen di perairan Kawah Ijen. Jadi ada empat berita acara,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Bondowoso ini pun mengatakan bahwa selama pembahasan ini pihaknya telah konsisten menjadikan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyelesaian penegasan batas wilayah ke dua kabupaten.

Namun, karena telah dilakukan kesepakatan maka dengan begitu akan ada dokumen perbatasan baru yang selanjutnya tinggal ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.

“Dokumen perbatasan ini ya hasil kesepakatan yang tiga kali pertemuan itu. Artinya dokumen perbatasan yang sudah final disepakati Bondowoso dan Banyuwangi. Tinggal menunggu,” ungkapnya.

Ia menerangkan dengan hasil ini maka Bondowoso pun dipastikan akan turut mengelola wisata Kawah Ijen. Karena itulah, ia mengaku siap untuk bekerjasama dengan Banyuwangi memajukan pariwisata di Kawah Ijen.

Tampak turut hadir mendampingi Bupati Salwa dalam pertemuan tersebut, di antaranya Wakil Bupati, Irwan Bachtiar Rahmat, Komandan Kodim 0822, Letkol Kav Widi Widayat, tim penegasan batas daerah Plt Asisten 1, Wawan Setiawan.

Kemudian ada juga Kepala Dinas PUPR, Munandar, unsur Bappeda, Kepala bagian Adm Pemerintahan, Juni, Kabag Hukum, Ahmad, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Suryadi. (dul/ed2)