Dalam surat itu L2DIKTI hanya mengakui PJS Rektor Unikama Koento Adji Koerniawan, yang tercatat dalam daftar nama pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan L2DIKTO Wilayah VII Jawa Timur. Nama Koento Adji Koerniawan juga sehelumnya sudah tercatat sebagai PJS Rektor Unikama di PDPD (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) Kemenristekdikti. Pada Kamis (25/10/2018) siang, Koento Adji, saat dikonfirmasi membenarkan adanya surat dari L2DIKTI tersebut.

“Surat sudah kami terima kemarin. L2DIKTI memberikan surat kepada kita terkait dengan pengakuan Kemenristekdikti terkait keberadaan PJS Rektor Unikama. Surat itu memberikan kepastian hukum kepada civitas akademika di Unikama. Ini adalah kepastian hukum untuk menyelesaikan konflik ini. Dengan syray ini, kami berharap segera melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Masa transisi ini banyak tugas yang harus dikerjakan,” ujar Koento.

Pihaknya berharap Pieter Segartian bisa legowo dengan surat putusan ini. “Pak Pieter dan teman-teman harus bisa menghargai apa yang sudah dikeluarkan Kemenristekdikti. Bisa diterima dengan lapang dada. Dualisme sudah tidak ada. Keputusan Kemenristekdikti ini supaya dipatuhi. Saya yakin mereka legowo dan berbenah diri untuk serah terima dengan pejabat baru yang sufah ditunjuk oleh yayasan. Kami tadi juga sudah silaturahmi ke Polres Malang Kota, salah satunya juga terkait surat keputusan Kemenristekdikti ini,” ujar Koento Adji.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Unikama terjadi konflik. Ada 2 kubu PPLP PT PGRI Unikama. Yakni antara ketua PPLP PT PGRI Drs H Soedja’i dan pihak Christea Frisdiantara, sebagai ketua PPLP PT PGRI yang baru berdasarkan KamenkumHam SK AHU 000.0001. AH.01. 08 Tahun 2018. Keduanya sampai saat ini masih bersengketa. (gie/yan)

Memontum Surabaya – Menanggapi pernyataan Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kemenristekdikti Dr. Totok Prasetyo, B.Eng., M.T., yang menyatakan kepada media jika Kemenristekdikti sudah mengakui Koenta Adji sebagai Pjs Rektor, belum bisa dianggap benar atau salah oleh Sekretaris Pelaksana L2DIKTI Wilayah VII Dr Widyo Winarso MPd.

“Terus terang belum mempelajari detail berita itu. Karena itu terkait subyektifitas penulis. Sebab telah disepakati, kami berpedoman pada dokumen terakhir yang kami terima dari Kementerian dan masuk ke L2DIKTI, dimana yang diakui masih pihak Yayasan Christea (PPLP PT PGRI kubu Christea Frisdiantara, red) dan Rektor Pieter (Rektor Unikama Dr. Pieter Sahertian, M.Si.red). Bukan artikel atau berita,” terang Wid, sapaan akrabnya.

Menurutnya, kalaupun pihak Yayasan PPLP mengganti Rektor Pieter karena dianggap menyalahi Statuta, dan kemudian mengganti dengan Pjs Rektor, tahapan tersebut dibenarkan. Namun jika kemudian Pjs Rektor mengangkat pejabat, menurut Widyo hal tersebut tidak benar karena melanggar Statuta.

“Kewenangan Pjs itu terbatas, karena kewenangannya paling rendah. Tidak bisa menunjuk kabinet. Hanya membentuk tim untuk pemilihan Rektor Definitif. Jika ingin menegakkan Statuta, jangan dengan melanggar Statuta,” ungkapnya kepada awak media, usai acara Monev PK2M di ITS Surabaya, Jumat (12/10/2018).

Baca Juga : PJS Rektor Unikama Diakui Kemenristekdikti

Widyo menjabarkan, pejabat itu ada tiga tingkatan, yaitu Definitif, Plt, dan Pjs. Sementara ada lima unsur yang ada di Perguruan Tinggi. Namun selama ini menggunakan tiga unsur tertinggi, yaitu Pengawas Akademik atau Senat, Pelaksana Akademik atau Rektor, dan Pengawas Non Akademik itu Yayasan, dimana fungsi dan tugasnya saling melengkapi. Selain unsur lain, yaitu Sumberdaya dan Tenaga Kependidikan.